Pemisahan kekuasaan: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 31 Oktober 2021 11.39 sunting 180.249.164.164 (bicara) hahaha Tag: mengetik baris baru dengan huruf kecil kemungkinan IP LTA VisualEditor ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 19 November 2022 06.17 sunting balikkan Xbypass (bicara \| kontrib) 828 suntingan kTidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor
(9 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: {{nofootnote}} {{politik}} '''Pemisahan kekuasaan''' (bahasa Inggris: ''separation of powers,'' {{Lang-nl\|scheiding der machten}}) merupakan konsep pembagian kekuasaan [[pemerintah]] dalam suatu [[Negara (pemerintahan)\|negara]] menjadi bercabang-cabang. Masing-masing cabang mempunyai [[kekuasaan]] dan tanggung jawab yang terpisah dan independen, sehingga kekuasaan satu cabang tidak bertentangan dengan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Pada umumnya, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang: [[Lembaga legislatif\|legislatif]], [[eksekutif]], dan [[Kehakiman\|yudikatif]]. Pembagian ini disebut juga model '''''{{Lang\|la\|trias politica}}'''''. Konsep ini dapat dipertentangkan dengan [[fusi kekuasaan]] dalam sistem [[Sistem parlementer\|parlementer]] dan [[Sistem semipresidensial\|semi-presidensial]], yang membuat terjadinya tumpang tindih dalam keanggotaan dan fungsi antara cabang-cabang kekuasaan yang berbeda. ~~hahahah~~ Maksud di balik sistem kekuasaan yang dipisahkan adalah untuk mencegah pemusatan kekuasaan dengan menyediakan ''checks and balances''. Istilah pemisahan kekuasaan secara tidak tepat sering digunakan untuk merujuk pada prinsip ''{{Lang\|la\|trias politica}}''. Model {{Lang\|la\|trias politica}} merupakan jenis umum pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga cabang kekuasaan. Sedangkan pemisahan kekuasaan dapat melibatkan lebih banyak atau lebih sedikit dari tiga cabang kekuasaan negara. ~~Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, antara legislatif, eksekutif dan yudikatif~~ Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama, untuk pencegahan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi. Contoh negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan ini adalah Amerika Serikat == Pranala luar == Baris 14 ⟶ 13: [[Kategori:Ilmu politik]] [[Kategori:Hukum tata negara]] [[Kategori:Filsafat hukum]]