Bingky Irawan: Perbedaan antara revisi

'''Bingky Irawan''' ({{lahirmati|[[Surabaya]], [[Jawa Timur]]|7|2|1952|[[Jakarta]]|31|5|2021}}) adalah seorang pemuka [[Konghucu]] dan tokoh pejuang emansipasi penganut ajaran [[Konghucu]] di [[Indonesia]].

Bingky saat ini adalah anggota presidium [[Matakin]]. [[Matakin]] singkatan dari [[Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia]], semacam [[Majelis Ulama Indonesia]] ([[MUI]]) untuk agama [[Islam]]. Matakin mengurus berbagai hal seputar [[Konghucu]] dari [[Sabang]] sampai [[Merauke]], mulai dari soal ritual, rumah ibadah ([[kelenteng]]), hingga hubungan antaragama dan pemerintah. BeliauIa juga adalah mantan ketua Majelis Agama [[Konghucu]] [[Indonesia]] (Makin) [[Jawa Timur]]dan mantan pengurus [[Kelenteng]] Boen Bio di Jl Kapasan [[Surabaya]].

Bingky dikenal sangat dekat dengan KH [[Abdurrahman Wahid]], mantan presiden [[Republik Indonesia]] sekaligus kiai senior [[Nahdlatul Ulama]]. BeliauIa memperjuangkan hak-hak sipil umat [[Konghucu]] dan warga [[Tionghoa]] umumnya.

Pada era [[Orde Baru]], warga keturunan [[Tionghoa]] di [[Indonesia]] mengalami [[diskriminasi]] hampir di segala bidang. Ekspresi budaya [[Tionghoa]] dilarang keras. Harus ganti nama dan ganti agama. Rezim [[Orde Baru]] hanya membakukan lima agama ([[Islam]], [[Protestan]], [[Katolik]], [[Hindu]], [[Buddha]]) sebagai agama resmi. Di luar lima itu dianggap bukan agama, termasuk [[Konghucu]]. Para penganut ajaran [[Konghucu]] ini juga diawasi secara ketat, termasuk ketika beribadah di [[kelenteng]] masing-masing.

Berdasar catatan Irianto Subiakto dari [[Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia]] (YLBHI), sedikitnya ada 50 peraturan perundangan-undangan yang mendiskriminasi etnis [[Tionghoa]] di [[Indonesia]]. Sebut saja Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 tentang peraturan ganti nama bagi WNI yang memakai [[nama CinaTionghoa]]. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 285 Tahun 1978 tentang larangan mengimpor, memperdagangkan, dan mengedarkan segala jenis barang cetakan dalam huruf, aksara, dan [[bahasa CinaTionghoa]]. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 37 Tahun 1967 tentang kebijaksanaan pokok penyelesaian masalah CinaTionghoa.

Saat menjadi Presiden Indonesia, [[Gus Dur]] mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000. Keppres ini mengatur antara lain penyelengaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat CinaTionghoa. Pada tahun 2001 [[Gus Dur]] kembali membuat gebrakan dengan menjadikan tahun baru [[Imlek]] sebagai hari libur nasional fakultatif. [[Gus Dur]] sendiri hadir dalam perayaan [[Imlek]] tingkat nasional di [[Jakarta]].

Menjelang kejatuhan [[Orde Baru]] Bingky Irawan bersama umat [[Konghucu]] menghadapi masalah serius menyangkut hak-hak sipil. Ada sepasang pengantin beragama [[Konghucu]], Budi Wijaya dan Lanny Guito, menghadapi masalah besar saat hendak mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil Surabaya.

Pegawai Catatan Sipil menolak karena agama [[Konghucu]] tidak diakui di [[Indonesia]]. Seperti diketahui, pemerintah hanya mengakui lima 'agama resmi'. Budi-Lanny pun diminta untuk memilih salah satu dari lima agama itu agar pernikahannya bisa dicatat dan diakui negara. Praktik ini sudah dianggap 'lazim' selama [[Orde Baru]].

Budi dan Lanny yang baru saja melangsungkan pernikahan di kelenteng Konghuchu menolak kebijakan [[Catatan Sipil]] (Dinas Kependudukan) yang diskriminatif itu. Keduanya nekat mengajukan gugatan resmi ke [[Pengadilan Tata Usaha Negara]] ([[PTUN]]) [[Surabaya]]. Disebut 'nekat' karena sebelumnya tidak ada orang [[Konghucu]] atau penganut agama/kepercayaan di luar lima agama resmi yang berani mempertanyakan kebijakan pemerintah di bidang administrasi kependudukan.

Sebagai pemuka [[Konghucu]], Bingky Irawan harus mengawal dan mendampingi kedua jemaatnya yang masih muda itu. BeliauIa menekankan permintaan agar pernikahan umat [[Konghucu]] dicatat seperti juga umat yang beragama lain.

Tak hanya itu., [[Gus Dur]] menyatakan siap menjadi saksi ahli di [[PTUN]] untuk membela Budi dan Lanny. Tawaran [[Gus Dur]] ini jelas tak disia-siakan oleh Bingky Irawan dan para aktivis [[Konghucu]] di [[Jawa Timur]]. Ketika saatnya tiba, [[Gus Dur]] akhirnya benar-benar tampil sebagai saksi ahli di pengadilan. Bobot politik sidang warga negara biasa ini pun menjadi sangat tinggi karena media massa memberitakan kasus ini secara luas. Dari kejadian inilah maka Bingky menjadi dekat dengan [[Gus Dur]].

Tempat/tanggal* lahir:SD Tionghoa di Praban, [[Surabaya]], 7 Februari 1952

== Pranala Luarluar ==

[[Kategori:Tionghoa-IndonesiaKelahiran 1952|Irawan, Bingky]]