Asas legalitas: Perbedaan antara revisi

'''Asas Legalitaslegalitas''' adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas.<ref>{{Citation|last=Suharsono|first=Fienso|title=Kamus Hukum|publisher=Vandetta Publishing|place=|pages=6|date=2010|url=https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/18.%20Kamus%20Hukum%20by%20Fiensho%20Suharsomno%20(z-lib.org).pdf|isbn=}}</ref><ref name="Referensi"/> Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang [[hakim]], menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang.<ref name="Referensi"/> Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya.<ref name="Referensi"/> Jadi berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar [[hukum]] oleh [[hakim]] jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu [[hukum pidana]] dan selama perbuatan itu belum dilakukan.<ref name="Referensi"/>

Pada awalnya asas legalitas berhubungan dengan teori [[Von Feurbach]], yang disebut dengan [[teori Vom Psycologischen Zwang]].<ref name="Bimbingan"/> Teori ini berarti anjuran agar dalam penentuan tindakan-tindakan yang dilarang, tidak hanya tercantum macam-macam tindakannya, tetapi jenis pidana yang dijatuhkan.<ref name="Bimbingan">[{{Cite web |url=http://www.bimbingan.org/apa-itu-legalitas.htm |title=Pengertian Asas Legalitas] |access-date=2014-05-18 |archive-date=2014-05-18 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140518174521/http://www.bimbingan.org/apa-itu-legalitas.htm |dead-url=yes }}</ref>

Asas legalitas berlaku dalam ranah [[hukum pidana]] dan terkenal dengan [[adagium]] legendaris [[Von Feuerbach]] yang berbunyi ''nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali''.<ref name="Hukum"/> Secara bebas, [[adagium]] tersebut dapat diartikan menjadi “tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya”.<ref name="Hukum"/> Secara umum, [[Von Feuerbach]] membagi adagium tersebut menjadi tiga bagian, yaitu:<ref name="Hukum"/>

[[Adagium]] tersebut merupakan dasar dari asas bahwa ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut (asas non-[[retroaktif]]) karena suatu delik hanya dapat dianggap sebagai kejahatan apabila telah ada aturan sebelumnya yang melarang delik untuk dilakukan, bukan sesudah delik tersebut dilakukan.<ref name="Hukum">[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt514810646f40f/asas-legalitas,-kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum,-dan-kaidah-yurisprudensi hukumonline.com]</ref>

Eddy O.S. Hiariej (2012) memberikan makna dalam adagium tersebut, sebagai asas yang memiliki dua fungsi: (i) Fungsi melindungi yang berarti Undang-Undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan Negara yang sewenang-wenang; (ii) Fungsi instrumentasi, yaitu dalam batas-batas yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan kekuasaan oleh Negara tegas-tegas diperbolehkan.  Fungsi melindungi  lebih pada hukum pidana materil (hukum pidana) yang mengacu pada frasa pertama  (''nulla poena sine lege'')  dan kedua  (''nulla poena sine crimine''), sementara  fungsi instrumentalis  lebih pada hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang mengacu pada frasa ketiga  (''nullum crimen sine poena legali'').

# Terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut  (nonretroaktif/''nullum crimen nulla poena sine lege praviaepraevia''/''lex praeviaepraevia'');

# Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan  (''nullum crimen nulla poena sine lege scripta''/''lex scripta'');

# Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi  (''nullum crimen poena sine lege stricta''/''lex stricta'').