Pembicaraan:Kabinet Indonesia: Perbedaan antara revisi

Pelajari lebih lanjut tentang halaman ini

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Bagian baru

Revisi per 9 Januari 2021 13.01 sunting MesinKetik (bicara \| kontrib) 5.041 suntingan →Pejabat setingkat menteri ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 9 Januari 2021 13.06 sunting balikkan David Wadie Fisher-Freberg (bicara \| kontrib) Pengecualian blokir IP, Pengawas, Pengurus 21.655 suntingan →Pejabat setingkat menteri: Balas Tag: Balas
(Satu revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan)
Baris 6: * Ka BPIP: "Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri." [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73570/perpres-no-7-tahun-2018 Perpres 7/2018]. Salam, [[Pengguna:David Wadie Fisher-Freberg\|dwf²]] [[Pembicaraan Pengguna:David Wadie Fisher-Freberg\|✉]] 9 Januari 2021 09.39 (UTC) : Iya, memang hak keuangan fasilitas setingkat menteri. Tapi, apakah secara organisasi kelembagaan kepala lembaga tersebut itu setingkat menteri? Sila periksa tautan dari KemenpanRB [https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/lembaga-setingkat-menteri-dan-lembaga-lain1] dan Ombudsman [https://ombudsman.go.id/linkdir/link_list?cat_id=2]. Untuk lembaga KSP, BKPM memang diumumkan presiden sebagai pejabat setingkat menteri pada saat pengumuman kabinet 23 Oktober 2019 lalu . [[Pengguna:MesinKetik\|MesinKetik]] ([[Pembicaraan Pengguna:MesinKetik\|bicara]]) 9 Januari 2021 13.00 (UTC) :Di UU Kementerian Negara tidak ada diatur pejabat setingkat menteri. Menurut saya pejabat yang hak keuangannya setingkat menteri dapat dikatakan setingkat, karena diatur dalam sebuah Perpres terpisah (beda dengan LPNK yang masih menginduk pada Keppres 103/2001 dan revisi selanjutnya). Salam, [[Pengguna:David Wadie Fisher-Freberg\|dwf²]] [[Pembicaraan Pengguna:David Wadie Fisher-Freberg\|✉]] 9 Januari 2021 13.06 (UTC)