|
#ALIH [[Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa]]
[[Berkas:United_Nations_Members_(green–grey_scheme).svg|alt=Peta politik dunia dengan seluruh kawasan berwarna hijau menandakan anggota PBB, kecuali Antarktika, teritorial Palestina, dan Sahara Barat, yang berwarna abu-abu|thumb|upright=1.7|Peta negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2016, dengan kawasan mereka (termasuk [[teritorial dependen]]) yang diakui oleh PBB berwarna hijau<ref>{{cite web| url=https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world.pdf| title=The World| publisher=United Nations}} Teritorial-teritorial berikut ini tidak dianggap PBB sebagai bagian dari negara anggota manapun: [[Vatican City]] ([[Tahta Suci]] adalah sebuah [[Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa#Negara non-anggota|negara pengamat non-anggota PBB]], dan [[teritorial Palestina]] ([[Negara Palestina|Palestina]] adalah sebuah [[Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa#Negara non-anggota|negara pengamat non-anggota PBB]]), [[Sahara Barat]] (status dipersengketakan antara [[Maroko]] dan [[Front Polisario]]), dan [[Antarktika]] (diatur oleh [[Sistem Traktat Antarktika]]). Teritorial dari [[daftar negara dengan pengakuan terbatas|negara-negara yang tak diakui oleh PBB]] tak dikecualikan karena pandangan PBB bahwa mereka adalah bagian dari beberapa negara anggota PBB, termasuk contohnya teritorial yang diperintah oleh [[Taiwan|Republik Tiongkok]] ([[Taiwan]] dan [[Daftar pulau di Republik Tiongkok|pulau-pulau kecil lainnya]]), karena para anggota PBB mengakui [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]] sebagai satu-satunya perwakilan sah dari [[Tiongkok dan Perserikatan Bangsa-Bangsa|Tiongkok di PBB]] dan PBB memilih untuk tidak mempertanyakan [[status politik Taiwan#Posisi Republik Rakyat Tiongkok (RRT)|klaimnya bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok]].</ref>]]
[[Berkas:United_Nations_Geneva_2010-07-01.JPG|thumb|upright=1.7|alt=Barisan panjang bendera|Bendera-bendera dari negara-negara anggota PBB, di depan [[Istana Bangsa-Bangsa]] ([[Jenewa]], [[Swiss]]). Sejak 2015, bendera dari dua [[Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa#Negara non-anggota|negara pengamat non-anggota PBB]] dikibarkan bersama bendera-bendera dari 193 negara anggota.]]
'''Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa''' adalah {{UNnum}} [[negara berdaulat]] yang menjadi anggota [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] (PBB) dan memiliki perwakilan setara dalam [[Majelis Umum PBB]].<ref>{{cite web| url=https://www.un.org/depts/dhl/unms/whatisms.shtml| title=What are Member States?| publisher=United Nations}}</ref> PBB adalah organisasi antar-pemerintahan terbesar di dunia, di atas [[Organisasi Kerja Sama Islam]].<ref>{{cite book|last1=Toeplar|first1=Stefan|title=International Encyclopedia of Civil Society|date=2009|page=114}}</ref>
{{Anchor|Istilah keanggotaan}}
Kriteria untuk pemasukan anggota baru ke PBB tercantum dalam [[Bab II Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa|Piagam II]], Artikel 4 dari [[Piagam PBB]]:<ref name="charter ch2">{{cite web|url=https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-ii/index.html |title=Charter of the United Nations, Chapter II: Membership |publisher=Perserikatan Bangsa-Bangsa}}</ref>
# Keanggotaan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa terbuka kepada seluruh negara cinta damai yang menerima obligasi yang tercantum dalam Piagam saat ini dan, dalam pengadilan Organisasi, dapat dan mengkehendaki pelaksanaan obligasi tersebut.
# Pemasukan negara manapun semacam itu menjadi anggota dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa akan diefektifkan oleh sebuah keputusan dari Majelis Umum atas rekomendasi [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa|Dewan Keamanan]].
Sebuah rekomendasi untuk pemasukan dari Dewan Keamanan mensyaratkan suara afirmatif dari setidaknya sembilan dari lima belas anggota dewan tersebut, dengan tak ada lima [[daftar anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa|anggota permanen]] yang memakai [[hak veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa|hak veto]]. Rekomendasi Dewan Keamanan harus kemudian disepakati dalam Majelis Umum oleh dua per tiga suara mayoritas.<ref>{{cite web|url=https://www.un.org/en/sections/member-states/about-un-membership/index.html |title=About UN Membership |publisher=United Nations}}</ref>
Dalam prinsipnya, hanya negara-[[negara berdaulat]] yang bisa menjadi anggota PBB, dan sekarang seluruh anggota PBB adalah negara berdaulat. Meskipun lima anggota tidak berdaulat saat mereka bergabung dengan PBB, semuanya kemudian meraih kemerdekaan penuh antara 1946 dan 1991. Karena sebuah negara hanya dapat diterima keanggotaannya di PBB atas persetujuan Dewan Keamanan dan Majelis Umum, [[daftar negara dengan pengakuan terbatas|sejumlah negara yang dianggap berdaulat]] menurut [[Konvensi Montevideo]] tidak menjadi anggota PBB. Ini karena PBB tak menganggap mereka memenuhi [[kedaulatan]], terutama karena kurangnya [[pengakuan diplomatik|pengakuan internasional]] atau karena penentangan dari salah satu anggota permanen.
Selain negara anggota, PBB juga mengundang negara-negara non-anggota untuk menjadi [[daftar pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|pengamat di Majelis Umum PBB]] (sekarang dua: [[Tahta Suci]] dan [[Negara Palestina|Palestina]]), yang membolehkan mereka ikut serta dan berpendapat di pertemuan-pertemuan Majelis Umum, namun tidak memberikan suara. Para pengamat umumnya adalah [[organisasi antar-pemerintahan]] dan entitas yang kenegaraan dan kedaulatannya tak terdefinisi.
==Anggota asli==
[[Berkas:United Nations Member States-1945.png|thumb|upright=2|Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1945, setelah [[Perang Dunia II]]. Biru muda menandakan anggota pendiri. Biru tua menandakan teritorial dan protektorat anggota pendiri.]]
[[Berkas:UN Member Countries World.svg|thumb|upright=2|Peta negara anggota PBB saat ini menurut [[pembesaran Perserikatan Bangsa-Bangsa|tanggal pemasukan]].<ref name="growth">{{cite web|url=https://www.un.org/en/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945-present/index.html |title=Growth in United Nations membership, 1945–present |publisher=Perserikatan Bangsa-Bangsa}}</ref> {{legend|#5B92E5|1945 (anggota asli)}} {{legend|#008080|1946–1959}} {{legend|#00A24F|1960–1989}} {{legend|#346733|1990–sekarang}} {{legend|#FDE910|anggota pengamat non-anggota}}]]
PBB resmi berdiri pada 24 Oktober 1945, setelah ratifikasi [[Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa]] oleh [[daftar anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa|lima anggota permanen]] [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]] ([[Republik Tiongkok (1912-49)|Republik Tiongkok]], [[Perancis]], [[Uni Soviet]], [[Britania Raya]], dan [[Amerika Serikat]]) dan mayoritas penanda tangan lainnya.<ref>{{cite web|url=https://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/index.html |title=History of the United Nations |publisher=United Nations }}</ref> Sebanyak 51 anggota asli (atau anggota pendiri) bergabung pada tahun tersebut; 50 diantaranya menandatangani Piagam tersebut di [[Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional]] di [[San Francisco]] pada 26 Juni 1945, sementara [[Polandia]], yang tidak terwakili di konferensi tersebut, menandatanganinya pada 15 Oktober 1945.<ref>{{cite web| url=https://www.un.org/depts/dhl/unms/founders.shtml| title=Founding Member States| publisher=United Nations}}</ref><ref name=originalmembers>{{cite web|url=https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=I-1&chapter=1&clang=_en|title=
CHAPTER I – CHARTER OF THE UNITED NATIONS AND STATUTE OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE|accessdate=2015-10-07|publisher=United Nations}}</ref>
Para anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah: [[Pemerintahan Sementara Republik Perancis|Perancis]], [[Republik Tiongkok (1912-49)|Republik Tiongkok]], [[Uni Soviet]], [[Britania Raya]], [[Amerika Serikat]], [[Argentina]], [[Australia]], [[Belgia]], [[Bolivia]], [[Era Vargas|Brasil]], [[Republik Sosialis Soviet Belarusia|Belarusia]], [[Kanada]], [[Republik Presidensial (1925–73)|Chili]], [[Kolombia]], [[Kosta Rika]], [[Republik Kuba (1902–59)|Kuba]], [[Republik Cekoslowakia Ketiga|Cekoslowakia]], [[Denmark]], [[Republik Dominika]], [[Ekuador]], [[Kerajaan Mesir|Mesir]], [[El Salvador]], [[Kekaisaran Ethiopia|Ethiopia]], [[Kerajaan Yunani|Yunani]], [[Guatemala]], [[Haiti]], [[Honduras]], [[British Raj|India]], [[Dinasti Pahlavi|Iran]], [[Kerajaan Irak|Irak]], [[Lebanon]], [[Liberia]], [[Luxembourg]], [[Meksiko]], [[Belanda]], [[Dominion Selandia Baru|Selandia Baru]], [[Nicaragua]], [[Norwegia]], [[Panama]], [[Paraguay]], [[Peru]], [[Persemakmuran Filipina|Filipina]], [[Republik Rakyat Polandia|Polandia]], [[Arab Saudi]], [[Uni Afrika Selatan|Afrika Selatan]], [[Republik Suriah (1930–58)|Suriah]], [[Turki]], [[Republik Sosialis Soviet Ukraina|Ukraina]], [[Uruguay]], [[Venezuela]] dan [[Yugoslavia]].<ref name=originalmembers/>
Diantara anggota-anggota asli, 49 anggota masih merupakan anggota PBB atau memiliki keanggotaan mereka di PBB yang diteruskan oleh sebuah [[suksesi negara|negara penerus]] ''(lihat di bawah)''; contohnya, keanggotaan [[Uni Soviet]] dilanjutkan oleh [[Rusia|Federasi Rusia]] setelah pembubarannya ''(lihat bagian [[#Uni Republik Sosialis Soviet|Bekas anggota: Uni Republik Sosialis Soviet]])''. Dua anggota asli lainnya, [[Cekoslowakia]] dan [[Republik Federal Sosialis Yugoslavia|Yugoslavia]] (bernama lengkap Republik Federal Sosialis Yugoslavia), telah dibubarkan dan keanggotannya dalam PBB tak diteruskan dari 1992 oleh satu negara penerus manapun ''(lihat bagian [[#Cekoslowakia|Bekas anggota: Cekoslowakia]] dan [[#Yugoslavia|Bekas anggota: Yugoslavia]])''.<ref name=originalmembers/>
Pada masa pendirian PBB, [[Tiongkok dan Perserikatan Bangsa-Bangsa|kursi Tiongkok di PBB]] diduduki oleh [[Republik Tiongkok (1912–49)|Republik Tiongkok]], namun akibat [[Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758]] pada 1971, kursi tersebut sekarang dipegang oleh [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]] ''(lihat bagian [[#Republik Tiongkok (Taiwan)|Bekas anggota: Republik Tiongkok (Taiwan)]])''.
Sejumlah anggota asli belum berdaulat saat mereka bergabung dengan PBB, dan baru meraih kemerdekaan penuh pada masa setelahnya:<ref>{{cite web| url=https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world45.pdf| title=The World in 1945| publisher=United Nations}}</ref>
* [[Belarus]] (saat itu [[Republik Sosialis Soviet Belarusia]]) dan [[Ukraina]] (saat itu [[Republik Sosialis Soviet Ukraina]]) sama-sama [[daftar republik di Uni Soviet|republik konstituen di Uni Soviet]], sampai meraih kemerdekaan penuh pada 1991.
* [[India]] (yang merupakan teritorial pada masa itu, sebelum [[Pemisahan India]], juga meliputi teritorial saat ini dari [[Pakistan]] dan [[Bangladesh]]) berada di bawah [[British Raj|kekuasaan kolonial Inggris]], sampai meraih kemerdekaan penuh pada 1947.
* [[Filipina]] (saat itu [[Persemakmuran Filipina]]) adalah sebuah [[Persemakmuran (kawasan insuler AS)|persemakmuran dari Amerika Serikat]], sampai meraih kemerdekaan penuh pada 1946.
* [[Selandia Baru]], meskipun berdaulat secara ''de facto'' pada masa itu, "baru meraih kapasitas penuh untuk memasuki hubungan dengan negara-negara lain pada 1947 saat negara tersebut mengesahkan [[Undang-Undang Adopsi Statuta Westminster 1947|Undang-Undang Adopsi Statuta Westminster]]. Ini terjadi 16 tahun setelah Parlemen Inggris mengesahkan [[Statuta Westminster 1931|Undang-Undang Statuta Westminster]] pada 1931 yang mengakui otonomi Selandia Baru. Jika mengikuti kriteria Konvensi Montevideo, Selandia Baru belum meraih status kenegaraan ''de jure'' secara penuh sampai 1947."<ref>{{cite web| url=http://www.parliament.nz/en-NZ/ParlSupport/ResearchPapers/9/1/8/00PLLawRP07041-New-Zealand-sovereignty-1857-1907-1947-or-1987.htm| title=New Zealand Sovereignty: 1857, 1907, 1947, or 1987?| date=August 2007| publisher=New Zealand Parliament| author=John Wilson}}</ref>
==Anggota saat ini==
{{Further information|Daftar negara berdaulat}}
Para anggota saat ini dan tanggal pemasukan mereka didaftarkan di bawah ini dengan perancangan resmi mereka yang dipakai oleh PBB.<ref>{{cite web| url=https://www.un.org/en/members/index.shtml| title=Current Member States| publisher=Perserikatan Bangsa-Bangsa}}</ref><ref>{{cite web| url=http://www.un.int/protocol/bluebook/bb301.pdf| title=Blue Book "Permanent Missions to the United Nations No. 301"| date=March 2011| publisher=Perserikatan Bangsa-Bangsa}}</ref>
Urutan abjad menurut perancangan resmi negara anggota dipakai untuk menentukan aransemen yang didudukkan dari sesi-sesi [[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|Majelis Umum]], dimana sebuah penggambaran ditampilkan setiap tahun untuk memilih sebuah negara anggota pada titik mulai.<ref>{{cite web| url=https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=15263&Cr=general&Cr1=assembly| title=Thailand's name picked to set seating arrangement for General Assembly session| date=2 August 2005| publisher=Perserikatan Bangsa-Bangsa}}</ref> Beberapa anggota memakai nama resmi lengkap mereka dan kemudian disortir dari nama-nama umum mereka: [[Korea Utara|Republik Rakyat Demokratik Korea]], [[Republik Demokratik Kongo]], [[Korea Selatan|Republik Korea]], [[Moldova|Republik Moldova]], [[Republik Makedonia|Bekas Republik Yugoslav Makedonia]] (sebuah rujukan sementara yang dipakai untuk seluruh keperluan dalam PBB, didaftarkan di bawah T), dan [[Tanzania|Republik Bersatu Tanzania]].
''Negara-negara anggota dapat disortir oleh perancangan resmi mereka dan tanggal pemasukan dengan menekan tombol di bagian atas kolom. Lihat bagian-bagian terkait pada bekas anggota dengan menekan pranala-pranala dalam kolom '''Lihat pula'''.''
Anggota-anggota aslinya didaftarkan dengan <span style="background:#ccddff;width:50px;border:1px solid #aaaaaa">latar belakang biru</span>.
{| class="sortable wikitable"
! class="unsortable" style="width:20px" | [[Bendera]]
! Negara anggota<ref name=originalmembers/><ref name=accedingmembers>{{cite web|url=https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=I-2&chapter=1&clang=_en|title=CHAPTER I – CHARTER OF THE UNITED NATIONS AND STATUTE OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE|accessdate=2015-10-07|publisher=[[Perserikatan Bangsa-Bangsa]]}}</ref>
! Tanggal pemasukan
! Lihat pula
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Afghanistan}}
| [[Afghanistan]]
| {{dts|format=dmy|1946|11|19}}
| ''[[Misi Bantuan Perserikatan-Bangsa di Afghanistan]]''
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Afrika Selatan}}
| [[Afrika Selatan]]<ref group="note">Afrika Selatan: Sebelumnya disebut sebagai [[Uni Afrika Selatan]] (sebelum menjadi sebuah republik pada 1961).</ref>
| {{dts|format=dmy|1945|11|7}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Albania}}
| [[Albania]]
| {{dts|format=dmy|1955|12|14}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Aljazair}}
| [[Aljazair]]
| {{dts|format=dmy|1962|10|8}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Amerika Serikat}}
| [[Amerika Serikat]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| ''[[Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Andorra}}
| [[Andorra]]
| {{dts|format=dmy|1993|7|28}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Angola}}
| [[Angola]]
| {{dts|format=dmy|1976|12|1}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Antigua dan Barbuda}}
| [[Antigua dan Barbuda]]
| {{dts|format=dmy|1981|11|11}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Arab Saudi}}
| [[Arab Saudi]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Argentina}}
| [[Argentina]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Armenia}}
| [[Armenia]]
| {{dts|format=dmy|1992|3|2}}
| [[#Uni Republik Sosialis Soviet|Mantan anggota: '''Uni Republik Sosialis Soviet''']]
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Australia}}
| [[Australia]]
| {{dts|format=dmy|1945|11|1}}
| ''[[Australia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Austria}}
| [[Austria]]
| {{dts|format=dmy|1955|12|14}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Azerbaijan}}
| [[Azerbaijan]]
| {{dts|format=dmy|1992|3|2}}
| [[#Uni Republik Sosialis Soviet|Mantan anggota: '''Uni Republik Sosialis Soviet''']]
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Bahama}}
| [[Bahama]]
| {{dts|format=dmy|1973|9|18}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Bahrain}}
| [[Bahrain]]
| {{dts|format=dmy|1971|9|21}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Bangladesh}}
| [[Bangladesh]]
| {{dts|format=dmy|1974|9|17}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Barbados}}
| [[Barbados]]
| {{dts|format=dmy|1966|12|9}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Kerajaan Belanda}}
| [[Kerajaan Belanda|Belanda]]
| {{dts|format=dmy|1945|12|10}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Belarus}}
| [[Belarus]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| [[#Uni Republik Sosialis Soviet|Bekas anggota: Republik Sosialis Soviet Belarusia]]
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Belgia}}
| [[Belgia]]
| {{dts|format=dmy|1945|12|27}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Belize}}
| [[Belize]]
| {{dts|format=dmy|1981|9|25}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Benin}}
| [[Benin]]<ref group="note">Benin: Nama diubah dari [[Republik Dahomey|Dahomey]] pada 1 Desember 1975.</ref>
| {{dts|format=dmy|1960|9|20}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Bhutan}}
| [[Bhutan]]
| {{dts|format=dmy|1971|9|21}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Bolivia}}
| [[Bolivia|Bolivia (Negara Plurinasional)]]<ref group="note">Bolivia (Negara Plurinasional): Sebelumnya disebut sebagai Bolivia.</ref>
| {{dts|format=dmy|1945|11|14}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Bosnia dan Herzegovina}}
| [[Bosnia dan Herzegovina]]
| {{dts|format=dmy|1992|5|22}}
| [[#Yugoslavia|Bekas anggota: '''Yugoslavia''']]
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Botswana}}
| [[Botswana]]
| {{dts|format=dmy|1966|10|17}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Brasil}}
| [[Brasil]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| ''[[Brasil dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Brunei}}
| [[Brunei|Brunei Darussalam]]
| {{dts|format=dmy|1984|9|21}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Bulgaria}}
| [[Bulgaria]]
| {{dts|format=dmy|1955|12|14}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Burkina Faso}}
| [[Burkina Faso]]<ref group="note">Burkina Faso: Nama diubah dari [[Republik Volta Hilir|Volta Hilir]] pada 6 Agustus 1984.</ref>
| {{dts|format=dmy|1960|9|20}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Burundi}}
| [[Burundi]]
| {{dts|format=dmy|1962|9|18}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Tanjung Verde}}
| [[Tanjung Verde|Cabo Verde]]{{refn|group="note"|Cabo Verde: Sebelumnya disebut sebagai Tanjung Verde. Pada 24 Oktober 2013, Tanjung Verde meminta agar namanya tak dieterjemahkan ke dalam bahasa berbeda.<ref>{{cite web|url=http://unterm.un.org/dgaacs/unterm.nsf/c2f5f1ea9d52ce7485256dc5006e5940/564216703eaddfae85257c1300729613/$FILE/Cabo%20Verde%20change%20of%20name.pdf|title=Change of name – Cape Verde|date=29 October 2013|accessdate=2 January 2014|publisher=Perserikatan Bangsa-Bangsa}}</ref>}}
| {{dts|format=dmy|1975|9|16}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Chad}}
| [[Chad]]
| {{dts|format=dmy|1960|9|20}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Chili}}
| [[Chili]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Pantai Gading}}
| [[Pantai Gading|Côte d'Ivoire]]<ref group="note">Côte d'Ivoire: Sebelumnya disebut sebagai Pantai Gading. Pada 6 November 1985, Côte d'Ivoire meminta agar namanya tak diterjemahkan ke dalam bahasa berbeda; ini menjadi efektif dipenuhi pada 1 Januari 1986.</ref>
| {{dts|format=dmy|1960|9|20}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Denmark}}
| [[Denmark]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Djibouti}}
| [[Djibouti]]
| {{dts|format=dmy|1977|9|20}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Dominika}}
| [[Dominika]]
| {{dts|format=dmy|1978|12|18}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Ekuador}}
| [[Ekuador]]
| {{dts|format=dmy|1945|12|21}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|El Salvador}}
| [[El Salvador]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Eritrea}}
| [[Eritrea]]
| {{dts|format=dmy|1993|5|28}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Estonia}}
| [[Estonia]]
| {{dts|format=dmy|1991|9|17}}
| [[#Uni Republik Sosialis Soviet|Bekas negara: '''Uni Republik Sosialis Soviet''']]
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Ethiopia}}
| [[Ethiopia]]
| {{dts|format=dmy|1945|11|13}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Rusia}}
| [[Rusia|Federasi Rusia]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| [[#Uni Republik Sosialis Soviet|Bekas anggota: '''Uni Republik Sosialis Soviet]] dan ''[[Uni Soviet dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]'' dan ''[[Rusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Fiji}}
| [[Fiji]]
| {{dts|format=dmy|1970|10|13}}
| ''[[Fiji dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Filipina}}
| [[Filipina]]<ref group="note">Filipina: Sebelumnya disebut sebagai [[Persemakmuran Filipina]] (sebelum menjadi republik pada 1946) dan sebagai Republik Filipina.</ref>
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| ''[[Filipina dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Finlandia}}
| [[Finlandia]]
| {{dts|format=dmy|1955|12|14}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Gabon}}
| [[Gabon]]
| {{dts|format=dmy|1960|9|20}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Gambia}}
| [[Gambia]]<ref group="note">Gambia: Sebelumnya disebut sebagai The Gambia.</ref>
| {{dts|format=dmy|1965|9|21}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Georgia}}
| [[Georgia (negara)|Georgia]]
| {{dts|format=dmy|1992|7|31}}
| [[#Uni Republik Sosialis Soviet|Bekas anggota: '''Uni Republik Sosialis Soviet''']]
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Ghana}}
| [[Ghana]]
| {{dts|format=dmy|1957|3|8}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Grenada}}
| [[Grenada]]
| {{dts|format=dmy|1974|9|17}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Guatemala}}
| [[Guatemala]]
| {{dts|format=dmy|1945|11|21}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Guinea}}
| [[Guinea]]
| {{dts|format=dmy|1958|12|12}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Guinea-Bissau}}
| [[Guinea-Bissau]]
| {{dts|format=dmy|1974|9|17}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Guinea Khatulistiwa}}
| [[Guinea Khatulistiwa]]
| {{dts|format=dmy|1968|11|12}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Guyana}}
| [[Guyana]]
| {{dts|format=dmy|1966|9|20}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Haiti}}
| [[Haiti]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Honduras}}
| [[Honduras]]
| {{dts|format=dmy|1945|12|17}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Hongaria}}
| [[Hongaria]]
| {{dts|format=dmy|1955|12|14}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|India}}
| [[India]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|30}}
| ''[[India dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Indonesia}}
| [[Indonesia]]<ref group="note">Menarik diri dari PBB pada 20 Januari 1965. Negara tersebut bergabung lagi pada 28 September 1966.</ref>
| {{dts|format=dmy|1950|9|28}}
| ''[[#Penarikan Indonesia (1965–1966)|Penarikan Indonesia (1965–1966)]]'' dan ''[[Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Iran}}
| [[Iran|Iran (Republik Islam)]]<ref group="note">Iran (Republik Islam): Sebelumnya disebut sebagai Iran. Melalui sebuah komunikasi pada 5 Maret 1981, Iran memberitahukan Sekjen bahwa ia harus disebut dengan nama lengkapnya, Republik Islam Iran.</ref>
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Irak}}
| [[Irak]]
| {{dts|format=dmy|1945|12|21}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Irlandia}}
| [[Republik Irlandia|Irlandia]]
| {{dts|format=dmy|1955|12|14}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Islandia}}
| [[Islandia]]
| {{dts|format=dmy|1946|11|19}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Israel}}
| [[Israel]]
| {{dts|format=dmy|1949|5|11}}
| ''[[Israel, Palestina, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Italia}}
| [[Italia]]
| {{dts|format=dmy|1955|12|14}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Jamaika}}
| [[Jamaika]]
| {{dts|format=dmy|1962|9|18}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Jepang}}
| [[Jepang]]
| {{dts|format=dmy|1956|12|18}}
| ''[[Jepang dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Jerman}}
| [[Jerman]]
| {{dts|format=dmy|1973|9|18}}
| ''[[#Republik Demokratik Jerman|Bekas anggota: Republik Demokratik Jerman]]'' dan ''[[Jerman dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Kamboja}}
| [[Kamboja]]<ref group="note">Kamboja: Namanya diganti menjadi [[Republik Khmer]] pada 7 Oktober 1970, dan kembali menjadi Kamboja pada 30 April 1975. Nama diubah lagi menjadi [[Kamboja Demokratik]] pada 6 April 1976, dan kembali menjadi Kamboja pada 3 Februari 1990.</ref>
| {{dts|format=dmy|1955|12|14}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Kamerun}}
| [[Kamerun]]<ref group="note">Kamerun: Sebelumnya disebut sebagai [[Cameroun]] (sebelum digabung dengan [[Kamerun Selatan]] pada 1961). Menurut sebuah surat dari 4 Januari 1974, Sekjen memberitahukan bahwa Kamerun mengubah namanya menjadi Republik Bersatu Kamerun. Namanya kembali menjadi Kamerun pada 4 Februari 1984.</ref>
| {{dts|format=dmy|1960|9|20}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Kanada}}
| [[Kanada]]
| {{dts|format=dmy|1945|11|9}}
| ''[[Kanada dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Kazakhstan}}
| [[Kazakhstan]]<ref group="note">Kazakhstan: Pengucapan diubah dari {{sic|Kazakstan|hide=y}} pada 20 Juni 1997.</ref>
| {{dts|format=dmy|1992|3|2}}
| [[#Uni Republik Sosialis Soviet|Bekas anggota: '''Uni Republik Sosialis Soviet''']]
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Kenya}}
| [[Kenya]]
| {{dts|format=dmy|1963|12|16}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Kepulauan Marshall}}
| [[Kepulauan Marshall]]
| {{dts|format=dmy|1991|9|17}}
| ''[[Kepulauan Marshall dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Kepulauan Solomon}}
| [[Kepulauan Solomon]]
| {{dts|format=dmy|1978|9|19}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Britania Raya}}
| [[Britania Raya|Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| ''[[Britania Raya dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Kirgizstan}}
| [[Kirgizstan]]
| {{dts|format=dmy|1992|3|2}}
| [[#Uni Republik Sosialis Soviet|Bekas anggota: '''Uni Republik Sosialis Soviet''']]
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Kiribati}}
| [[Kiribati]]
| {{dts|format=dmy|1999|9|14}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Kolombia}}
| [[Kolombia]]
| {{dts|format=dmy|1945|11|5}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Komoro}}
| [[Komoro]]
| {{dts|format=dmy|1975|11|12}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Kongo}}
| [[Republik Kongo|Kongo]]<ref group="note">Kongo: Sebelumnya disebut sebagai Kongo (Brazzaville) (untuk membedakannya dari Kongo (Leopoldville)) dan [[Republik Rakyat Kongo]]. Namanya diubah menjadi Kongo pada 15 November 1971 (setelah Republik Demokratik Kongo mengubah namanya menjadi Zaire). Juga disebut sebagai Kongo (Republik).</ref>
| {{dts|format=dmy|1960|9|20}}
| {{sort|~|}}
|-
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Kosta Rika|state<!--Use state Coat of arms-->}}
| [[Kosta Rika]]
| {{dts|format=dmy|1945|11|2}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Kroasia}}
| [[Kroasia]]
| {{dts|format=dmy|1992|5|22}}
|[[#Yugoslavia|Bekas anggota: '''Yugoslavia''']]
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Kuba}}
| [[Kuba]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Kuwait}}
| [[Kuwait]]
| {{dts|format=dmy|1963|5|14}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Latvia}}
| [[Latvia]]
| {{dts|format=dmy|1991|9|17}}
| [[#Uni Republik Sosialis Soviet|Bekas anggota: '''Uni Republik Sosialis Soviet''']]
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Lebanon}}
| [[Lebanon]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Lesotho}}
| [[Lesotho]]
| {{dts|format=dmy|1966|10|17}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Liberia}}
| [[Liberia]]
| {{dts|format=dmy|1945|11|2}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Libya}}
| [[Libya]]<ref>{{cite web| url=https://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5icXYt79s7IJJegE0iQ8CVQoiWl3A?docId=668f419b98cb446e81f2d5a226b96f9b| title=UN approves Libya seat for former rebels| publisher=[[Google News]]| agency=[[Associated Press]]| date=16 September 2011| accessdate=16 September 2011| last=Lederer| first=Edith M.}}</ref><ref group="note">Libya: Duluny diakui sebagai Republik Arab Liby dari 1969 setelah slinya diajukan sebagai Libya. Menurut ''pernyataan-pernyataan'' tanggal 1 dan 21 April 1977, Republik Arab Libya membertahukan bahwa negara tersebut mengubah namanya menjadi [[Sejarah Libya di bawah kepemimpinan Muammar Gaddafi#Jamahiriya Arab Rakya Sosialis Libya Raya (1977–2011)|Jamahiriya Arab Libya]]. Pada 16 September 2011, Majelis Umum PBB menganugerahi kursi PBB pada [[Dewan Transisional Nasional]], sehingba mengembalikan nama aslinya Libya.</ref>
| {{dts|format=dmy|1955|12|14}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Liechtenstein}}
| [[Liechtenstein]]
| {{dts|format=dmy|1990|9|18}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Lithuania}}
| [[Lithuania]]
| {{dts|format=dmy|1991|9|17}}
| [[#Uni Republik Sosialis Soviet|Bekas anggota: '''Uni Republik Sosialis Soviet''']]
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Luksemburg}}
| [[Luksemburg]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| ''[[Luksemburg dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Madagaskar}}
| [[Madagaskar]]<ref group="note">Madagaskar: Sebelumnya disebut sebagai Republik Malagasi.</ref>
| {{dts|format=dmy|1960|9|20}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Maladewa}}
| [[Maladewa]]<ref group="note">Maladewa: Sebelumnya disebut sebagai Kepulauan Maladewa.</ref>
| {{dts|format=dmy|1965|9|21}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Malawi}}
| [[Malawi]]
| {{dts|format=dmy|1964|12|1}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Malaysia}}
| [[Malaysia]]
| {{dts|format=dmy|1957|9|17}}
| ''[[Malaysia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|- style="background:#ccddff;"
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Mali}}
| [[Mali]]
| {{dts|format=dmy|1960|9|28}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Malta}}
| [[Malta]]
| {{dts|format=dmy|1964|12|1}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Mauritania}}
| [[Mauritania]]
| {{dts|format=dmy|1961|10|27}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Mauritius}}
| [[Mauritius]]
| {{dts|format=dmy|1968|4|24}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Meksiko}}
| [[Meksiko]]
| {{dts|format=dmy|1945|11|7}}
| ''[[Meksiko dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Mesir}}
| [[Mesir]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| ''[[#Republik Arab Bersatu|Bekas anggota: Republik Arab Bersatu]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Negara Federasi Mikronesia}}
| [[Negara Federasi Mikronesia|Mikronesia (Negara Federasi)]]
| {{dts|format=dmy|1991|9|17}}
| ''[[Negara Federasi Mikronesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Monako}}
| [[Monako]]
| {{dts|format=dmy|1993|5|28}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Mongolia}}
| [[Mongolia]]
| {{dts|format=dmy|1961|10|27}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Montenegro}}
| [[Montenegro]]
| {{dts|format=dmy|2006|6|28}}
| [[#Yugoslavia|Bekas anggota: '''Yugoslavia''']]
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Maroko}}
| [[Maroko]]
| {{dts|format=dmy|1956|11|12}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Mozambik}}
| [[Mozambik]]
| {{dts|format=dmy|1975|9|16}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Myanmar}}
| [[Myanmar]]<ref group="note">Myanmar: Namanya diubah dari Burma pada 18 Juni 1989.</ref>
| {{dts|format=dmy|1948|4|19}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Namibia}}
| [[Namibia]]
| {{dts|format=dmy|1990|4|23}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Nauru}}
| [[Nauru]]
| {{dts|format=dmy|1999|9|14}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Nepal}}
| [[Nepal]]
| {{dts|format=dmy|1955|12|14}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Niger}}
| [[Niger]]
| {{dts|format=dmy|1960|9|20}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Nigeria}}
| [[Nigeria]]
| {{dts|format=dmy|1960|10|7}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Nikaragua}}
| [[Nikaragua]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Norwegia}}
| [[Norwegia]]
| {{dts|format=dmy|1945|11|27}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Oman}}
| [[Oman]]
| {{dts|format=dmy|1971|10|7}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Pakistan}}
| [[Pakistan]]
| {{dts|format=dmy|1947|9|30}}
| ''[[Pakistan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Palau}}
| [[Palau]]
| {{dts|format=dmy|1994|12|15}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Panama}}
| [[Panama]]
| {{dts|format=dmy|1945|11|13}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Papua Nugini}}
| [[Papua Nugini]]
| {{dts|format=dmy|1975|10|10}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Paraguay}}
| [[Paraguay]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Perancis}}
| [[Perancis]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| ''[[Perancis dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Peru}}
| [[Peru]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|31}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Polandia}}
| [[Polandia]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Portugal}}
| [[Portugal]]
| {{dts|format=dmy|1955|12|14}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Qatar}}
| [[Qatar]]
| {{dts|format=dmy|1971|9|21}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Republik Afrika Tengah}}
| [[Republik Afrika Tengah]]<ref group="note">Republik Afrika Tengah: Menurut sebuah surat dari 20 Desember 1976, Republik Afrika Tengah menasehati agar mengubah namanya menjadi [[Kekaisaran Afrika Tengah]]. Namanya diubah kembali menjadi Republik Afrika Tengah pada 20 September 1979.</ref>
| {{dts|format=dmy|1960|9|20}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Suriah}}
| [[Suriah|Republik Arab Suriah]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| ''[[#Republik Arab Bersatu|Bekas anggota: Republik Arab Bersatu]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Makedonia}}
| [[Republik Makedonia|<!--Official designation used by the UN-->Republik Bekas Yugoslav Makedonia]]
| {{dts|format=dmy|1993|4|8}}
| [[#Yugoslavia|Bekas anggota: '''Yugoslavia''']]
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Tanzania}}
| [[Tanzania|Republik Bersatu Tanzania]]
| {{dts|format=dmy|1961|12|14}}
| ''[[#Tanganyika dan Zanzibar|Bekas anggota: Tanganyika dan Zanzibar]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Republik Ceko}}
| [[Republik Ceko]]
| {{dts|format=dmy|1993|1|19}}
| [[#Cekoslowakia|Bekas anggota: '''Cekoslowakia''']]
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Republik Demokratik Kongo}}
| [[Republik Demokratik Kongo]]<ref group="note">Republik Demokratik Kongo: Sebelumnya disebut sebagai [[Republik Kongo (Léopoldville)|Kongo (Leopoldville)]] (untuk membedakannya dari Kongo (Brazzaville)). Namanya diubah dari Republik Demokratik Kongo menjadi [[Zaire]] pada 27 Oktober 1971, dan kembali menjadi Republik Demokratik Kongo pada 17 Mei 1997.</ref>
| {{dts|format=dmy|1960|9|20}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Laos}}
| [[Laos|Republik Demokratik Rakyat Laos]]<ref group="note">Republik Demokratik Rakyat Laos: Nama diubah dari Laos pada 2 Desember 1975.</ref>
| {{dts|format=dmy|1955|12|14}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Republik Dominika}}
| [[Republik Dominika]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Korea Selatan}}
| [[Korea Selatan|Republik Korea]]
| {{dts|format=dmy|1991|9|17}}
| ''[[Korea dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Korea Utara}}
| [[Korea Utara|Republik Rakyat Demokratik Korea]]
| {{dts|format=dmy|1991|9|17}}
| ''[[Korea dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Moldova}}
| [[Moldova|Republik Moldova]]<ref group="note">Republik Moldova: Sebelumnya disebut sebagai Moldova.</ref>
| {{dts|format=dmy|1992|3|2}}
| [[#Uni Republik Sosialis Soviet|Bekas anggota: '''Uni Republik Sosialis Soviet''']]
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Rumania}}
| [[Rumania]]
| {{dts|format=dmy|1955|12|14}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Rwanda}}
| [[Rwanda]]
| {{dts|format=dmy|1962|9|18}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Saint Kitts and Nevis}}
| [[Saint Kitts and Nevis]]<ref group="note">Saint Kitts and Nevis: Namanya resmi diubah dari Saint Christopher and Nevis pada 26 November 1986; namun, PBB masih memakai bekas namanya sepanjang tahun.</ref>
| {{dts|format=dmy|1983|9|23}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Saint Lucia}}
| [[Saint Lucia]]
| {{dts|format=dmy|1979|9|18}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Saint Vincent and the Grenadines}}
| [[Saint Vincent and the Grenadines]]
| {{dts|format=dmy|1980|9|16}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Samoa}}
| [[Samoa]]
| {{dts|format=dmy|1976|12|15}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|San Marino}}
| [[San Marino]]
| {{dts|format=dmy|1992|3|2}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|São Tomé and Príncipe}}
| [[São Tomé and Príncipe|Sao Tome and Principe]]<ref group="note">Sao Tome and Principe: Rancangan PBB resmi tersebut kurang [[diakritik]]; namun, nama tersebut secara konstitusional disebut sebagai São Tomé and Príncipe, dengan diakritik.</ref>
| {{dts|format=dmy|1975|9|16}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Selandia Baru}}
| [[Selandia Baru]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| ''[[Selandia Baru dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Senegal}}
| [[Senegal]]
| {{dts|format=dmy|1960|9|28}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Serbia}}
| [[Serbia]]
| {{dts|format=dmy|2000|11|1}}
| [[#Yugoslavia|Bekas anggota: '''Yugoslavia''']] dan ''[[Serbia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Seychelles}}
| [[Seychelles]]
| {{dts|format=dmy|1976|9|21}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Sierra Leone}}
| [[Sierra Leone]]
| {{dts|format=dmy|1961|9|27}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Singapura}}
| [[Singapura]]
| {{dts|format=dmy|1965|9|21}}
| ''[[Singapura dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Siprus}}
| [[Siprus]]
| {{dts|format=dmy|1960|9|20}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Slovenia}}
| [[Slovenia]]
| {{dts|format=dmy|1992|5|22}}
| [[#Yugoslavia|Bekas anggota: '''Yugoslavia''']]
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Slowakia}}
| [[Slowakia]]
| {{dts|format=dmy|1993|1|19}}
| [[#Cekoslowakia|Bekas anggota: '''Cekoslowakia''']]
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Somalia}}
| [[Somalia]]
| {{dts|format=dmy|1960|9|20}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Spanyol}}
| [[Spanyol]]
| {{dts|format=dmy|1955|12|14}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Sri Lanka}}
| [[Sri Lanka]]<ref group="note">Sri Lanka: Namanya diubah dari [[Dominion Ceylon|Ceylon]] pada 22 Mei 1972.</ref>
| {{dts|format=dmy|1955|12|14}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Sudan}}
| [[Sudan]]
| {{dts|format=dmy|1956|11|12}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Sudan Selatan}}
| [[Sudan Selatan]]
| {{dts|format=dmy|2011|07|14}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Suriname}}
| [[Suriname]]<ref group="note">Suriname: Namanya diubah dari Surinam pada 23 Januari 1978.</ref>
| {{dts|format=dmy|1975|12|4}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Swaziland}}
| [[Swaziland]]
| {{dts|format=dmy|1968|9|24}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Swedia}}
| [[Swedia]]
| {{dts|format=dmy|1946|11|19}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Swiss}}
| [[Swiss]]
| {{dts|format=dmy|2002|9|10}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Tajikistan}}
| [[Tajikistan]]
| {{dts|format=dmy|1992|3|2}}
| [[#Uni Republik Sosialis Soviet|Bekas negara: '''Uni Republik Sosialis Soviet''']]
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Thailand}}
| [[Thailand]]<ref group="note">Thailand: Sebelumnya disebut sebagai Siam.</ref>
| {{dts|format=dmy|1946|12|16}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Timor Leste}}
| [[Timor-Leste]]
| {{dts|format=dmy|2002|9|27}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Tiongkok}}
| [[Tiongkok]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| [[#Republik Tiongkok|Bekas anggota: Republik Tiongkok]] dan ''[[Tiongkok dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Togo}}
| [[Togo]]
| {{dts|format=dmy|1960|9|20}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Tonga}}
| [[Tonga]]
| {{dts|format=dmy|1999|9|14}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Trinidad dan Tobago}}
| [[Trinidad dan Tobago]]
| {{dts|format=dmy|1962|9|18}}
| ''[[Trinidad dan Tobago dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Tunisia}}
| [[Tunisia]]
| {{dts|format=dmy|1956|11|12}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Turki}}
| [[Turki]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Turkmenistan}}
| [[Turkmenistan]]
| {{dts|format=dmy|1992|3|2}}
| [[#Uni Republik Sosialis Soviet|Bekas anggota: '''Uni Republik Sosialis Soviet''']]
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Tuvalu}}
| [[Tuvalu]]
| {{dts|format=dmy|2000|9|5}}
| ''[[Tuvalu dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Uganda}}
| [[Uganda]]
| {{dts|format=dmy|1962|10|25}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Ukraina}}
| [[Ukraina]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|24}}
| [[#Uni Republik Sosialis Soviet|Bekas anggota: Republik Sosialis Soviet Ukraina]]
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Uni Emirat Arab}}
| [[Uni Emirat Arab]]
| {{dts|format=dmy|1971|12|9}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Uruguay}}
| [[Uruguay]]
| {{dts|format=dmy|1945|12|18}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Uzbekistan}}
| [[Uzbekistan]]
| {{dts|format=dmy|1992|3|2}}
| [[#Uni Republik Sosialis Soviet|Bekas anggota: '''Uni Republik Sosialis Soviet''']]
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Vanuatu}}
| [[Vanuatu]]
| {{dts|format=dmy|1981|9|15}}
| ''[[Vanuatu dan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]''
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Venezuela}}
| [[Venezuela|Venezuela (Republik Bolivaria)]]<ref group="note">Venezuela (Republik Bolivaria): Sebelumnya disebut sebagai Venezuela.</ref>
| {{dts|format=dmy|1945|11|15}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Vietnam}}
| [[Vietnam|Viet Nam]]
| {{dts|format=dmy|1977|9|20}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Yaman}}
| [[Yaman]]
| {{dts|format=dmy|1947|9|30}}
| ''[[#Yaman dan Demokratik Yaman|Bekas anggota: Yaman dan Demokratik Yaman]]''
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Yordania}}
| [[Yordania]]
| {{dts|format=dmy|1955|12|14}}
| {{sort|~|}}
|- style="background:#ccddff;"
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Yunani}}
| [[Yunani]]
| {{dts|format=dmy|1945|10|25}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Zambia}}
| [[Zambia]]
| {{dts|format=dmy|1964|12|1}}
| {{sort|~|}}
|-
| style="text-align:center" | {{Flagicon|Zimbabwe}}
| [[Zimbabwe]]
| {{dts|format=dmy|1980|8|25}}
| {{sort|~|}}
|}
==Bekas anggota==
===Republik Tiongkok===
{{further information|Tiongkok dan Perserikatan Bangsa-Bangsa}}
[[Berkas:China map.png|thumb|Kawasan-kawasan yang dikuasai oleh Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok]]
[[Republik Tiongkok (1912–1949)|Republik Tiongkok]] (Republic of China, ROC) bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada 24 Oktober 1945, dan diangkat oleh [[Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa]], [[Bab V dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa|Bab V]], Artikel 23, menjadi salah satu dari lima anggota permanen [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]].<ref name="charter ch5">{{cite web|url=https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-v/index.html |title=Charter of the United Nations, Chapter V: The Security Council |publisher=United Nations}}</ref> Pada 1949, akibat [[Perang Saudara Tiongkok]], pemerintahan ROC pimpinan [[Kuomintang]] kehilangan kontrol efektif atas [[Tiongkok daratan]] dan berpindah ke [[pulau Taiwan]], dan pemerintahan pimpinan [[Partai Komunis Tiongkok|Partai Komunis]] dari [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]] (RRT), dideklarasikan pada 1 Oktober 1949, mengambil alih Tiongkok daratan. Pada 18 November 1949, PBB mengakui pembentukan [[Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok|Pemerintahan Rakyat Pusat Republik Rakyat Tiongkok]]; namun, [[Pemerintahan Republik Tiongkok]] masuk mewakili Tiongkok di PBB, meskipun yuridiksi ROC atas [[Daftar pulau di Republik Tiongkok|Taiwan dan sejumlah pulau kecil]] berukuran lebih kecil dibandingkan dengan yuridiksi RRT atas Tiongkok daratan. <!-- As both governments claimed to be the sole legitimate representative of China, proposals to effect a change in the representation of China in the UN were discussed but rejected for the next two decades, as the ROC was still recognized as the sole legitimate representative of China by a majority of UN members.{{citation needed|date=November 2015}} --> Kedua belah pihak menolak proporsal kompromi untuk mengijinkan kedua negara tersebut ikut dalam PBB, berdasarkan pada [[kebijakan Satu Tiongkok]].<ref>{{cite web|url=http://www.brookings.edu/research/opinions/2012/06/20-taiwan-un-winkler|title=Taiwan's UN Dilemma: To Be or Not To Be|publisher=[[Brookings Institution]]|first=Sigrid|last=Winkler|date=June 2012|accessdate=2016-04-25}}</ref>
Pada 1970an, peralihan terjadi dalam lingkar diplomatik internasional dan RRT meraih kendali bagian atas dalam hubungan diplomatik internasional dan keputusan pengakuan. Pada 25 Oktober 1971, [[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa]] mendebatkan pemasukan RRT ke PBB sebanyak 21 kali,<ref>{{cite web| url=http://www.upi.com/Audio/Year_in_Review/Events-of-1971/Red-China-Admitted-to-UN/12295509436546-3/| title=1971 Year in Review: Red China Admitted to UN| agency=United Press International| year=1971}}</ref> [[Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758]] diadopsi, yang mengakui bahwa "para perwakilan Pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya perwakilan sah Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahwa Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu dari lima anggota permanen Dewan Keamanan," dan memutuskan "untuk merestorasi seluruh haknya kepada Republik Rakyat Tiongkok dan mengakui para perwakilan Pemerintahannya sebagai satu-satunya perwakilan sah Tiongkok untuk PBB, dan mengeluarkan para perwakilan [[Chiang Kai-shek]] dari tempat yang mereka duduki secara tak sah di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam seluruh organisasi yang berkaitan dengannya."<ref>{{UN document |docid=A-RES-2758(XXVI) |type=Resolution |body=General Assembly |session=26 |resolution_number=2758 |highlight=rect_485,223_914,684 |page=1 |accessdate=2016-04-24|date=25 October 1971|title=Restoration of the lawful rights of the People's Republic of China in the United Nations}}</ref> Ini secara efektif mengalihkan kursi Tiongkok di PBB, termasuk kursi permanennya di Dewan Keamanan, dari ROC ke RRT, dan mengeluarkan ROC dari PBB. <!-- From the United Nations' perspective the "Republic of China" is not a former member. No UN member was expelled in 1971. Rather, the credentials of one Chinese delegation (from Taipei) were rejected and the credentials of another Chinese delegation (from Beijing) were accepted.{{citation needed|date=November 2015}} -->
Selain kehilangan kursinya di PBB, Sekjen PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang membuat Majelis Umum menganggap Taiwan sebagai sebuah provinsi dari Tiongkok. Bahkan, Sekjen memutuskan agar tak menginjilkan ROC untuk menjadi sebuah pihak untuk traktat-traktat yang didepositkan dengannya.<ref>{{cite web|url=https://treaties.un.org/doc/source/publications/FC/English.pdf|title=FINAL CLAUSES OF MULTILATERAL TREATIES|year=2003|accessdate=2016-04-25|publisher=United Nations|quote=Hence, instruments received from the Taiwan Province of China will not be accepted by the Secretary-General in his capacity as depositary.}}</ref>
====Tawaran untuk pemasukan kembali sebagai perwakilan Taiwan====
{{further information|Status politik Taiwan|Teori Empat Tahap Republik Tiongkok|Referendum keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa Taiwan 2008}}
[[Berkas:Voa chinese ma ying jeou tw 09Oct10 480.jpg|alt=Ma Ying-jeou stands behind a podium decked with flowers|thumb|Kepresidenan [[Ma Ying-jeou]] meliputi partisipasi pertama [[Taiwan|Republik Tiongkok]] pada sebuah badan PBB selama hampir 40 tahun.]]
Pada 1993, ROC mulai berkampanye untuk bergabung lagi dengan PBB secara terpisah dari Republik Rakyat Tiongkok. Sejumlah opsi bermunculan, termasuk pengajuan keanggotaan dalam [[badan terspesialisasi]], menyematkan [[Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|status pengamat]], penyematan keanggotaan penuh, atau mengangkat lagi resolusi 2758 untuk mengklaim kembali kursi Tiongkok di PBB.<ref name=Lindemann/>
Setiap tahun dari 1993–2006, negara-negara anggota mengajukan sebuah memorandum kepada Sekjen PBB yang meminta agar Majelis Umum PBB dapat mengijinkan ROC kembali ikut serta dalam PBB.<ref>{{UN document |docid=A/48/191 |type=A |body=General Assembly |session=48|accessdate=2016-04-18|date=1993-08-09|title=REQUEST FOR THE INCLUSION OF A SUPPLEMENTARY ITEM IN THE AGENDA OF THE FORTY-EIGHTH SESSION CONSIDERATION OF THE EXCEPTIONAL SITUATION OF THE REPUBLIC OF CHINA IN TAIWAN IN THE INTERNATIONAL CONTEXT, BASED ON THE PRINCIPLE OF UNIVERSALITY AND IN ACCORDANCE WITH THE ESTABLISHED MODEL OF PARALLEL REPRESENTATION OF DIVIDED COUNTRIES AT THE UNITED NATIONS}}<br/>{{UN document |docid=A/49/144 |type=A |body=General Assembly |session=49|accessdate=2016-04-18|date=1994-07-19|title=REQUEST FOR THE INCLUSION OF AN ITEM IN THE PROVISIONAL AGENDA OF THE FORTY-NINTH SESSION CONSIDERATION OF THE EXCEPTIONAL SITUATION OF THE REPUBLIC OF CHINA IN TAIWAN IN THE INTERNATIONAL CONTEXT, BASED ON THE PRINCIPLE OF UNIVERSALITY AND IN ACCORDANCE WITH THE ESTABLISHED MODEL OF PARALLEL REPRESENTATION OF DIVIDED COUNTRIES AT THE UNITED NATIONS}}<br/>{{UN document |docid=A/50/145 |type=A |body=General Assembly |session=50|accessdate=2016-04-18|date=1995-07-19|title=REQUEST FOR THE INCLUSION OF AN ITEM IN THE PROVISIONAL AGENDA OF THE FIFTIETH SESSION CONSIDERATION OF THE EXCEPTIONAL SITUATION OF THE REPUBLIC OF CHINA ON TAIWAN IN THE INTERNATIONAL CONTEXT, BASED ON THE PRINCIPLE OF UNIVERSALITY AND IN ACCORDANCE WITH THE ESTABLISHED MODEL OF PARALLEL REPRESENTATION OF DIVIDED COUNTRIES AT THE UNITED NATIONS}}<br/>{{UN document |docid=A/51/142 |type=A |body=General Assembly |session=51|accessdate=2016-04-19|date=1996-07-18|title=REQUEST FOR THE INCLUSION OF AN ITEM IN THE PROVISIONAL AGENDA OF THE FIFTY-FIRST SESSION CONSIDERATION OF THE EXCEPTIONAL SITUATION OF THE INABILITY, RESULTING FROM GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 2758 (XXVI), OF THE 21.3 MILLION PEOPLE ON TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA, TO PARTICIPATE IN THE ACTIVITIES OF THE UNITED NATIONS}}<br/>{{UN document |docid=A/52/143 |type=A |body=General Assembly |session=52|accessdate=2016-04-19|date=1997-07-16|title=REQUEST FOR THE INCLUSION OF AN ITEM IN THE PROVISIONAL AGENDA OF THE FIFTY-SECOND SESSION NEED TO REVIEW GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 2758 (XXVI) OF 25 OCTOBER 1971 OWING TO THE FUNDAMENTAL CHANGE IN THE INTERNATIONAL SITUATION AND TO THE COEXISTENCE OF TWO GOVERNMENTS ACROSS THE TAIWAN STRAIT}}<br/>{{UN document |docid=A/53/145 |type=A |body=General Assembly |session=53|accessdate=2016-04-19|date=1998-07-08|title=Request for the inclusion of an item in the provisional agenda of the fifty-third session Need to review General Assembly resolution 2758 (XXVI) of 25 October 1971 owing to the fundamental change in the international situation and to the coexistence of two Governments across the Taiwan Strait}}<br/>{{UN document |docid=A/54/194 |type=A |body=General Assembly |session=54|accessdate=2016-04-20|date=1999-08-12|title=Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of the fifty-fourth session Need to examine the exceptional international situation pertaining to the Republic of China on Taiwan, to ensure that the fundamental right of its twenty-two million people to participate in the work and activities of the United Nations is fully respected}}<br/>{{UN document |docid=A/55/227 |type=A |body=General Assembly |session=55|accessdate=2016-04-23|date=2000-08-04|title=Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of the fifty-fifth session Need to examine the exceptional international situation pertaining to the Republic of China on Taiwan, to ensure that the fundamental right of its twenty-three million people to participate in the work and activities of the United Nations is fully respected}}<br/>{{UN document |docid=A/56/193 |type=A |body=General Assembly |session=56|accessdate=2016-04-23|date=2001-08-08|title=Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of the fifty-sixth session Need to examine the exceptional international situation pertaining to the Republic of China on Taiwan, to ensure that the fundamental right of its twenty-three million people to participate in the work and activities of the United Nations is fully respected}}<br/>{{UN document |docid=A/57/191 |type=A |body=General Assembly |session=57|accessdate=2016-04-23|date=2002-08-20|title=Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of the fifty-seventh session Question of the representation of the Republic of China (Taiwan) in the United Nations}}<br/>{{UN document |docid=A/58/197 |type=A |body=General Assembly |session=58|accessdate=2016-04-23|date=2003-08-05|title=Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of the fifty-eighth session Question of the representation of the Republic of China (Taiwan) in the United Nations}}<br/>{{UN document |docid=A/59/194 |type=A |body=General Assembly |session=59|accessdate=2016-04-24|date=2004-08-10|title=Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of the fifty-ninth session Question of the representation of the twenty-three million people of Taiwan in the United Nations}}<br/>{{UN document |docid=A/60/192 |type=A |body=General Assembly |session=60|accessdate=2016-04-24|date=2005-08-11|title=Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of the sixtieth session Question of the representation of the twenty-three million people of Taiwan in the United Nations}}<br/>{{UN document |docid=A/61/194 |type=A |body=General Assembly |session=61|accessdate=2016-04-24|date=2006-08-11|title=Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of the sixty-first session Question of the representation and participation of the 23 million people of Taiwan in the United Nations}}</ref> Ajuan tersebut dipilih, ketimbang penyematan keanggotaan formal, karena itu dapat dilakukan oleh Majelis Umum, sementara penyematan keanggotaan akan membutuhkan persetujuan Dewan Keamanan, dimana RRT memegang hak veto.<ref name=Lindemann>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=Mw3IBAAAQBAJ|title=Cross-Strait Relations and International Organizations: Taiwan’s Participation in IGOs in the Context of Its Relationship with China|year=2014|first=Björn Alexander|last=Lindemann|publisher=[[Springer Science+Business Media]]|pages=258}}</ref> Proporsal-proporsal awal merekomendasikan pengajuan ROC dengan perwakilan paralel atas Tiongkok, bersama dengan Republik Rakyat Tiongkok, menunda reunifikasi pada masa mendatang, dengan mengutip contoh-contoh dari negara-negara terbagi lainnya yang menjadi negara anggota PBB terpisah, seperti [[Jerman Barat]] dan [[Jerman Timur]] serta [[Korea Utara]] dan [[Korea Selatan]]. Proporsal-proporsal berikutnya mendorong agar ROC dianggap menjadi negara terpisah, atas dasar RRT tak memiliki kedaulatan atas kawasan tersebut. Resolusi-resolusi yang diproporsalkan tersebut menyebut ROC dengan berbagai nama: "Republik Tiongkok di Taiwan" (1993–94), "Republik Tiongkok pada Taiwan" (1995–97, 1999–2002), "Republik Tiongkok" (1998), "Republik Tiongkok (Taiwan)" (2003) dan "Taiwan" (2004–06).
Namun, seluruh empat belas upaya gagal karena Komite Umum Majelis Umum kurang melibatkan masalah tersebut pada agenda debat Majelis, di bawah penentangan kuat dari RRT.<ref name=europers>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=RLcDLDQsgy0C|title=European Perspectives on Taiwan|first1=Jens|last1=Damm|first2=Paul|last2=Lim|year=2012|publisher=[[Springer Science+Business Media]]|pages=160–63|quote=By mid 2009, 16 applications for membership on behalf of Taiwan had been sent to the UN, but, in each of these cases, the General Assembly's General Committee, which sets the Assembly's agenda, decided against even raising the question during the Assembly's session.}}</ref>
Meskipun semua proporsal gagal meminta agar ROC diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan PBB tanpa menspesifikasikan mekanisme sah apapun, pada 2007, ROC mewakilkan sebuah ajuan formal dengan nama "Taiwan" untuk keanggotaan penuh di PBB.<ref name="A/62/193">{{UN document |docid=A/62/193 |type=A |body=General Assembly |session=62|accessdate=2016-04-24|date=2007-08-17|title=Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of the sixty-second session Urging the Security Council to process Taiwan’s membership application pursuant to rules 59 and 60 of the provisional rules of procedure of the Security Council and Article 4 of the Charter of the United Nations}}</ref> Namun, pengajuan tersebut ditolak oleh [[Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa]] dengan mengutip Resolusi Majelis Umum 2758,<ref>{{cite web| url=https://www.un.org/News/briefings/docs/2007/db070723.doc.htm| title=Transcript: Daily Press Briefing by the Office of the Spokesperson for the Secretary-General| publisher=United Nations| date=23 July 2007}}</ref> tanpa dimajukan kepada Dewan Keamanan. [[Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa]] [[Ban Ki-moon]] menyatakan bahwa:
{{Quote|Posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa menganggap Republik Rakyat Tiongkok mewakili seluruh Tiongkok sebagai Pemerintahan Tiongkok yang sah dan tunggal. Keputusan sampai sekarang tentang harapan rakyat di Taiwan untuk bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diputuskan atas dasar ini. Resolusi (Resolusi Majelis Umum 2758) yang kau sebutkan jelas menyebutkan bahwa Pemerintah Tiongkok adalah Pemerintah tunggal dan sah dan posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok.<ref>{{cite web|title=Ban Ki-moon Convenes Largest-Ever Meeting of Global Leaders on Climate Change |url=https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=23926 |publisher=United Nations |date=24 September 2007 |accessdate=2017-06-08}}</ref>}}
Menanggapi penolakan PBB atas pengajuannya, pemerintah ROC menyatakan bahwa Taiwan tak pernah dan tak akan pernah berada di bawah yuridiksi RRT, dan bahwa Resolusi Majelis Umum 2758 tak menyinggung masalah perwakilan Taiwan di PBB, sehingga itu tak dapat menghalangi keikutsertaan Taiwan di PBB sebagai negara berdaulat independen.<ref>{{cite web|url=http://www.mofa.gov.tw/webapp/ct.asp?xItem=26680&ctNode=1028&mp=6 |title=Talking points for Taiwan's UN Membership Application|publisher=Ministry of Foreign Affairs, Republic of China}}</ref> Pemerintah ROC juga mengkritik Ban yang menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok dan mengembalikan pengajuan tersebut tanpa mengesahkannya ke Dewan Keamanan atau Majelis Umum,<ref>{{cite web| url=http://www.mofa.gov.tw/webapp/ct.asp?xItem=26682&ctNode=1028&mp=6|title=President Chen Shui-bian's Letters to UN Secretary-General Ban Ki-moon and UN Security Council President Wang Guangya on July 31 (Office of the President)| publisher=Ministry of Foreign Affairs, Republic of China}}</ref> berseberangan dengan prosedur standar PBB (Peraturan Sementara Prosedur Dewan Keamanan, Bab X, Pasal 59).<ref>{{cite web|url=https://www.un.org/en/sc/about/rules/ |title=Provisional Rules of Procedure of the Security Council |publisher=United Nations}}</ref> Di sisi lain, pemerintah RRT, yang telah menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok dan secara jelas menentang pengajuan otoritas Taiwan manapun untuk bergabung dengan PBB entah sebagai anggota maupun pengamat, memuji bahwa keputusan PBB "dibuat sejalan dengan Piagam PBB dan Resolusi 2758 dari Majelis Umum PBB, dan menunjukkan bahwa PBB dan seluruh negara anggotanya mengikuti [[kebijakan Satu Tiongkok]]".<ref>{{cite web |url=http://news.xinhuanet.com/english/2007-07/24/content_6425429.htm| title=China praises UN's rejection of Taiwan's application for membership| agency=Xinhua News Agency| date=24 July 2007}}</ref> Sekelompok negara anggota PBB mengajukan sebuah resolusi yang memajukan seruan Majelis Umum PBB terhadap Dewan Keamanan untuk menerima pengajuan tersebut.<ref name="A/62/193"/>
Pada tahun berikutnya, [[referendum keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa Taiwan 2008|dua referendum]] di Taiwan terhadap upaya pemerintah untuk meraih keikutsertaan di PBB tak membuahkan hasil karena kurangnya suara. Kejatuhan ROC menghasilkan sebuah kesepakatan yang baru, dengan para sekutunya mengajukan sebuah resolusi yang meminta agar "Republik Tiongkok (Taiwan)" diijinkan untuk memiliki "keterlibatan berarti" dalam [[badan terspesialisasi]] PBB.<ref>{{UN document |docid=A/63/194 |type=A |body=General Assembly |session=63|accessdate=2016-04-24|date=2008-08-22|title=Request for the inclusion of a supplementary item in the agenda of the sixty-third session Need to examine the fundamental rights of the 23 million people of the Republic of China (Taiwan) to participate meaningfully in the activities of the United Nations specialized agencies}}</ref> Lagi-lagi, masalah tersebut tidak dihiraukan pada agenda Majelis.<ref name=europers/> Pada 2009, ROC memilih untuk tak mengirim masalah keterlibatannya di PBB untuk perdebatan di Majelis Umum untuk pertama kalinya sejak berkampanye pada 1993.<ref>{{cite web|url=http://www.economist.com/node/14506556|title=Not even asking|date=2009-09-24|accessdate=2016-04-24|newspaper=[[The Economist]]}}</ref>
Pada Mei 2009, [[Departemen Kesehatan (Republik Tiongkok)|Departemen Kesehatan Republik Tiongkok]] diundang oleh [[Organisasi Kesehatan Dunia]] untuk menghadiri [[Majelis Kesehatan Dunia]] ke-62 sebagai pengamat dengan nama "[[Taipei Tiongkok]]". Ini adalah keikutsertaan pertama ROC dalam sebuah acara yanga dakan oleh sebuah [[daftar badan terspesialisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa|agensi terafiliasi PBB]] sejak 1971, sebagai hasil dari [[Hubungan Lintas Selat]] sejak [[Ma Ying-jeou]] menjadi [[Presiden Republik Tiongkok]] setahun sebelumnya.<ref>{{cite web|url=http://www.upi.com/Top_News/2009/05/18/Taiwan-attends-WHA-as-observer/UPI-68411242697115/|title=Taiwan attends WHA as observer|agency=United Press International| date=18 May 2009}}</ref>
Republik Tiongkok resmi {{Numrec|ROC|diakui oleh|negara anggota PBB}} dan [[Tahta Suci]]. Negara tersebut memiliki hubungan diplomatik tak resmi dengan sekitar 100 negara, termasuk [[Amerika Serikat]] dan [[Jepang]].
===Cekoslowakia===
[[Cekoslowakia]] bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada 24 Oktober 1945, dengan namanya dibuat menjadi Republik Federatif Ceko dan Slowakia pada 20 April 1990. Setelah [[Pembubaran Cekoslowakia]], dalam sebuah surat tertanggal 10 Desember 1992, Perwakilan Permanen-nya memberitahukan [[Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa]] bahwa Republik Federatif Ceko dan Slowakia tidak lagi berdiri pada 31 Desember 1992 dan bahwa [[Republik Ceko]] dan [[Slowakia]], sebagai negara penerus, akan mengajukan keanggotaan di PBB. Kedua negara saling berebut status negara penerus tunggal. Kedua negara tersebut masuk ke PBB pada 19 Januari 1993.<ref name="yearbook">{{cite web| url=http://unyearbook.un.org/| title=Yearbook of the United Nations| publisher=Perserikatan Bangsa-Bangsa}}</ref>
===Republik Demokratik Jerman===
Baik [[Jerman Barat|Republik Federal Jerman]] (Jerman Barat) dan [[Jerman Timur|Republik Demokratik Jerman]] (Jerman Timur) masuk ke PBB pada 18 September 1973. Melalui [[reunifikasi Jerman|bersatunya negara federal Jerman Timur dengan Republik Federal Jerman]] dari 3 Oktober 1990, kawasan Republik Demokratik Jerman menjadi bagian dari Republik Federal Jerman, sekarang pendeknya disebut sebagai ''Jerman'', Sehingga, Republik Federal Jerman masih menjadi anggota PBB sementara Republik Demokratik Jerman tidak lagi berdiri.<ref name="yearbook" />
===Tanganyika dan Zanzibar===
[[Tanganyika]] masuk ke PBB pada 14 Desember 1961, dan [[Republik Rakyat Zanzibar dan Pemba|Zanzibar]] masuk ke PBB pada 16 Desember 1963. Setelah ratifikasi pada 26 April 1964 dari Artikel Penyatuan antara Tanganyika dan Zanzibar, dua negara tersebut digabung untuk membentuk anggota tunggal "Republik Bersatu Tanganyika dan Zanzibar", dengan namanya diubah menjadi [[Tanzania|Republik Bersatu Tanzania]] pada 1 November 1964.<ref name="yearbook" /><ref name="growth" />
===Uni Republik Sosialis Soviet===
{{Further information|Uni Soviet dan Perserikatan Bangsa-Bangsa}}
[[Berkas:Soviet Union map 1945-09-20 to 1946-02-02.png|thumb|USSR pada perbatasan dan republiknya yang disahkan oleh PBB. Perbatasan batas dan pembubaran berbagai republik terjadi sepanjang masa keanggotaannya.]]
[[Uni Soviet|Uni Republik Sosialis Soviet]] (Union of Soviet Socialist Republics, USSR) bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada 24 Oktober 1945, dan dirancang menurut [[Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa]], [[Bab V dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa|Bab V]], Artikel 23, menjadi salah satu dari lima anggota permanen [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]].<ref name="charter ch5" /> Setelah [[Sejarah Uni Soviet (1982–1991)|pembubaran USSR]], dalam sebuah surat tertanggal 24 Desember 1991, [[Boris Yeltsin]], [[Presiden Rusia|Presiden Federasi Rusia]], memberitahukan [[Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa]] bahwa keanggotaan USSR dalam Dewan Keamanan dan seluruh badan PBB lainnya dilanjutkan oleh [[Rusia|Federasi Rusia]] dengan dukungan 11 negara anggota [[Persemakmuran Negara-negara Independen]].<ref name="yearbook" />
Empat belas negara independen lainnya yang berdiri dari bekas Republik Soviet semuanya masuk PBB:
* [[Republik Sosialis Soviet Belarusia]] dan [[Republik Sosialis Soviet Ukraina]] bergabung dengan PBB pada 24 Oktober 1945 bersama dengan USSR. Setelah mendeklarasikan kemerdekaan, Republik Sosialis Soviet Ukraina mengubah namanya menjadi [[Ukraina]] pada 24 Agustus 1991, dan pada 19 September 1991, Republik Sosialis Soviet Belarusia memberitahukan PBB bahwa negara tersebut mengubah namanya menjadi [[Belarus]].
* [[Estonia]], [[Latvia]], dan [[Lithuania]] masuk ke PBB pada 17 September 1991, setelah [[keberlanjutan kenegaraan dari negara-negara Baltik|meraih lagi kemerdekaan]] sebelum pembubaran USSR.
* [[Armenia]], [[Azerbaijan]], [[Kazakhstan]], [[Kirgizstan]], [[Moldova|Republik Moldova]], [[Tajikistan]], [[Turkmenistan]], dan [[Uzbekistan]] masuk ke PBB pada 2 Maret 1992.
* [[Georgia (negara)|Georgia]] masuk ke PBB pada 31 Juli 1992.
===Republik Arab Bersatu===
[[Berkas:NasserQuwatliUAR.jpg|alt=|thumb|Presiden Mesir [[Gamal Abdel Nasser]] (duduk kanan) dan presiden Suriah [[Shukri al-Quwatli]] menandatangani prjanjian untuk membentuk [[Republik Arab Bersatu]] pada 1958. Persatuan politik jangka pendek tersebut banyak mewakili kedua negara tersebut dan memakai nama [[Mesir]] setelah [[Suriah]] menarik diri pada 1961.]]
[[Mesir]] dan [[Suriah]] sama-sama masuk ke PBB sebagai anggota asli pada 24 Oktober 1945. Setelah sebuah plebisit pada 21 Februari 1958, [[Republik Arab Bersatu]] didirikan oleh [[Republik Arab Bersatu]] didirikan oleh sebuah penyatuan Mesir dan Suriah dan berlanjut sebagai sebuah anggota tunggal. Pada 13 Oktober 1961, Suriah meneruskan statusnya sebagai negara independen dan meneruskan keanggotaan terpisahnya di PBB. Mesir masih menjadi anggota PBB di bawah nama Republik Arab Bersatu, sampai kembali memakai nama aslinya pada 2 September 1971. Suriah mengubah namanya menjadi Republik Arab Suriah pada 14 September 1971.<ref name="yearbook" />
===Yaman dan Demokratik Yaman===
[[Yaman Utara|Yaman]] (juga disebut Yaman Utara) masuk ke PBB pada 30 September 1947; [[Yaman Selatan]] masuk ke PBB pada 14 Desember 1967, dengan mengubah namanya menjadi Republik Demokratik Rakyat Yaman pada 30 November 1970, dan kemudian disebut sebagai Demokratik Yaman. Pada 22 Mei 1990, [[penyatuan Yaman|dua negara tersebut digabung]] untuk membentuk Republik Yaman, yang masih menjadi anggota tunggal dengan nama [[Yaman]].<ref name="yearbook" />
===Yugoslavia===
{{main|Yugoslavia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa}}
[[Berkas:Former Yugoslavia 2006.svg|alt=|thumb|upright=2.2|[[Republik Federal Sosialis Yugoslavia]] terpecah menjadi beberapa negara pada awal 1990an. Pada 2006, enam negara anggota PBB berasal dari bekas kawasannya. Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008.]]
[[Republik Federal Sosialis Yugoslavia]], yang disebut sebagai Yugoslavia, bergabung dengan PBB pada 24 Oktober 1945. Pada 1992, negara tersebut [[Perpecahan Yugoslavia|terpecah]] menjadi lima negara independen, yang semuanya masuk ke PBB pada masa berikutnya:
* [[Bosnia dan Herzegovina]], [[Kroasia]], dan [[Slovenia]] masuk ke PBB pada 22 Mei 1992.<ref>{{cite news|url=https://www.nytimes.com/1992/05/23/world/3-ex-yugoslav-republics-are-accepted-into-un.html |title=3 Ex-Yugoslav Republics Are Accepted into U.N. |newspaper=[[The New York Times]] |author=[[Paul L. Montgomery]] |date=23 May 1992 |accessdate=29 July 2012 |archivedate=29 July 2012 |deadurl=no |archiveurl=http://www.webcitation.org/69WnEWOSK?url=http://www.nytimes.com/1992/05/23/world/3-ex-yugoslav-republics-are-accepted-into-un.html |df= }}</ref>
* [[Republik Makedonia|Makedonia]] masuk ke PBB pada 8 April 1993, dalam waktu sementara disebut pada seluruh keperluan di PBB dengan sebutan "bekas Republik Yugoslav Makedonia" sambil menunggu penetapan dari [[persengketaan penamaan Makedonia|perbedaan yang timbul atas namanya]].<ref>{{cite news| first=Paul| last=Lewis |title=U.N. Compromise Lets Macedonia Be a Member| url=https://www.nytimes.com/1993/04/08/world/un-compromise-lets-macedonia-be-a-member.html| newspaper=The New York Times| date=8 April 1993}}</ref>
* [[Republik Federal Yugoslavia]] (kemudian berganti nama menjadi [[Serbia dan Montenegro]]) masuk ke PBB pada 1 November 2000.<ref name="fr yugoslavia" />
Karena persengketaan atas [[suksesi negara|negara penerus]] sahnya, negara anggota "Yugoslavia", yang merujuk kepada Republik Federal Sosialis Yugoslavia, masih menjadi bahan pertimbangan resmi dari para anggota PBB selama beberapa tahun setelah pembubarannya.<ref name="yearbook" /> Setelah seluruh lima negara tersebut masuk sebagai anggota PBB baru, "Yugoslavia" dihapus dari pertimbangan resmi dari para anggota PBB.
Pemerintah Republik Federal Yugoslavia, yang didirikan pada 28 April 1992 oleh sisa-sisa republik Yugoslav [[Republik Montenegro (1992–2006)|Montenegro]] dan [[Republik Serbia (1990–2006)|Serbia]],<ref name="nytfry">{{cite news| first=John F.| last=Burns| title=Confirming Split, Last 2 Republics Proclaim a Small New Yugoslavia| url=https://www.nytimes.com/1992/04/28/world/confirming-split-last-2-republics-proclaim-a-small-new-yugoslavia.html| newspaper=The New York Times| date=28 April 1992}}</ref> mengklaim dirinya sendiri sebagai [[suksesi negara|negara penerus]] sah dari bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia;<ref>{{cite web| url=http://www.serbia-info.com/enc/history/breakup.html | title=History of Serbia: The Break-up of SFR Yugoslavia (1991–1995)| publisher=Serbia Info |archiveurl = https://web.archive.org/web/20071222072852/http://www.serbia-info.com/enc/history/breakup.html |archivedate = 22 December 2007}}</ref> namun, pada 30 Mei 1992, [[Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 757]] diadopsi, yang memberikan [[sanksi internasional]] terhadap Republik Federal Yugoslavia karena perannya dalam [[Peperangan Yugoslavia]], dan menyatakan bahwa "klaim dari Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) secara otomatis melanjutkan keanggotaan bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia di Perserikatan Bangsa-Bangsa secara umum tak dapat diterima,"<ref>{{cite web| url=http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/16/IMG/NR001116.pdf?OpenElement| title=United Nations Security Council Resolution 757| publisher=Perserikatan Bangsa-Bangsa}}</ref> dan pada 22 September 1992, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/47/1 diadopsi, dimana resolusi tersebut menyatakan bahwa "Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) tak bisa secara otomatis meneruskan keanggotaan bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia di Perserikatan Bangsa-Bangsa," dan sehingga memutuskan agar "Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) harus mengajukan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tak dapat ikut serta dalam pengerjaan [[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|Majelis Umum]]".<ref>{{cite web| url=http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/023/69/IMG/NR002369.pdf?OpenElement| title=United Nations General Assembly Resolution A/RES/47/1| publisher=United Nations}}</ref><ref>{{cite news| first=Chuck| last=Sudetic| title=U.N. Expulsion of Yugoslavia Breeds Defiance and Finger-Pointing| url=https://www.nytimes.com/1992/09/24/world/un-expulsion-of-yugoslavia-breeds-defiance-and-finger-pointing.html| newspaper=The New York Times| date=24 September 1992}}</ref> Republik Federal Yugoslavia menolak penerimaan resolusi tersebut selama beberapa tahun, namun setelah pelengseran [[Presiden Serbia dan Montenegro|Presiden]] [[Slobodan Milošević]] dari jabatannya, negara tersebut mengajukan keanggotaan, dan masuk ke PBB pada 1 November 2000.<ref name="fr yugoslavia">{{cite news| title=A Different Yugoslavia, 8 Years Later, Takes Its Seat at the U.N.| url=https://www.nytimes.com/2000/11/02/world/a-different-yugoslavia-8-years-later-takes-its-seat-at-the-un.html| newspaper=The New York Times| date=2 November 2000}}</ref> Pada 4 Februari 2003, Republik Federal Yugoslavia mengubah nama resminya menjadi Serbia dan Montenegro, setelah adopsi dan penerapan [[Piagam Konstitusional Serbia dan Montenegro]] oleh Majelis Republik Federal Yugoslavia.<ref>{{cite web| title=Yugoslavia consigned to history| url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2724047.stm| publisher=BBC News| date=4 February 2003}}</ref>
Atas dasar sebuah [[referendum kemerdekaan Montenegro 2006|referendum]] yang diadakan pada 21 Mei 2006, [[Montenegro]] mendeklarasikan kemerdekaan dari [[Serbia dan Montenegro]] pada 3 Juni 2006. Dalam sebuah surat tertanggal hari yang sama, [[Presiden Serbia]] memberitahukan [[Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa]] bahwa keanggotaan Serbia dan Montenegro diteruskan oleh [[Serbia]], setelah deklarasi kemerdekaan Montenegro, sejalan dengan Piagam Konstitusional Serbia dan Montenegro.<ref>{{cite news| title=World Briefing – Europe: Serbia: Going Solo| url=https://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=980CE5D91431F935A35755C0A9609C8B63| newspaper=The New York Times| date=6 June 2006}}</ref> Montenegro masuk ke PBB pada 28 Juni 2006.<ref>{{cite news| first=Daniel B.| last=Schneider| title=World Briefing – Europe: Montenegro: U.N. Makes It Official| url=https://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F04E6DB1430F93AA15755C0A9609C8B63| newspaper=The New York Times| date=29 June 2006}}</ref>
Setelah [[Perang Kosovo]], kawasan [[Kosovo]], yang pada masa itu merupakan sebuah [[Provinsi Otonomi Kosovo dan Metohija|provinsi otonomi]] dari Republik Federal Yugoslavia, berada di bawah pemerintahan sementara dari [[Misi Pemerintahan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kosovo|Misi PBB di Kosovo]] pada 10 Juni 1999. Negara 17 Februari 2008, kawasan tersebut mendeklarasikan kemerdekaan, namun tidak diakui oleh Serbia. [[Kosovo|Republik Kosovo]] tidak menjadi anggota PBB, namun menjadi anggota [[International Monetary Fund]]<ref>{{cite web| url=http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm| title=IMF Members' Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors| publisher=International Monetary Fund}}</ref> dan [[World Bank Group]],<ref>{{cite web| url=http://go.worldbank.org/14OS09UZ90| title=World Bank Group Members| publisher=World Bank}}</ref> keduanya adalah [[Daftar agensi terspesialisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa|agensi terspesialisasi]] dalam [[Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa]]. Republik Kosovo {{Numrec|Kos|diakui oleh|negara anggota PBB}}, termasuk tiga dari lima anggota permanen [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]] (Perancis, Britania Raya, dan Amerika Serikat), sementara dua anggota lainnya—Tiongkok dan Rusia—tak mengakui Kosovo. Pada 22 Juli 2010, [[Mahkamah Internasional]], badan yudisial primer PBB, mengeluarkan [[opini nasehat Mahkamah Internasional terhadap deklarasi kemerdekaan Kosovo|opini nasehat]], yang menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo tak mencederai hukum internasional.<ref>{{cite web| url=http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-1073057| title=Kosovo independence not illegal, says UN court| publisher=BBC News| date=22 July 2010}}</ref>
==Penangguhan, pengeluaran, dan penarikan anggota==
Menurut [[Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa]], sebuah negara anggota dapat ditangguhkan atau dikeluarkan dari PBB. Dari [[Bab II Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa|Bab II]], Artikel 5:<ref name="charter ch2" />
{{Quote|
Seorang Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menentang tindakan pencegahan atau penegakan yang diambil oleh [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa|Dewan Keamanan]] dapat ditangguhkan dari pemegangan hak dan tugas keanggotaan oleh [[Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa-Bangsa|Majelis Umum]] atas rekomendasi Dewan Keamanan. Pemegangan hak dan tugas tersebut dapat dikembalikan oleh Dewan Keamanan.
}}
Dari Artikel 6:<ref name="charter ch2" />
{{Quote|
Seorang anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara persisten mencederai Prinsip-Prinsip yang terkandung dalam Piagam saat ini dapat dikeluarkan dari Organisasi oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.
}}
Sejak pembentukannya, tak ada negara anggota yang ditangguhkan atau dikeluarkan dari PBB di bawah ketentuan Artikel 5 dan 6. Namun, dalam beberapa kasus, negara-negara ditangguhkan atau dikeluarkan dari keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan PBB dengan alasan selain yang tercantum dalam Artikel 5 dan 6:
*Pada 25 Oktober 1971, [[Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758]] diadopsi, yang mengakui [[Tiongkok|Republik Rakyat Tiongkok]] menggantikan [[Taiwan|Republik Tiongkok]] (sejak 1949 hanya menguasai Taiwan) sebagai perwakilan sah Tiongkok di PBB dan secara efektif mengeluarkan Republik Tiongkok dari PBB pada 1971 ''(lihat bagian [[#Republik Tiongkok|Bekas anggota: Republik Tiongkok]])''. Tindakan ini tak mengikuti pengeluaran negara anggota di bawah ketentuan Artikel 6, karena ini harus memiliki persetujuan Dewan Keamanan dan dipertimbangkan oleh [[hak veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa|hak-hak veto]] oleh para anggota permanennya, yang meliputi Republik Tiongkok itu sendiri dan Amerika Serikat, yang pada masa itu masih mengakui Republik Tiongkok.<ref name="bolton">{{cite journal|url=http://www.aei.org/publication/new-directions-for-the-chen-administration-on-taiwanese-representation-in-the-united-nations/ |title=New Directions for the Chen Administration on Taiwanese Representation in the United Nations |date=1 July 2000 |publisher=[[American Enterprise Institute for Public Policy Research]] |author=[[John R. Bolton]] |journal=China Affairs Quarterly |volume=1 |page=29}}</ref>
*Pada Oktober 1974, Dewan Keamanan mengeluarkan sebuah resolusi yang merekomendasikan agar Majelis Umum mengeluarkan Afrika Selatan dari PBB, berkenaan dengan Artikel 6 Piagam PBB, karena [[Apartheid di Afrika Selatan|kebijakan-kebijakan apartheid-nya]].<ref name="yearbook" /> Namun, resolusi tersebut tak diadopsi karena hak-hak veto dari tiga anggota permanen Dewan Keamanan: Perancis, Britania Raya dan Amerika Serikat. Tanggapannya, Majelis Umum memutuskan untuk menangguhkan Afrika Selatan dari keterlibatannya dalam pengerjaan sesi ke-29 Majelis tersebut pada 12 November 1974; namun, Afrika Selatan tak resmi ditangguhkan di bawah ketentuan Artikel 5. Penangguhan tersebut berlangsung sampai Majelis Umum menyambut Afrika Selatan kembali untuk partisipasi penuh dalam PBB pada 23 Juni 1994, setelah [[pemilihan umum Afrika Selatan 1994|pemilihan-pemilihan sebelumnya pada tahun tersebut]] yang berlangsung sukses secara demokratis.<ref>{{cite web| url=http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/278/46/PDF/N9427846.pdf?OpenElement| title=United Nations General Assembly Resolution A/RES/48/258| publisher=United Nations}}</ref>
*Pada 28 April 1992, [[Republik Federal Yugoslavia]] didirikan, oleh sisa-sisa republik Serbia dan Montenegro dari bekas [[Republik Federal Sosialis Yugoslavia]]. Pada 22 September 1992, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/47/1 diadopsi, dimana resolusi tersebut menganggap bahwa "Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) tak bisa otomatis melanjutkan keanggotaan bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia di Perserikatan Bangsa-Bangsa," dan sehingga memutuskan agar "Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) harus mengajukan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak dapat berpartisipasi dalam kerja Majelis Umum". Negara tersebut belum mengajukan keanggotaan sampai [[Slobodan Milošević]] lengser dari kepresidenan dan negara tersebut masuk pada 1 November 2000 ''(lihat bagian [[#Yugoslavia|Bekas anggota: Yugoslavia]])''.
===Penarikan Indonesia (1965–1966)===
{{Main article|CONEFO}}
[[Berkas:Soekarno.jpg|upright|thumb|Keputusan Presiden Indonesia [[Sukarno]] untuk menarik diri dari PBB pada 1965 merupakan satu-satunya peristiwa penarikan keanggotaan dalam sejarah PBB. [[Indonesia]] bergabung lagi dengan PBB setahun kemudian.]]
Sejak pembentukan PBB, hanya satu negara anggota (selain negara-negara yang dibubarkan atau yang digabung dengan negara anggota lainnya) telah secara unilateral menarik dari PBB. Saat [[konfrontasi Indonesia–Malaysia]], dan dalam menanggapi pemilihan [[Malaysia]] sebagai [[daftar anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa|anggota non-permanen Dewan Keamanan PBB]], dalam sebuah surat tertanggal 20 Januari 1965, [[Indonesia]] memberitahukan [[Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa|Sekjen PBB]] bahwa ia telah memutuskan "pada tahap ini dan di bawah keadaan saat ini" untuk menarik diri dari PBB. Namun, setelah pelengseran [[Presiden Indonesia|Presiden]] [[Sukarno]], dalam sebuah telegram tertanggal 19 September 1966, Indonesia menyatakan kepada Sekjen terhadap keputusannya "untuk mengembalikan kerjasama publik dengan PBB dan melanjutkan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatannya yang dimulai dengan sesi kedua puluh satu Majelis Umum". Pada 28 September 1966, Majelis Umum PBB menerima keputusan Pemerintah Indonesia dan [[Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|Presiden Majelis Umum PBB]] mengundang para perwakilan negara tersebut untuk menduduki kursi mereka di Majelis tersebut.<ref name="yearbook" />
Tak seperti penangguhan atau pencopotan, tak ada tujuan khusus yang dibuat dalam Piagam PBB tentang apa atau bagaimana anggota dapat menarik diri secara sah dari PBB (sebagian besar untuk menghindari ancaman penarikan diri dari penggunaan bentuk surat gelap politik, atau untuk menolak obligasi-obligasi di bawah Piagam tersebut, mirip dengan penarikan diri yang terjadi dalam pendahulu PBB, [[Liga Bangsa-Bangsa]]),<ref name="bolton" /> atau tentang apa ada syarat untuk masuk kembali oleh anggota yang sebelumnya menarik diri harus diperlakukan sama dalam keanggotaan, contohnya, mensyaratkan kesepakatan Dewan Keamanan serta Majelis Umum. Kembalinya Indonesia ke PBB menandakan bahwa tidak ada persyaratannya; namun, para cendekiawan berpendapat bahwa tindakan yang diambil oleh Majelis Umum tersebut tak sejalan dengan Piagam dari sudut pandang hukum.<ref>{{cite book| title=Eroding the United Nations Charter| year=1993| last=Blum| first=Yehuda Zvi| publisher=Martinus Nijhoff Publishers| isbn=0-7923-2069-7| url=https://books.google.com/books?id=39qvWCYWo5QC}}</ref>
==Pengamat dan non-anggota==
{{Main article|Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa}}
{{See also|Tahta Suci dan Perserikatan Bangsa-Bangsa|Palestine 194|Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa}}
[[Berkas:United Nations Flags - cropped.jpg|alt=|thumb|[[Swiss]] telah menjadi netral dalam konflik-konflik internasional sejak awal abad ke-19 dan bergabung dengan PBB baru sebagai anggota penuh pada 2002. Disamping itu, [[Istana Bangsa-Bangsa]] di Jenewa mentuanrumahi [[Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa]] sejak 1946 dan juga sebelumnya dijadikan markas besar [[Liga Bangsa-Bangsa]].]]
Selain negara anggota, terdapat juga dua [[Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa#Negara non-anggota|anggota pengamat permanen non-anggota]]: [[Tahta Suci]] dan [[Negara Palestina]].<ref name="Gharib">{{cite web|url=http://www.thedailybeast.com/articles/2012/12/20/u-n-adds-new-name-state-of-palestine.html|title=U.N. Adds New Name: "State of Palestine"|last=Gharib |first=Ali|date=20 December 2012|accessdate=10 January 2013|work=[[The Daily Beast]]}}</ref>
*[[Tahta Suci]] memegang kedaulatan atas negara [[Kota Vatikan]] dan menjalin hubungan diplomatik dengan 180 negara lainnya. Negara tersebut telah menjadi negara pengamat sejak 6 April 1964,<ref>{{cite web| url=http://www.worldstatesmen.org/Vatican.html| title=Vatican City (Holy See)| publisher=World Statesmen.org}}</ref> dan meraih seluruh hak keanggotaan penuh selain pemberian suara pada 1 Juli 2004.<ref>{{UN document|title=Participation of the Holy See in the work of the United Nations|date=2004-07-16|accessdate=2016-04-24|publisher=[[Perserikatan Bangsa-Bangsa]]|docid=A/RES/58/314|body=General Assembly|type=Resolution|resolution_number=314|session=58}}</ref>
*[[Organisasi Pembebasan Palestina]] meraih status pengamat sebagai "entitas non-anggota" pada 22 November 1974.<ref>{{UN document |docid=A-RES-3237(XXIX)|title=Observer status for the Palestine Liberation Organization |type=Resolution |body=General Assembly |session=29 |resolution_number=3237 |date=1974-11-22|accessdate=2016-04-24}}</ref> Berkenaan proklamasi [[Negara Palestina]] oleh [[Dewan Nasional Palestina]] pada 15 November 1988, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan agar, secara efektif pada 15 Desember 1988, sebutan "Palestina" harus digunakan sebagai ganti "Organisasi Pembebasan Palestina" dalam [[Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa]].<ref>{{UN document |docid=A-RES-43-177 |title=Question of Palestine|type=Resolution |body=General Assembly |session=43 |resolution_number=177 |date=1988-12-15|accessdate=2016-04-24}}</ref> Pada 23 September 2011, [[Presiden Otoritas Nasional Palestina|Presiden]] [[Otoritas Nasional Palestina]] [[Mahmoud Abbas]] mengajukan [[Palestine 194|pemberian status keanggotaan PBB]] untuk Negara Palestina kepada [[Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa|Sekjen PBB]] [[Ban Ki-moon]];<ref>{{UN document|title=Application of Palestine for admission to membership in the United Nations|date=2011-09-23|accessdate=2016-04-16|publisher=[[United Nations]]|docid=A/66/371|body=A|type=A|session=66|document_number=116}}</ref><ref>{{cite news| url=https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39722&Cr=palestin&Cr1=| title=Ban sends Palestinian application for UN membership to Security Council| publisher=United Nations| date=23 September 2011}}</ref> pengajuan tersebut tak disepakati oleh Dewan Keamanan PBB. Pada 31 Oktober 2011, Majelis Umum [[UNESCO]] menyerukan agar Palestina dijadikan anggota, menjadikannya badan PBB pertama yang mengajukan Palestina sebagai anggota penuh.<ref>{{cite web| url=http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/general_conference_admits_palestine_as_unesco_member_state/| title=General Conference admits Palestine as UNESCO Member State| publisher=United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization| date=31 October 2011}}</ref> Negara Palestina diakui sebagai "negara non-anggota" pada 29 November 2012, saat [[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa|Majelis Umum PBB]] mengesahkan [[resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 67/19]] dengan suara 138 berbanding 9, dengan 41 menyatakan abstain.<ref>{{UN document |docid=A-RES-67-19 |title=Status of Palestine in the United Nations |type=Resolution |body=General Assembly |session=67 |resolution_number=19 |date=2012-12-04|accessdate=2016-04-24}}</ref><ref>{{cite news|url=https://www.reuters.com/article/2012/11/29/us-palestinians-statehood-idUSBRE8AR0EG20121129|title=Palestinians win implicit U.N. recognition of sovereign state|date=29 November 2012|agency=Reuters|accessdate=29 November 2012}}</ref><ref>{{cite news| url= http://www.3news.co.nz/LIVE-STREAM-Palestine-asks-United-Nations-for-a-birth-certificate-ahead-of-vote/tabid/417/articleID/278702/Default.aspx|work=3 News NZ | title= UN makes Palestine nonmember state| date=30 November 2012}}</ref> Perubahan status tersebut disebut oleh ''[[The Independent]]'' sebagai "pengakuan de facto atas negara berdaulat Palestina".<ref name="UNStatehoodBid2012accepted">{{cite news |title=Israel defies UN after vote on Palestine with plans for 3,000 new homes in the West Bank|url=http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-defies-un-after-vote-on-palestine-with-plans-for-3000-new-homes-in-the-west-bank-8372494.html|work=The Independent|date=1 December 2012}}</ref> Pada 17 Desember 2012, Kepala Protokol PBB Yeocheol Yoon memutuskan agar "perancangan 'Negara Palestina' harus dipakai oleh Sekretariat dalam seluruh dokumen PBB resmi".<ref name="Gharib"/>
Sejumlah negara juga meraih status pengamat sebelum masuk ke PBB sebagai anggota penuh ''(lihat [[Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa#Bekas negara pengamat non-anggota|Pengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa]] untuk daftar selengkapnya)''.<ref>{{cite web|url=https://www.un.org/en/sections/member-states/about-permanent-observers/index.html |title=What is a Permanent Observer? |publisher=United Nations }}</ref><ref name="osmanczyk">{{cite book| title=Encyclopedia of the United Nations and International Agreements| edition=3rd| year=2003| last=Osmańczyk| first=Jan| editor-last=Mango| editor-first=Anthony| publisher=Routledge| isbn=0-415-93920-8| url=https://books.google.com/books?id=QqlFx7xHiSUC}}</ref><ref>{{cite book| title=Constructing the Nation-State: International Organization and Prescriptive Action| year=1995| last=McNeely| first=Connie L.| publisher=Greenwood Publishing Group| isbn=978-0-313-29398-6| url=https://books.google.com/books?id=8JKEj94TsP4C&pg=PA44 |pages=44–45}}</ref> Kasus paling terkini dari sebuah negara pengamat yang menjadi negara anggota adalah [[Swiss]], yang masuk pada 2002.<ref>{{cite web| url=https://www.un.org/News/Press/docs/2002/sc7464.doc.htm| title=Security Council Recommends Admission of Switzerland as Member of United Nations| publisher=United Nations| date=24 July 2002}}</ref>
Sebuah institusi [[Uni Eropa]], [[Komisi Eropa]], meraih status pengamat di Majelis Umum PBB melalui Resolusi 3208 pada 1974. [[Traktat Lisbon]] pada 2009 membuat para delegasinya diakreditasikan langsung ke UE.<ref>{{cite web|url=http://www.europa-eu-un.org/articles/articleslist_s33_en.htm |title=About the EU at the UN – European Union Delegations |publisher=Europa |accessdate=22 September 2011}}</ref> Lembaga tersebut meraih hak penuh dalam Majelis Umum, meraih hak veto dan memajukan kandidat, melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/65/276 pada 10 Mei 2011.<ref>{{cite web|url=http://www.unbrussels.org/images/pdf/2011/A_RES_65_276.pdf|format=PDF |title=Resolution adopted by the General Assembly: Participation of the European Union in the work of the United Nations |publisher=United Nations |accessdate=22 September 2011}}</ref> Lembaga tersebut adalah satu-satunya pihak non-anggota pada lebih dari 50 konvensi multilateral, dan telah ikut serta sebagai anggota penuh pada setiap jalan kecuali memberikan suara dalam sejumlah konferensi PBB.<ref>{{cite web|url=http://www.europa-eu-un.org/articles/articleslist_s88_en.htm |title=About the EU at the UN |publisher=Europa |accessdate=22 September 2011}}</ref>
Status kedaulatan [[Sahara Barat]] dipersengketakan antara [[Maroko]] dan [[Front Polisario]]. Kebanyakan kawasan tersebut dikuasai oleh Maroko, sisanya ([[Zona Bebas (kawasan)|Zona Bebas]]) oleh [[Republik Demokratik Arab Sahrawi]], diproklamasikan oleh Front Polisario. Sahara Barat dimasukkan ke PBB sebagai "[[Daftar Kawasan Non-Pemerintahan Sendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa|kawasan non-pemerintahan sendiri]]".<ref>{{cite web|url=https://www.un.org/en/decolonization/nonselfgovterritories.shtml |title=Non-Self-Governing Territories |publisher=United Nations}}</ref>
[[Kepulauan Cook]] dan [[Niue]], yang merupakan [[negara asosiasi]] [[Selandia Baru]], bukanlah anggota PBB, namun merupakan anggota [[daftar badan terspesialisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa|badan-badan terspesialisasi PBB]] seperti [[World Health Organization|WHO]]<ref>{{cite web| url=http://www.who.int/countries/en/| title=Countries| publisher=World Health Organization}}</ref> and [[UNESCO]],<ref>{{cite web| url=http://erc.unesco.org/portal/UNESCOMemberStates.asp?language=en| title=Member States| publisher=United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization}}</ref> dan mereka memiliki "kapasitas pembuatan traktat penuh" mereka yang diakui oleh [[Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa]] masing-masing pada tahun 1992 dan 1994.<ref name=art102>{{citation|format=PDF |url=http://legal.un.org/repertory/ |title=Repertory of Practice |publisher=[[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] |contribution=Organs Supplement |number=8 |page=10}}</ref><ref name=map>{{citation |url=https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world00.pdf |publisher=[[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] |title=The World today |format=PDF}}</ref> Sejak itu, mereka menjadi pihak pada sejumlah traktat internasional yang Sekretariat PBB adakan seperti [[depositer]] seperti untuk [[Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa]]<ref>{{cite web| url=http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/items/2352.php| title=Parties to the Convention and Observer States| publisher=Perserikatan Bangsa-Bangsa}}</ref> dan [[Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut]],<ref>{{cite web| url=https://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm| title=Chronological lists of ratifications of the United Nations Convention on the Law of the Sea| publisher=United Nations}}</ref> dan mereka diperlakukan sebagai negara non-anggota.<ref>{{cite web| url=https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world00.pdf| title=The World Today| publisher=Perserikatan Bangsa-Bangsa}}</ref><ref name=art102 /> Baik Kepulauan Cook maupun Niue telah mengekspresikan keputusan untuk menjadi negara anggota PBB, namun Selandia Baru menyatakan bahwa mereka tak memenuhi persyaratannya tanpa mengubah hubungan konstitusional mereka, terutama hak mereka atas [[hukum kewarganegaraan Selandia Baru|kewarganegaraan Selandia Baru]].<ref>{{cite web|url=http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/276695/nz-pm-rules-out-discussion-on-cooks-un-membership|title=NZ PM rules out discussion on Cooks UN membership|date=2015-06-19|accessdate=2016-04-16|publisher=[[Radio New Zealand]]}}</ref><ref>{{citeweb|url=http://www.radionz.co.nz/international/programmes/datelinepacific/audio/201821415/niue-to-seek-un-membership|title=Niue to seek UN membership|date=2016-10-27|accessdate=2017-07-08|publisher=[[Radio New Zealand]]}}</ref>
==Catatan==
{{reflist|2|group="note"}}
== Referensi ==
{{reflist|2}}
== Lihat pula ==
* Siaran Pers PBB yang berkaitan dengan {{ke wikisource|Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa}}
{{PBB}}
[[Kategori:Daftar negara]]
[[Kategori:Daftar bertopik Perserikatan Bangsa-Bangsa]]
[[Kategori:Perserikatan Bangsa-Bangsa]]
| 