Teokrasi konstitusional: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
←Membuat halaman berisi 'Istilah '''teokrasi konstitusional''' mengacu kepada suatu bentuk tatanan politik dan hukum yang memberikan peran utama bagi satu agama. Tidak seperti teokrasi yang murni berlandaskan pada agama, teokrasi konstitusional berlandaskan pada undang-undang dasar seperti halnya negara-negara yang menganut konstitusionalisme dan bahkan memiliki pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh teokrasi konstitusional adalah Mesir; P...' |
k →Referensi: clean up |
||
| (6 revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
[[Berkas:A public demonstration in Maldive, calling for Sharia 2014.jpg|jmpl|Demonstrasi yang menuntut pemberlakuan syariah di [[Maladewa]] pada tahun 2014. Maladewa dianggap sebagai salah satu contoh teokrasi konstitusional mengingat Undang-Undang Dasar Maladewa menyatakan bahwa Islam adalah agama negara dan salah satu landasan hukum di Maladewa.<ref>Shamsul Falaah, [https://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/ocw/law-ocw-cm1006.016.1/law-ocw-cm1006 Islamic Constitutionalism in the Maldives: Islamness of the Maldivian Constitution and Laws], Oxford Constitutions of the World, OCW CM 1006 (MV).</ref>]]
Istilah '''teokrasi konstitusional''' mengacu kepada suatu bentuk tatanan politik dan hukum yang memberikan peran utama bagi satu agama. Tidak seperti [[teokrasi]] yang murni berlandaskan pada agama, teokrasi konstitusional berlandaskan pada [[undang-undang dasar]] seperti halnya negara-negara yang menganut [[konstitusionalisme]] dan bahkan memiliki pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh teokrasi konstitusional adalah [[Mesir]]; Pasal 2 [[Undang-Undang Dasar Mesir]] menyatakan bahwa "Asas-asas syariat Islam adalah sumber
Dalam kajian [[hukum tata negara]] komparatif, istilah ini sering kali dikaitkan dengan [[Ran Hirschl]] yang menerbitkan buku ''Constitutional Theocracy'' pada tahun 2010. Namun, dalam buku tersebut, ia lebih membahas bagaimana pengadilan-pengadilan yang memiliki wewenang [[pengujian yudisial]] (''judicial review'') dapat memainkan peran [[sekularisasi]] untuk membatasi dampak dari teokrasi konstitusional.<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=OgIhbPBWlkwC&q=Islam+in+the+Maldives&pg=PA34|title=Constitutional Theocracy|author=Ran Hirschl|year=2010|publisher=Harvard University Press|isbn=9780674059375}}</ref>
== Referensi ==
<references/>
{{hukum-stub}}▼
[[Kategori:Teokrasi]]
[[Kategori:Hukum tata negara]]
▲{{hukum-stub}}
| |||