Hukum acara pidana Indonesia: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 3 Maret 2021 09.44 sunting David Wadie Fisher-Freberg (bicara \| kontrib) Pengecualian blokir IP, Pengawas, Pengurus 21.655 suntingan →Tahapan Tag: Suntingan visualeditor-wikitext ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 29 Desember 2022 13.18 sunting balikkan Arya-Bot (bicara \| kontrib) Bot, Pengecualian blokir IP 261.428 suntingan k →Penyelidikan: clean up Tag: AWB
(Satu revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan)
Baris 57: {{quote\|Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.\|Pasal 1 (5) KUHAP.}} Penyelidikan adalah tahap pertama dalam pelaksanaan acara pidana. Yang berwenang untuk melakukan penyelidikan adalah pejabat [[Kepolisian Negara Republik Indonesia\|Kepolisian]],<ref> Pasal 4 [[wikisource:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab IV\|KUHAP]].</ref> yang berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; mencari keterangan dan barang bukti; menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab. Penyelidik juga dapat melaksanakan perintah dari penyidik, yaitu untuk menangkap seseorang; melarang seseorang meninggalkan tempat; menggeledah dan menahan; memeriksa dan menyita surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan/atau membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.<ref> Pasal 5 [[wikisource:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981/Bab IV\|KUHAP]].</ref> === Penyidikan === {{quote\|Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.\|Pasal 1 (2) KUHAP.}} Setelah sebuah perkara diselidik dan ditemukan terjadinya suatu delik pidana, maka proses acara pidana dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sebuah delik dapat ditentukan terjadi oleh karena empat kemungkinan: tertangkap tangan; dari sebuah laporan; daru sebuah aduan; atau diketahui sendiri melalui suatu cara, seperti diketahui melalui media massa atau ceirtera seseorang.{{sfn\|Hamzah (HAP)\|p=120-127}} == Rujukan ==