Devaluasi mata uang: Perbedaan antara revisi

'''Devaluasi mata uang''' adalah suatu tindakan penyesuaian nilai tukar [[mata uang]] terhadap mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh [[Bank]] Sentral atau [[Otoritas Moneter]] yang mengadopsi sistimsistem nilai tukar tetap. Devaluasi tersebut biasanya dilakukan apabila rezim yang mengadopsi sistimsistem nilai tukar tetap tersebut menilai bahwa harga mata uangnya dinilai terlalu tinggi dibandingkan nilai mata uang negara lain dimana nilai mata uang tersebut tidak didukung oleh kekuatan ekonomi negera yang bersangkutan. Mata uang suatu negara dikatakan mengalami kelebihan nilai dapat dilihat dari perbedaan inflasi kedua negara. Negara yang inflasinya tinggi seharusnya akan segera mengalami penurunan nilai namun dalam sistimsistem nilai tukar tetap proses penyesuaian tersebut tidak berlaku secara otomatis karena penyesuaian nilai tukar tersebut harus melalui penetapan pemerintah. Tanda-tanda suatu mata uang yang mengalami kenaikan nilai antara lain ekspor yang terus menurun dan [[industri]] manufaktur mulai mengalami penurunan kinerja.

<ref>{{Cite web |url=http://umum.kompasiana.com/2009/10/16/bank-century-vs-indonesia-inc/ |title=Salinan arsip |access-date=2010-08-08 |archive-date=2012-09-13 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120913051745/http://umum.kompasiana.com/2009/10/16/bank-century-vs-indonesia-inc |dead-url=yes }}</ref>

=== 3020 Maret 1950 ===

Pemerintahan Presiden Sukarno , melalui menkeu Syafrudin Prawiranegara (Masyumi, Kabinet Hatta RIS) pada 30 Maret 1950 melakukan devaluasi dengan penggutingan uang. Syafrudin Prawiranegara menggunting uang kertas bernilai Rp 5 ke atas, sehingga nilainya berkurang separuh. Tindakan ini dikenal sebagai "Gunting Syafrudin".

Pemerintahan Presiden Sukarno melalui Menteri Keuangan yang diranagkapdirangkap oleh Menteri Pertama Djuanda menurunkan nilai mata uang Rp 101.000 yang bergambar gajah dan Rp 5.000500 yang bergambar macan, diturunkan nilainya hanya jadi Rp 100 dan Rp 50 Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp.25.000.

Masa Pemerintahan Presiden Suharto melalui Menkeu Ali Wardhana. Walaupun Indonesia mendapat rezeki kenaikan harga minyak akibat Perang Arab - Israel 1973, tetapi Pertamina justru nyaris bangkrut dengan utang US$ 10 milyarmiliar dan Ibnu Sutowo dipecat pada 1976. Tetap tidak bisa dihindari devaluasi kedua oleh Soeharto pada 15 November 1978 dari Rp. 415 menjadi Rp. 625 per 1 US$.