Belanda: Perbedaan antara revisi

[[Berkas:The Hague Netherlands Binnenhof-01.jpg|kiri|jmpl|[[Binnenhof]], di mana majelis rendah dan tinggi dari Serikat Jenderal bertemu]]

Belanda telah menjadi [[monarki konstitusional]] sejak tahun 1815, dan [[demokrasi parlementer]] sejak tahun 1848. Belanda digambarkan sebagai [[konsosiasionalisme|negara konsosiasional]]. Politik, dan pemerintahan Belanda disifatkan oleh suatu usaha untuk mencapai kemufakatan yang luas mengenai urusan-urusan yang penting, dalam komunitas politik maupun masyarakat secara keseluruhan. Pada tahun 2010, ''[[The Economist]]'' menempatkan Belanda sebagai [[Indeks Demokrasi|negara paling demokratis]] ke-10 di dunia.

 

[[Monarki Belanda|Raja Belanda]] adalah [[kepala negara]], kini [[Willem-Alexander dari Belanda|Raja Willem-Alexander]]. Menurut konstitusi Belanda, kedudukan kepala negara diperlengkapi oleh kuasa yang terbatas. Kepala negara dapat menggunakan pengaruhnya ketika [[Kabinet Belanda|kabinet baru]] hendak dibentuk, di mana pengaruh itu akan berperan sebagai penengah yang netral di antara partai-partai politik. Selain itu, raja (gelar ratu tidak memiliki keberartian konstitusional) berhak untuk diajak rapat, dan konsultasi. Bergantung kepada kepribadian, dan hubungan raja dengan dewan menteri, raja bisa saja berpengaruh melebihi kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi.

 

 

=== Partai politik ===