Surat Izin Gangguan: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 25 Juni 2019 13.21 sunting Taylorbot (bicara \| kontrib) Bot 21.547 suntingan ejaan salah ''di'' : bentuk pasif verba, bukan preposisi \| t=400 su=8 in=8 at=8 -- only 78 edits left of totally 87 possible edits \| edr / ovr / aft = 000-0000 / 000-0011 / 000-0000 \| cuzero & "di keluarkan"--(c10=00070-0000,1x)-->"dikeluarkan" & "di pindahkan"--(c10=00070-0000,0x)-->"dipindahkan" \| only whitespace ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 17 Februari 2023 12.23 sunting balikkan 158.140.173.117 (bicara) →Prosedur Mendapatkan Surat Izin Gangguan Usaha Tag: VisualEditor
(12 revisi perantara oleh 9 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: '''Surat Izin Gangguan''', biasa juga disebut '''HO''' (dari [[bahasa Belanda]]: '''''Hinder Ordonnantie''''', "Peraturan Gangguan"), adalah surat izin yang berisi keterangan kegiatan usaha seseorang atau badan usaha/perusahaan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat.<ref>{{Cite web\|title=Syarat dan Prosedur Membuat Surat Izin Gangguan HO\|url=https://tirto.id/syarat-dan-prosedur-membuat-surat-izin-gangguan-ho-f2zU\|website=tirto.id\|language=id\|access-date=2020-10-31}}</ref> ~~{{unreferenced}}~~ '''Surat Izin Gangguan''' dan biasa juga disebut '''HO (Hinderordonnantie)''' adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. == Pengertian == Baris 19 ⟶ 18: == Prosedur Mendapatkan Surat Izin Gangguan Usaha == 1. Membuat Surat Keterangan ~~Untuk mendapatkan Surat Izin Gangguan HO bisa dengan mendatangi Dinas PerizinanDomisili Usaha di tingkat Kabupaten atau Kotamadya dengan melengkapi persyaratan~~ 2. Datang ke yang berhak memberi ijin == Pencabutan HO == Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. ~~PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA~~ ~~NOMOR 19 TAHUN 2017~~ ~~TENTANG~~ ~~PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009~~ ~~TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA~~ ~~TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK~~ ~~INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN~~ ~~MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN~~ ~~PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH~~ == Lihat pula == Baris 49 ⟶ 42: [[Kategori:Perusahaan]] [[Kategori:Perizinan]]