Pejabat pengadaan: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 28 November 2014 04.31 sunting Masicam (bicara \| kontrib) 40 suntingan ←Membuat halaman berisi ''''Pejabat pengadaan''' adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanaan Pengadaan Langsung (Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012). Sesuai dengan Pa...' Tag: tanpa kategori [ * ]		Revisi terkini sejak 30 Juli 2022 02.02 sunting balikkan 182.3.69.124 (bicara) Urakan Tag: kemungkinan spam pengguna baru menambah pranala luar VisualEditor-alih
(27 revisi perantara oleh 7 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: {{Noref}}{{rapikan\|reason=Tidak sesuai standard wikipedia[[WP:RS]]}} ~~'''Pejabat pengadaan''' adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanaan Pengadaan Langsung (Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012).~~ Berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 ayat 13, Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau ''E-purchasing''. Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh PA/KPA di K/L/PD dan tidak terikat tahun anggaran. Pejabat Pengadaan dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Penandatangan SPM ( PPSPM )/Bendahara atau Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan ( PjPHP ) untuk paket pengadaan yang sama. Untuk memudahkan pemahaman mengenai pejabat pengadaan, penulis sampaikan matriks perbedaan tersebut. ~~Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 huruf h, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Pejabat Pengadaan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :~~ {\| class="wikitable" \| ~~1. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk~~ '''Peraturan''' a. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang atau Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi▼ ~~Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan atau~~ \| ~~b. Pengadaan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta~~ '''Definisi Pejabat Pengadaan''' ~~rupiah)~~ ~~2. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang atau Jasa kepada [[Pejabat Pembuat Komitmen]]~~ \|- ~~3. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang atau Jasa kepada [[Pengguna Anggaran]] atau [[Kuasa Pengguna Anggaran]]~~ \| ~~4. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada [[Pengguna Anggaran]] atau [[Kuasa Pengguna Anggaran]]~~ Perpres 54 / 2010 \| Personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa \|- \| Perpres 70 / 2012 \| Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung \|- \| Perpres 4 / 2015 \| Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan ''E-Purchasing'' \|- \|Perpres 16 / 2018 \|Pejabat adminstrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau ''E-purchasing'' \|} Mengapa pejabat pengadaan diberikan kewenangan untuk mengadakan barang/jasa secara ''e-purchasing''? Hal ini asumsinya adalah karena dalam ''e-purchasing'' tidak perlu dilakukan evaluasi penawaran dan kualifikasi sehingga tugas pejabat pengadaan adalah melaksanakan sistem dalam aplikasi ''e-purchasing''. Jika kebutuhan akan barang/jasa tersedia dalam katalog elektronik, maka K/L/PD wajib melakukan pengadaan barang dan jasa dengan ''e-purchasing''. == Tugas Pokok dan Kewenangan == Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 12, yaitu: # melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung ; ▲# melaksanakan persiapan a.dan pelaksanaan ~~Pengadaan~~Penunjukan Langsung untuk ~~paket Pengadaan~~pengadaan Barang ~~atau~~ /Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling ~~tinggi~~banyak Rp200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) ; # melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) ; dan # melaksanakan ''E-purchasing'' yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ). Selain tugas pokok dan kewenangan diatas, pejabat pengadaan juga dapat melakukan pengkajian ulang atas rencana umum pengadaan dalam rapat koordinasi sesuai dengan undangan [[Pejabat Pembuat Komitmen]] Rujukan: [https://jdih.lkpp.go.id/backend/web/uploads/documents/Peraturan%20Presiden%20Nomor%2016%20Tahun%202018_1001_1.pdf Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018] [https://jdih.lkpp.go.id/backend/web/uploads/documents/Peraturan%20Lembaga%20Nomor%2015%20Tahun%202018_1005_1.pdf Peraturan Lembaga Nomor 15 Tahun 2018] [[Kategori:Pengadaan]]