Prerogatif: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya Revisi selanjutnya →

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 20 Juli 2013 06.49 sunting 180.250.27.197 (bicara) →Dalam hukum kerajaan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 23 Juni 2017 10.31 sunting balikkan Akuindo (bicara \| kontrib) 44.384 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Revisi selanjutnya →
(2 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: '''Prerogatif''' ({{lang-la\|praerogatio, -onis}} (femininum); {{lang-en\|prerogative}}; {{lang-de\|das Vorrecht}}; "hak istimewa") dalam bidang hukum adalah hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada [[pemerintah]] atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seorang atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku. Hal ini merupakan aspek umum dari hukum [[Feodalisme\|feodal atau kerajaan]]. Kata "prerogatif" dalam bahasa Latin diartikan hak lebih tinggi (diberi preferensi) dalam makna hukumnya. Penggunaan dalam budaya modern kata "prerogatif" memberi nuansa dalam persamaan hak asasi manusia untuk berhak mengambil keputusan sendiri, misalnya: "Adalah hak prerogatif seseorang untuk melakukan apa yang ~~diingininya~~diinginnya". Lawan dari istilah ini dalam sejarah hukum adalah larangan bahwa seseorang untuk menggunakan hak pribadinya dalam menentukan nasib. == Dalam hukum kerajaan == ~~( Percobaan 2, mengedit Wikipedia )~~Secara umum, istilah ini berarti "hak istimewa", yang dimiliki oleh banyak Kerajaan atau Monarki di [[Eropa]] yang masih ada sampai sekarang. Dalam arti yang lebih sempit dan tepat, hak-hak prerogatif kerajaan ini dimiliki oleh seorang raja yang terpisah dari hak-hak perwakilan daerah atau rakyat, dimana mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Termasuk di sini adalah hak-hak untuk mengadakan, membuka dan menutup atau menunda pertemuan Parlemen maupun penentuan lamanya masa kerja mereka. Menurut sebagian besar pakar undang-undang, suatu raja ("Monarch") dapat membubarkan Majelis Perwakilan Rakyat sebelum berakhirnya masa legislasi maupun menentukan pembentukan Parlemen yang baru. Raja memiliki kuasa melawan hak [[inisiatif]], yang berarti "hak untuk membuat peraturan" yang dimiliki oleh Parlemen. Lebih jauh, ia juga memiliki hak [[sanksi]] atas keputusan Parlemen, berkaitan dengan kekuasaan publikasi hukum berdasarkan keputusan Parlemen, dimana pelaksanaan suatu undang-undang dapat dibatalkan dengan pemberian [[veto]] olehnya. Baris 23: == Lihat pula == * [[Hak asasi manusia]] [[Kategori:Istilah hukum]]