Kemitraan pemerintah swasta: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k typo |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
| (3 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{for|kemitraan pemerintah–swasta di Indonesia|Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha}}
'''Kemitraan Pemerintah Swasta''' disingkat KPS atau dalam bahasa [[Inggris]] disebut sebagai Public Private Partnership atau disingkat PPP atau P3 adalah bentuk perjanjian jangka panjang (biasanya lebih dari 20 tahun) antara [[pemerintah]], baik pusat ataupun daerah dengan mitra [[swasta]]. Melalui perjanjian ini, keahlian dan aset dari kedua belah pihak (pemerintah dan swasta) bekerjasama dalam menyediakan pelayanan kepada [[masyarakat]]. Dalam melakukan kerjasama ini risiko dan manfaat potensial dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas dipilah/dibagi kepada pemerintah dan swasta.▼
[[Berkas:Digital-handshake-4c.png|jmpl|Kemitraan pemerintah–swasta sering disimbolkan dengan jabat tangan, melambangkan kesepakatan antara pemerintah dan mitra swastanya]]
▲'''Kemitraan
Kemitraan pemerintah–swasta telah diterapkan di berbagai negara dan dilakukan terutama untuk proyek-proyek [[infrastruktur]]. Kemitraan ini telah dilibatkan untuk membangun, melengkapi, menjalankan, dan merawat fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, sistem transportasi, serta sistem pengairan dan pengolahan limbah.<ref>{{Cite book|last=Bovaird|first=Tony|editor1-first=Tony|editor1-last=Bovaird|editor2-first=Elke|editor2-last=Loeffler|date=2015-09-25|title=Public Management and Governance|doi=10.4324/9781315693279|isbn=9781315693279}}</ref>
Terminologi KPS di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya [http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/681.pdf Peraturan Presiden Republik Indonesia No 67 Tahun 2005] tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir adalah [http://pkps.bappenas.go.id/attachments/article/1137/PERPRES%2066%20THN%202013.pdf Peraturan Presiden Republik Indonesia No 66 Tahun 2013].▼
▲Terminologi KPS di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur<ref>[http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/681.pdf Peraturan Presiden Republik Indonesia No 67 Tahun 2005]
Bentuk yang banyak dikenal dengan istilah BOT singkatan Build Operate and Transfer atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Bangun Kelola dan Alih Milik tetapi sebenarnya masih banyak bentuk yang bisa digunakan seperti Outsourcing sebagai bentuk paling sederhana sampai bentuk Bangun Kelola dan Miliki atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Build Operate and Own (BOO)▼
▲Bentuk yang banyak dikenal dengan istilah BOT singkatan Build Operate and Transfer atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Bangun Kelola dan Alih Milik, tetapi sebenarnya masih banyak bentuk yang bisa digunakan seperti Outsourcing sebagai bentuk paling sederhana sampai bentuk Bangun Kelola dan Miliki atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Build Operate and Own (BOO)
== Risiko ==
Baris 15 ⟶ 19:
* [[Terminal]]
* [[Pelabuhan]]
== Referensi ==
{{reflist}}
== Pranala luar ==
* [http://diskimrum.jabarprov.go.id/etc/artikel/KERJASAMA_PEMERINTAH_DAN_SWASTA.pdf Pengembangan Kemitraan Pemerintah dengan Swasta dalam pembangunan Infrastruktur]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
* [http://www.ekonomitransportasi.blogspot.com/ Risiko dalam Proyek Kemitraan Pemerintah dengan Swasta]
| |||