Sita harta bersama: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 4 Oktober 2021 09.33 sunting Cahyo (WMID) (bicara \| kontrib) 819 suntingan →Tindakan pengamanan Tag: VisualEditor ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 27 September 2022 04.11 sunting balikkan AABot (bicara \| kontrib) Bot, Pengecualian blokir IP 913.941 suntingan k ~ref Tag: PAWS [2.1]
(Satu revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan)
Baris 4: Tujuan dari sita harta bersama adalah sebagai berikut.<ref>{{Cite book\|last=Harahap\|first=M.Yahya\|date=2006\|title=Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,\|location=Jakarta\|publisher=Sinar Grafika\|url-status=live}}</ref> # Bukan ~~dalam hal~~ menjamin tagihan pembayaran kepada penggugat, # Bukan ~~dalam hal~~ menuntut penyerahan hak milik, # Tujuan utama dengan membekukan harta bersama suami dan istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Sehingga adaya penyitaan terhadap harta bersama maka baik penggugat ataupun tergugat ~~dalam hal~~terkait ini suami-istri dilarang memindahkannya kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi. <ref name=":0">{{Cite book\|last=Mertokusumo\|first=Sudikno\|date=1988\|title=Hukum Acara Perdata Indonesia\|location=Yogyakarta\|publisher=Liberty\|url-status=live}}</ref>Hal ini bertujuan untuk melindungi kutuhan atau keberadaan harta bersama atas tindakan tidak bertanggungjawab tergugat. == Tindakan pengamanan == Baris 19: == Pengaturan == Pengaturan sita harta bersama ~~diantaranya~~di antaranya:<ref name=":0" /> # Pasal 190 KUH Perdata, Sementara perkara berjalan, dengan izin hakim, istri boleh mengadakan tindakan-tindakan untuk menjaga agar harta kekayaan persatuan tidak habis atau diboroskan.<ref>{{Cite book\|last=Subekti\|first=R.\|last2=Soesilo\|first2=R.\|title=Kitab Undang-undang Hukum Perdata\|location=Bandung\|publisher=Pradnya Paramita\|url-status=live}}</ref> Ketentuan terdahulu berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa. Namun sejak UU No. 1 Tahun 1974 berlaku, Pasal 66 menegaskan bahwa ketentuan dalam KUH Perdata mengenai perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada Pasal 190 KUH Perdata dapat dijadikan bahan orientasi dalam kedudukan sebagai hukum adat tertulis.