Undang-Undang (Indonesia): Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 27 September 2019 12.27 sunting Rinai Natsumi (bicara \| kontrib) Pengecualian blokir IP, Peninjau, Pengembali revisi 10.646 suntingan k ←Suntingan Alexanderananda (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh 116.206.28.52 Tag: Pengembalian ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 18 Februari 2022 11.53 sunting balikkan InternetArchiveBot (bicara \| kontrib) Bot 688.879 suntingan Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8.6
(36 revisi perantara oleh 22 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: {{More citations needed\|date=Oktober 2019}} '''Undang-Undang/Perundang-undangan''' ('''UU''') adalah sebuah hukum yang diciptakan oleh manusia yang pada dasarnya untuk menciptakan keamanan, kesejahteraan dan ketentraman sebuah negara, namun tahun ini Undanh Undang telah dipergunakan sebagai alat yang membuat rakyat Indonesia tidak nyaman dan aman sebagaimana tujuan awal diciptakannya sebuah undang undang. Wakil rakyat yang sekarang tidak lagi berfikir sebagai wakil rakyat, namun telah berubah menjadi orang yang terbawa oleh hawa nafsunya. {{For\|jenis peraturan ini secara umum\|Undang-undang}} '''Undang-Undang''' ('''UU''') adalah salah satu jenis [[Peraturan perundang-undangan Indonesia\|Peraturan Perundang-undangan]] yang dibentuk oleh [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR) dengan persetujuan bersama [[Presiden Republik Indonesia\|Presiden]].<ref>{{Cite web \|url=http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=2699&filename=UU%2012%20Tahun%202011.pdf \|title=Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) \|access-date=2014-04-11 \|archive-date=2021-05-06 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20210506040113/https://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=2699&filename=UU%2012%20Tahun%202011.pdf \|dead-url=yes }}</ref> Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi [[politik]] dan [[hukum]], untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya. ~~Pemerintahan Ini Sudah Sekarat, Reformasi Sudah Dipecah Belah. Rakjat Hanya Bisa Mengalah Dan Pasrah..~~ ~~<nowiki>#</nowiki>25/09/19~~ ~~<br />~~ == Sejarah ==▼ Undang-undang ({{lang-en\|Legislation}} - dari bahasa Latin ''lex'', ''legis'' yang berarti hukum) berarti sumber hukum, semua dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi, yang dibuat dengan mengikuti prosedur tertulis. Konsep hukum yang didefinisikan oleh sebuah laporan dari kontrak dan Perjanjian (yang hasil dari negosiasi antara sama (dalam hal hukum), kedua dalam hubungan dengan sumber-sumber hukum lainnya: tradisi (dan kebiasaan), kasus hukum, undang-undang dasar (konstitusi, "Piagam Besar", dsb.), dan peraturan-peraturan dan tindakan tertulis lainnya dari eksekutif, sementara undang-undang adalah karya legislatif, sering diwujudkan dalam parlemen yang mewakili rakyat. ~~Kekuasaan legislatif biasanya dilaksanakan:~~ * dengan Kepala Negara hanya dalam rezim otoriter tertentu, kediktatoran atau kekuasaan mutlak; * oleh parlemen; * dengan rakyat sendiri melalui referenduUm.. == Pandangan umum == Hukum termasuk dalam serangkaian peraturan dan standar dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum merupakan hal yang generik untuk semua kegiatan, di mana pun mereka berada dalam ~~hirarki~~hierarki standar (konstitusi, hukum atau pengertian formal peraturan ketat ...) Dari segi bentuknya, hukum adalah perbuatan hukum oleh otoritas tertentu, biasanya DPR yang sah dan memiliki kapasitas untuk memimpin. Di negara-negara yang mengenal suatu bentuk pemisahan kekuasaan, hukum adalah sebuah standar hukum yang diadopsi oleh badan legislatif dalam bentuk dan prosedur yang ditentukan oleh hukum konstitusional setempat. Penerapannya kemudian dapat ditentukan oleh teks yang dikeluarkan oleh eksekutif, sebagai pelaksanaan Keputusan, dan juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh penafsiran di pengadilan. Baris 30 ⟶ 16: == Tahapan pembentukan undang-undang == === Persiapan === Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat diajukan oleh DPR atau [[Presiden Indonesia\|Presiden]]. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh [[Kementerian Negara Republik Indonesia\|menteri]] atau pimpinan [[Lembaga Pemerintah Non Departemen\|LPND]] sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. RUU ini kemudian diajukan dengan surat Presiden kepada DPR, dengan ditegaskan menteri yang ditugaskan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU di DPR. DPR kemudian mulai membahas RUU dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima. Baris 48 ⟶ 34: RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. RUU tersebut disahkan oleh [[Presiden Indonesia\|presiden]] dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. Jika dalam waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama ~~dan~~tidak ditandatangani oleh Presiden, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan. ▲== ~~Sejarah~~Contoh == * [[Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik]] * [[Undang-Undang Pelayanan Publik]] * [[Undang-Undang Penyiaran]] == Lihat pula == Baris 59 ⟶ 50: == Pranala luar == * [http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/undang-undang Undang-undang Republik Indonesia] {{Webarchive\|url=https://web.archive.org/web/20141007053353/http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/undang-undang \|date=2014-10-07 }} di situs DPR.go.id {{wikisource\|Undang-Undang Republik Indonesia}} Baris 65 ⟶ 56: {{Peraturan Perundang-undangan}} [[Kategori:Undang-Undang Indonesia\| ]] [[Kategori:Peraturan perundang-undangan Indonesia]]