Milisi pro-Indonesia di Timor Leste: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
k →Referensi: pembersihan kosmetika dasar, removed stub tag |
||
(25 revisi perantara oleh 8 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
[[Berkas:Tutuala 13-15.jpg|jmpl|Sebuah grafiti di [[Tutuala, Los Palos|Tutuala]] dengan kata yang berarti "Pembunuh", mengeluhkan tindakan yang terjadi di [[Timor Leste]] tahun 1999.]]
'''Milisi pro-Indonesia''' adalah kelompok warga sipil [[Timor Leste]] (dulu bagian dari Indonesia dengan nama [[Timor Timur]]) oleh [[Tentara Nasional Indonesia]] bersenjata dan dilatih untuk memberikan pada bisnis resmi di wilayah mereka untuk perdamaian dan ketertiban. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ''Hukum Pertahanan tahun 1988'' menyatakan bahwa warga sipil memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara dengan menerima pelatihan dasar militer.<ref name="Anggoro">{{Internet Archive|url=http://www.thejakartapost.com/news/2007/10/27/tni-039should-not-deploy-wanra039-internal-rows.html |wayback=20160107124536 |text=Jakarta Post, 27
== Milisi pro-Indonesia di Timor Leste ==
{{Lihat juga|Referendum kemerdekaan Timor Leste 1999}}
[[Berkas:0250 Militia Commander Joao Tavares at Balibo Integration (1).jpg|
{| class="wikitable float-right" style="margin-left:0.5em;"
|-
! Milisi<ref>{{Internet Archive| url=http://www.asia-pacific-action.org/southeastasia/easttimor/reports/jamesdunn_crimesagainsthumanity_1999.htm | wayback=20050508192935 | text=ASAP – Crimes Against Humanity in East Timor – January to October 1999}}</ref>
! [[Pembagian administratif Timor Leste|Distrik]]
! Komandan Milisi
Baris 32:
|[[Sakunar]] || [[Kabupaten Ambeno|Oecussi-Ambeno]] || Simão Lopes
|-
|[[Besi Merah Putih|Besi Merah Putih (BMP)]] || [[Kabupaten Liquiça|Liquiça]] || [[Manuel de Sousa]]
|-
|Halilintar || [[Kabupaten Bobonaro|Bobonaro]] || [[Maliana]]: [[João da Costa Tavares]];<br /> [[Bobonaro]]: [[Natalino Monteiro]]
Baris 40:
|Darah Merah Integrasi || [[Kabupaten Ermera|Ermera]] || Lafaek Saburai
|-
|[[Dadarus Merah Putih]] || Bobonaro || [[Natalino Monteiro]]<ref>
|}
[[Domingos MD Soares]], Bupati [[Kabupaten Dili|Dili]], membentuk ''Pam Swakarsa'' (Kelompok Keamanan yang dimulai sendiri) pada 17 Mei 1999 . Keputusan itu ditetapkan oleh [[José Abílio Osório Soares]], Gubernur [[Timor Timur]], Letnan Jenderal [[Kiki Syahnakri]], Komandan Militer Provinsi (Danrem) dan Kepala Polisi Provinsi sebagai penasihat utama Pam Swakarsa. [[Eurico Guterres]] telah ditunjuk sebagai "Komandan Operasional". Di antara 2.650 anggota yang terdaftar termasuk dari 1.521 anggota [[Aitarak]] - [[milisi]].<ref>[https://www.etan.org/etanpdf/2006/CAVR/03-History-of-the-Conflict.pdf „Part 3: The History of the Conflict“], S. 138 (PDF; 1,4 MB) dari - Laporan [[Komisi Pengakuan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Leste|CAVR]] (Bahasa Inggris)</ref>
Keberadaan Milisi pro-Indonesia di Timor Leste membenarkan Letnan Jenderal Kiki Syahnakri dalam pernyataannya kepada Komisi Kebenaran dan Persahabatan (CTF) pada Oktober 2007.<ref name="Syahnakri">{{Internet Archive|url=http://www.thejakartapost.com/news/2007/10/25/tni-039armed039-east-timor-civilians.html |wayback=20150430142448 |text=Jakarta Post, 25. Oktober 2007, TNI 'armed' East Timor civilians |archiv-bot=2018-12-05 17:18:27 InternetArchiveBot }}</ref> KKP mengklarifikasi hubungan antara kerusuhan kekerasan di sekitar referendum kemerdekaan 1999 di Timor Timur
Syahnakri menyatakan bahwa Wanra adalah "kelompok pertahanan sipil" legal yang pada waktu itu merupakan bagian dari sistem pertahanan umum Indonesia, dan ada di mana-mana di Indonesia, dan karenanya juga di Timor Timur. Kelompok-kelompok ini dipersenjatai atas permintaan mereka sendiri hanya untuk melindungi lingkungan mereka.<ref
Lengan politik untuk gerakan pro-otonomi membentuk serangkaian organisasi yang didirikan pada awal 1999. Pada 27 Januari 1999, mereka mendirikan Forum untuk Persatuan, Demokrasi dan Keadilan
Setelah referendum kemerdekaan, organisasi digantikan oleh [[Uni Timor Aswain]] (UNTAS, {{lang-id|Asosiasi Pahlawan Timor
== Diskusi tentang penggunaan Milisi ==
Ahli militer Indonesia [[Kusnanto Anggoro]] dari [[Pusat Studi Strategis dan Internasional]] menekankan milisi Pro-Indonesia tidak boleh digunakan untuk konflik internal, tetapi hanya sebagai dukungan TNI dalam memerangi ancaman eksternal. Di sini, UU Pertahanan harus secara jelas mengecualikan penggunaan Wanra dalam konflik internal.
[[Yusron Ihza Mahendra]], wakil juru bicara Komisi I untuk Pertahanan Rumah, tidak setuju dan mendukung penggunaan Wanra di dalam.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Jenderal [[Edy Butar-Butar]] mengatakan hukum saat ini memimpin istilah "Milisi Pro-Indonesia" dan "Sishankamrata" (dari {{lang-id|''sistem pertahanan rakyat semesta''}} untuk membela sistem populasi dan keamanan) tidak terjadi. ''Akta Pertahanan tahun 2002'', hanya melihat TNI sebelum sebagai komponen utama dari sistem pertahanan. Kelompok sipil hanya akan terdaftar sebagai komponen cadangan. Keberadaan unit sipil yang ada sekarang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. TNI hanya bertanggung jawab atas pelatihan militer mereka.<ref name="Anggoro"/>
== Lihat juga ==
* [[Pembantaian Gereja Liquiçá]]
* [[Pembantaian Gereja Suai]]
* [[Pembantaian di rumah Manuel Carrascalão]]
* [[Krisis Timor Timur 1999]]
== Referensi ==
{{reflist}}
{{Krisis Timor Leste 1999}}
[[Kategori:Organisasi paramiliter]]
[[Kategori:Pendudukan Indonesia di Timor Timur]]
|