Sejarah Kota Samarinda: Perbedaan antara revisi

# Karangasan ([[Karang Asam]]);

[[SukuUrang Banjar]] adalah suku bangsa yang menempati wilayah [[Kalimantan Selatan]], serta sebagian [[Kalimantan Tengah]] dan sebagian [[Kalimantan Timur]]. Keberadaan suku Banjar di Samarinda dan daerah lainnya di Kalimantan Timur tidak dikategorikan sebagai kaum pendatang karena sebelum pembentukan provinsi-provinsi pada tahun 1957, Pulau Kalimantan kecuali daratan [[Malaysia]] dan [[Brunei]] merupakan satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni [[Provinsi Kalimantan|Kalimantan]] dengan ibukotaibu kota [[Banjarmasin]].

SukuUrang Banjar adalah sukumasyarakat asli di Pulau Kalimantan. Sementara itu, Samarinda bagian dari Kalimantan Timur; dan Kalimantan Timur bagian dari Kalimantan. Maka, suku Banjar di Samarinda dalam konteks geografis bisa disebut suku asli.

Pada tahun 1565, terjadi migrasi (perpindahan penduduk) sukuurang Banjar dari Batang Banyu ke daratan Kalimantan bagian timur. Ketika itu rombongan Banjar dari [[Amuntai]] di bawah pimpinan Aria Manau dari [[Kerajaan Kuripan]] (Hindu) merintis berdirinya [[Kerajaan Sadurangas]] (Pasir Balengkong) di daerah [[Paser]]. Selanjutnya sukuurang Banjar juga menyebar di wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara, yang di dalamnya meliputi kawasan di daerah yang sekarang disebut Samarinda. Inilah yang melatarbelakangi terbentuknya [[bahasa Banjar]] sebagai bahasa dominan mayoritas masyarakat Samarinda di kemudian hari, walaupun telah ada beragam suku yang datang, seperti Bugis dan Jawa.<ref>Sarip (2015), ''Samarinda Bahari'', pp. 17-18</ref>

Awal pemukiman sukuurang Banjar di daerah Kalimantan bagian Timur dimulai sejak Kerajaan Kutai Kartanegara berada dalam otoritas (kekuasaan) Kerajaan Banjar setelah runtuhnya [[Kesultanan Demak]] pada tahun 1546 Masehi. Hal ini dinyatakan oleh tim peneliti dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 1976.<ref name="Depdikbud">Tim Penyusun (1976). ''Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Timur''. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 17.</ref>

Sampai pertengahan abad ke-17 (dekade 1650-an), wilayah Samarinda merupakan lahan persawahan dan perladangan beberapa penduduk yang pada umumnya dipusatkan di sepanjang tepi Sungai Karang Mumus dan Karang Asam.<ref name="pemkot">{{cite web |url=http://www.samarindakota.go.id/content/sejarah-kota-samarinda |title=Sejarah Kota Samarinda |publisher=Pemerintah Kota Samarinda |accessdate=31 Desember 2014 |archive-date=2017-05-30 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170530045733/http://www.samarindakota.go.id/content/sejarah-kota-samarinda |dead-url=yes }}</ref>

Penetapan tanggal 21 Januari 1668 ini kemudian mendapat legitimasi politis pada saat kepemimpinan Wali kota Samarinda Drs. H. [[AndiAbdul Waris Husain]] dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 1 tahun 1988 pasal 1 yang berbunyi: "Hari Jadi Kota Samarinda ditetapkan pada tanggal 21 Januari 1668 M, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1078 Hijriyah".<ref name="MKSKS 168"/>

Versi pertama berdasarkan persamaan ukuran tinggi rumah-rumah rakit/terapung penduduk Bugis Wajo di [[Samarinda Seberang]] yang tidak ada yang lebih tinggi antara satu dengan yang lain, sehingga disebut “sama-rendah”, yang juga bermakna tatanan kemasyarakatan yang egaliter.<ref>Tim Penyusun (2004),</ref>

Versi kedua berdasarkan persamaan ukuran tinggi Sungai Mahakam dengan daratan di tepiannya yang sama-sama rendah. Sampai awal dasawarsa tahun 1950-an setiap air Sungai Mahakam pasang naik, sebagian besar jalan-jalan di Samarinda selalu terendam air. Terlebih lagi jika sedang pasang besar, ada beberapa jalur jalan yang sama sekali tidak dapat dilintasi kendaraan karena ketinggian air yang merendamnya. Guna menanggulangi masalah tersebut, sejak awal 1950-an dilakukan penurapan lalu jalan ditinggikan hingga berkali-kali. Pada tahun 1978 ketinggian total bertambah 2 meter dari permukaan awal sehingga jalan tidak lagi terendam kecuali Mahakam pasang luar biasa.<ref>Dachlan, Oemar (1978). “''Asal“Asal-Usul Nama Samarinda Sejak Zaman sebelum Kemerdekaan, Nama Ini Sudah Terkenal di Seluruh Indonesia''.” Jakarta: Majalah Bulanan Prima, April 1978) dalam Oemar Dachlan, ''Kalimantan Timur dengan Aneka Ragam Permasalahan dan Berbagai Peristiwa Bersejarah yang Mewarnainya'',. (Jakarta: Yayasan Bina Ruhui Rahayu, 2000), hlm. 133.</ref>

Versi ketiga berdasarkan asal kata dari bahasa Sansekerta, yaitu “Samarendo” yang berarti selamat sejahtera.{{cite book|last=<ref>Al Haddad|first=, Sajed Alwi Tahir|date=1957|title= (1887). Sejarah Perkembangan Islam di Timur Jauh|publisher=. Djohor al Mahtab Addaini|pages=101–106}, p.101-106.</ref>

Sampai menjelang akhir abad ke-20 atau sekitar dekade 1980-an warga masih menyebut Samarinda dengan lafal “Samarenda” (pengucapan huruf “e” seperti pada kata “beta”) walaupun dalam bahasa penulisannya sudah berubah menjadi “Samarinda”.<ref>Sarip (2015), ''Samarinda Bahari''</ref>

Seterusnya kedatangan etnis Tionghoa tahun 1885 ditempatkan di sekitar [[Pelabuhan, Samarinda Kota, Samarinda|Pelabuhan]] (sekarang meliputi kawasan Jl. Yos Sudarso dan Jl. Mulawarman). Setelah itu berdatangan pula etnis lainnya seperti Arab, India, Jawa, SumateraSumatra, dan lain-lain. Kemudian Belanda membangun perkantoran dί sekitar kawasan kantor Gubernur sekarang sebagai pusat pemerintahan.

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945 dan Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda kembali ke Samarinda dengan membonceng pasukan sekutu yang bertugas melucuti tentara Jepang. Pada tanggal 1 Januari 1946, LetnanWakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda membentuk Keresidenan Kalimantan Timur dengan ibukota Samarinda. Residen atau kepala pemerintahan Kaltim pertama adalah F.P. Heckman.<ref>Sarip (2016), ''Almanak Sejarah Samarinda'', p. 2.</ref>