Hukum Uni Eropa: Perbedaan antara revisi

Aspek hukum pada perubahan perjanjian membentuk [[Komunitas Eropa]], di mana '[[Masyarakat Ekonomi Eropa]]' (EEC) diganti menjadi '[[Komunitas Eropa]]' (EC). Lingkup kerja ekonomi awal di antara negara-negara anggota Komunitas ditambahkan pada [[Perjanjian Uni Eropa]] (atau [[Perjanjian Maastricht]]) dengan Tiga Pilar utama yang meliputi: Aspek-aspek Pembentukan [[Uni Eropa]] (Pilar Pertama), [[Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama]] (Pilar Kedua), serta Peradilan dan Urusan Dalam Negeri (Pilar Ketiga).{{sfn|Europejskiportal|2018}} [[Perjanjian Uni Eropa]] dipandang sebagai reformasi [[Perjanjian Roma]] yang paling komprehensif, yang menghasilkan jadwal yang jelas dalam kemajuan lebih lanjut menuju [[Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa]] (EMU).{{sfn|Europejskiportal|2018}} Perubahan [[Eropa Tengah]] dan [[Eropa Timur]], serta "[[Tembok Berlin#Runtuhnya Tembok Berlin|runtuhnya Tembok Berlin]]" dan [[penyatuan kembali Jerman]] pada 3 Oktober 1990 memaksa terjadinya reformasi besar-besaran di dalam [[Komunitas Eropa]]. Sehingga [[Uni Eropa]] dibentuk sebagai struktur kerja sama antarnegara yang sifatnya berbeda dengan perkara organisasi internasional tradisional. Dengan kata lain, [[Uni Eropa]] adalah organisasi internasional yang terus bertahap menuju integrasi penuh di bidang ekonomi, politik dan moneter bagi negara-negara [[Eropa Barat]].{{sfn|Europejskiportal|2018}}

<!--

# Mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial dan tingkat pekerjaan yang tinggi, serta pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan, khususnya melalui penciptaan suatu wilayah tanpa batas internal, melalui penguatan kohesi ekonomi dan sosial, serta pembentukan serikat ekonomi dan moneter, yang pada akhirnya membentuk mata uang tunggal.

# Menegaskan identitas di kancah internasional, khususnya melalui implementasi kebijakan luar negeri dan keamanan bersama termasuk kerangka progresif dari kebijakan pertahanan bersama, yang mengarah pada pembelaan bersama, sesuai dengan ketentuan Pasal.

 

=== Lembaga eksekutif ===

[[Dewan Eropa]] merupakan pengelompokan para pemimpin politik utama [[Uni Eropa]], yang terdiri dari presiden atau perdana menteri dari setiap negara anggota.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=132}} [[Konferensi Tingkat Tinggi]] [[Dewan Eropa]] menetapkan arah luas serikat tersebut dan menyelesaikan pertanyaan tingkat tinggi yang mendesak. Para anggotanya memilih seorang presiden, yang dapat melayani hingga dua setengah tahun masa jabatan.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=132}}Presiden Dewan Eropa saat ini adalah mantan Perdana Menteri [[Belgia]], [[Charles Michel]].

 

 

=== Lembaga legislatif ===

[[File:European Parliament Strasbourg Hemicycle - Diliff.jpg|thumb|left|[[Parlemen Eropa|Kursi Parlemen Eropa di Strasbourg]] yang diisi oleh [[Anggota Parlemen Eropa]] (MEPs) yang mengisi seluruh [[Espace Léopold|kursi Brussels]].]]

 

 

=== Lembaga Yudikatif ===

[[Mahkamah Hukum Uni Eropa]] (CJEU) merupakan otoritas kehakiman tertinggi [[Uni Eropa]], yang menafsirkan hukum Uni Eropa, serta menyelesaikan perselisihan. [[Mahkamah Hukum Uni Eropa]] terdiri dari [[Mahkamah Eropa]] dan [[Pengadilan Umum (Uni Eropa)|Pengadilan Umum]]. Tugas utama [[Mahkamah Eropa]] (ECJ) adalah memastikan bahwa dalam menafsirkan dan menerapkan traktat-traktat perjanjian, hukum tersebut berada dalam pengamatannya. Setiap Traktat-Traktat Pendirian, seperti Traktat [[Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa|ECSC]], Komunitas Eropa (EC) dan Traktat Euratom (EA), mendirikan pengadilannya sendiri yang berada di bawah Konvensi 1957 pada Lembaga Umum Tertentu bagi Komunitas Eropa yang diakui sebagai lembaga umum bagi ketiga Komunitas.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=170}} [[Mahkamah Eropa]] mengklarifikasi hukum Uni Eropa, serta peraturan-peraturan tentang dugaan pelanggaran negara anggota kepada pengadilan nasional. Sementara, [[Pengadilan Umum (Uni Eropa)|Pengadilan Umum]] adalah lembaga yang mendengarkan berbagai kasus yang dibawa oleh individu atau organisasi terhadap [[lembaga-lembaga Uni Eropa]]. [[Mahkamah Audit Eropa]] menyebut dirinya sebagai "kesadaran finansial" bagi [[Uni Eropa]]. Lembaga ini didirikan oleh [[Perjanjian Brussel]] pada 22 Juli 1975, yang baru dibentuk pada tahun 1977, kemudian diakui sebagai lembaga Komunitas oleh [[Perjanjian Uni Eropa]]. [[Perjanjian Amsterdam]] memperbesar lingkup audit Mahkamah terhadap Pilar Kedua dan Ketiga [[Uni Eropa]], yang dengannya Mahkamah ini menjadi lembaga Uni Eropa. [[Perjanjian Amsterdam]] menegaskan bahwa lokus pengadilan ini tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 230 yang bertujuan melindungi hak prerogatif lembaga tersebut atas lembaga Uni Eropa lainnya.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=181}} Dengan kata lain, [[Mahkamah Audit Eropa]] (ECA) adalah lembaga yang mengaudit anggaran [[Uni Eropa]]; memeriksa apakah dana dihabiskan dengan tepat, dan melaporkan segala kecurangan kepada [[Parlemen Eropa]], [[Komisi Eropa|Komisi]], dan pemerintah nasional.

 

=== Lembaga Keuangan ===

[[Bank Sentral Eropa]] (ECB) mengelola [[Euro]] bagi sembilan belas negara yang menggunakan mata uang tersebut, dan mengimplementasikan [[Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa|kebijakan moneter Uni Eropa]]. Selain itu, lembaga ini membantu melakukan regulasi dalam sistem perbankan Uni Eropa. Di tengah [[Krisis utang Eropa 2010|krisis utang Eropa]], Presiden Bank Sentral Eropa, [[Mario Draghi]] secara kontroversial berkomitmen sebagai pemberi pinjaman pada perekonomian [[Zona Euro]]. Kemudian seorang politisi dari [[Prancis]], [[Christine Lagarde]], yang ketika itu merupakan mantan kepala [[Dana Moneter Internasional]] (IMF), mengambil alih posisi tersebut pada tahun 2019.

 

 

=== Pengaruh langsung ===

Pengaruh langsung hukum Uni Eropa diabadikan oleh [[Mahkamah Eropa]] dalam keputusan terhadap perkara ''[[Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen|Van Gend en Loos]]'' pada 5 Februari 1963. Di dalam keputusan tersebut, [[Mahkamah Eropa]] menyatakan bahwa hukum Uni Eropa tidak hanya menimbulkan kewajiban bagi negara-negara anggota [[Uni Eropa]], tetapi juga hak bagi individu. Oleh karenanya, individu dapat mengambil keuntungan atas hak-hak ini, dan secara langsung dapat memohonkan perundang-undangan Eropa sebelum pengadilan nasional dan [[Mahkamah Eropa]]. Namun, negara-negara anggota [[Uni Eropa]] tidak perlu mengadopsi legislasi Eropa terkait, ke dalam sistem hukum internalnya.{{sfn|European Commission|2018c}} Prinsip 'pengaruh langsung' memastikan penerapan, serta efektivitas hukum Uni Eropa di negara-negara anggotanya. [[Mahkamah Hukum Uni Eropa]] mendefinisikan beberapa ketentuan supaya tindakan hukum Uni Eropa dapat diterapkan. Salah satunya, pengaruh langsung yang hanya terkait antara individu dan negara anggota [[Uni Eropa]], atau diperluas pada hubungan antar individu yang berhubungan dengan legislasi Eropa tertentu; bergantung beberapa kondisi.{{sfn|European Commission|2018c}} Pada perkara ''[[Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen|Van Gend en Loos]]'', [[Mahkamah Eropa]] mengandalkan metode penafsiran yang bertujuan, yang tidak hanya mengandalkan kata-kata dari Perjanjian, tetapi juga semangat dan tujuan dari [[Uni Eropa|Komunitas]]. Dalam keputusan tersebut, [[Mahkamah Eropa]] menyatakan bahwa 'Komunitas merupakan tatanan hukum baru dari hukum internasional' yang memberikan hak dan kewajiban pada individu, serta pada negara anggota yang berpartisipasi; tanpa perlu menerapkan undang-undang. Mahkamah Eropa selanjutnya menyimpulkan bahwa pengadilan nasional harus melindungi hak-hak tersebut.{{sfn|Davies|2003|pp=47-48}} Aspek-aspek hukum Komunitas menjadikan sistem hukum Uni Eropa sebagai sistem hukum ''sui generis'', yang bukan merupakan hukum nasional atau federal; tetapi sebuah sistem yang mencerminkan hubungan yang sangat spesifik, antara hukum nasional dan hukum yang dikembangkan di bawah Perjanjian Pendirian, yang bersifat khusus bagi [[Uni Eropa]]. Sistem hukum ini membebaskan diri dari hukum yang dikembangkan oleh perjanjian internasional lainnya, dalam tiga hal penting yang meliputi: pengaruh langsung, penerapan langsung, dan supremasi hukum Uni Eropa.{{sfn|Cairns|2002|p=10}}

 

 

=== Barang-barang ===

[[Perjanjian Roma|TFEU]] pasal 26 hingga 37 mengatur 'aturan-aturan' yang terkait dengan kebebasan bergerak atas barang di [[Pasar Tunggal Eropa|Pasar Bersama]]. Rujukan atas pasal-pasal perjanjian yang relevan, membuat jelas bahwa wilayah hukum ini ditujukan kepada negara-negara anggota. [[Mahkamah Hukum Uni Eropa]] memperluas penafsiran 'negara', yang berarti bukan hanya badan publik, tetapi juga badan swasta yang menerima keuangan publik yang diawasi oleh otoritas publik.{{sfn|Davies|2013|p=113}} [[Perjanjian Roma|TFEU]] juga tidak membatasi istilah 'barang' yang dimaksud, sehingga [[Mahkamah Eropa]] menafsirkannya secara luas. Di dalam perkara 7/68 ''[[Commission v Italy]]'', Mahkamah Eropa mendefinisikan 'barang' termasuk produk apapun yang bernilai uang, yang membentuk suatu transaksi komersial. Perkara C-97/98 ''[[Jagerskiold v Gustafsson]]'' menunjukkan bahwa keuntungan 'tak berwujud' tidak tercakup di dalam definisi tersebut.{{sfn|Davies|2013|p=114}} [[Perjanjian Roma|TFEU]] pasal 28 mengatur tentang [[bea cukai]] yang dikenakan di negara-negara anggota [[Uni Eropa]]. Pembentukan bea cukai di Uni Eropa ini melibatkan penghapusan semua kepentingan-kepentingan bea cukai atas muatan apapun yang berefek setara dengan kewajiban tersebut; terhadap barang-barang yang bergerak melalui atau diantara suatu negara.{{sfn|Davies|2013|p=114}} Pasal ini juga mengatur pembentukan tarif [[bea cukai]] (CCT), yang dikenakan terhadap barang yang diimpor ke wilayah [[Uni Eropa]], dari negara-negara di luar negara anggota.{{sfn|Davies|2013|p=114}}

 

 

=== Warga negara dan pekerja ===

[[Perjanjian Roma|TFEU]] pasal 36 menjamin kebebasan bergerak atas barang-barang, pekerja, layanan, dan modal. Kebebasan bergerak bagi individu merupakan hal mendasar dalam pembentukan [[Pasar Tunggal Eropa|Pasar Bersama]]. Karena, tanpa adanya pergerakan bebas individu, maka para pekerja misalnya, tidak dapat berpindah di lingkungan [[Uni Eropa]] dalam mengisi tenaga kerja, apabila kekurangan tenaga ahli.{{sfn|Davies|2013|p=137}} Demikian pula, para pengusaha Eropa tidak dapat mengembangkan bisnis mereka, dan penyedia layanan tidak dapat menyeberang dalam memberikan layanan kepada kliennya di negara anggota lainnya.{{sfn|Davies|2013|p=137}} Hak-hak khusus bebas bergerak ini bergantung 'status' individu, yang dibedakan berdasarkan 'kebangsaan' dan 'aktivitas ekonomi'-nya.{{sfn|Davies|2013|p=137}} TFEU pasal 20 tidak hanya memberikan kebebasan bergerak bagi warga negara, tetapi juga hak memilih dan dipilih di [[Parlemen Eropa]]; hak petisi di [[Parlemen Eropa]]; dan hak lapor atas maladministrasi yang dilakukan badan-badan Uni Eropa ke Ombudsman Eropa. Selain itu, [[Perjanjian Uni Eropa|TEU]] pasal 9 hingga pasal 12 memberikan hak yang terkait dengan informasi, dan TFEU pasal 24 memberikan hak untuk dikonsultasikan, serta mengundang [[Komisi Eropa]] mengajukan proposal legislatif.{{sfn|Davies|2013|p=137}} TFEU pasal 21 memberikan hak dasar tentang kebebasan bergerak bagi seluruh 'warga negara' [[Uni Eropa]],{{sfn|Davies|2013|p=137}} yang diikuti dengan pertimbangan hak tambahan, yaitu mereka yang 'aktif secara ekonomi',{{sfn|Davies|2013|p=139}} dengan catatan memenuhi [[Perjanjian Schengen]].{{sfn|Davies|2013|p=139}} Sementara TFEU pasal 45 hingga pasal 62 memberikan kerangka hak tambahan bagi mereka yang aktif secara ekonomi.{{sfn|Davies|2013|p=137}} Seluruh warga negara yang tergabung di negara-negara anggota merupakan warga negara [[Uni Eropa]]. Maka, kewarganegaraan Uni Eropa bukanlah sesuatu yang dianugerahkan atau sesuatu yang ditolak oleh [[Uni Eropa]], melainkan konsekuensi dari negara anggota itu sendiri, seperti kewarganegaraan, dan aturan-aturan atas kebangsaannya.{{sfn|Davies|2013|p=139}} TFEU pasal 18 melarang bentuk-bentuk diskriminasi secara umum atas kewarganegaraannya. Sementara TFEU pasal 20 memberikan hak bebas bergerak dengan periode minimum hingga tiga bulan, terlepas dari hubungan keluarga mereka.{{sfn|Davies|2013|p=144}} Namun, jika anggota keluarga tersebut menginginkan untuk tinggal lebih dari tiga bulan, maka ia harus memenuhi persyaratan 'sarana yang cukup' atau 'dalam kegiatan ekonomi', sehingga memiliki suatu hak, yang memang dianugerahkan akibat memiliki hubungan dengan warga negara [[Uni Eropa]].{{sfn|Davies|2013|p=144}} [[Perjanjian Roma|TFEU]] pasal 45 memberikan ketentuan yang terkait dengan pekerja migran, diantaranya: (1) hak menerima tawaran pekerjaan dan bebas berpindah di dalam negara anggota untuk alasan ini; (2) hak menetap di negara anggota dengan alasan pekerjaan, dengan peraturan yang sama dengan penduduk aslinya; (3) hak tinggal di negara anggota yang telah mempekerjakannya.{{sfn|Davies|2013|p=150}} TFEU pasal 45 juga memberikan hak bagi anggota keluarga dari warga negara [[Uni Eropa]]. Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak mengambil pekerjaan (atau mendirikan usaha), yang merupakan hak independen bagi anggota keluarga tersebut, sehingga ia tidak bergantung lagi pada hak yang diberikan akibat hubungan keluarga.{{sfn|Davies|2013|p=154}}

 

 

=== Pendirian usaha dan layanan ===

[[Perjanjian Roma|TFEU]] pasal 49 hingga 55 melarang pembatasan diskriminasi bagi mereka yang ingin mendirikan usaha di negara-negara tuan rumah.{{sfn|Davies|2013|p=157}} Hak ini termasuk pendirian badan-badan permanen, cabang-cabang perusahaan atau firma yang sebelumnya telah didirikan di negara lain.{{sfn|Davies|2013|p=158}} Berdasarkan hukum perkara yang ada di wilayah lain tentang hak bebas bergerak ini, [[Mahkamah Hukum Uni Eropa]] menemukan baik aturan-aturan diskriminasi, maupun aturan-aturan non-diskriminasi dapat melanggar TFEU pasal 49.{{sfn|Davies|2013|p=159}} Perkara 71/76 ''[[Jean Thieffry v Conseil de l’ordre des avocats à la Cour de Paris|Thieffry]]'' menunjukkan bahwa aturan-aturan nasional yang ''hanya'' digunakan oleh mereka yang bukan warga negara adalah bentuk-bentuk diskriminasi ''[[prima facie]]''. Sementara, hukum-hukum domestik yang diterapkan, baik itu oleh warga negara, atau bukan warga negara dapat melanggar [[Perjanjian Roma|TFEU]] pasal 49. Pada perkara 143/87 ''[[Stanton v INASTI|Stanton]]'', [[Mahkamah Eropa]] menjelaskan bahwa aturan-aturan nasional, baik itu mendiskriminasi atau tidak, dapat 'menempatkan' warga negara [[Uni Eropa]] pada posisi tidak menguntungkan; yang dapat menghambat, kecuali jika dibenarkan secara objektif oleh suatu negara anggota yang mempercayai mereka.{{sfn|Davies|2013|p=159}} TFEU pasal 49 juga melarang suatu bentuk 'diskriminasi terbalik' yang terjadi ketika suatu bentuk diskriminasi dikeluhkan, berlangsung di dalam suatu negara anggota. Misalnya, pada perkara 115/78 '[[J. Knoors v. Secretary of State for Economic Affairs|Knoors]]', seorang warga negara [[Belanda]] yang menetap di [[Belgia]], kemudian tidak dikenali lagi ketika ia kembali ke negara asalnya, yaitu [[Belanda]].{{sfn|Davies|2013|p=160}} Akibatnya, aturan nasional yang terkait dengan kualifikasi individu, secara signifikan dapat menghambat hak bebas bergerak bagi individu. Hal ini terjadi pada pengacara di [[Inggris]] dan [[Wales]] yang harus memenuhi kualifikasinya sebagai pengacara dengan memenuhi suatu aturan yang ditetapkan oleh 'Otoritas Regulasi Pengacara', dan apabila gagal mematuhi aturan tersebut, ia dilarang mejalankan profesinya. Peraturan ini menjadi penghalang juga bagi pengacara dari negara lain, yang ingin mempraktikkan profesi mereka di [[Britania Raya]].{{sfn|Davies|2013|p=160}} Oleh sebab itu, TFEU pasal 53 memberikan kewenangan kepada [[Dewan Uni Eropa]] supaya suatu otoritas mengeluarkan aturan-aturan ([[Pedoman (Uni Eropa)|Pedoman]]) dalam mengenali pelatihan atau kualifikasi profesi yang berlaku di [[Uni Eropa]]; dengan tujuan mengharmoniskan perundang-undangan yang telah berlaku.{{sfn|Davies|2013|p=160}} Pendekatan [[Mahkamah Hukum Uni Eropa]] biasanya memberikan wawasan kepada otoritas nasional yang mewajibkan pelatihan atau suatu kualifikasi tertentu kepada seorang migran, yang kemudian membandingkannya dengan ketentuan-ketentuan domestik.{{sfn|Davies|2013|p=160}} [[Perjanjian Roma|TFEU]] pasal 53 juga membatasi hak bebas bergerak atas dasar kebijakan, layanan, dan kesehatan publik. [[Mahkamah Hukum Uni Eropa]] menggunakan alasan ini ketika menerapkan perkara-perkara yang terkait dengan TFEU pasal 45(3).{{sfn|Davies|2013|p=161}} Sedangkan TFEU pasal 51 membatasi hak mendirikan usaha dalam hal 'pelaksanaan kewenangan resmi'. Pengecualian ini akan relevan dalam hubungannya dengan pelaksanaan kekuasaan resmi negara. Oleh sebab itu, [[Mahkamah Hukum Uni Eropa]] mengesahkan bahwa penerapan pasal ini sama dengan pengecualian yang diterapkan di dalam TFEU pasal 45(4), di mana 'jabatan di layanan publik' adalah pengecualian atas hak bebas bergerak bagi pekerja.{{sfn|Davies|2013|p=161}}

 

[[Perjanjian Roma|TFEU]] pasal 56 hingga pasal 62 memberikan hak bebas bergerak bagi mereka yang ingin menyediakan layanan di negara-negara tuan rumah, yang normalnya ''tanpa'' harus berbasis di negara tersebut terlebih dahulu,{{sfn|Davies|2013|p=157}} dengan periode sementara.{{sfn|Davies|2013|p=161}} [[Mahkamah Hukum Uni Eropa]] mengatur bahwa 'aktivitas sementara' yang dimaksud bukan hanya ketentuan tentang 'durasi' suatu layanan, tetapi juga 'keteraturan', 'periodisasi', dan 'kontinuitas' layanan tersebut.{{sfn|Davies|2013|p=161}} Pasal ini juga melarang perundang-undangan nasional yang membatasi ketentuan berjalannya suatu layanan, misal dalam penyediaan layanannya, pengguna/penerima layanan berpindah ke suatu negara tuan rumah; atau layanan yang berpindah, meski penyedia dan penggunanya tidak; atau ketika penyedia/pengguna yang berpindah.{{sfn|Davies|2013|p=162}} Layanan yang tercakup di dalam [[Perjanjian Roma|TFEU]] pasal 57 adalah layanan kesehatan, pelatihan vokasi, pariwisata, dan bidang-bidang (yang sah) yang hadir di negara tuan rumah, kecuali bidang-bidang yang secara khusus tercakup di wilayah lain oleh perjanjian tersebut.{{sfn|Davies|2013|p=162}} Hak-hak yang dijamin oleh [[Perjanjian Roma|TFEU]] bagi penyedia layanan terdiri dari: hak keluar/masuk di wilayah [[Uni Eropa]], serta perlindungan atas diskriminasi.{{sfn|Davies|2013|p=162}} [[Perjanjian Roma|TFEU]] pasal 62 secara spesifik memberikan [[derogasi]] yang terkait dengan hak mendirikan usaha, sama halnya dengan TFEU pasal 51 hingga pasal 54 yang membatasi hak bebas bergerak dalam penyediaan layanan.{{sfn|Davies|2013|p=163}} Sedangkan TFEU pasal 62 memberikan derogasi yang terkait dengan pelaksanaan otoritas resmi dalam penyediaan layanan, dengan penerapan yang sama seperti pada TFEU pasal 51.{{sfn|Davies|2013|p=163}}

=== Modal ===

[[Perjanjian Roma|TFEU]] pasal 63(1) membatasi pergerakan modal di antara negara-negara anggota, dan antara negara anggota dengan negara-negara ketiga.{{sfn|Chalmers|Monti|2010|p=721}} Jenis-jenis aktivitas yang berpotensi membatasi kebebasan bergerak atas modal adalah pembatasan aktivitas, yang dari aktivitas itu menghasilkan keuntungan atau profit.{{sfn|Chalmers|Monti|2010|p=721}} Pergerakan bebas atas modal tidak hanya terkait dengan akses, tetapi juga tentang aktivitas menghasilkan uang dengan adanya investasi.{{sfn|Chalmers|Monti|2010|p=721}} Misalnya, larangan perdagangan [[narkotika]] [di suatu negara anggota], akan melanggar TFEU pasal 63(1), karena mencegah investor luar negeri menginvestasikan uangnya, dan mengakibatkan terhambatnya pergerakan modal dari investor tersebut ke sebuah sektor narkotika, atau ke perusahaan-perusahaan yang berdagang narkotika.{{sfn|Chalmers|Monti|2010|p=721}} Pada akhir tahun 1980an, negara-negara anggota melakukan liberalisasi pergerakan bebas atas modal secara bertahap.{{sfn|Chalmers|Monti|2010|p=721}} [[Pedoman (Uni Eropa)|Pedoman]] 88/361/EEC merangkum jenis pergerakan modal apa saja yang akan diliberalisasi, yang kemudian diadopsi oleh masing-masing negara anggota.{{sfn|Chalmers|Monti|2010|p=722}} [[Mahkamah Eropa]] menafsirkan dokumen tersebut, khususnya pada Annex I, dan menetapkan tiga belas kelompok transaksi yang merupakan bentuk pergerakan bebas atas modal, yang kini dimuat dalam TFEU pasal 53(1). Salah satu transaksi tersebut adalah [[Investasi|investasi langsung]], seperti: investasi perusahaan atau keuangan yang diberikan kepada pengusaha; investasi pada sektor perumahan, seperti pembelian rumah; operasi [[sekuritas]], seperti perdagangan [[obligasi]], [[saham]], dan instrumen pasar saham lainnya; pinjaman dan jaminan keuangan; operasi di rekening [[giro]], atau [[deposito]] di lembaga keuangan; transfer yang terkait kontrak asuransi; dan pergerakan modal pribadi, seperti hadiah, warisan, atau pinjaman pribadi.{{sfn|Chalmers|Monti|2010|p=722}} [[Mahkamah Hukum Uni Eropa]] menegasakan bahwa elemen-elemen konstituen yang diatur di dalam TFEU pasal 63(1) adalah elemen-elemen yang disusun atas adanya dimensi transnasional.{{sfn|Chalmers|Monti|2010|p=722}}