Kebijakan Pertanian Bersama: Perbedaan antara revisi

'''Kebijakan Pertanian Bersama''' ({{lang-en|Common Agricultural Policy}}, disingkat '''''CAP''''') adalah seperangkat [[Hukum Uni Eropa|undang-undang]] yang diterapkan [[Uni Eropa]] (UE) untuk menghasilkan [[kebijakan]] yang seragam dan terpadu dalam bidang [[pertanian]].{{sfnp|European Council|2018a|ps=: "''The CAP is a set of laws adopted by the EU to provide a common, unified policy on agriculture.''"|loc=Legal definition}} Kebijakan ini menerapkan sistem [[subsidi pertanian]] dan program-program lainnya,{{sfnp|Muhaimin|Dyanasari|2017|p=7}} dengan misi utama untuk menjamin kehidupan yang layak bagi [[petani]], suplaipersediaan [[pangan]] yang stabil, aman serta terjangkau.{{sfnp|European Commission|2013}}{{sfnp|European Commission|2017c|loc=''Why and how the EU supports farmers''|ps=: Pertanian tidak seperti bisnis lainnya. Meskipun pentingnya produksi pangan, pendapatan petani jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan non-pertanian (sekitar 40%). Pertanian lebih bergantung pada cuaca dan iklim dibanding sektor lainnya. Selain itu ada kesenjangan waktu antara permintaan konsumen dan petani yang mampu memasok: menanam gandum atau menghasilkan susu pasti membutuhkan waktu.}} Kebijakan Pertanian Bersama lahir pada tahun [[1962]] dan telah mengalami beberapa kali perubahan, reformasi besar terjadi tahun [[1992]], [[2003]] dan [[2013]] sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan-perubahan di dunia.{{sfnp|European Commission|2017a}} Reformasi 2013 difokuskan pada tiga prioritas: produksi pangan berkelanjutan, pengelolaan [[sumber daya alam]] dan [[pembangunan pedesaan]] yang berimbang di seluruh Uni Eropa.{{sfnp|European Commission|2013}}{{sfnp|European Commission|2012|p=5|loc=''A model for others''|ps=: Kebijakan Pertanian Besama (''CAP'') merupakan kebijakan Uni Eropa yang pertama dan selama bertahun-tahun menjadi satu-satunya kebijakan yang terintegrasi. ''CAP'' membuka jalan bagi pasar tunggal Uni Eropa pada tahun 1992. Sistem harga tunggal juga mengharuskan ''CAP'' untuk menciptakan mata uangnya sendiri, yaitu "''unit of account''" (''UA''), pendahulu ''[[euro]]''. Ketika diperkenalkan pada tahun 1962, satu ''UA'' bernilai satu dolar AS.}} Pada 2018 [[Komisi Eropa]] mengusulkan sistem yang lebih fleksibel, dengan menyederhanakan dan memodernisasi mekanisme kebijakan bagi petani dan negara-negara Uni Eropa.{{sfnp|European Commission|2018}}

[[Sejarah]] Kebijakan Pertanian Bersama (''{{lang|en|CAP}}'') Uni Eropa bermula di [[Eropa Barat]] pada 1950-an paska [[Perang Dunia II]], kondisi sektor pertanian di Eropa setelah perang mengalami kelumpuhan dan kekurangan suplaipersediaan pangan,{{sfnp|European Commission|2017a}} menyebabkan kelaparan dan [[Malagizi|mal-nutrisi]].{{sfnp|Lungkang|2015|p=35}} Keadaan ini memaksa Eropa mengeksplorasi berbagai cara agar mandiri dalam produksi pangan di tingkat regional.{{sfnp|Delayen|2007|p=1}} Pada tahun [[1957]], [[Perjanjian Roma]] (''{{Lang|en|Treaty of Rome}}'') melahirkan [[Masyarakat Ekonomi Eropa]] (pendahulu Uni Eropa) antara enam negara Eropa Barat, dengan gagasan kebijakan pertanian bersama sebagai komitmen untuk membentuk pasar tunggal (''{{Lang|en|common market}}''). [[Masyarakat Ekonomi Eropa|Komunitas Eropa]] menginginkan agar struktur pertanian Eropa direformasi agar lebih kompetitif, tanpa mengancam pertanian keluarga.{{sfnp|Gray|2009|p=20}} Konferensi Para Menteri Pertanian pada 1958 di Stresa ([[Italia]]) dianggap sebagai awal pengembangan dan implementasi Kebijakan Pertanian Bersama dari enam negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa.{{sfnp|Kostić|Simonović|p=1366|Kostić|2016}}

=== Peresmian Kebijakan Pertanian Bersama ===

Pada tahun 1962, Kebijakan Pertanian Bersama Uni Eropa dilahirkan.{{sfnp|European Commission|2017a}}{{sfnp|European Commission|2012|p=3}} [[Dewan Uni Eropa]] memberi lampu hijau pendirian ''{{Lang|en|Common Market Organizations (CMO)}}'' untuk enam produk pertanian ([[serealia]], daging babi, [[telur]], daging [[unggas]], buah dan sayuran serta anggur),{{sfnp|Jedlička|2004|p=4|ps=: ''CMO'' pada dasarnya adalah serangkaian kebijaankebijakan yangdan pengaturan terkait dengan berbagai sektor produksi pertanian. Tujuannya adalah untuk mendukung pasar komoditas pertanian tertentu dengan berbagai mekanisme yang bervariasi dari produk ke produk. Awalnya ''CMO'' didirikan untuk setengah dari semua produk pertanian; Namun, jumlahnya meningkat secara bertahap dan mencakup semua produk dengan pengecualian kentang, madu dan beberapa produk alkohol.}} diterbitkan aturan-aturan persaingan, perencanaan perdagangan intra-masyarakat untuk produk susu dan daging sapi, serta didirikannya Dana Bimbingan dan Jaminan Pertanian Eropa (''{{Lang|en|European Agricultural Guidance and Guarantee Fund/EAGGF}}'').{{sfnp|European Commission|2017a}} Kebijakan Pertanian Bersama mulai diberlakukan pada tahun [[1963]],{{sfnp|Lungkang|2015|ps=: "CAP kemudian muncul pada tahun 1962, dan mulai diimplementasikan setahun setelahnya (1963).”}}{{sfnp|Delayen|2007|p=1}} dengan empat prinsip dasar:

Saat awal-awal Kebijakan Pertanian Bersama, banyak petani kecil dari generasi pasca-perang masih memerah susu secara manual dan memotong jerami menggunakan [[sabit]]. Subsidi yang diberikan melalui Kebijakan Pertanian Bersama membantu mereka membeli peralatan, merenovasi bangunan pertanian dan memperoleh [[benih]] serta [[pupuk]] yang lebih baik. Dengan penghasilan yang lebih tinggi, mereka juga dapat meminjam dari [[bank]] untuk mengembangkan bisnis mereka.{{sfnp|European Commission|2012|p=6}}

Selama tahun 1960-an dan 1970-an, Kebijakan Pertanian Bersama mampu meningkatkan produksi pertanian. Namun produksi yang berlebihan kemudian menjadi momok dalam pertanian Eropa, produk yang dihasilkan lebih banyak daripada yang bisa dikonsumsi masyarakat.{{sfnp|Delayen|2007|p=1}} Kebijakan ini berhasil membawa Uni Eropa ke arah swasembada pangan, tetapi di sisi lain harus berjuang dengan surplus produksi (''{{Lang|en|food mountains}}'').{{sfnp|European Commission|2017a}}{{sfnp|European Commission|2012|p=3}} Selain itu, biaya penyimpanan untuk produk susu, serealia dan daging jadi semakin mahal, sehingga Eropa mulai mengekspor (dengan bantuan subsidi) kelebihan produknya dengan harga murah (''{{Lang|en|[[dumping}}]]'').{{sfnp|Delayen|2007|p=1}}{{sfnp|European Commission|2012|p=7|ps=: Didukung dengan jaminan harga minimum, petani mencapai titik di mana mereka menghasilkan lebih banyak makanan dari yang dibutuhkan pada tahun 1970-an. Hasilnya adalah surplus dengan biaya penyimpanan yang mahal dan memalukan secara politis.}} Jika harga di pasar bebas turun di bawah harga minimum yang dijamin, petani dan pedagang diberi opsi untuk menjual produk mereka ke Agensi Uni Eropa. Mekanisme ini disebut pembelian intervensi (''{{lang|en|intervention buying}}''). Alasan dibalik sistem ini adalah untuk menaikkan harga pasar setidaknya mencapai harga minimum yang disepakati. Namun jika harga pasar tetap di bawah harga minimum, maka produk harus dijual rugi atau disimpan dalam penyimpanan. Pelaksanaan sistem ini yang menyebabkan fenomena "pegunungan mentega" (''{{Lang|en|Butter mountains}}''), "danau anggur" (''{{Lang|en|wine lakes}}''), "perang daging sapi" (''{{Lang|en|beef wars}}'').{{sfnp|Sertöz|2014|p=227|ps=: Karena produksi yang berlebihan, ketika Uni Eropa tidak dapat menemukan pasar ekspor yang sesuai atau di mana tidak mungkin untuk menyimpan surplus makanan, surplus tersebut secara simultan dimusnahkan sebagai solusinya, Misalnya, 600.000 ton buah persik dan nektarin, 24.500 ton cauliflower, 120.000 ton tomat, dan 320.000 ton apel dimusnahkan pada tahun 1990.}}

Uni Eropa memulai kebijakan-kebijakan khusus untuk menyelaraskan produksi dengan kebutuhan pasar.{{sfnp|European Commission|2012|p=3}} Meskipun perdebatan tentang reformasi Kebijakan Pertanian Bersama sudah dimulai pada awal tahun 1970,{{sfnp|Weyerbrock|1998|p=380}} kebijakan-kebijakan untuk pengendalian produksi baru dimulai pada tahun 1980-an.{{sfnp|European Commission|2012|p=4}} Sejak awal, CAP telah berevolusi dari program yang berfokus pada komoditas dengan tujuan spesifik untuk memastikan keamanan pangan dan mendukung pendapatan pertanian di Eropa, menjadi sistem mekanisme bantuan dengan tujuan yang sangat beragam.{{sfnp|Boulanger|Jomini|p=3|Zhang|Costa|2010}} Mereka memulai transisi dan perubahan secara sistematis untuk mengatasi masalah kelebihan produksi, dampak negatif terhadap lingkungan dan ''{{Lang|en|[[dumping}}]]'' (pembuangan).{{sfnp|Delayen|2007|p=1}} ''{{Lang|en|StrukturalTindakan measures}}''struktural diterapkan untuk mengendalikan kapasitas produksi agar suplaipersediaan sesuai dengan permintaan di Komunitas Eropa.{{sfnp|Gray|2009|p=27}} Selain itu besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai subsidi pertanian juga menimbulkan kritik dari berbagai pihak yang mendorong munculnya usulan mengenai pemotongan subsidi pertanian melalui Reformasi Kebijakan Pertanian Bersama.{{sfnp|Wigati|2011}}

Reformasi pertama adalah pemberlakuan kuota susu pada tahun 1984.,{{sfnp|Delayen|2007|p=2}} Mengikutimengikuti sistem kuota produksi yang sudah diterapkan pada gula.{{sfnp|European Commission|2017a}} Kelebihan jumlah produksi mengakibatkan turunnya harga susu domestik, peternak sapi perah banyak yang merugi. Kuota susu diberlakukan sebagai upaya untuk mengendalikan produksi susu, memotong surplus dan pengeluaran Uni Eropa secara keseluruhan. Reformasi untuk susu didasarkan pada jumlah kuota setiap negara, referensi jumlah kuota produsen atau konsumen dan pajak susu (jika produsen melebihi kuota referensi mereka).{{sfnp|Delayen|2007|p=2}} Penerapan kuota susu cukup efektif membatasi produksi susu, namun jumlahnya masih di atas konsumsi domestik Eropa. [[Ekspor]] (''{{Lang|en|dumping}}Dumping'') telah dikurangi tetapi tidak dihilangkan.{{sfnp|Delayen|2007|ps=: “''... this was only possible with export subsidies. Dumping was reduced, but not eliminated''”.}} .

* Peningkatan kompensasi pembayaran langsung (''{{lang|en|direct payment}}'') pada beberapa produk

Agenda [[2000]] yang ditandatangani di [[Berlin]] pada tahun [[1999]] menciptakan pilar kedua dalam Kebijakan Pertanian Bersama dan mempertimbangkan "multi-fungsi" kegiatan pertanian. Tiga kebijakan utama yang diusulkan: skema agro-lingkungan, dukungan untuk daerah yang sulit, dan bantuan investasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.{{sfnp|Delayen|2007|p=2}} Kebijakan pembangunan pedesaan dimasukkan dalam Kebijakan Pertanian Bersama yang berfokus pada pembangunan ekonomi, sosial dan budaya pedesaan Eropa.{{sfnp|European Commission|2012|p=14}} Pilar pertama sebelumnya hanya ditujukan untuk dukungan produk pertanian. Prinsip modulasi dalam Agenda 2000 memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan dana ditransfer antara pilar pertama ke pilar kedua berdasarkan pendekatan “multi-fungsi” ini.{{sfnp|Delayen|2007|p=2}}

Dewan Menteri Pertanian Uni Eropa mencapai kesepakatan pada 26 Juni 2003 untuk reformasi Kebijakan Pertanian Bersama, berdasarkan proposalusulan Komisi yang dipresentasikan pada 23 Januari 2003.{{sfnp|Sertöz|2014|p=223}} Reformasi 2003 atau Reformasi Fischler ditandai dengan pemisahan pembayaran langsung dari produksi agar para petani mampu merespon kondisi pasar yang terjadi. Reformasi ini juga memperkuat kebijakan pembangunan pedesaan, termasuk pengurangan pembayaran langsung untuk mendanai pembangunan pedesaan.{{sfnp|Boulanger|Jomini|p=6|Zhang|Costa|2010}} Reformasi ini memperkenalkan skema pembayaran tunggal yang tidak terkait hasil produk tertentu (''{{Lang|en|decoupled}}''), memisahkan pembayaran langsung kepada petani dan memperkenalkan konsep 'kepatuhan silang' (''{{Lang|en|cross compliance}}''), petani akan menerima pembayaran jika mereka memperhatikan standar keamanan pangan, perlindungan lingkungan, serta standar kesehatan dan kesejahteraan hewan.{{sfnp|European Commission|2017a}}{{sfnp|European Commission|2012|p=3}} Pada tahun 2008, 'pemeriksaan kesehatan' (''{{Lang|en|health check}}'') dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan reformasi 2003.{{sfnp|Boulanger|Jomini|p=3|Zhang|Costa|2010}}

Reformasi 2013 sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Kebijakan Pertanian Bersama. TerusReformasi ini terus berfokus pada penyediaan makanan yang aman, berkualitas tinggi dan terjangkau untuk konsumen di Uni Eropa dan global. Reformasi ini juga sepenuhnya mengakui dan menaati aturan Uni Eropa mengenai kesejahteraan hewan dan lingkungan, serta memastikan standar hidup yang adil bagi para petani Eropa.

<!--=== StrukturKronologi Pilarreformasi Kebijakan Pertanian Bersama ===

=== Pilar pertama ===

''{{Lang|en|Direct support}}'' diatur dalam [[Regulasi (Uni Eropa)|Regulasi]] (EU) No 1307/2013. Pembayaran langsung (''{{Lang|en|direct payment}}'') merupakan jenis dukunganbantuan pendapatan bagi para petani untuk memastikan petani memiliki penghasilan tetap, dan tidak terkait dengan berapa banyak yang mereka hasilkan.{{sfnp|European Union|2013a|ps=: Aturan mengenai pembayaran langsung kepada petani telah berubah seiring reformasi kebijakan CAP. Sistem yang baru menjamin pendanaan ini didistribusikan secara adil, dan mencegah klaim dana oleh pihak-pihak yang usaha utamanya bukan bertani.}} Pembayaran langsung, dilengkapi dengan serangkaian skema bantuan lain dengan tujuan tertentu, yaitu:{{sfnp|European Commission|2017e|p=4}}

=== Pilar kedua ===

==== ''{{lang|en|Rural development}}'' ====

Pertanian tidak hanya mencakup bahan pangan dan makanan, tetapi juga mencakup penanganan daerah pedesaan dan sumber daya alam di sekitarnya. Semua negara anggota Uni Eropa menjaga daerah pedesaan dan mempertahankan cara hidup dalam masyarakat pedesaannya. Mereka beranggapan jika Uni Eropa tidak mempunyai sawah untuk bertani atau punataupun petani,  maka pasar tidak akan terjaga dan terlestarikan. Banyak pekerjaan di perdesaan Eropa yang diasosiasikan dengan pertanian sehingga petani pedesaan membutuhkan mesin pertanian, bahan bakar, bangunan, pupuk dan jaminan kesehatan hewan.{{sfnp|Thamrin|2014}} Daerah perdesaan mencakup 44% dari wilayah Uni Eropa, kawasan perantara lainnya 44%, sedangkan daerah perkotaan hanya mewakili 12%.{{sfnp|European Union|2018a|p=3|ps=: Di UE-N13, daerah pedesaan cakupan wilayahnya lebih tinggi (48,4%) sementara daerah perkotaan kurang signifikan (4,6%). Sebagian besar wilayah pedesaan mewakili sekitar 80% di Irlandia, Finlandia, Estonia, Portugal, dan Austria.}} Kebijakan pembangunan pedesaan (''{{lang|en|rural development}}'') Uni Eropa diatur dalam Regulasi (EU) No 1305/2013.{{sfnp|European Union|2013c}} Kebijakan ini merupakan instrumen penting untuk mendukung [[pembangunan berkelanjutan]] di daerah [[pedesaan]] dan pertanian, termasuk [[pertanian organik]] di Uni Eropa. Prosedur pembangunan pedesaan Uni Eropa berkontribusi untuk:{{sfnp|European Council|2018a}}

Kebijakan Pertanian Bersama perlu berevolusi dan mempertajam responnya terhadap tantangan dan peluang di tingkat Uni Eropa, nasional, regional, lokal hingga di tingkat pertanian., Termasuktermasuk untuk untuk merampingkan tata kelola dan mengurangi birokrasi serta beban administrasi.{{sfnp|European Commission|2017f|p=9}} Kebijakan Pertanian Bersama terbentuk dari sejumlah peraturan. Secara berkala peraturan-peraturan ini ditinjau dan elemen-elemen yang usang dan tidak relevan dibuang. Tujuannya agar kebijakan, mekanisme penerapannya dan kerangka hukum yang diperlukan tidak terlalu kompleks untuk mencapai tujuan secara efektif.{{sfnp|European Commission|2017c}} Reformasi 2013 merupakan reformasi pertama yang dilaksanakan berdasarkan [[Prosedur legislasi Uni Eropa#Prosedur legislatif biasa|prosedur legislatif biasa]], di mana Dewan bekerja sama dengan Parlemen Eropa pada pijakan yang sama. Karena perubahan besar yang diperkenalkan oleh reformasi ini, perlu waktu dan upaya agar aturan baru dapat diterapkan dengan benar. Hal ini terutama berlaku untuk daerah-daerah tertentu, seperti pembayaran pertanian '<nowiki/>''{{Lang|en|greening}}''', yang memperkenalkan praktik-praktik pertanian ramah lingkungan.

* Mendorong pengembangan dinamika masyarakat pedesaan dan membantu petani memenuhi harapan publik terkait kualitas dan kesehatan pangan|loc=''Nine clear objectives shape the future CAP''}} Komisi Eropa mengusulkan sistem yang lebih fleksibel, menyederhanakan dan memodernisasi cara kerja Kebijakan bagi petani dan negara-negara Uni Eropa. Pendekatan “''{{Lang|en|one-size-fits all}}''” dari masa lalu akan diubah dengan memberikan lebih banyak kebebasan kepada negara-negara UE, membiarkan mereka memutuskan caranya sendiri untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan di tingkat Uni Eropa sehingga dapat menanggapi kebutuhan petani mereka dengan sebaik-baiknya. ProposalUsulan Komisi Eropa meliputi:{{sfnp|European Commission|2018}}

Hampir semua warga Eropa berpikir bahwa pertanian dan daerah pedesaan penting untuk masa depan Eropa.{{sfnp|European Union|2018b|p=28}}{{sfnp|European Union|2018c|ps=: Di UE-28, total areal pertanian yang digunakan (UAA) mencapai 179 juta ha pada tahun 2016. 71% dari total lahan pertanian terletak di UE-15 dan 28% di UE-N13. [[PerancisPrancis]] memiliki wilayah pertanian terbesar (29 juta ha) yang mencakup 16% dari total UAA di Eropa, diikuti oleh [[Spanyol]] (24 juta ha), [[Inggris]] dan [[Jerman]] (keduanya sekitar 17 juta ha). 59% dari UAA digunakan untuk tanaman pangan pada 2016, 34% untuk padang rumput, dan 7% untuk tanaman permanen. Lebih dari 18,6 juta hektar (10,7% dari UAA) berpotensi teririgasi pada tahun 2013. 95% dari area ini terletak di UE-15, sebagian besar di [[Eropa Selatan]]. Area pertanian beririgasi pada tahun 2013 di EU-28 mencapai lebih dari 10 juta hektar (5,9% dari UAA).|p=4}} Banyak yang berpendapat bahwa Kebijakan Pertanian Bersama menguntungkan bagi semua warga negara Eropa, bukan hanya petani. Kebijakan Pertanian Bersama dianggap telah memenuhi perannya terutama dalam hal memastikan pasokan makanan yang stabil. Juga adanya dukungan pembayaran subsidi kepada petani untuk praktik pertanian yang bermanfaat bagi iklim dan lingkungan. Selain itu Kebijakan Pertanian Bersama juga disebut telah memenuhi perannya dalam memprioritaskan kualitas makanan dan kesejahteraan hewan serta standar lingkungan.{{sfnp|European Union|2018b|p=28}}

Selama 25 tahun pertama sejak pembentukan Kebijakan Pertanian Bersama, masalah lingkungan belum begitu diperhatikan. Namun ketika sebagian besar wilayah Uni Eropa mulai digunakan untuk tujuan pertanian, masalah lingkungan mulai meningkat dan memancing perhatian publik. Kebijakan ini mendorong praktik pertanian secara intensif sebagai upaya untuk memenuhi skala produksi yang lebih besar. Sebagai hasil dari proses ini, lingkungan menjadi rusak parah. Pada tahun 1991, Komisi menyatakan bahwa produksi yang sangat intensif ini menyebabkan kerusakan alam, [[pencemaran]] air dan pemiskinan tanah, dan mereka menyarankan agar kebijakan disesuaikan dengan arahan agar petani menggunakan metode yang lebih ramah lingkungan. Setelah 50 tahun Kebijakan Pertanian Bersama, Eropa menghadapi masalah lingkungan yang serius akibat pertanian intensif ini.{{sfnp|Sertöz|2014|p=225}} Hal ini dianggap dalam jangka panjang justru akan membawa Uni Eropa menuju kerawanan pangan.{{sfnp|Sævarsson|2011|p=23}}

Kebijakan Pertanian Bersama dirancang dengan tujuan untuk membantu para petani Uni Eropa, di sisi lain beberapa instrumennya juga mendistorsi pasar dan merugikan [[Negara berkembang|negara-negara berkembang]]. Kebijakan ini mempengaruhi harga Uni Eropa dan pengaruh ini ditransmisikan ke harga dunia kemudian mempengaruhi negara-negara berkembang dengan beragam dampak,{{sfnp|Cantore|Page|Velde|2011}} menyebabkan distorsi harga global produk-produk pertanian, memperkeruh hubungan antara Uni Eropa dengan mitra dagang utamanya, dan berkontribusi pada citra Uni Eropa dalam penciptaan [[proteksionisme]].{{sfnp|Kostić|Simonović|p=1371|Kostić|2016}}{{sfnp|Boysen|Jensen|Matthews|2014|p=2|ps=: Simulasi model menunjukkan bahwa ''CAP'' di masa lalu mendistorsi tingkat dan volatilitas harga pasar dunia hingga merugikan petani di negara berkembang dengan dampak yang beragam.}} Jika Uni Eropa (sebagai pengekspor produk pertanian terbesar dunia) meningkatkan ekspornya, maka harga-harga di pasar dunia dan di negara-negara berkembang akan jatuh, sehingga merusak daya saing dan produk-produk lokal.{{sfnp|Rudloff|Brüntrup|2018|p=1}}

Perlindungan yang diberikan oleh Kebijakan Pertanian Bersama memiliki kecenderungan untuk menekan harga dunia. Penggunaan subsidi ekspornya memungkinkan surplus untuk dibuang (di-''{{lang|en|dumped}}dumping'') dengan harga rendah di pasar negara-negara berkembang dan menyebabkan destabilisasi harga pasar dunia. Hambatan impor ke Uni Eropa juga dianggap merugikan bagi petani-petani non Uni Eropa.{{sfnp|Sertöz|2014|p=226}}{{sfnp|Sævarsson|2011|p=25|ps=: Negara-negara dunia ketiga yang cocok untuk pertanian kalah, harus berurusan dengan subsidi ekspor dan tarif impor ke UE}} Hambatan ini membatasi peluang bagi negara-negara berkembang untuk memperluas ekspor pertanian dan pangsa pasar mereka,{{sfnp|Matthews|2017|p=27}} juga mencegah eksportir negara berkembang yang bertarif rendah untuk menjual produknya ke pasar Uni Eropa kecuali di bawah pengaturan akses preferensial.{{sfnp|Boysen|Jensen|Matthews|2014|p=1-2}}{{sfnp|Boulanger|Jomini|Zhang|Costa|2010|p=15|ps=: Uni Eropa melindungi sektor pertanian dengan berbagai bea masuk - ''ad valorem'' dan tarif khusus, dan kuota tarif. Ketika diukur dalam ekuivalen tarif, proteksi pada pertanian dan pengolahan makanan lebih tinggi daripada untuk manufaktur}} Uni Eropa menetapkan tarif impor yang lebih tinggi dibanding tarif impor di negara-negara berkembang. Berbeda dengan negara maju seperti di Uni Eropa, negara berkembang tidak punya cukup dana untuk membiayai sektor pertaniannya dengan jumlah besar. Alih-alih memberikan bantuan pertanian, petani di beberapa negara berkembang malah dikenai pungutan oleh negara-negara maju tersebut. Di beberapa negara berkembang, aspek-aspek kunci produksi pertanian telah dihancurkan karena mereka tidak bisa bersaing dengan pangan murah yang diimpor dari luar.{{sfnp|Amaliyah|2009}} Kebijakan ini juga telah lama dikritik karena tidak koheren dengan tujuan kebijakan pembangunan Uni Eropa, yaitu pemberantasan kemiskinan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Subsidi Eropa dinilai memiliki andil dalam peningkatan kemiskinan dan kerawanan pangan di negara-negara berkembang melalui ekspornya yang murah sehingga merusak prospek negara-negara berkembang, terutama bagi kaum muda di daerah pedesaan.{{sfnp|Boysen|Jensen|Matthews|2014|p=27|ps=: Komisi Eropa memberi pembelaan, “Dampak negatif yang paling banyak dikritik sebagian besar telah di atasi dalam reformasi-reformasi sebelumnya melalui ''decoupled payment'' dan penghapusan subsidi ekspor secara bertahap, dampak reformasi ''CAP'' saat ini untuk pembangunan tidak kentara. ''CAP'' lebih berorientasi pasar, sehingga mengurangi potensi dampak negatifnya di pasar dunia. Oleh karena itu kritik masa lalu tentang efek negatif pada keamanan pangan global tidak lagi relevan.”}}{{sfnp|Rudloff|Brüntrup|2018|p=1}} Kritik lainnya adalah kebijakan ini juga dianggap berkontribusi terhadap [[Pengawahutanan|deforestasi]] dan praktik-praktik yang merusak lingkungan di negara berkembang.{{sfnp|Matthews|2017|p=2}}

Kesenjangan lainnya ialah distribusi bantuan yang tidak merata di antara para petani, wilayah dan negara anggota. Beberapa negara anggota Uni Eropa memiliki sektor pertanian yang lebih besar daripada yang lain, terutama [[PerancisPrancis]] dan [[Spanyol]], sehingga menerima lebih banyak dana di bawah Kebijakan Pertanian Bersama.{{sfnp|Zahrnt|2009}} Para petani di negara-negara dengan sektor pertanian yang produktif, seperti [[Denmark]], [[Perancis|Prancis]], dan [[Belanda]], sangat diuntungkan oleh mekanisasi dan intensifikasi produksi, sedangkan rekan-rekan mereka di negara-negara yang kurang produktif, seperti [[Yunani]], [[Italia]] dan [[Portugal]], tetap relatif miskin.{{sfnp|Kostić|Simonović|p=1370|Kostić|2016}} Juga terdapat kesenjangan antara jumlah yang dibayarkan per hektar antara negara anggota baru dan lama. Jumlah rata-rata yang dibayarkan pada umumnya lebih tinggi di negara-negara di bagian Barat yang masuk Uni Eropa sebelum 2004.{{sfnp|Teffer|2018}} Namun setelah Reformasi 2013 kesenjangan-kesenjangan ini dilaporkan sudah mulai berkurang dengan memberlakukan sistem baru pembayaran langsung.{{sfnp|Espinosa|Louhichi|Perni|Ciaian|2017|p=2|ps=: Capaian penting dari reformasi ''CAP'' 2013 adalah konvergensi internal dalam pembayaran langsung (''DP'') di negara anggota. Reformasi 2013 mengurangi kesenjangan ''DP'' yang diukur dengan koefisien Gini dari 0,581 menjadi 0,561. }}{{sfnp|World Bank|2017|p=8}}

* {{cite journal|last1=ThamrinVelde|first1=AdrianDirk KhalifWillem Akbarte|last2=Page|first2=Sheila|last3=Cantore|first3=Nicola|last4=Matthews|first4=Alan|last5=King|first5=Michael|last6=Boysen|first6=Ole|last7=Keijzer|first7=Niels|last-author-amp=yes|date=|year=20142012|title=PengaruhThe KebijakanEU’s PertanianCommon BersamaAgricultural padaPolicy Kesejahteraanand Petani Perancisdevelopment|url=https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7906.pdf|journal=|issn=1756-7602|language=iden|location=[[DepokLondon]]|publisher=[[UniversitasOverseas Indonesia]]Development Institute|access-date=|ref=harv|archive-date=2018-05-11|archive-url=https://web.archive.org/web/20180511013123/https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7906.pdf|dead-url=yes}}

|url=https://archive.org/details/sim_european-economic-review_1998-02_42_2/page/375|journal=European Economic Review|volume=42|issue=2|pages=375-411|doi=10.1016/S0014-2921(97)00066-4|language=en|location=[[New York]]|publisher=Elsevier Inc.|access-date=|ref=harv}}