Ekstensifikasi pajak: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan

Revisi per 18 Juni 2007 06.24 sunting Wic2020 (bicara \| kontrib) 8.726 suntingan k std perspektif Indonesia ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 12 Januari 2023 08.35 sunting balikkan Arya-Bot (bicara \| kontrib) Bot, Pengecualian blokir IP 261.428 suntingan k →top: clean up Tag: AWB
(13 revisi perantara oleh 9 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: {{rapikan-cakupan}} Dalam istilah [[pajak\|perpajakan]] di Indonesia, '''Ekstensifikasi''' adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan [[Nomor Pokok Wajib Pajak]] (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. Dalam istilah [[pajak\|perpajakan]] di Indonesia, '''Ekstensifikasi''' adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftrakan diri untuk diberikan [[Nomor Pokok Wajib Pajak]] (NPWP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-01/PJ/2019). Kegiatan '''Ekstensifikasi''' ini dilaksanakan oleh [[Kantor Pelayanan Pajak]] Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. {{stub}}▼ Dasar Peraturannya adalah: ~~[[Kategori: Pajak]]~~ * '''PER-01/PJ/2019''' tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka Ekstensifikasi. [[Kategori:Perpajakan di Indonesia]] ▲{{indo-stub}}