Kaliper1
Bergabung 25 Juni 2020
Komentar terbaru: 8 jam yang lalu oleh Rahmatdenas pada topik Daftar Gubernur Sumatera Barat
Salam kenal, bung Kaliper1. Terima kasih atas kontribusi bung di artikel Daftar Gubernur Sumatera Barat. Mohon maaf, saya menyarankan agar daftar gubernur pada masa pendudukan Jepang dimasukkan sebagai sub-bab Pesisir Barat Sumatra, sehingga konteksnya lebih tepat. Daftar Gubernur Sumatera Barat rentang periodenya adalah sebagai provinsi Indonesia sebagaimana disebut dalam UU Darurat No. 19 Tahun 1957 (atau sekarang UU No. 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat).
Bagaimana menurut bung Kaliper1? Rahmatdenas (bicara) 12 Agustus 2024 02.04 (UTC)
- Halo Bung @Rahmatdenas, Terima kasih untuk notifikasinya. Pertama, saya ingin buka dengan pernyataan bahwa saya tidak terlalu aktif di bagian Indonesia dari Wiki. Namun saya akan mencoba untuk menjawabnya. Saya mohon maaf atas masalah ini. Bagaimanapun, karena artikel ini juga menyinggung secara singkat tentang penjajahan jepang dan untuk tujuan akurasi periode, (Sekaligus mengingat perbedaan kriteria pencantuman antara wikipedia bahasa Inggris dan wikipedia bahasa Indonesia), saya rasa pencantuman kedua gubernur tersebut sebagai sub-bab Pesisir Barat Sumatra tidak ada salahnya. Kaliper1 (bicara) 12 Agustus 2024 04.05 (UTC)
- Namun, jika saya dapat berpendapat, dari segi sistem pemerintahan dan organisasi ada perbedaan jelas antara residentie dan gubernur. Mengingat bahwa dengan meletakkan kriteria pencantuman berdasarkan UU Darurat No. 19 Tahun 1957 yang hanya dimulai dari masa pemerintahan Kaharuddin Datuk Rangkayo Basa pada tahun 1958, maka sistem keorganisasian dari tahun 1945‒1949 hanya merupakan perpanjangan dari sistem Residentie Westkust yang di terapkan oleh belanda. Bahkan menurut Aiko Kurasawa sistem Pemerintahan Jepang, sistem Shū (州), lebih mirip dengan sistem provinsi di era kemerdekaan, atas pendudukan dibawah Dai-nijyūgo gun dan Dai-jyūroku gun menata ulang dan menghapuskan sistem Residentie dengan sistem yang sebenarnya didasarkan pada pembagian provinsi di era dahulu Jepang,[1] lengkap dengan badan penasihat proto-legislatif di bawah naungan Shū Sangi-kai.[2][3][4] Tetapi hal ini tidak akan menjadi periode akurat, alhasil saya tidak mempermasalahkan hal berikut. Kaliper1 (bicara) 12 Agustus 2024 04.14 (UTC)
- Informasi yang menarik. Dari penjelasan di atas, berarti gubernur Sumatera Barat masa pendudukan Jepang identik dengan gubernur sekarang.
- Ohya, saya mengkoreksi, pertimbangan mengapa Daftar Gubernur Sumatera Barat memasukkan daftar residen (1945‒1949), karena merujuk ke peetapan hari jadi Sumatera Barat pada 1 Oktober 1945.Rahmatdenas (bicara) 12 Agustus 2024 09.41 (UTC)
- Saya juga membuat artikel rintisan mengenai Hattori Naoaki, saya menemukan koran lama menyebut masa jabatannya. Barangkali bung Kaliper1 punya akses sumber lain yang bisa digunakan untuk mengembangkan artikel Hattori Naoaki (seperti sumber berbahasa Jepang). Rahmatdenas (bicara) 12 Agustus 2024 09.42 (UTC)
- Halo @Rahmatdenas, sangat menarik bahwa Anda telah mengambil tindakan untuk membuat artikel tentang Hattori Naoaki. Sejujurnya, tidak banyak yang diketahui tentang dia. Hanya sedikit. Dulu ada pemberitahuan Kanpō yang diterbitkan pasca perang mengenai pelabelan orang-orang yang terkait dengan upaya perang di setiap kota di Jepang. Hal ini digunakan untuk penyaringan untuk menghindari pengadilan Sekutu atau mencegah pengunduran diri yang tidak beralasan/tidak resmi atau revisionisme di mana seseorang mungkin memiliki hubungan dengan pemerintah/organisasi Dai Nippon sebelumnya. (Untuk melihat lebih lanjut, periksa tautan 'Kanpō' sebelumnya.) Salah satunya adalah dari hari Minggu, 30 November 1947 yang dikirim oleh Perdana Menteri Katayama Tetsu. Disini Hattori Naoaki terdaftar sebagai orang yang memiliki hubungan sebagai Kepala Prefektur Kōchi Cabang dari organisasi Dai Nippon Butoku Kai dan Taisei Yokusan Kai. Panggilan kedua untuk namanya adalah pada hari Selasa, 7 Februari 1950. Dikirim oleh Perdana Menteri Yoshida Shigeru. Secara kebetulan dalam Lembaran Negara resmi ini, Yano Kenzo juga terdaftar. Anda bisa Melihat melalui link ini (30 November 1947) dan ini (7 Februari 1950). Selain dua hal tersebut, saya tidak yakin ada banyak informasi mengenai Hattori. Mungkin ada dokumen terkait proses pengadilan, meskipun tidak didigitalkan. Beliau tidak pernah menulis biografi atau buku tentang masa jabatannya di sumatera barat tidak seperti yano kenzo, (yang saya yakini, kalau tidak salah, telah menulis buku sebanyak 3 kali tentang hal itu dan semuanya dilakukannya pasca perang). Sumber-sumber dari Indonesia juga langka. Buku Taufik Abdullah "Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998". Yang saya asumsikan telah anda baca, mengutip Hattori Naoaki tidak hanya dari sebuah wawancara tapi juga dari buku lain karya Kyoshi Kono, "Sumatora Sato (Tokyo, Kyoiku memo), Sekido hyo (Tokyo, Kyoiku memo), ed. Sato 1975), hlm. Sato 1975), hlm. 422-23. Mungkin masih banyak lagi disana, namun saya khawatir kemungkinan besar buku tersebut disimpan dalam bentuk repo fisik. Ya, jika ada sesuatu yang muncul tentang hattori, nanti saya akan memberitahu Anda. Semoga membantu. Cheers, Kaliper1 (bicara) 13 Agustus 2024 11.37 (UTC)
- Terima kasih. Saya akan membaca sumber buku dan koran tersebut. Rahmatdenas (bicara) 14 Agustus 2024 08.12 (UTC)
- Halo @Rahmatdenas, sangat menarik bahwa Anda telah mengambil tindakan untuk membuat artikel tentang Hattori Naoaki. Sejujurnya, tidak banyak yang diketahui tentang dia. Hanya sedikit. Dulu ada pemberitahuan Kanpō yang diterbitkan pasca perang mengenai pelabelan orang-orang yang terkait dengan upaya perang di setiap kota di Jepang. Hal ini digunakan untuk penyaringan untuk menghindari pengadilan Sekutu atau mencegah pengunduran diri yang tidak beralasan/tidak resmi atau revisionisme di mana seseorang mungkin memiliki hubungan dengan pemerintah/organisasi Dai Nippon sebelumnya. (Untuk melihat lebih lanjut, periksa tautan 'Kanpō' sebelumnya.) Salah satunya adalah dari hari Minggu, 30 November 1947 yang dikirim oleh Perdana Menteri Katayama Tetsu. Disini Hattori Naoaki terdaftar sebagai orang yang memiliki hubungan sebagai Kepala Prefektur Kōchi Cabang dari organisasi Dai Nippon Butoku Kai dan Taisei Yokusan Kai. Panggilan kedua untuk namanya adalah pada hari Selasa, 7 Februari 1950. Dikirim oleh Perdana Menteri Yoshida Shigeru. Secara kebetulan dalam Lembaran Negara resmi ini, Yano Kenzo juga terdaftar. Anda bisa Melihat melalui link ini (30 November 1947) dan ini (7 Februari 1950). Selain dua hal tersebut, saya tidak yakin ada banyak informasi mengenai Hattori. Mungkin ada dokumen terkait proses pengadilan, meskipun tidak didigitalkan. Beliau tidak pernah menulis biografi atau buku tentang masa jabatannya di sumatera barat tidak seperti yano kenzo, (yang saya yakini, kalau tidak salah, telah menulis buku sebanyak 3 kali tentang hal itu dan semuanya dilakukannya pasca perang). Sumber-sumber dari Indonesia juga langka. Buku Taufik Abdullah "Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998". Yang saya asumsikan telah anda baca, mengutip Hattori Naoaki tidak hanya dari sebuah wawancara tapi juga dari buku lain karya Kyoshi Kono, "Sumatora Sato (Tokyo, Kyoiku memo), Sekido hyo (Tokyo, Kyoiku memo), ed. Sato 1975), hlm. Sato 1975), hlm. 422-23. Mungkin masih banyak lagi disana, namun saya khawatir kemungkinan besar buku tersebut disimpan dalam bentuk repo fisik. Ya, jika ada sesuatu yang muncul tentang hattori, nanti saya akan memberitahu Anda. Semoga membantu. Cheers, Kaliper1 (bicara) 13 Agustus 2024 11.37 (UTC)
- Saya juga membuat artikel rintisan mengenai Hattori Naoaki, saya menemukan koran lama menyebut masa jabatannya. Barangkali bung Kaliper1 punya akses sumber lain yang bisa digunakan untuk mengembangkan artikel Hattori Naoaki (seperti sumber berbahasa Jepang). Rahmatdenas (bicara) 12 Agustus 2024 09.42 (UTC)
- Namun, jika saya dapat berpendapat, dari segi sistem pemerintahan dan organisasi ada perbedaan jelas antara residentie dan gubernur. Mengingat bahwa dengan meletakkan kriteria pencantuman berdasarkan UU Darurat No. 19 Tahun 1957 yang hanya dimulai dari masa pemerintahan Kaharuddin Datuk Rangkayo Basa pada tahun 1958, maka sistem keorganisasian dari tahun 1945‒1949 hanya merupakan perpanjangan dari sistem Residentie Westkust yang di terapkan oleh belanda. Bahkan menurut Aiko Kurasawa sistem Pemerintahan Jepang, sistem Shū (州), lebih mirip dengan sistem provinsi di era kemerdekaan, atas pendudukan dibawah Dai-nijyūgo gun dan Dai-jyūroku gun menata ulang dan menghapuskan sistem Residentie dengan sistem yang sebenarnya didasarkan pada pembagian provinsi di era dahulu Jepang,[1] lengkap dengan badan penasihat proto-legislatif di bawah naungan Shū Sangi-kai.[2][3][4] Tetapi hal ini tidak akan menjadi periode akurat, alhasil saya tidak mempermasalahkan hal berikut. Kaliper1 (bicara) 12 Agustus 2024 04.14 (UTC)
- ^ Kurosawa, Aiko (1993). "Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa. 1942—1945". Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- ^ Reid, Anthony (October 1971). "The Birth of the Republic in Sumatra". Indonesia. Cornell University Press (12): 21–46. doi:10.2307/3350656. ISSN 0019-7289. JSTOR 3350656.
- ^ Kahin, George McTurnan (2003). Nationalism and Revolution in Indonesia (dalam bahasa Inggris). SEAP Publications. ISBN 978-0-87727-734-7.
- ^ Kahin, Audrey (1974). "Some Preliminary Observations on West Sumatra during the Revolution". Indonesia (18): 77–117. doi:10.2307/3350695. hdl:1813/53591
. ISSN 0019-7289. JSTOR 3350695.
