Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Perbedaan antara revisi

Cukai adalah pungutan oleh [[negara]] secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati/menggunakan objek cukai. Objek cukai pada saat ini adalah cukai hasil [[tembakau]] (rokok, cerutu dsb), etil [[Alkohol]], dan minuman mengandung etil alkohol / minuman keras. <!--Sungguh menarik jika dibandingkan dengan--> [[Malaysia]] <!--yang-->menerapkan cukai pada 13 jenis produk.

Sisi lain dari pengenaan cukai di beberapa negara maju adalah membatasi barang-barang yang berdampak [[negatif]] secara [[sosial]] ([[pornografi]] dll) dan juga kesehatan (rokok, [[minuman keras]] dll). Tujuan <!--Objektif--> lainnya adalah perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam ([[minuman kemasan]], [[limbah]] dll), serta mengurangi atau membatasi [[konsumsi]] barang-barang mewah dan sebagainya.

Contoh kasus dinegara tetangga adalah penggunaan [[deterjen]] yang berlebihan, yang telah mencemari sungai yang menjadi bahan baku pembuatan air minum publik oleh perusahaan pemerintah.{{butuh rujukan}} Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan biaya ekstra untuk [[proses produksi]] air minum tersebut. Pemerintah tidak dapat menaikkan harga air minum karena adanya [[resistensi]] [[publik]] atas rencana tersebut. Sebagai jalan keluar, dikenakan cukai pada semua produk deterjen di negara tersebut. <!--Dalam kasus ini, tampak-->Didasari atas [[asas keadilan]], maka<!-- dimana--> pertambahan biaya proses pemurnian air tersebut tidak dibebankan kepada konsumen air minum, tetapi <!--justru--> dibebankan kepada setiap konsumen deterjen.

<!--Apakah yang yang sama bisa diterapkan di negara tercinta Indonesia? Ternyata,-->Asas yang sama telah berlaku pada para [[perokok aktif]] di [[Indonesia]].<!-- kita yang tidak merokok-->[[Perokok pasif]] harus menanggung risiko yang lebih besar, oleh sebab itu cukai rokok dibebankan setinggi-tingginya.<!-- kalimat disembunyikan karena merupakan pendapat pribadi penulis, bahasa kurang ensiklopedik:<u>Mengapa produsen [[air mineral kemasan]] tidak dikenakan cukai? Padahal, bahan baku yang mereka gunakan adalah sumber daya alam yang nota bene adalah milik semua warga negara. Kenapa limbahnya menjadi tanggung jawab masyarakat? Seharusnya pemerintah lebih tanggap dalam hal ini</u>.-->

Pabean yang dalam bahasa Inggrisnya ''Customs'' atau ''Duane'' dalam bahasa [[Belanda]] memiliki definisi yang dapat kita temukan dan hafal baik dalam kamus bahasa [[Indonesia]] ataupun [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang]] kepabeanan<!--, namun menghafal definisi tersebut tidak berarti kita dapat memahami makna yang terkandung dalam kata pabean tersebut-->. Untuk dapat memahami kata pabean maka diperlukan <!--mengharuskan (syarat utama) kita memahami--> pemahaman terhadap kegiatan [[ekspor]] dan [[impor]].<!-- Tanpa hal itu adalah sulit memahami lebih jauh tentang pabean. sedikit yang dapat saya gambarkan mengenai kata--> Pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan [[bea masuk]] dan [[pajak]] dalam rangka [[impor]]. Ada juga bea keluar untuk ekspor, khususnya untuk barang / komoditas tertentu <!-- hal yang menjadi perhatian dikaitkan dengan DJBC khususnya di Indonesia adalah mengapa hanya impor yang dikenakan bea masuk sedangkan untuk ekspor tidak ada bea keluar?-->.

<!--kecuali untuk-->Produk mentah seperti beberapa jenis [[kayu]], [[rotan]] dsb [[pemerintah]] memungut pajak ekspor dan pungutan ekspor dengan maksud agak para eksportir sedianya dapat mengekspor [[produk jadi]] dan bukanlah [[bahan mentah]] atau [[setengah jadi]]. Filosofi pemungutan pajak ekspor pada [[komoditi]] ini adalah untuk melindungi [[sumber daya alam]] [[Indonesia]] dan menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri.

* <!--umumnya-->barang impor tersebut diangkut oleh sarana pengangkut berupa kapal-kapal pengangkut barang ([[cargo]]) internasional dan hanya akan merapat di pelabuhan-pelabuhan resmi pemerintah,<!--dalam contoh ini saya pilih--> misalnya Tanjung Priok ([[Jakarta]]) dimana sebagian besar kegiatan importasi di Indonesia dilakukan. banyak proses yang harus dilalui hingga akhirnya sebuah sarana pengangkut (kapal cargo) dapat merapat dipelabuhan dan membongkar muatannya (barang impor).

* Untuk mengambil barangnya maka importir diwajibkan membuat pemberitahuan impor barang ([[PIB]])<!-- inilah yang dalam hal impor--> atau disebut sebagai pemberitahuan pabean atau [[dokumen]] pabean sedangkan ''invoice'', B/L, COO ([[certificate of origin]]), disebut sebagai dokumen pelengkap pabean. Tanpa PIB maka barang impor tersebut tidak dapat diambil oleh importir.

* <!--bagaimanakah proses pengurusan PIB.--> PIB dibuat setelah importir memiliki dokumen pelengkap pabean seperti B/L dll. <!--seperti dijelaskan sebelumnya--> Importir mengambil dokumen tersebut melalui bank, maka jika bank tersebut merupakan bank devisa yang telah on-line dengan komputer DJBC maka pengurusan PIB dapat dilakukan di bank tersebut.

# Jalur merah (red chanel) ini adalah jalur umum yang dikenakan kepada importir baru, importir lama yang memiliki catatan-catatan khusus, importir dengan risiko tinggi karena track record yang tidak baik, jenis komoditas tertentu yang diawasi [[pemerintah]], pengurusannya menggunakan jasa customs broker atau [[PPJK]] perusahaan pengurusan jasa kepabeanan dengan track record yang tidak baik (<!--kata kasarnya--> "biro Jasa" atau "calo"), dlsb. Jalur ini perlu pengawasan yang lebih intensif oleh karenanya diadakan pemeriksaan fisik barang. pemeriksaan [[fisik]] tersebut bisa 10%, 30% dan 100%.