Lex loci solutionis: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Notarianto (bicara | kontrib)
←Membuat halaman berisi 'Asas ini ada memiliki dasar ''locus regit actum'', yang kemudian disempurnakan dengan ''lex loci contractus'' untuk digunakan menyelesaikan masalah validitas kontrak,[1] namun asas ini peranannya jarang digunakan karena jarang digunakan. Asas ''lex loci contractus'' sendiri sebenarnya variasi dari penerapan ''locus regit actum'' yang fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan kontrak,[2] ya...'
 
k pembersihan kosmetika dasar, added uncategorised, deadend tags
 
(5 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Dead end|date=Februari 2023}}
Asas ini ada memiliki dasar ''locus regit actum'', yang kemudian disempurnakan dengan ''lex loci contractus'' untuk digunakan menyelesaikan masalah validitas kontrak,[[Asas Lex Loci Solutionis#%20ftn1|[1]]] namun asas ini peranannya jarang digunakan karena jarang digunakan. Asas ''lex loci contractus'' sendiri sebenarnya variasi dari penerapan ''locus regit actum'' yang fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan kontrak,[[Asas Lex Loci Solutionis#%20ftn2|[2]]] yang mana dalilnya adalah tempat pelaksanaan perjanjian adalah tempat yang lebih relevan dengan kontrak dibandingkan tempat pembuatan perjanjian.[[Asas Lex Loci Solutionis#%20ftn3|[3]]]
{{italic title}}
'''''Lex loci solutionis''''' adalah asas yang melihat bahwa hukum yang berlaku dari suatu perjanjian adalah tempat di mana suatu perjanjian dilaksanakan.<ref name=":0">{{Cite book|last=Purwadi|first=Ari|date=2016|title=Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional|location=Surabaya|publisher=Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya|pages=172|url-status=live}}</ref> Asas ini berangkat dari asas ''locus regit actum,'' namun peranannya jarang digunakan. Asas ''lex loci solutionis'' sendiri sebenarnya variasi dari penerapan ''locus regit actum'' yang fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan kontrak,<ref name=":0" /> yang mana dalilnya adalah tempat pelaksanaan perjanjian adalah tempat yang lebih relevan dengan kontrak dibandingkan tempat pembuatan perjanjian.<ref name=":1">{{Cite book|last=Seto|first=Bayu|date=2013|title=Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional|location=Bandung|publisher=PT. Citra Aditya Bakti|pages=272|url-status=live}}</ref> Teori mengenai perjanjian dicoba dikonkritkan oleh Morris melalui teorinya yang bernama ''The Proper Law of Contract,'' atau hukum yang layak bagi kontrak. Teori ini berisi sistem hukum yang dikehendaki oleh para pihak, atau apabila kehendak yang dimaksud tidak diatur secara tegas atau tidak dapat diketahui dari keadaan sekitar, maka ''The Proper Law of Contract'' ini bedasarkan sistem hukum yang paling erat dan nyata dengan transaksi yang terjadi.<ref>{{Cite book|last=Khairandy|first=Ridwan|date=1999|title=Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia|location=Yogyakarta|publisher=Gama Media|pages=114|url-status=live}}</ref>
 
Bedasarkan hal tersebut, meski kontrak sah di tempat pembuatannya, hal ini tidak berlaku apabila bertentangan dengan sistem hukum di tempat pelaksanaan kontrak. Meski menemui titik terang, titik gelap yang lain tetap terjadi ketika suatu kontrak dilaksanakan di tempat-tempat yang berbeda. Namun hal ini bisa dilakukan dengan meundukkan kontrak dengan sistem hukum yang berbeda-beda.[[<ref name=":1" /> Asas Lexini Locikemudian Solutionis#%20ftn4|[4]]]disempurnakan Namunmenjadi demikianmasih memungkinkan untuk menundukkan suatu kontrak pada berbagai sistem hukum yang berbeda (''depecage''), asasmeski akan menyulitkan pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Asas ini termasuk pendekatan tradisionalTradisional Hukum Perdata Internasional.
 
== Contoh ==
----[[Asas Lex Loci Solutionis#%20ftnref1|[1]]] Purwadi, Ari. 2016. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, hal 172.Surabaya : Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan FH Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Terjadi kontrak ekspor-impor sepatu dari Indonesia ke Jerman antara CV Maju Banget dengan Jan Tenan (WN Jerman), dan telah disepakati dalam kontrak nahwa hukum Indonesia akan berlaku apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Apabila perselisihan tersebut terjadi di pengadilan Jerman, maka harus digunakan hukum Indonesia. Namun apabila pilihan hukum tidak ditetapkan, maka asas ''lex loci contractus'' atau ''lex loci solutionis'' akan berlaku.
 
== Referensi ==
[[Asas Lex Loci Solutionis#%20ftnref2|[2]]] Purwadi, Ari. 2016. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, hal 172.Surabaya : Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan FH Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
<references />
 
{{Uncategorized|date=Februari 2023}}
[[Asas Lex Loci Solutionis#%20ftnref3|[3]]] Seto, Bayu. 2013. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, hal: 272. Bandung  : PT Citra Aditya Bakti
 
[[Asas Lex Loci Solutionis#%20ftnref4|[4]]] Seto, Bayu. 2013. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, hal: 272. Bandung  : PT Citra Aditya Bakti