Perang dagang Jepang–Korea Selatan 2019: Perbedaan antara revisi

{{refimprove}}

{{Infobox Military Conflict

|partof=

|image=Japan South Korea Locator.PNG

|image_size=140px

|place=[[Jepang]] dan [[Korea Selatan]]

|casus=Perselisihan antara Korea Selatan dan Jepang mengenai persoalan ganti rugi korban Perang Dunia II<br>Keputusan Pemerintah Jepang yang memperketat ekspor berteknologi tinggi ke Korea Selatan

*[[Berkas:Emblem of South Korea.svg|13px]] [[Pemerintahan Korea Selatan]]

|commander1=[[Shinzō Abe]]

|commander3=

|strength1=

|casualties3=

|notes=

}}

'''Perang dagang Jepang–Korea Selatan 2019''' ({{lang-ko|2019년 한일 무역분쟁}}, [[Bahasa Jepang|Jepang]] 日韓経済戦争 ''Perang Ekonomi Jepang–Korea Selatan'' {{NoteTag|Istilah ini kendati juga digunakan di beberapa media massa Jepang,<ref>{{cite news |url=https://www.j-cast.com/kaisha/2019/08/11364805.html|title=【日韓経済戦争】耐えるしかない日本企業の無念　ユニクロ、サッポロ、ホンダ、トヨタ、無印良品...... |work=JCast|date=8 Agustus 2019|language=ja}}</ref><ref>{{cite news |url=https://news.livedoor.com/article/detail/16954965/|title=「四世紀ぶりの孤立」を招いた文在寅、日本と北朝鮮から挟み撃ち|work=Vedoor|date=20 Agustus 2019|language=ja}}</ref> istilah seperti ini lebih banyak digunakan di Mayoritas media massa asal Korea Selatan dan juga [[CNN]], media massa Amerika Serikat.}}, {{lang-en|Japan–South Korea trade dispute of 2019}}) adalah [[Perang dagang|konflik perdagangan]] antara [[Jepang]] dan [[Korea Selatan]] yang disebabkan oleh keputusan [[Pemerintah Jepang]] untuk membatasi beberapa ekspor bahan kimia ke Korea Selatan pada 1 Juli 2019. Hal ini dipicu oleh keputusan [[Mahkamah Agung Korea Selatan|Mahkamah Agung]] yang memerintahkan beberapa perusahaan Jepang untuk membayar ganti rugi terhadap korban tenaga kerja paksa Jepang pada [[Perang Dunia II]].<ref>{{Cite news|url=https://international.sindonews.com/read/1350433/40/ma-korsel-perintahkan-perusahaan-jepang-bayar-budak-era-pd-ii-1540887490|title=MA Korsel Perintahkan Perusahaan Jepang Bayar Budak Era PD II|date=30 Oktober 2018|work=SindoNews.com|access-date=31 Oktober 2018}}</ref>

 

== Latar Belakang ==

[[Berkas:Moon Jae-in May 2017.jpg|jmpl|Presiden Korea Selatan [[Moon Jae-in]]]]

 

Jepang dan Korea Selatan adalah dua ekonomi besar dunia, masing-masing peringkat ke-3 dan ke-11, dalam hal [[Produk domestik bruto|PDB]]. Korea Selatan, produsen chip memori terbesar di dunia, dan Jepang, pemasok terbesar material penting dalam produksi chip, sejauh ini merupakan negara terpenting dalam melahirkan beberapa produk teknologi seperti [[Ponsel cerdas|smartphone]], [[Televisi]] dan [[Komputer pribadi]]. Keduanya merupakan negara tetangga dan negara sekutu utama [[Amerika Serikat]] di Asia Timur.

 

 

Perlu diketahui Korea Selatan adalah negara dimana [[Samsung Electronics]], [[LG Electronics]] dan [[SK Hynix]] berasal, perusahaan yang berperan dalam memproduksi dua pertiga dari produksi chip dunia. Di Jepang, ada 3 perusahaan (JSR Corporation, Showa Denko, dan Shin-Etsu Chemical) yang memproduksi 90% dari ''Fluorinated polyamide'' dan ''resist'' (atau ''Photoresist'') di seluruh dunia, bahan yang pertama digunakan untuk pembuatan layar LCD dan OLED untuk memproduksi televisi, dan yang kedua merupakan bahan baku chip, yang ujung-ujungnya digunakan untuk pembuatan ''Handphone'', dan 70% dari Hidrogen berfluorida, yang digunakan untuk membersihkan chip dalam memproduksi perangkat ponsel sejenis smartphone. Dengan kata lain, Korea Selatan dan Jepang memiliki peran yang cukup penting dalam memproduksi semikonduktor dan layar tampilan untuk kepentingan pembuatan Ponsel, Televisi, dan barang elektronik lainnya.<ref>{{Cite news|url=https://selular.id/2019/07/samsung-dalam-pusaran-konflik-korea-jepang-bagian-1/|title=Samsung Dalam Pusaran Konflik Korea Jepang (Bagian 1)|date=15 Juli 2019|work=Selular.id|access-date=16 Juli 2019}}</ref>

 

리지스트.에칭가스.플루오린폴리이미드 각각 91.9%, 43.9%, 93.7%|url=https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/cmmrcNews/cmmrcNewsDetail.do?pageIndex=1&nIndex=53701&sSiteid=1|date=4 Juli 2019|publisher=Asosiasi Perdagangan Internasional Korea (KITA)|access-date=1 September 2019|language=ko}}</ref>{{NoteTag|Menurut data KITA dari Januari sampai Mei 2019, Korea Selatan mengimpor 93,7% Fluorinated Polymide, 91,9% Photoresist, dan 43,7% Hidrogen Berfluorida dari Jepang. Presentasi Impor dari Jepang untuk ketiga bahan ini menurun dari tahun 2010 dimana Korsel mengimpor ketiga bahan yang sama dengan presentase 97,7%, 95,5% dan 72,2%. Khusus untuk kedua bahan seperti ''Photoresist'' dan ''Fluorinated Polymide'' ketergantungan terhadap Jepang masih sangat tinggi}} Di sisi lain Jepang memiliki ketergantungan ekspor ketiga bahan tersebut terhadap Korea Selatan pada angka di kisaran 22,5%, 11,6%, and 85,9%.<ref>{{cite news |url=https://grici.or.jp/320|title=Japan strengthening export controls against South Korea, may leave China as sole winner in 5G competition|website=Grici.or.jp|access-date=1 September 2019}}</ref>

 

 

Hubungan diplomatik kedua negara kemudian semakin memburuk pada akhir 2018 setelah Mahkamah Agung Korea Selatan mengeluarkan putusan memerintahkan beberapa perusahaan Jepang, termasuk [[Mitsubishi Heavy Industries]] dan [[Nippon Steel & Sumitomo Metal]], untuk memberikan kompensasi ganti rugi kepada keluarga korban asal Korea Selatan yang diperlakukan tidak adil dan dipaksa secara ilegal untuk memasok tenaga kerja untuk kepentingan perang Jepang dalam menghadapi sekutu dalam Perang Dunia II, seperti membangun kapal dan pesawat terbang di sebuah pabrik mesin Mitsubishi di [[Nagoya]] pada tahun 1944.

 

Pada 9 Januari 2019 Pengadilan Daegu menyetujui permintaan penggugat yang memerintahkan penyitaan beberapa aset Perusahaan Jepang yang bernama Nippon Steel & Sumitomo Metal yang dimana mereka memiliki 81.075 saham di POSCO-Nippon Steel RHF Joint Venture (PNR), sebuah perusahan patungan dengan [[POSCO]] yang merupakan bagian dari 2,34 juta saham Nippon Steel & Sumitomo Metal sebesar 11 miliar won ($9,78 juta atau setara dengan Rp.138 miliar) karena perusahaan tersebut menolak untuk membayar ganti rugi kepada para korban kerja paksa yang dilakukannya pada masa perang.<ref>{{cite news |title=Korsel Aset Perusahaan Jepang Terkait Kerja Paksa Masa Perang|url=https://www.voaindonesia.com/a/korsel-aset-perusahaan-jepang-terkait-kerja-paksa-masa-perang/4735324.html|work=VOA Indonesia|date=9 Januari 2019}}</ref> Keputusan Pengadilan Korsel ini kemudian diikuti oleh Keputusan yang sama terhadap Mitsubishi Heavy Industries pada 25 Maret 2019 melalui penyitaan hak paten serta ''trademark'' dari perusahaan ini oleh Pengadilan Daejeon.<ref>{{cite news |title=Court approves seizure of Mitsubishi assets|url=http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3061020|work=Korea Joongang Daily|date=25 Maret 2019}}</ref> Keputusan itu diprotes oleh Jepang karena mereka menyesalkan keputusan pengadilan negara itu dan mempertimbangkan membawa masalah ini ke [[Mahkamah Internasional]].

[[Berkas:"Boycott Japan" banner at entrance of tunnel on Tongil-daero.jpg|jmpl|Spanduk yang berisi logo "NO, BOYCOTT JAPAN" (Bahasa Indonesia: TIDAK, BOIKOT JEPANG), yang terpampang di kota [[Mokpo]]. Spanduk ini menandakan kekecewaan warga Korea Selatan terhadap kebijakan Pemerintah Jepang]]

[[Berkas:"Boycott Japan" sticker on shop in Mokpo.jpg|jmpl|Stiker yang menyerukan boikot produk Jepang]]

 

 

Pada tanggal 10 Juli, beredar laporan dari stasiun televisi Jepang, [[Fuji TV]] dan salah satu surat kabar [[Sankei Shimbun]] bahwa Korea Selatan telah menemukan 156 bahan strategis yang berpotensi memiliki senjata yang secara diam-diam diekspor dalam kurun waktu 4 tahun dari 2015 hingga 2019 untuk membuat bahan-bahan seperti racun VX, yang digunakan untuk membunuh Kim Jong-nam, saudara laki-laki Pemimpin Korut [[Kim Jong-un]]. serta bahan-bahan strategis lainnya yang diselundupkan secara ilegal ke negara lain.<ref>{{Cite web|url=https://www.fnn.jp/posts/00047178HDK/201907101700_WatanabeYasuhiro_HDK|title=韓国から戦略物資ダダ洩れ？優遇措置撤廃で怒る韓国の「不正輸出」リスト入手|work=Fuji News Network|date=10 Juli 2019|language=ja}}</ref> Seorang anggota parlemen dari Partai Bareunmirae Ha tae-kyung membantah tuduhan dari media Jepang dan dia menyatakan bahwa Jepang mengungkap dugaan penyelundupan barang-barang strategis oleh perusahaan-perusahaan Jepang ke Korea Utara, mengutip data dari Pusat Informasi Pengendalian Keamanan Perdagangan (CISTEC), sebuah organisasi non-pemerintah yang melacak data mengenai kontrol ekspor dan impor.<ref>{{Cite web|url=https://en.yna.co.kr/view/AEN20190711004100315|title=Data shows Japanese firms illegally shipped strategic items to N. Korea: lawmaker|work=Yonhap|date=11 Juli 2019|language=en}}</ref>

Kemudian Korea Selatan melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan, berencana melapor ke [[Organisasi Perdagangan Dunia|WTO]] untuk meminta pembatalan kebijakan ekspor Jepang pada saat pertemuan dewan Organisasi yang mengurusi soal urusan perdagangan dunia tersebut pada tanggal 8−9 Juli 2019.<ref>{{Cite web|url=http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/901273.html|title=S. Korea requests withdrawal of Japan’s export controls to WTO|work=Hankyoreh|date=10 Juli 2019|language=en}}</ref>

 

 

 

Pada 12 Agustus, Korea Selatan mengumumkan mengeluarkan Jepang dari daftar mitra negara terfavorit yang memiliki pelakuan khusus dalam hal perdagangan. Korea Selatan beralasan bahwa tindakan ini dianggap sebagai balasan atas tindakan Pemerintah Jepang dalam hal serupa.<ref>{{Cite web|url=https://money.kompas.com/read/2019/08/12/210216326/korsel-hapus-jepang-dari-daftar-mitra-dagang-utama|title=Korsel Hapus Jepang dari Daftar Mitra Dagang Utama|publisher=Kompas|date=12 Agustus 2019}}</ref> Menteri Perindustrian Korsel Sung Yun-mo mengatakan Jepang akan masuk dalam daftar yang baru dibuat untuk negara-negara yang belum menjalankan sistem kontrol ekspor. Artinya, Jepang perlu menerapkan prinsip-prinsip dagang internasional. Keputusan pemerintah Korsel ini berlaku pada 18 September 2019<ref>{{Cite web|url=http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190917000835|title=Japan officially removed from South Korea‘s whitelist|last=Ji-hye|first=Shin|website=The Korea Herald|date=17 September 2019}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/south-korea-drops-japan-from-white-list-in-trade-row|title=South Korea drops Japan from 'white list' in trade row|website=The Straits Times|date=17 September 2019}}</ref> setelah pemerintah selesai mengumpulkan berbagai opini dari masyarakat melalui situs web pemerintah dan email dari 14 Agustus hingga 3 September yang 91% pendapatnya mendukung revisi soal pengendalian ekspor.<ref>{{Cite web|url=https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190812145514-92-420558/giliran-korsel-tendang-jepang-dari-mitra-ekspor-favorit|title=Giliran Korsel 'Tendang' Jepang dari Mitra Ekspor Favorit|publisher=CNN Indonesia|date=12 Agustus 2019}}</ref> Pejabat Kementerian Perdagangan Korsel Lee Ho-hyeon, menegaskan bahwa langkah ini akan mempengaruhi 100 perusahaan yang mengekspor bahan baku penting ke Jepang seperti alat komunikasi dan bahan baku semikonduktor.<ref>{{Cite web|url=https://www.apnews.com/508f4d319bca472b97b64038bfc628a7|title=South Korea downgrades Japan trade status as dispute deepens|publisher=Associated Press|date=18 September 2019}}</ref>

 

 

Pada 11 Oktober, perwakilan dari kedua negara mengadakan pertemuan bilateral tahap pertama sebagai tahapan dalam penyelesaian perselisihan dagang antar-negara dalam aturan WTO yang berpusat di Jenewa, Swiss.<ref>{{Cite web|url=https://en.yna.co.kr/view/AEN20191012000252325|title=S. Korea, Japan end 1st round of talks on trade row, agree to meet again|date=11 Oktober 2019|first1=Kim|last1=Sohee|work=Yonhap|access-date=15 Oktober 2019}}</ref>

 

Pada 19 November, putaran kedua perundingan bilateral antar kedua negara berlangsung. dimana negosiasi kedua negara berlangsung selama 6 jam.<ref>{{Cite web |url=https://www.meti.go.jp/press/2019/11/20191120004/20191120004.html|title=大韓民国向け輸出管理の運用の見直しについてWTO協定に基づく二国間協議を実施しました|trans-title=Jepang Mengadakan Konsultasi dengan Pemerintah Republik Korea di bawah Perjanjian WTO Mengenai Pembaruan Kebijakan Lisensi Jepang dan Prosedur Ekspor ke ROK|publisher=Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (Jepang)

 

== Reaksi ==

=== Pemerintah ===

Sebagai akibat dari Keputusan Pemerintah Jepang yang membatasi ekspor ke Korea Selatan, Pemerintah Korea Selatan memanggil dubes Jepang untuk Seoul sebagai penolakan atas pemberlakuan kebijakan ekspor Jepang. Kementerian Luar Negeri juga menanggap tindakan tersebut sebagai hal yang tidak bisa diterima.<ref>{{Cite web|url=https://internasional.republika.co.id/berita/pu7je7366/internasional/asia/19/07/02/pu0q0q382-jepang-perketat-ekspor-bahan-teknologi-tinggi-ke-korsel|title=Jepang Perketat Ekspor Bahan Teknologi Tinggi ke Korsel|publisher=Republika|date=1 Juli 2019}}</ref>

Kemudian rakyat Korsel mengadakan aksi menyalakan lilin sebagai bentuk protes atas keputusan Pemerintah Jepang pada bulan Juli dan Agustus, terutama pada tangga 15 Agustus, pada peringatan 74 tahun merdekanya Korea dari jajahan Jepang, dimana hampir 30.000 orang terlibat unjuk rasa yang berpusat di tiga tempat itu, yaitu di Lapangan [[Gwanghwamun]], Kedubes Jepang, dan Kantor Pusat ''[[The Chosun Ilbo]]''.

 

Polisi yang berada di lokasi kejadian menemukan sebuah tas yang kemungkinan milik pria tersebut. Usai diperiksa, isi tas itu ada memo dan selebaran yang mengkritik Jepang atas keputusannya untuk memperketat kendali atas ekspor teknologi tinggi ke Korea Selatan. Pada selebaran itu juga ada sumpah untuk melawan Tokyo sampai Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meminta maaf. Selain itu, polisi juga menemukan sebuah buku almarhum Kim Bok-dong, yang merupakan salah satu korban perbudakan seksual militer Jepang selama Perang Dunia II.<ref>{{Cite web|url=https://www.wartaekonomi.co.id/read239092/kesal-dengan-ketegangan-antara-korea-jepang-warga-korea-selatan-bakar-diri.html|title=Kesal dengan Ketegangan Antara Korea-Jepang, Warga Korea Selatan Bakar Diri|publisher=Warta Ekonomi|date=2 Agustus 2019}}</ref>

 

== Dampak ==

=== Terhadap Korea Selatan ===

 

Bank Sentral Korea Selatan, [[Bank of Korea]] kemudian secara tidak terduga melakukan pemangkasan suku bunga acuannya dari 1,75% menjadi 1,5% pada 18 Juli 2019.<ref>{{Cite web|title=Bank Sentral Korea Pangkas Suku Bunga Acuan|url=https://kabar24.bisnis.com/read/20190718/19/1125838/bank-sentral-korea-pangkas-suku-bunga-acuan|publisher=Bisnis Indonesia|date=18 Juli 2019}}</ref> Bank of Korea juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonominya menjadi 2,2% dari sebelumnya 2,5%.<ref>{{Cite web|url=http://www.hani.co.kr/arti/english_edition/e_business/902549.html|title=Bank of Korea to lower benchmark interest rate|last=Nam-ku|first=Jeong|date=19 Juli 2019|work=Hankyoreh}}</ref>

 

 

Sebagai akibat dari konflik perdagangan dengan Jepang, Indeks sentimen konsumen Korea Selatan jatuh ke level terendah dalam lebih dari 2 setengah tahun sejak Januari 2017, sebulan setelah Presiden pada saat itu [[Park Geun-hye]] dimakzulkan oleh parlemen. Menurut [[Bank of Korea]] pada 27 Agustus, indeks sentimen konsumen bulanan turun menjadi 92,5 pada Agustus dari 95,9 bulan sebelumnya. Angka di bawah 100 berarti ada lebih banyak tanggapan yang pesimistis ketimbang optimistis.<ref>{{Cite web|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20190827/9/1141418/sentimen-konsumen-korea-selatan-terjun-ke-kondisi-paling-suram|title=Sentimen Konsumen Korea Selatan Terjun ke Kondisi Paling Suram|last=Andriani|first=Renat Sofie|date=27 Agustus 2019|work=Bisnis Indonesia|access-date=31 Agustus 2019}}</ref>