Politik Republik Tiongkok: Perbedaan antara revisi

 

Sampai [[1991]], pemerintahan di [[Taipei]] mengklaim sebagai pemerintahan legal tunggal dari seluruh [[Tiongkok]], termasuk daratan, [[Tibet]], dan [[Mongolia Luar]]. Presiden [[Lee Teng-hui]] pada 1991 secara tidak resmi meninggalkan klaim pemerintah atas kekuasaan di [[Tiongkok Daratan]], menyatakan bahwa mereka tidak "berdebat atas fakta bahwa [[Partai Komunis Tiongkok|Komunis]] menguasai [[Tiongkok daratan]]." Namun, [[Majelis Nasional Republik Tiongkok|Majelis Nasional]] belum secara resmi mengganti batas negara, karena dengan melakukan hal tersebut akan dilihat sebagai sebuah pralangkah ke [[Kemerdekaan Republik Tiongkok]]. Harus dicatat bahwa Majelis Nasional atau Mahkamah Agung belum menjelaskan bagaimana "batasan negara sekarang". Mahkamah Agung menolak melakukan klaim tersebut dengan alasan hal tersebut merupakan "masalah politik utama".

 

[[Kategori:Politik Republik Tiongkok| ]]