Pajak parkir: Perbedaan antara revisi

'''Pajak Parkirparkir''' adalah pajak atas penyelenggaraan tempat [[parkir]] di luar badan [[jalan]],<ref>Undang-undang no 28 Tahun 2009 tetang Pajak dan Retribusi Daerah</ref> baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu [[usaha]], termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak ini merupakan pajak yang diperuntukkan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pajak ini dapat diearmark<ref>{{Cite web |url=http://www.djpk.depkeu.go.id/news/1/tahun/2009/bulan/08/tanggal/28/id/422/ |title=Pokok-pokok Pengaturan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |access-date=2009-11-25 |archive-date=2009-11-18 |archive-url=https://web.archive.org/web/20091118033011/http://www.djpk.depkeu.go.id/news/1/tahun/2009/bulan/08/tanggal/28/id/422 |dead-url=yes }}</ref> khusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (di-earmark) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh [[masyarakat]]

== Objek Pajakpajak ==

== Dasar pengenaan pajak ==

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir yang diperoleh dari sewa/tarif parkir yang dikumpulkan. Dasar pengenaan Pajak Parkir dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

== Lihat pula ==