Penataan pedagang kaki lima Tanah Abang 2017: Perbedaan antara revisi

'''Penataan pedagang kaki lima Tanah Abang''' adalah upaya menata pedagang kaki lima di Tanah Abang dengan menutup jalan dan sebagian trotoar di Jalan Jatibaru, Tanah Abang dari akses kendaraan. Ruangan yang didapat kemudian diperuntukkan bagi lapak pedagang kaki lima yang diberikan tenda khusus dan jalan yang masih tersisa diberikan fasilitas gratis Transjakarta Tanah Abang Explorer. Kebijakan ini dimulai sejak 22 Desember 2017 dan berlaku dari pukul 08:00 hingga 18:00 WIB.<ref>[http://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/22/16532821/mulai-berjualan-di-jalan-pkl-tanah-abang-keluhkan-penurunan-pendapatan ''Mulai berjualan di jalan, PKL Tanah Abang keluhkan penurunan pendapatan''.] dari situs Kompas</ref> Tujuan penataan ini adalah mengurangi kemacetan di Tanah Abang dan mengalihkan kepadatan dari sekitar Jalan Jatibaru.

Kebijakan ini adalah bagian dari langkah awal Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta [[Anies Baswedan]] dan [[Sandiaga Uno]], dan menjadi dikenal masyarakat dan media karena memicu kontroversi.

== Reaksi ==

Berbagai pihak memiliki pendapat sendiri atas kebijakan ini. Kebijakan ini secara umum mendapat respon positif dari pedagang kaki lima yang mendapat jatah tempat.<ref>[https://metro.sindonews.com/read/1268074/171/pedagang-kaki-lima-sambut-baik-penataan-tanah-abang-1513933484 ''Pedagang Kaki Lima Sambut Baik Penataan Tanah Abang''.] dari situs Sindonews</ref>. Namun diketahui beberapa di antara yang mendapat jatah awalnya bukanlah pedagang kaki lima setempat.<ref>[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171226181945-20-264871/pkl-tanah-abang-yang-bukan-pedagang-jadi-pedagang ''PKL Tanah Abang yang Bukan Pedagang Jadi Pedagang''] dari CNN</ref> Polisi merekomendasikan kebijakan ini diubah karena membuat kemacetan semakin parah. Pedagang kaki lima harusnya difasilitasi di tempat lain, bukan di jalan. Selain itu PKL yang difasilitasi harus didata agar tidak terjadi penyelewengan kebijakan. <ref>[http://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/04/19114291/polisi-sarankan-dua-hal-ini-untuk-penataan-tanah-abang ''Polisi Sarankan Dua Hal Ini untuk Penataan Tanah Abang''.] dari situs Kompas</ref>

Sementara Komisi Ombudsman mengkritik pengelolaan Tanah Abang yang masih rawan maladministrasi. Alasan diskresi dianggap Ombudsman tidak layak karena terlalu banyak aturan yang dilanggar untuk kepentingan segelintir pedagang. <ref>[http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/12/29/p1pufz382-ombudsman-penertiban-pkl-tanah-abang-bermasalah ''Ombudsman: Penertiban PKL Tanah Abang Bermasalah''.] dari situs Republika</ref> Ombudsman juga menemui kasus Satpol PP yang melakukan pungli terhadap PKL.<ref>[http://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/24/12235831/ombudsman-temukan-oknum-satpol-pp-dki-tarik-pungli-ke-pkl ''Ombudsman Temukan Oknum Satpol PP DKI Tarik Pungli ke PKL''.] dari situs Kompas</ref>

Dari segi politik, kebijakan ini mendapat tentangan dari Ketua DPRD, [[PrasetioPrasetyo Edi Marsudi]]. Ia menganggap Tanah Abang justru menjadi kacau setelah PKL diperbolehkan turun ke jalan dan khawatir membuat PKL di tempat lain juga makin berani berjualan tidak di tempatnya. Ia menyarankan agar Tanah Abang dikembalikan seperti masa gubernur terdahulu.<ref>[https://www.jawapos.com/read/2017/12/23/176962/pkl-berjualan-di-jalanan-ketua-dprd-sarankan-anies-tiru-jokowi ''PKL Berjualan di Jalanan, Ketua DPRD Sarankan Anies Tiru Jokowi''.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180126012816/https://www.jawapos.com/read/2017/12/23/176962/pkl-berjualan-di-jalanan-ketua-dprd-sarankan-anies-tiru-jokowi |date=2018-01-26 }} dari situs Jawapos</ref>