Konstitusi Korea Selatan: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
HsfBot (bicara | kontrib)
k Bot: Perubahan kosmetika
HsfBot (bicara | kontrib)
k v2.04b - Fixed using Wikipedia:ProyekWiki Cek Wikipedia (Tanda baca setelah kode "<nowiki></ref></nowiki>")
 
(5 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Politik Korea Selatan}}
'''Konstitusi Republik Korea '''atau '''UU Dasar Republik Korea''' ({{Korean|hangul=대한민국 헌법|hanja=大韓民國憲法}}) adalah hukum dasar tertulis negara [[Korea Selatan]]. Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1948 dan amandemen terakhir pada tanggal 29 Oktober 1987.
 
'''Konstitusi Republik Korea '''atau '''UU Dasar Republik Korea'''  ({{Korean|hangul=대한민국 헌법|hanja=大韓民國憲法}}) adalah hukum dasar tertulis negara  [[Korea Selatan]]. Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1948 dan amandemenamendemen terakhir pada tanggal 29 Oktober 1987.
 
== Sejarah ==
[[Berkas:2007_11_25_WarMemorial_120.JPG|kiri|jmpl|230x230px|Versi pertama dari Konstitusi Republik Korea.]]
Konstitusi Pertama Korea Selatan tahun 1948 disusun oleh Dr. Chin-O Yu (Hangul: 유진오; Hanja 兪鎭午) yang menggabungkan sistem presidensial dan sistem parlementer. Presiden bertindak sebagai kepala negara yang dipilih langsung oleh [[Majelis Nasional Korea Selatan|Majelis Nasional]]  dan berbagi kekuasaan eksekutif dengan kabinet.<ref>Public Administration and Policy in Korea: Its Evolution and Challenges edited by Keun Namkoong</ref>  Piagam Konstitusi Pemerintahan Sementara Republik Korea tahun 1919 menjadi cikal bakal Konstitusi Republik Korea tahun 1948.<ref name="ReferenceA">Republicanism in Northeast Asia edited by Jun-Hyeok Kwak, Leigh Jenco</ref>
 
Amandemen pertama terhadap Konstitusi dilakukan pada tahun 1952 menjelang pemilihan ulang [[Syngman Rhee]], yang menghasilkan pemilihan langsung presiden dan terbentuknya [[sistem dua kamar]] pada cabang legislatif. Konstitusi tersebut disahkan dengan prosedur yang tidak teratur setelah perdebatan sengit. Pada tahun 1954, amandemenamendemen kedua terhadap Konstitusi dilakukan secara terpaksa akibat paksaan oleh Syngman Rhee yang menghasilkan dihapuskannya batas masa jabatan Syngman Rhee sebagai Presiden dan menekankan model ekonomi kapitalis.
 
Menghadapi maraknya protes masyarakat terhadap gerakan tersebut, [[Republik Kedua Korea Selatan|Republik Kedua]]  didirikan pada tahun 1960 dengan model yang lebih demokratis bersamaan dengan disahkannya Konstitusi hasil amandemenamendemen ketiga, pembentukan kabinet, presiden boneka, legislatif dua kamar, komisi pemilihan, dan komisi konstitusional. Serta menghasilkan pemilihan untuk para hakim mahkamah agung dan gubernur-gubernur provinsi.
 
Dengan Kudeta 16 Mei yang dipimpin oleh  [[Park Chung Hee|Park Chung-hee]] pada tahun 1961, Konstitusi hasil amandemenamendemen tahun 1960 dibatalkan, dan pada tahun 1962, Konstitusi Republik Ketiga  disahkan, dengan tambahan kesamaan dengan [[Konstitusi Amerika Serikat]], seperti [[pengujian yudisial]]. Pada tahun 1972, Park Chung-hee memperluas kekuasaannya setelah disahkannya Konstitusi Republik Keempat disahkan, yang disebut dengan Konstitusi Yusin, yang bersifat kediktatoran.
 
Setelah Park Chung-hee dibunuh pada tahun 1979, [[Republik Kelima Korea Selatan|Republik Kelima]]  didirikan pada tahun 1980 dengan Konstitusi hasil amandemenamendemen yang disahkan oleh  Presiden [[Chun Doo-hwan]]. Kekuasaan presiden menjadi terbatas dan tidak dapat dipilih kembali setelah menjabat selama tujuh tahun. Serta mengubah [[sistem dua kamar]]  menjadi [[sistem satu kamar]]  dalam tubuh legislatif dan pembentukan sistem kabinet.
 
Dengan gerakan protes pada tahun 1987 (Gerakan Juni Demokrasi), Konstitusi Republik Keenam disahkan pada tahun 1988. Konstitusi tersebut disahkan oleh Majelis Nasional pada tanggal 12 Oktober 1987 dan telah disetujui oleh 93 persen dalam referendum nasional pada tanggal 28 oktober 1987, yang menghasilkan [[Roh Tae-Woo|Roh Tae-woo]]  yang dilantik menjadi Presiden pada tanggal 25 Februari 1988.
 
'''<big>Amandemen Konstitusi Korea Selatan</big>'''<ref>{{Cite web|url=http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=53081&ancYd=19480717&ancNo=00001&efYd=19480717&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202#0000|title=National Law Information Center_Constitution of South Korea}}</ref>
Baris 44 ⟶ 46:
!Ke-4<br />
|29 November 1960
|  hanya sebagian
|'''[[Yun Bo-seon|Yun Posun]]'''
|-
Baris 75 ⟶ 77:
== Suksesi semangat ==
{{Quote box|width=98em|quote=Kami, rakyat Korea, bangga dengan sejarah yang gemilang dan tradisi-tradisi dari zaman dahulu, menjunjung tinggi penyebab lahirnya Pemerintahan Sementara Republik Korea melalui Gerakan Kemerdekaan 1 Maret 1919 dan cita-cita demokrasi dari Pemberontakan 19 April 1960 yang melawan ketidakadilan,&nbsp;telah mengambil alih misi reformasi demokratis dan unifikasi damai tanah air kita dan telah bertekad untuk mengkonsolidasikan persatuan nasional dengan keadilan.|source=- Pembukaan Konstitusi Korea Selatan|salign=right}}
 
 
 
 
 
=== Semangat Revolusi 19 April ===
Semangat 19 April dan [[Gerakan 1 Maret]]  ditetapkan dalam pembukaan Konstitusi Korea Selatan. Tapi butuh waktu lama untuk disusun. Isi dari [[Revolusi April]]  telah dihapuskan dalam amandemenamendemen keempat, dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam pembukaan dalam amandemenamendemen kelima, yang diidentifikasi dengan [[Kudeta 16 Mei]]. Setelah amandemenamendemen kedelapan, semangat Revolusi April dikecualikan dari pembukaan, dan kemudian dimasukkan kembali pada amandemenamendemen kesembilan.<ref>The History of Korean Constitution in terms of its Spirit: A Study on the Introduction of the April 19 Uprising into the Preamble to the Constitution edited by Hee Kyung Suh</ref>
 
=== Semangat Piagam Sementara Korea ===
Baris 99 ⟶ 97:
 
== Struktur ==
Terdiri dari pembukaan, 130 pasal, dan ketentuan tambahan, Konstitusi menetapkan sebuah [[Eksekutif|cabang eksekutif]]  yang dipimpin oleh seorang [[Daftar Presiden Korea Selatan|presiden]] dan menunjuk [[Daftar Perdana Menteri Korea Selatan|perdana menteri]], legislatif unikameral  yang disebut [[Majelis Nasional Korea Selatan|Majelis Nasional]], dan [[Kehakiman|peradilan]] terdiri atas [[Mahkamah Konstitusi Korea Selatan|Mahkamah Konstitusi]], [[Mahkamah Agung]] dan pengadilan yang lebih rendah.
 
Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Meskipun tidak diwajibkan oleh Konstitusi, Presiden juga menunjuk anggota kabinet.
Baris 105 ⟶ 103:
Majelis Nasional terdiri dari sekurang-kurangnya 200 (saat ini 300) anggota majelis yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Ketua Mahkamah Agung ditunjuk oleh Presiden dan 13 hakim agung diangkat oleh Presiden atas rekomendasi dari Ketua Mahkamah Agung dengan persetujuan Majelis Nasional. Ketua Mahkamah Agung menjabat selaman enam tahun.
 
Konstitusi menyatakan Korea Selatan adalah sebuah "republik demokratis"  (diambil dari Pasal 1 Piagam Konstitusional Pemerintah Sementara Republik Korea 1919),<ref>Republicanism in Northeast Asia edited by Jun-Hyeok Kwak, Leigh Jenco<name="ReferenceA"/ref>, wilayahnya terdiri dari "[[Semenanjung Korea]]  dan pulau-pulau di sekitarnya,"  dan bahwa "Republik Korea akan mencari cara dalam hal [[Penyatuan kembali Korea|unifikasi]]  dan akan merumuskan dan melaksanakan sebuah kebijakan unifikasi damai berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi." Terdapat perselisihan mengenai arti dari "kebebasan dan demokrasi" dalam bahasa Korea, tetapi terjemahan langsung dari kata dalam bahasa Korea yang terdapat dalam Konstitusi (자유민주적 기본질서) adalah [[demokrasi liberal]].
 
=== Hak Individu ===
Baris 113 ⟶ 111:
Namun, hak individu dikualifikasikan oleh ketentuan konstitusional lainnya dan undang-undang yang sudah ada sebelumnya, termasuk UU Keamanan Nasional, yang membatasi hak proses hukum.
 
==  Netralitas Politik ==
Netralitas politik adalah konvensi konstitusional yang menetapkan bahwa pegawai negeri harus menghindari kegiatan yang cenderung merusak atau tampaknya merusak ketidakberpihakan politik mereka atau ketidakberpihakan politik dari pelayanan publik.<ref>{{Cite journal|last=Sossin|first=Lorne|date=2006-02-01|title=Defining Boundaries: The Constitutional Argument for Bureaucratic Independence and its Implication for the Accountability of the Public Service|url=https://papers.ssrn.com/abstract=1911245|location=Rochester, NY}}</ref> Netralitas politik di dalam Konstitusi Korea Selatan terjamin di bidang militer, administrasi, dan pendidikan. Dalam bentuk jaminan 'netralitas politik', konstitusi menyediakan sistem hukum obyektif untuk menjamin netralitas politik sebagai elemen penting dari sistem, tidak seperti bentuk jaminan hak-hak dasar.<ref>{{Cite journal|last=류|first=시조|date=February 2015|title=한국 헌법상의 정치적 중립성에 관한 연구|journal=공법학연구 제 16권 제 1호|pages=49-70}}</ref>
 
=== Militer ===
Pasal 5 (2) Konstitusi menetapkan bahwa "[[Angkatan Bersenjata Republik Korea]]  harus memenuhi tugas suci dalam menjaga keamanan nasional dan pertahanan bangsa, dan netralitas politiknya harus ditaati" .
 
=== Pendidikan ===
Baris 131 ⟶ 129:
3. Mempublikasikan atau mengirim dokumen atau buku ke fasilitas umum
 
4.  Melakukan penggalangan donasi atau menggunakan dana publik
 
5. Mendorong orang lain untuk bergabung atau tidak bergabung dengan partai politik atau organisasi politik lainnya
 
== Mahkamah Konstitusi ==
Setelah amandemenamendemen pada tahun 1987, [[Mahkamah Konstitusi Korea Selatan|Mahkamah Konstitusi]]  didirikan pada September 1988. Berdasarkan model Eropa, Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan khusus yang menentukan Konstitusionalitas hukum, perselisihan antara entitas pemerintah, keluhan Konstitusi yang diajukan oleh setiap individu, pemakzulan, dan pembubaran partai politik.{{Clarify me|date=November 2010}}
 
Kesembilan hakim menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih kembali. Pada Desember 2004, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sebanyak 418 undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi dan mencabut sekitar 214 tindakan-tindakan pemerintah. [https://web.archive.org/web/20070504000338/http://www.ccourt.go.kr/home/english/index.jsp] {{Failed verification|date\November 2007|date=November 2007}}