Anak berkebutuhan khusus: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Thersetya2021 (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan visualeditor-wikitext
Thersetya2021 (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan visualeditor-wikitext
Baris 7:
Menurut pasal 15 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas,<ref>{{Cite web|title=UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional – Referensi HAM|url=http://referensi.elsam.or.id/2014/11/uu-nomor-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional/|language=en-US|access-date=2019-02-22}}</ref> bahwa jenis pendidikan bagi Anak Berkebutuan Khusus adalah Pendidikan Khusus. Pasal 32 (1) UU No. 20 tahun 2003 memberikan batasan bahwa Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Teknis layanan pendidikan jenis Pendidikan Khusus untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Jadi, Pendidikan Khusus hanya ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Untuk jenjang pendidikan tinggi secara khusus belum tersedia.
 
PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 129 ayat (3) menetapkan bahwa Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:<br>
a. tunanetra;<br>
b. tunarungu;<br>
c. tunawicara;<br>
d. tunagrahita;<br>
e. tunadaksa;<br>
f. tunalaras;<br>
g. berkesulitan belajar;<br>
h. lamban belajar;<br>
i. autis;<br>
j. memiliki gangguan motorik;<br>
k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan<br>
l. memiliki kelainan lain.
 
Menurut pasal 130 (1) PP No. 17 Tahun 2010 Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan. Pasal 133 ayat (4)menetapkan bahwa Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan. Permendiknas No. 70 tahun 2009 Pasal 3 ayat (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. (2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 terdiri atas:<br>
a. tunanetra;<br>
b. tunarungu;<br>
c. tunawicara;<br>
d. tunagrahita;<br>
e. tunadaksa;<br>
f. tunalaras;<br>
g. berkesulitan belajar;<br>
h. lamban belajar;<br>
i. autis;<br>
j. memiliki gangguan motorik;<br>
k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;<br>
l. memiliki kelainan lainnya;<br>
m. tunaganda
 
Integrasi antar jenjang dalam bentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) satu atap, yakni satu lembaga penyelenggara mengelola jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB dengan seorang Kepala Sekolah. Sedangkan Integrasi antar jenis kelainan, maka dalam satu jenjang pendidikan khusus diselenggarakan layanan pendidikan bagi beberapa jenis ketunaan. Bentuknya terdiri dari TKLB; SDLB, SMPLB, dan SMALB masing-masing sebagai satuan pendidikan yang berdiri sendiri masing-masing dengan seorang kepala sekolah.