Reaksi Indonesia terhadap deklarasi kemerdekaan Kosovo 2008: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
kTidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan visualeditor-wikitext |
|||
| (5 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Orphan|date=Januari 2023}}
{{Main|Pengakuan internasional Kosovo}}
{{Politik Indonesia}}
'''[[Deklarasi kemerdekaan Kosovo 2008|Deklarasi kemerdekaan]] [[Republik Kosovo|Kosovo]]''' dari [[Serbia]] diterbitkan pada Minggu, 17 Februari 2008 melalui pemungutan suara bulat di [[Majelis Kosovo]].<ref>[http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/7249034.stm Kosovo MPs proclaim independence], BBC,
== Reaksi ==
Baris 10 ⟶ 12:
Pada 27 Maret 2008, Menteri Luar Negeri Indonesia [[Hassan Wirajuda]] menyatakan bahwa Indonesia tidak memandang Kosovo sebagai sebuah masalah keagamaan, melainkan masalah etnis dan poltik serta masalah prinsip menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah sebuah negara anggota PBB. Ia menyatakan bahwa "Indonesia mendukung solusi masalah Kosovo dengan cara damai, melalui dialog dan negosiasi", dan menambahkan bahwa "Indonesia mendukung gagasan Serbia bahwa [[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa]] meminta pendapat dari [[Mahkamah Internasional]] tentang legalitas deklarasi kemerdekaan Kosovo".<ref>[http://www.ekonomskitim.sr.gov.yu/et.php?str=novost_detalji&jez=eng&nov=1967 Indonesia supports Kosovo problem solution through negotiations]{{Pranala mati|date=Maret 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> Pada 19 Juni 2008, dalam sebuah pertemuan OKI, Indonesia merupakan salah satu negara yang menentang pengakuan Kosovo sebagai negara merdeka.<ref name="OICKampala">[http://en.apa.az/news.php?id=50855 OIC foreign ministers split over Kosovo] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20120209052053/http://en.apa.az/news.php?id=50855 |date=9 Februari 2012}}, APA, 19 Juni 2008</ref>
Pada 26 Agustus 2008, Duta Besar Indonesia di [[Beograd]], Muhammad Abduh Dalimunthe, menyatakan bahwa "Indonesia berdiri teguh di belakang gagasan bahwa setiap pergerakan di kancah internasional harus didasarkan pada hukum internasional, dan tidak demikian halnya dengan deklarasi kemerdekaan sepihak Kosovo. Pendirian kami dimulai dengan kenyataan bahwa kami menghormati integritas Serbia", dan bahwa Indonesia menegaskan di antara negara-negara Islam bahwa Kosovo adalah masalah politik, bukan masalah
Pada Januari 2009, Dubes Indonesia di Beograd Muhammad Dalimunthe mengatakan bahwa pembentukan [[Pasukan Keamanan Kosovo]] tidak diperlukan dan bahwa Indonesia belum mengubah posisinya yang mendukung [[Resolusi 1244 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]] yang menjamin keutuhan wilayah Serbia.<ref>[http://www.emportal.rs/en/news/serbia/77431.html "Indonesia does not plan to recognize Kosovo"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160305091055/http://emportal.rs/en/news/serbia/77431.html |date=2016-03-05 }}, Ekonomist Media Group, 30 Januari 2009</ref>
Saat memberikan kuliah di [[London School of Economics and Political Science|London School of Economics]] pada 31 Maret 2009, Presiden Indonesia [[Susilo Bambang Yudhoyono]] mengatakan "untuk saat ini ada kemungkinan Indonesia menerima status merdeka Kosovo setelah kami teliti dengan cermat bahwa ada situasi yang berbeda di [[Myanmar]], setelah proses Balkanisasi Anda mendapati negara Kosovo yang merdeka" dan bahwa "kami masih mengikuti situasi di Kosovo sekarang dan ada kemungkinan suatu saat Indonesia mengakui kemerdekaan Kosovo".<ref>[http://www.newkosovareport.com/200904021696/Politics/Indonesia-to-recognize-Kosovo-soon.html Indonesia to recognize Kosovo soon] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120428053217/http://www.newkosovareport.com/200904021696/Politics/indonesia-to-recognize-kosovo-soon.html |date=28 April 2012}}, New Kosova Report, 2 April 2009</ref><ref>[http://www.kosovothanksyou.com/news/?p=377 Indonesia open towards recognition of Kosovo], Kosovo Thanks You, 2 April 2009</ref>
Baris 25 ⟶ 27:
Pada Agustus 2011, Ketua [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia|Majelis Permusyawaratan Rakyat]] [[Taufiq Kiemas]] berjanji untuk menulis surat rekomendasi kepada Presiden Yudhoyono untuk mengakui Kosovo.<ref>{{cite news|date=10 Agustus 2011|title=Kosovo Minta Indonesia Akui Kemerdekaannya|url=http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/08/10/lppgj5-kosovo-minta-indonesia-akui-kemerdekaannya|publisher=[[Republika (surat kabar)|Republika Online]]|access-date=10 April 2021}}</ref>
Dalam kunjungannya ke Jakarta pada April 2016, Presiden Serbia [[Tomislav Nikolić]] menghargai sikap Pemerintah Indonesia atas kemerdekaan Kosovo. Selain mendukung kedaulatan Serbia, Indonesia juga tidak mengakui Kosovo di beberapa organisasi internasional, termasuk [[Bank Dunia]].<ref>{{cite news |title=Presiden Serbia Puji Sikap RI soal Kemerdekaan Kosovo |url=https://www.liputan6.com/global/read/2494417/presiden-serbia-puji-sikap-ri-soal-kemerdekaan-kosovo |accessdate=25 Juni 2021 |author=Tanti Yulianingsih |publisher=Liputan6 |date=28 April 2016}}</ref>
Selama kunjungannya ke Beograd pada Juni 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia [[Yasonna Laoly]] menegaskan kembali dukungan Indonesia untuk kedaulatan Serbia atas Kosovo.<ref>{{cite news|date=6 Juli 2020|title=Indonesia dukung kedaulatan Serbia dalam konflik dengan Kosovo|url=https://www.antaranews.com/berita/1594338/indonesia-dukung-kedaulatan-serbia-dalam-konflik-dengan-kosovo|publisher=[[Lembaga Kantor Berita Nasional Antara|Antara]]|access-date=10 April 2021}}</ref>
| |||