Kasus Kedung Ombo: Perbedaan antara revisi

Untuk keperluan pembangunan Waduk Kedungombo, sebanyak 5.391 keluarga yang tinggal di 37 desa di [[Sragen]], [[Boyolali]], dan [[Grobogan]] dinyatakan harus dipindah. Sebagaimana kebijakan pemerintah Indonesia saat itu, warga diberi opsi untuk ber[[transmigrasi]] ke luar [[Jawa]] atau pindah ke lokasi lain yang tidak terancam tergenang oleh waduk. Menteri Dalam Negeri, [[Soepardjo Roestam]] menyatakan bahwa ganti rugi yang diberikan adalah sebesar Rp 3.000 / m², padahal warga dipaksa hanya menerima Rp 250 / m². Penurunan besaran ganti rugi tersebut salah satunya diduga karena adanya pemotongan tidak resmi dari aparat desa, dengan alasan sebagai sumbangan untuk penduduk yang kelaparan.<ref name="sinaro"/> Sehingga, sampai waduk mulai diisi pada bulan Januari 1989, masih terdapat 190 keluarga yang belum bersedia untuk pindah karena tidak setuju dengan ganti rugi yang diberikan. [[Romo Mangun]], Romo [[Sandyawan]], dan K.H. [[Hamam Jafar]] kemudian mendampingi warga yang masih bertahan, dengan membangun sekolah darurat dan membuat rakit untuk mempermudah mobilitas warga. Pada tanggal 1 Agustus 1989, warga akhirnya harus menyelamatkan diri dengan menggunakan peralatan seadanya. Akibatnya, lima orang warga meninggal dalam peristiwa tersebut.<ref name="sinaro">{{cite book | last =Sinaro | first = Radhi | author-link = | title = Menyimak Bendungan di Indonesia (1910-2006) | publisher = Bentara Adhi Cipta | series = | volume = | edition = | date = 2007 | location = Tangerang Selatan | pages = | language = Indonesia | url = http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/158847/ | doi = | id = | isbn = 978-979-3945-23-1 | mr = | zbl = | jfm =}}</ref>