Perang dagang Jepang–Korea Selatan 2019: Perbedaan antara revisi

|conflict=Perang Dagangdagang Jepang–Korea Selatan

|date=[[1 Juli]] [[2019]] – sekarang <br>({{Age in years, months, weeks and days|month1=07|day1=01|year1=2019}})

|commander2=[[Moon Jae-Inin]]

[[Berkas:Shinzō Abe Official20120501.jpg|jmpl|Perdana Menteri Jepang, [[Shinzō Abe]]]]

Jepang dan Korea Selatan mulai menjalin hubungan diplomatik mereka pada bulan Desember 1965 setelah penandatanganan perjanjian normalisasi yang terjadi pada bulan Juni dipada tahun yang sama. Kendati mereka memiliki hubungan yang begitu dekat, hubungan antar kedua negara tersebut sempat memburuk karena banyak perselisihan yang melibatkan mereka, seperti [[Sengketa Karang Liancourt]] (sengketa mengenai masalah kepemilikan ''Dokdo'', yang dikenal sebagai ''Takeshima'' dalam bahasa Jepang), Penolakan pemerintah Jepang untuk meminta maaf kepada Korea atau membayar ganti rugi Perang Dunia II terhadap korban para [[Ianfu|wanita penghibur Korea]], serta banyak sengketa lainnya yang melibatkan kedua negara.

Perlu diketahui Korea Selatan adalah negara dimana [[Samsung Electronics]], [[LG Electronics]] dan [[SK Hynix]] berasal, perusahaan yang berperan dalam memproduksi dua pertiga dari produksi chip dunia. Di Jepang, ada 3 perusahaan (JSR Corporation, Showa Denko, dan Shin-Etsu Chemical) yang memproduksi 90% dari ''Fluorinated polyamide'' dan ''resist'' (atau ''Photoresist'') di seluruh dunia, bahan yang pertama digunakan untuk pembuatan layar LCD dan OLED untuk memproduksi televisi, dan yang kedua merupakan bahan baku chip, yang ujung-ujungnya digunakan untuk pembuatan ''Handphone'', dan 70% dari Hidrogen berfluorida, yang digunakan untuk membersihkan chip dalam memproduksi perangkat ponsel sejenis smartphone. Dengan kata lain, Korea Selatan dan Jepang memiliki peran yang cukup penting dalam memproduksi semikonduktor dan layar tampilan untuk kepentingan pembuatan Ponsel, Televisi, dan barang elektronik lainnya.<ref>{{Cite news|url=https://selular.id/2019/07/samsung-dalam-pusaran-konflik-korea-jepang-bagian-1/|title=Samsung Dalam Pusaran Konflik Korea Jepang (Bagian 1)|date=15 Juli 2019|work=Selular.id|access-date=16 Juli 2019}}</ref>

Korea Selatan sangat memerlukan bahan baku asal Jepang untuk memenuhi kebutuhan produksi semikonduktor dan bahan elektroniknya. Menurut data dari Asosiasi Perdagangan Internasional Korea (KITA, Korea International Trade Association), Korea Selatan mengimpor 94% ''Fluorinated Polyamide'', 91,9% ''Photoresist'', dan 43,9% ''Hidrogen berfluorida'' dari Jepang, produsen terbesar ketiga bahan kimia ini pada 5 bulan pertama dipada tahun 2019.<ref>{{cite news |title= 일본이 보복하는 반도체 소재의 대일수입 의존도는 얼마나 되나

리지스트.에칭가스.플루오린폴리이미드 각각 91.9%, 43.9%, 93.7%|url=https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/cmmrcNews/cmmrcNewsDetail.do?pageIndex=1&nIndex=53701&sSiteid=1|date=4 Juli 2019|publisher=Asosiasi Perdagangan Internasional Korea (KITA)|access-date=1 September 2019|language=ko}}</ref>{{NoteTag|Menurut data KITA dari Januari sampai Mei 2019, Korea Selatan mengimpor 93,7% Fluorinated Polymide, 91,9% Photoresist, dan 43,7% Hidrogen Berfluorida dari Jepang. Presentasi Impor dari Jepang untuk ketiga bahan ini menurun dari tahun 2010 dimana Korsel mengimpor ketiga bahan yang sama dengan presentase 97,7%, 95,5% dan 72,2%. Khusus untuk kedua bahan seperti ''Photoresist'' dan ''Fluorinated Polymide'' ketergantungan terhadap Jepang masih sangat tinggi}} Di sisi lain Jepang memiliki ketergantungan ekspor ketiga bahan tersebut terhadap Korea Selatan pada angka di kisaran 22,5%, 11,6%, and 85,9%.<ref>{{cite news |url=https://grici.or.jp/320|title=Japan strengthening export controls against South Korea, may leave China as sole winner in 5G competition|website=Grici.or.jp|access-date=1 September 2019}}</ref>

Pada 28 Desember 2015, Jepang dan Korea Selatan sepakat untuk menandatangani perjanjian tentang penyelesaian masalah "wanita penghibur" atau yang biasa disebut ''[[Jugun Ianfu]]'' selama Perang Dunia II, yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan jika Jepang memenuhi tanggung jawabnya, dimana Pemerintah Jepang sepakat untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada korban wanita penghibur asal Korsel yang dipaksa bekerja di rumah-rumah bordil tentara Jepang saat masa perang sebesar 1 miliar yen ($8.3 juta Dolar atau sekitar Rp. 113 miliar (kurs 1 Dolar per Desember 2015 Rp. 13.800)).<ref>{{Cite news|url=http://koran-sindo.com/page/news/2015-12-29/0/19|title=Korsel-Jepang Akhiri Isu Wanita Penghibur|date=28 Desember 2015|work=Koran Sindo|access-date=26 Agustus 2019|archive-date=2019-08-25|archive-url=https://web.archive.org/web/20190825225220/http://koran-sindo.com/page/news/2015-12-29/0/19|dead-url=yes}}</ref> Namun kesepakatan ini tidak disambut baik oleh para aktivis dan pegiat Jugun Ianfu karena dianggap belum menjanjikan keadilan bagi ratusan ribu korban lainnya di seluruh Asia.<ref>{{Cite news|url=https://www.merdeka.com/dunia/ganti-rugi-jepang-pada-korban-ianfu-korsel-tak-disambut-baik-pegiat.html|title=Ganti rugi Jepang pada korban Ianfu Korsel tak disambut baik pegiat|date=28 Desember 2015|last1=Radityo|first1=Muhammad|work=Merdeka.com|access-date=26 Agustus 2019}}</ref> Kemudian Pemerintah Korsel dibawah Presiden [[Moon Jae-in]], pada 21 November 2018, membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak dan menutup yayasan yang didanai Jepang yang dibentuk pada Juli 2016 untuk membiayai penyelesaian perjanjian kontroversial tersebut.<ref>{{cite news |url=https://www.nytimes.com/2018/11/21/world/asia/south-korea-japan-sex-slaves.html|title=South Korea Signals End to ‘Final’ Deal With Japan Over Wartime Sex Slaves|work=New York Times|date=21 November 2018|access-date=22 November 2018|language=en}}</ref>

Hubungan diplomatik kedua negara kemudian semakin memburuk pada akhir 2018 setelah Mahkamah Agung Korea Selatan mengeluarkan putusan memerintahkan beberapa perusahaan Jepang, termasuk [[Mitsubishi Heavy Industries]] dan [[Nippon Steel & Sumitomo Metal]], untuk memberikan kompensasi ganti rugi kepada keluarga korban asal Korea Selatan yang diperlakukan tidak adil dan dipaksa secara ilegal untuk memasok tenaga kerja untuk kepentingan perang Jepang dalam menghadapi sekutu dalam Perang Dunia II, seperti membangun kapal dan pesawat terbang di sebuah pabrik mesin Mitsubishi di [[Nagoya]] pada tahun 1944.<ref>{{cite news |url=https://www.bbc.com/news/business-46381207|title=Mitsubishi Heavy ordered to compensate forced S Korean war workers|work=BBC News|date=29 November 2018}}</ref> Keputusan tersebut membuat Pemerintah Jepang meradang, karena mereka mengklaim bahwa masalah itu sudah diselesaikan di bawah perjanjian normalisasi hubungan antara kedua negara pada tahun 1965.<ref>{{cite news |url=https://www.washingtonpost.com/world/s-korea-court-orders-japans-mitsubishi-to-pay-compensation-for-wartime-forced-labor/2018/11/28/4f0a6616-f37e-11e8-9240-e8028a62c722_story.html?utm_term=.4310db665a91|title=S. Korea oourt orders Japan's Mitsubishi to pay compensation for wartima labor|work=Washington Post|date=29 November 2018|access-date=30 November 2018|language=en}}</ref> Keputusan tersebut didahului pada 30 Oktober 2018, dimana Perusahaan Jepang diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 100 juta won ($88.000 Dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 1,3 miliar) (kurs Dolar per Oktober 2018 Rp. 15.000, kurs 1 Won Korsel per Oktober 2018 Rp.13.37).<ref>{{cite news |url=https://www.liputan6.com/global/read/3680218/korsel-tuntut-perusahaan-jepang-beri-ganti-rugi-ke-eks-budak-perang-dunia-ii|title=Korsel Tuntut Perusahaan Jepang Beri Ganti Rugi ke Eks Budak Perang Dunia II|work=Liputan6.com|date=31 Oktober 2018}}</ref> Para pengamat mengatakan Keputusan tersebut memiliki dampak yang sangat luas terhadap hubungan diplomatik kedua negara, baik secara politik maupun secara ekonomi karena perusahaan Jepang yang terlibat dalam tuntutan yang sama dapat menghadapi masalah serupa.

Pada 9 Januari 2019 Pengadilan Daegu menyetujui permintaan penggugat yang memerintahkan penyitaan beberapa aset Perusahaan Jepang yang bernama Nippon Steel & Sumitomo Metal yang dimana mereka memiliki 81.075 saham di POSCO-Nippon Steel RHF Joint Venture (PNR), sebuah perusahan patungan dengan [[POSCO]] yang merupakan bagian dari 2.,34 juta saham Nippon Steel & Sumitomo Metal sebesar 11 miliar won ($9,78 juta atau setara dengan Rp.138 miliar) karena perusahaan tersebut menolak untuk membayar ganti rugi kepada para korban kerja paksa yang dilakukannya pada masa perang.<ref>{{cite news |title=Korsel Aset Perusahaan Jepang Terkait Kerja Paksa Masa Perang|url=https://www.voaindonesia.com/a/korsel-aset-perusahaan-jepang-terkait-kerja-paksa-masa-perang/4735324.html|work=VOA Indonesia|date=9 Januari 2019}}</ref> Keputusan Pengadilan Korsel ini kemudian diikuti oleh Keputusan yang sama terhadap Mitsubishi Heavy Industries pada 25 Maret 2019 melalui penyitaan hak paten serta ''trademark'' dari perusahaan ini oleh Pengadilan Daejeon.<ref>{{cite news |title=Court approves seizure of Mitsubishi assets|url=http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3061020|work=Korea Joongang Daily|date=25 Maret 2019}}</ref> Keputusan itu diprotes oleh Jepang karena mereka menyesalkan keputusan pengadilan negara itu dan mempertimbangkan membawa masalah ini ke [[Mahkamah Internasional]].

[[Berkas:"Boycott Japan" banner at entrance of tunnel on Tongil-daero.jpg|thumbjmpl|Spanduk yang berisi logo "NO, BOYCOTT JAPAN" (Bahasa Indonesia: TIDAK, BOIKOT JEPANG), yang terpampang di kota [[Mokpo]]. Spanduk ini menandakan kekecewaan warga Korea Selatan terhadap kebijakan Pemerintah Jepang]]

[[Berkas:"Boycott Japan" sticker on shop in Mokpo.jpg|thumbjmpl|Stiker yang menyerukan boikot produk Jepang]]

Pada tanggal 1 Juli 2019, Pemerintah Jepang mengumumkan akan memperketat ekspor bahan kimia yang sangat penting bagi industri semikonduktor Korea Selatan, yang berlaku pada 4 Juli 2019. Pengetatan ini memberikan batasan termasuk proses perizinan yang bisa memaksa para eksportir dari Korea Selatan untuk meminta persetujuan otoritas terkait untuk setiap pengiriman bahan baku termasuk bahan-bahan kimia yang sensitif yang membutuhkan waktu hingga 90 hari. Wakil Sekretaris Kabinet Yasutoshi Nishimura telah mengklarifikasi bahwa pembatasan tersebut demikarena alasan keamanan nasional saat ini. Tetapi Korea Selatan menolak dengan tegas pembatasan ini dan mengatakan bahwa pemerintah Jepang melakukan "pembalasan ekonomi" terhadap masalah yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Korea Selatan.<ref>{{Cite web|url=https://mainichi.jp/english/articles/20190701/p2g/00m/0na/051000c|title=Japan to restrict semiconductor-related exports to S. Korea|website=The Mainichi|access-date=5 August 2019|archive-date=2019-07-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20190729213526/https://mainichi.jp/english/articles/20190701/p2g/00m/0na/051000c|dead-url=yes}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3016756/japan-hits-back-south-korea-forced-labour-row-tightening-rules|title=Japan moves to curb exports to South Korean tech firms, in escalation of forced labour row|date=1 July 2019|website=South China Morning Post|access-date=30 July 2019|language=en}}</ref>

Dalam Konferensi pers mengenai pengetatan ekspor, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) memberi alasan kurang dipercayanya sistem kontrol ekspor Korea Selatan, sebagai pembenaran atas tindakan tersebut. Meskipun Kementerian tersebut belum memberikan contoh spesifik,<ref>{{cite news |date=12 July 2019 |title=The Latest: Japan blames S.Korea export control 'weaknesses' |url=https://www.apnews.com/78b9df6946bf457ea860c04b42f56385 |newspaper=[[Associated Press]] |accessdate=2019-07-30}}</ref> beberapa laporan media, terutama dari media massa Jepang mengklaim bahwa Korea Selatan mungkin telah menyelundupkan bahan kimia dengan jumlah yang terbatas ke Uni Emirat Arab, Iran, atau Korea Utara yang pada hakikatnya bahan-bahan tersebut digunakan untuk pembuatan [[Senjata nuklir]] dan senjata pemusnah massal lainnya. Korea Selatan dengan tegas membantah laporan tersebut.<ref>{{Cite web|url=https://www.japantimes.co.jp/news/2019/07/10/business/japan-surprised-south-korean-response-export-control-accuses-seoul-trying-make-issue-free-trade/#.XT8TqPHnho4|title=Japan,'surprised' by South Korean response to export control, accuses Seoul of trying to make the issue about free trade|publisher=[[The Japan Times]]|date=10 July 2019}}</ref> <ref>{{cite web|url=https://www.meti.go.jp/english/press/2019/0701_001.html|title=Update of METI's licensing policies and procedures on exports of controlled items to the Republic of Korea |date=1 Juli 2019|work=[[Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang]]|access-date=30 Juli 2019|language=en}}</ref>

Jepang dan Korea Selatan membawa kasus seputar pembatasan ekspor yang dilakukan Jepang ke Markas WTO di [[Jenewa]] pada 24 Juli dimana Jepang mengirim direktur-Jenderal urusan Ekonomi Kementerian Luar Negeri Shingo Yamagami dan Korea Selatan mengirim satu perwakilannya yaitu wakil Menteri Perdagangan Kim Seung-ho.<ref>{{Cite web|url=https://mainichi.jp/english/articles/20190725/p2g/00m/0na/004000c|title=Japan, S. Korea trade barbs over export curbs at WTO|work=Mainichi Shimbun|date=25 Juli 2019|access-date=2019-08-25|archive-date=2019-07-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20190729200200/https://mainichi.jp/english/articles/20190725/p2g/00m/0na/004000c|dead-url=yes}}</ref>

Pada tanggal 2 Agustus, Jepang membuat keputusan untuk menghapus Korea Selatan dari apa yang disebut sebagai "daftar putih", sebuah daftar yang mencakup negara-negara yang mendapat perlakuan khusus dalam perdagangan.<ref>{{Cite web|url=https://www.voaindonesia.com/a/jepang-bantah-perubahan-status-dagang-untuk-rusak-hubungan-dengan-korsel/5032348.html|title=Jepang bantah perubahan status dagang rusak hubungan dengan Korea Selatan|publisher=VOA News|date=2 Agustus 2019}}</ref> Keputusan ini kemudian dituangkan secara resmi di situs publikasi pemerintah Jepang, ''KAMPO'' pada 7 Agustus.<ref>{{Cite web|url=https://www.gatra.com/detail/news/434588/international/jepang-hapus-korsel-dari-daftar-tujuan-ekspor-terpercaya|title=Jepang Hapus Korsel dari Daftar Tujuan Ekspor Terpercaya|publisher=Gatra|date=2 Agustus 2019}}</ref> Jepang membantah hal tersebut merusak hubungan diplomatik dengan Korea Selatan, tetapi bisa dilihat oleh Korsel memiliki implikasi yang sangat besar bagi ekonominya yang sedang berjuang. Keputusan ini berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019, 21 hari setelah dipublikasikan secara resmi di situs publikasi resmi Jepang.<ref>{{Cite web|url=https://internasional.republika.co.id/berita/pwxjnk366/jepang-mulai-turunkan-status-perdagangan-korsel|title=Jepang Mulai Turunkan Status Perdagangan Korsel|publisher=Republika|last=Satria|first=Lintar|date=28 Agustus 2019}}</ref> Akibatnya, Pemerintah Korea Selatan, melalui Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Se-young memanggil Duta Besar Jepang Yasumasa Nagamine untuk memprotes keputusan itu. <ref>{{Cite web|url=https://www.antaranews.com/berita/1033680/korsel-panggil-dubes-jepang-terkait-pembatasan-perdagangan|title=Korsel panggil dubes Jepang terkait pembatasan perdagangan|work=Antara|date=28 Agustus 2019}}</ref> <ref>{{Cite web|url=https://internasional.kontan.co.id/news/korea-selatan-resmi-memprotes-jepang-terkait-pembatabasan-ekspor|title=Korea Selatan resmi memprotes Jepang terkait pembatasan ekspor|work=Kontan|date=28 Agustus 2019}}</ref>

Pada 12 Agustus, Korea Selatan mengumumkan mengeluarkan Jepang dari daftar mitra negara terfavorit yang memiliki pelakuan khusus dalam hal perdagangan. Korea Selatan beralasan bahwa tindakan ini dianggap sebagai balasan atas tindakan Pemerintah Jepang dalam hal serupa.<ref>{{Cite web|url=https://money.kompas.com/read/2019/08/12/210216326/korsel-hapus-jepang-dari-daftar-mitra-dagang-utama|title=Korsel Hapus Jepang dari Daftar Mitra Dagang Utama|publisher=Kompas|date=12 Agustus 2019}}</ref> Menteri Perindustrian Korsel Sung Yun-mo mengatakan Jepang akan masuk dalam daftar yang baru dibuat untuk negara-negara yang belum menjalankan sistem kontrol ekspor. Artinya, Jepang perlu menerapkan prinsip-prinsip dagang internasional. Keputusan pemerintah Korsel ini berlaku pada 118 September 2019<ref>{{Cite web|url=http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190917000835|title=Japan officially removed from South Korea‘s whitelist|last=Ji-hye|first=Shin|website=The Korea Herald|date=17 September 2019}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/south-korea-drops-japan-from-white-list-in-trade-row|title=South Korea drops Japan from 'white list' in trade row|website=The Straits Times|date=17 September 2019}}</ref> setelah pemerintah selesai mengumpulkan berbagai opini dari masyarakat melalui situs web pemerintah dan email dari 14 Agustus hingga 3 September yang 91% pendapatnya mendukung revisi soal pengendalian ekspor.<ref>{{Cite web|url=https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190812145514-92-420558/giliran-korsel-tendang-jepang-dari-mitra-ekspor-favorit|title=Giliran Korsel 'Tendang' Jepang dari Mitra Ekspor Favorit|publisher=CNN Indonesia|date=12 Agustus 2019}}</ref> Pejabat Kementerian Perdagangan Korsel Lee Ho-hyeon, menegaskan bahwa langkah ini akan mempengaruhi 100 perusahaan yang mengekspor bahan baku penting ke Jepang seperti alat komunikasi dan bahan baku semikonduktor.<ref>{{Cite web|url=https://www.apnews.com/508f4d319bca472b97b64038bfc628a7|title=South Korea downgrades Japan trade status as dispute deepens|publisher=Associated Press|date=18 September 2019}}</ref>

Kemudian rakyat Korsel mengadakan aksi menyalakan lilin sebagai bentuk protes atas keputusan Pemerintah Jepang pada bulan Juli dan Agustus, terutama pada tangga 15 Agustus, pada peringatan 74 tahun merdekanya Korea dari jajahan Jepang, dimana hampir 30.000 orang terlibat unjuk rasa yang berpusat di tiga tempat itu, yaitu di Lapangan [[Gwanghwamun]], Kedubes Jepang, dan Kantor Pusat ''[[The Chosun Ilbo]]''.

Pada 19 Juli dan 2 Agustus terjadi aksi bakar diri yang dilakukan oleh dua pria Korsel yang terjadi di depan bekas Kedubes Jepang, yang pertama dilakukan oleh seseorang yang berusia 78 tahun dan tewas ditempat kejadian,<ref>{{Cite news|title=Kakek Korea Selatan Bakar Diri di Depan Kedubes Jepang |url=https://dunia.tempo.co/read/1226362/kakek-korea-selatan-bakar-diri-di-depan-kedubes-jepang/full&view=ok|publisher=Tempo.co|date=19 Juli 2019}}{{Pranala mati|date=Desember 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.inews.id/news/internasional/pria-korsel-bakar-diri-hingga-tewas-di-depan-kedubes-jepang|title=Pria Korsel Bakar Diri hingga Tewas di Depan Kedubes Jepang |publisher=INews.id|date=19 Juli 2019}}</ref> dan yang kedua dilakukan oleh kakek yang berusia 72 tahun yang saat itu tengah dalam kondisi kritis.<ref>{{Cite web|url=https://news.okezone.com/read/2019/08/02/18/2086763/pria-72-tahun-asal-korea-selatan-bakar-diri-karena-marah-dengan-jepang|title=Pria 72 Tahun Asal Korea Selatan Bakar Diri karena Marah dengan Jepang|publisher=Okezone.com|date=2 Agustus 2019}}</ref>

Keputusan Jepang yang memberlakukan pengetatan ekspor ke negaranya secara langsung memiliki dampak negatif terhadap perekonomian Korea Selatan, dimana negaranya sangat bergantung pada ekspor. Bahkan ekspor Korea Selatan pada bulan Juli 20182019 anjlok 11% secara tahunan. <ref>{{Cite web|url=https://www.cnbcindonesia.com/news/20190801105915-8-89057/ekspor-korea-selatan-merosot-8-bulan-beruntun|title=Ekspor Korea Selatan Merosot 8 Bulan Beruntun|publisher=CNBC Indonesia|date=1 Agustus 2019}}</ref>

Masakapai yang berasal dari Korea Selatan, melihat dari adanya penurunan jumlah penumpang akibat aksi boikot produk Jepang, memutuskan untuk mengurangi dan bahkan menangguhkan penerbangan dari Korea Selatan ke beberapa kota di Jepang. Sebagai contoh, maskapai terbesar di negaranya [[Korean Air]] memutuskan untuk menghentikan penerbangan dari [[Busan]] ke [[Sapporo]] mulai 3 September 2019. Maskapai berbiaya murah, T'way Air akan menghentikan penerbangan regulernya dari Korea Selatan ke 3 bandara di Pulau Kyushu.<ref>{{Cite web|url=https://dunia.tempo.co/read/1229910/permusuhan-semakin-dalam-korean-air-hentikan-terbang-ke-jepang/full&view=ok|title=Permusuhan Semakin Dalam, Korean Air Hentikan Terbang ke Jepang|last=|first=|date=24 Agustus 2019|work=Tempo.co}}{{Pranala mati|date=Desember 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> Anak Perusahaan dari Korean Air, [[Jin Air]], juga mengurangi penerbangan ke Jepang sebanyak 40 persen mulai 26 Oktober. Dengan demikian, maskapai ini hanya mengoperasikan rute ke Jepang sebanyak 78 kali penerbangan dari sebelumnya 131 kali penerbangan.<ref>{{Cite web|url=http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=55604|title=Maskapai Jin Air Kurangi Penerbangan ke Jepang Sebanyak 40%|last=|first=|date=24 Agustus 2019|work=KBS World Indonesia}}</ref>

[[Uniqlo]], yang memiliki 190 toko yang ada di Korea Selatan, melaporkan bahwa penjualan produk-produk di negaranya menurun tajam setelah adanya aksi pemboikotan oleh Masyarakat Korea Selatan. Namun pemilik Uniqlo, [[Fast RetaillingRetailing]] menolak untuk menyebut besaran nilainya.<ref>{{Cite web|title=Penjualan Uniqlo Anjlok di Korsel|url=http://www.koran-jakarta.com/penjualan-uniqlo-anjlok-di-korsel/|work=Koran Jakarta|date=10 Agustus 2019}}</ref>

Pemerintah Korea Selatan, melalui Dewan Keamanan Nasional Istana Biru (Cheong Wa Dae atau Rumah Biru), memutuskan membatalkan pakta kesepakatan kerjasama berbagi intelijen dengan Jepang pada 22 Agustus dan akan memberitahukan soal pembatalan kerjasama ini 90 hari kepada Jepang. Kesepakatan tersebut dinamakan GSOMIA (General Security of Military Information Agreement/Perjanjian Informasi Militer Keamanan Umum) sebuah perjanjian yang memfasilitasi pembagian informasi tentang ancaman nuklir dan rudal Korea Utara.<ref>{{Cite web|url=https://www.wsj.com/articles/south-korea-pulls-out-of-information-sharing-pact-with-japan-11566467522|title=South Korea Ends Pact to Share Military Information With Japan|website=Wall Street Journal|access-date=23 Agustus 2019}}</ref> Perjanjian itu ditandatangani oleh kedua negara pada 23 November 2016 dan otomatis diperpanjang jika tidak ada siapapun pihak yang ingin membatalkan perjanjian itu. Kim You-geun, Wakil Direktur Dewan Keamanan Nasional mengatakan bahwa Jepang telah melakukan 'perubahan besar' dalam lingkungan kerja sama keamanan bilateral sebagai akibat dari keputusan Jepang yang melakukan pengetatan ekspor.<ref>{{Cite web|url=https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190823120113-113-424047/korsel-akan-setop-kerja-sama-intelijen-militer-dengan-jepang|title=Korsel Akan Setop Kerja Sama Intelijen Militer dengan Jepang|website=CNN Indonesia|date=23 Agustus 2019}}</ref> Pejabat tersebut menyatakan melanjutkan kesepakatan kerja sama ini, yang diteken untuk memfasilitasi pertukaran informasi sensitif militer antara kedua negara, tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional kami.<ref>{{Cite web|url=https://www.medcom.id/internasional/asia/xkE3jVpN-hubungan-intel-korsel-jepang-putus-picu-kekhawatiran-atas-korut|title=Hubungan Intel Korsel-Jepang Putus, Picu Kekhawatiran atas Korut|website=[[Medcom.id]]|date=23 Agustus 2019}}</ref> Akan tetapi, GSOMIA masih tetap berlaku sampai bulan November

Mendengar keputusan Pemerintah Korsel itu, Pemerintah Jepang memprotes keras pernyataan tersebut. Perdana Menteri Shinzo Abe menyanyangkan keputusan sepihak Korsel dan seharusnya menurut dia keputusan tersebut tidak boleh terjadi.<ref>{{Cite web|url=https://www.tribunnews.com/internasional/2019/08/23/pm-jepang-sangat-menyayangkan-pemutusan-sepihak-kesepakatan-kerja-sama-dengan-korsel|title=PM Jepang Sangat Menyayangkan Pemutusan Sepihak Kesepakatan Kerja Sama dengan Korsel|website=Tribunnews.com|date=23 Agustus 2019}}</ref>

*[[Sentimen anti-{{portal|Jepang]]}}

* [[Sentimen anti-KoreaJepang]]

* [[PerselisihanSentimen Jepanganti-Korea]]

* [[Perang Dunia II]]
* [[Perang dagang Amerika Serikat–Tiongkok]]

* [[Ianfu]]

* [[Kejahatan perang Jepang]]

[[Kategori:Hubungan Jepang dengan Korea Selatan]]