Konstitusi Korea Selatan: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Bot: Perubahan kosmetika |
k v2.04b - Fixed using Wikipedia:ProyekWiki Cek Wikipedia (Tanda baca setelah kode "<nowiki></ref></nowiki>") |
||
(5 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Politik Korea Selatan}}
'''Konstitusi Republik Korea '''atau '''UU Dasar Republik Korea''' ({{Korean|hangul=대한민국 헌법|hanja=大韓民國憲法}}) adalah hukum dasar tertulis negara [[Korea Selatan]]. Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1948 dan amandemen terakhir pada tanggal 29 Oktober 1987.▼
▲'''Konstitusi Republik Korea '''atau '''UU Dasar Republik Korea'''
== Sejarah ==
[[Berkas:2007_11_25_WarMemorial_120.JPG|kiri|jmpl|230x230px|Versi pertama dari Konstitusi Republik Korea.]]
Konstitusi Pertama Korea Selatan tahun 1948 disusun oleh Dr. Chin-O Yu (Hangul: 유진오; Hanja 兪鎭午) yang menggabungkan sistem presidensial dan sistem parlementer. Presiden bertindak sebagai kepala negara yang dipilih langsung oleh [[Majelis Nasional Korea Selatan|Majelis Nasional]]
Amandemen pertama terhadap Konstitusi dilakukan pada tahun 1952 menjelang pemilihan ulang [[Syngman Rhee]], yang menghasilkan pemilihan langsung presiden dan terbentuknya [[sistem dua kamar]] pada cabang legislatif. Konstitusi tersebut disahkan dengan prosedur yang tidak teratur setelah perdebatan sengit. Pada tahun 1954,
Menghadapi maraknya protes masyarakat terhadap gerakan tersebut, [[Republik Kedua Korea Selatan|Republik Kedua]]
Dengan Kudeta 16 Mei yang dipimpin oleh
Setelah Park Chung-hee dibunuh pada tahun 1979, [[Republik Kelima Korea Selatan|Republik Kelima]]
Dengan gerakan protes pada tahun 1987 (Gerakan Juni Demokrasi), Konstitusi Republik Keenam disahkan pada tahun 1988. Konstitusi tersebut disahkan oleh Majelis Nasional pada tanggal 12 Oktober 1987 dan telah disetujui oleh 93 persen dalam referendum nasional pada tanggal 28 oktober 1987, yang menghasilkan [[Roh Tae-Woo|Roh Tae-woo]]
'''<big>Amandemen Konstitusi Korea Selatan</big>'''<ref>{{Cite web|url=http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=53081&ancYd=19480717&ancNo=00001&efYd=19480717&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202#0000|title=National Law Information Center_Constitution of South Korea}}</ref>
Baris 44 ⟶ 46:
!Ke-4<br />
|29 November 1960
|
|'''[[Yun Bo-seon|Yun Posun]]'''
|-
Baris 75 ⟶ 77:
== Suksesi semangat ==
{{Quote box|width=98em|quote=Kami, rakyat Korea, bangga dengan sejarah yang gemilang dan tradisi-tradisi dari zaman dahulu, menjunjung tinggi penyebab lahirnya Pemerintahan Sementara Republik Korea melalui Gerakan Kemerdekaan 1 Maret 1919 dan cita-cita demokrasi dari Pemberontakan 19 April 1960 yang melawan ketidakadilan, telah mengambil alih misi reformasi demokratis dan unifikasi damai tanah air kita dan telah bertekad untuk mengkonsolidasikan persatuan nasional dengan keadilan.|source=- Pembukaan Konstitusi Korea Selatan|salign=right}}
=== Semangat Revolusi 19 April ===
Semangat 19 April dan [[Gerakan 1 Maret]]
=== Semangat Piagam Sementara Korea ===
Baris 99 ⟶ 97:
== Struktur ==
Terdiri dari pembukaan, 130 pasal, dan ketentuan tambahan, Konstitusi menetapkan sebuah [[Eksekutif|cabang eksekutif]]
Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Meskipun tidak diwajibkan oleh Konstitusi, Presiden juga menunjuk anggota kabinet.
Baris 105 ⟶ 103:
Majelis Nasional terdiri dari sekurang-kurangnya 200 (saat ini 300) anggota majelis yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Ketua Mahkamah Agung ditunjuk oleh Presiden dan 13 hakim agung diangkat oleh Presiden atas rekomendasi dari Ketua Mahkamah Agung dengan persetujuan Majelis Nasional. Ketua Mahkamah Agung menjabat selaman enam tahun.
Konstitusi menyatakan Korea Selatan adalah sebuah "republik demokratis"
=== Hak Individu ===
Baris 113 ⟶ 111:
Namun, hak individu dikualifikasikan oleh ketentuan konstitusional lainnya dan undang-undang yang sudah ada sebelumnya, termasuk UU Keamanan Nasional, yang membatasi hak proses hukum.
==
Netralitas politik adalah konvensi konstitusional yang menetapkan bahwa pegawai negeri harus menghindari kegiatan yang cenderung merusak atau tampaknya merusak ketidakberpihakan politik mereka atau ketidakberpihakan politik dari pelayanan publik.<ref>{{Cite journal|last=Sossin|first=Lorne|date=2006-02-01|title=Defining Boundaries: The Constitutional Argument for Bureaucratic Independence and its Implication for the Accountability of the Public Service|url=https://papers.ssrn.com/abstract=1911245|location=Rochester, NY}}</ref> Netralitas politik di dalam Konstitusi Korea Selatan terjamin di bidang militer, administrasi, dan pendidikan. Dalam bentuk jaminan 'netralitas politik', konstitusi menyediakan sistem hukum obyektif untuk menjamin netralitas politik sebagai elemen penting dari sistem, tidak seperti bentuk jaminan hak-hak dasar.<ref>{{Cite journal|last=류|first=시조|date=February 2015|title=한국 헌법상의 정치적 중립성에 관한 연구|journal=공법학연구 제 16권 제 1호|pages=49-70}}</ref>
=== Militer ===
Pasal 5 (2) Konstitusi menetapkan bahwa "[[Angkatan Bersenjata Republik Korea]]
=== Pendidikan ===
Baris 131 ⟶ 129:
3. Mempublikasikan atau mengirim dokumen atau buku ke fasilitas umum
4.
5. Mendorong orang lain untuk bergabung atau tidak bergabung dengan partai politik atau organisasi politik lainnya
== Mahkamah Konstitusi ==
Setelah
Kesembilan hakim menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih kembali. Pada Desember 2004, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sebanyak 418 undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi dan mencabut sekitar 214 tindakan-tindakan pemerintah. [https://web.archive.org/web/20070504000338/http://www.ccourt.go.kr/home/english/index.jsp] {{Failed verification|date\November 2007|date=November 2007}}
|