Electronic Filing: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 24 November 2021 11.07 sunting S Kartika (bicara \| kontrib) Peninjau otomatis 242 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: kemungkinan perlu pemeriksaan terjemahan VisualEditor ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 13 November 2022 03.56 sunting balikkan Bot5958 (bicara \| kontrib) Bot 29.612 suntingan k Perbaikan untuk PW:CW (Fokus: Minor/komestika; 1, 48, 64) + genfixes Tag: AWB
(2 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: {{Yatim\|Oktober 2022}} ~~{{inuse\|30 November 2021}}~~ '''Electronic Filing''' atau '''''e-filing''''' merupakan sebuah sistem yang mengatur cara penyampaian atau pelaporan [[pajak]] ([[Surat pemberitahuan tahunan\|Surat Pemberitahuan Tahunan]]/[[Surat pemberitahuan tahunan\|SPT]]) dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui penyedia jasa aplikasi yang dilakukan secara ''[[Dalam jaringan dan luar jaringan\|online]]'' dan ''[[Komputasi waktu nyata\|real time]]''.{{sfn\|Zul Firma\|2020}} Pelapor yang akan melaporkan pajaknya harus memiliki ''Electronic Filing Identity Number'' (EFIN) sebelum melakukan pelaporan pajak SPT.{{sfn\|Jevi Nugraha\|2021}} Penyedia jasa aplikasi atau penyedia layanan pajak merupakan pihak yang telah ditunjuk untuk menyelenggarakan layanan terkait proses penyampaian e-filing. Pihak tersebut juga bertugas sebagai penyedia aplikasi SPT elektronik dan penyalur SPT elektronik. Di [[Indonesia]] penyedia layanan pajak elektronik yang menyediakan layanan tersebut adalah [[DJP Online~~\|DJP Online.~~]].{{sfn\|K Prabowo\|2016}} Penggunaan e-filing untuk pelaporan pajak diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan yang mengharuskan [[Wajib pajak\|Wajib Pajak]] (WP) untuk menggunakan E-Filing dalam menyampaikan laporan pajaknya. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh [[Direktorat Jenderal Pajak Indonesia]] (DJP) yang berada di bawah naungan [[Kementerian Keuangan Republik Indonesia\|Kementrian Keuangan Indonesia]]. Peraturan pengaplikasian e-filing juga mengharuskan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya, KPP Kanwil DJP [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta\|Jakarta]] Khusus, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, menyampaikan SPT Tahunan, SPT Masa [[Pajak penghasilan\|PPh]] Pasal 21/26 dan SPT Masa [[Pajak pertambahan nilai\|PPN]] dengan menggunakan e-filing.{{sfn\|Kemenkeu Republik Indonesia\|2019}}