Wikipedia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Kakkoiisusilo (bicara | kontrib)
182 suntingan
k →‎Pranala luar: update situs web
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Bot
667.899 suntingan
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.3
 
(11 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
'''Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia''' (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek [[pengetahuan]], [[keterampilan]], dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.<ref name=":0">{{Cite web|url=https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_13_Tahun_2003|title=Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 - Wikisource bahasa Indonesia|website=id.wikisource.org|language=id|access-date=2017-10-27}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://id.wikisource.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_31_Tahun_2006|title=Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 - Wikisource bahasa Indonesia|website=id.wikisource.org|language=id|access-date=2017-10-27}}</ref><ref name=":1">{{Citation|last=Indonesia|first=Kementerian Ketenagakerjaan Republik|title=Bahasa Indonesia: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia|date=2016-02-19|url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peraturan_Menteri_Ketenagakerjaan_Nomor_Tahun_2016_tentang_Tata_Cara_Penetapan_SKKNI.pdf|accessdate=2017-10-27}}</ref>. '''SKKNI''' dikembangkan melalui konsultasi dengan [[industri]] terkait, untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di tempat kerja. SKKNI digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan [[Pelatihan Kerja|pelatihan kerja]], melakukan asesmen (penilaian) keluaran pelatihan, serta asesmen tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seseorang.<ref name=":2">{{Cite news|url=http://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_496514/lang--en/index.htm|title=Updated guidelines for development of
Regional Model Competency Standards|date=2016-07-04|language=en|access-date=2017-10-27}}</ref>. SKKNI ditetapkan oleh [[Menteri Ketenagakerjaan]].<ref name=":0" />.
 
== Sejarah SKKNI ==
Baris 16:
Sebagai hasil proyek [[otomotif]] IAPSD, telah tersusun standar kompetensi yang pada dasarnya merupakan gabungan dari standar KBK tersebut dan standar Australia terbaru. Standar kompetensi tersebut telah disosialisasikan kepada wakil dari bidang industri terkait. Umpan balik dan revisi telah dilakukan melalui ''standard advisory group'' serta masukan dari komite resmi proyek [[otomotif]] IAPSD. ''Standard advisory group'' saat ini lebih dikenal dengan nama Ikatan Teknisi Otomotif (ITO-Indonesia) yang merupakan himpunan profesi terkait dalam bidang otomotif.
 
Standar kompetensi tersebut menjadi SKKNI pertama yang diterbitkan pada tanggal 8 Juli 2004 melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.116/MEN/VII/2004 tentang Penetapan SKKNI Sektor Otomotif Subsektor Kendaraan Ringan.<ref>{{Cite web|url=http://standarkompetensi.kemnaker.go.id/index.php/skkni2?tahun=2004&instansi=&golongan=&bidang=kendaraan+ringan&status=#|title=Direktorat Bina StandarisasiStandardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja|last=Skill|first=Indonesia|website=Direktorat Bina StandarisasiStandardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja|access-date=2017-10-27|archive-date=2017-10-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20171029071401/http://standarkompetensi.kemnaker.go.id/index.php/skkni2?tahun=2004&instansi=&golongan=&bidang=kendaraan+ringan&status=|dead-url=yes}}</ref>.
 
Selanjutnya, dalam rangka mengurangi terjadinya kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan/pelatihan dengan kebutuhan pada sektor industri di Indonesia, maka orientasi pendidikan/pelatihan yang selama ini ''supply driven'' perlu diubah menjadi ''demand driven''. Para praktisi industri perlu terlibat langsung untuk menginformasikan kebutuhan kompetensi yang ada pada bidangnya masing-masing dalam bentuk SKKNI. SKKNI tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan program dan [[kurikulum]] pendidikan/[[pelatihan berbasis kompetensi]] (sampai dengan modul-modul pembelajarannya), untuk proses pembelajaran pada lembaga pendidikan/pelatihan serta digunakan pula sebagai acuan untuk penyusunan materi [[uji kompetensi]] pada [[lembaga sertifikasi profesi]] (LSP).<ref>{{Cite web|url=http://www.kemenperin.go.id/kompetensi/|title=Kompetensi SDM Industri|website=www.kemenperin.go.id|access-date=2017-10-27}}</ref>.
 
Dengan konsep tersebut, kemampuan lulusan lembaga pendidikan/pelatihan akan sesuai dengan kebutuhan industri dan para lulusan nantinya juga dapat memiliki sertifikat kompetensi setelah melalui uji kompetensi di LSP. Para tenaga kerja yang sudah bekerja di industri juga perlu mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai wujud pengakuan terhadap keahlian yang dikuasainya.
 
SKKNI diamanatkan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<ref name=":0" />. Kemudian dalam pasal yang sama ayat (4) disebutkan bahwa tata cara penetapan SKKNI diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Tata cara penetapan SKKNI telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI.<ref name=":1" />. Tata cara penetapan SKKNI sebelumnya pernah diatur melalui peraturan sebagai berikut:
* Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI
* Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.69/MEN/V/2004 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI
Baris 250:
 
=== Perumusan Draft Rancangan SKKNI ===
Perumusan Rancangan SKKNI dapat dilakukan dengan metode riset lapangan, adaptasi, atau adopsi.<ref name=":1" />.
 
Perumusan dengan metode riset lapangan disusun menggunakan model ''Regional Model Competency Standard'' (RMCS).<ref name=":2" />.
 
Perumusan dengan menggunakan metode adaptasi atau adopsi dapat menggunakan standar kompetensi kerja khusus atau standar kompetensi kerja internasional. Perumusan dengan metode adaptasi dapat dilakukan terhadap standar kompetensi yang telah diakui dan diberlakukan serta struktur dan formatnya sama, setara atau sebanding dengan struktur dan format RMCS.
Baris 279:
 
=== Penetapan oleh Menteri Ketenagakerjaan ===
RSKKNI-3 yang disampaikan oleh instansi teknis diperiksa kelengkapan dan kesesuaiannya oleh Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam hal RSKKNI dinyatakan belum lengkap atau belum sesuai, dokumen dikembalikan kepada instansi teknis yang mengusulkan untuk dilakukan perbaikan. RSKKNI yang telah dinyatakan lengkap dan sesuai ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. SKKNI yang sudah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dapat diunduh di [http://standarkompetensi.kemnaker.go.id/index.php/skkni2 situs web SKKNI.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171029070102/http://standarkompetensi.kemnaker.go.id/index.php/skkni2 |date=2017-10-29 }}
 
=== Pemberlakuan oleh Menteri/Kepala Lembaga Non-Kementerian ===
Baris 285:
 
Berikut ini adalah beberapa contoh pemberlakuan SKKNI oleh Instansi Teknis:
* Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2010 tentang Pemberlakuan SKKNI Jasa Konstruksi.<ref>{{Cite web |url=http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2010/PermenPU07-2010.pdf |title=Salinan arsip |access-date=2017-10-29 |archive-date=2017-12-15 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171215220111/http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2010/PermenPU07-2010.pdf |dead-url=yes }}</ref>.
* Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan SKKNI Sektor Industri Pengolahan Subsektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan.<ref>{{Cite web |url=http://jdih.pom.go.id/produk/PERATURAN%20KEPALA%20BPOM/PER%20KBPOM_%20NO.HK.03.1.23.04.12.2208%20THN%202012_%20PEMBERLAKUAN%20STANDAR%20KOMPETENSI%20KERJA%20NASIONAL.pdf |title=Salinan arsip |access-date=2017-10-29 |archive-date=2017-10-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171029065839/http://jdih.pom.go.id/produk/PERATURAN%20KEPALA%20BPOM/PER%20KBPOM_%20NO.HK.03.1.23.04.12.2208%20THN%202012_%20PEMBERLAKUAN%20STANDAR%20KOMPETENSI%20KERJA%20NASIONAL.pdf |dead-url=yes }}</ref>.
* Peraturan Kepala BIG Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan SKKNI Informasi Geospasial.
* Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan SKKNI di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi secara Wajib.<ref>http://jdih.esdm.go.id/peraturan/Permen%20ESDM%2005%20Tahun%202015.pdf</ref>.
* Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Pariwisata.<ref>{{Cite web |url=http://kemenpar.go.id/userfiles/PERMEN%20PAR%20No_11%20Thn%202015%20ttg%20PEMBERLAKUAN%20SKKNI%20BIDANG%20PARIWISATA.pdf |title=Salinan arsip |access-date=2017-10-29 |archive-date=2017-05-04 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170504101704/http://kemenpar.go.id/userfiles/PERMEN%20PAR%20No_11%20Thn%202015%20ttg%20PEMBERLAKUAN%20SKKNI%20BIDANG%20PARIWISATA.pdf |dead-url=yes }}</ref>.
* Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika.<ref>{{Cite web|url=https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/355/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+24+tahun+2015+tanggal+25+juni+2015|title=Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2015 Tanggal 25 Juni 2015|last=RI|first=Tim JDIH Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika|website=jdih.kominfo.go.id|language=id-ID|access-date=2017-10-28}}</ref>.
* Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 105/M-DAG/PER/12/2015 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Perantaraan Perdagangan Properti.<ref>{{Cite web|url=http://jdih.kemendag.go.id/Regulasi/detail/592|title=JDIH Kemendag RI|website=jdih.kemendag.go.id|access-date=2017-10-29|archive-date=2017-10-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20171029065746/http://jdih.kemendag.go.id/Regulasi/detail/592|dead-url=yes}}</ref>.
* Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2016 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Sistem Penyediaan Air Minum.<ref>{{Cite web |url=http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2016/PermenPUPR10-2016.pdf |title=Salinan arsip |access-date=2017-10-29 |archive-date=2017-10-13 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171013165737/http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2016/PermenPUPR10-2016.pdf |dead-url=yes }}</ref>.
* Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata.<ref>{{Cite web |url=http://www.kemenpar.go.id/userfiles/PERMEN%20PAR%20No_19%20Thn%202016%20ttg%20PERMBERLAKUAN%20WAJIB%20SERTIFIKASI%20KOMPETENSI%20PARIWISATA.pdf |title=Salinan arsip |access-date=2017-10-30 |archive-date=2017-05-17 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170517054537/http://www.kemenpar.go.id/userfiles/PERMEN%20PAR%20No_19%20Thn%202016%20ttg%20PERMBERLAKUAN%20WAJIB%20SERTIFIKASI%20KOMPETENSI%20PARIWISATA.pdf |dead-url=yes }}</ref>.
* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.<ref>{{Cite web |url=http://103.52.213.225/hukum/simppu-lhk/public/uploads/files/P.65%20(6).pdf |title=Salinan arsip |access-date=2017-10-29 |archive-date=2017-10-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171029065528/http://103.52.213.225/hukum/simppu-lhk/public/uploads/files/P.65%20(6).pdf |dead-url=yes }}</ref>.
 
=== Kaji Ulang SKKNI ===
Baris 308:
 
== Daftar SKKNI ==
Berikut ini adalah daftar SKKNI yang sudah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini. Daftar dan file PDF SKKNI dapat diunduh di [http://standarkompetensiskkni.kemnaker.go.id/index.php/skkni2documents situs web SKKNI].
{| class="wikitable"
!Nomor
Baris 1.087:
|155
|KEP.88/MEN/V/2010
|Sektor Konstruksi Bidang Mekanikal Jabatan Kerja Mekanik HidrolikHidraulis Alat Berat
|
|-
Baris 1.627:
|263
|48 Tahun 2013
|Kategori Pertanian, Golongan Pokok Produksi Hasil Pertanian, Golongan Pengolahan Hasil, Sub Golongan Produksi LuwakLuak
|
|-
Baris 1.642:
|266
|142 Tahun 2013
|Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, Golongan Pokok Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor, Golongan Perdagangan Besar Khusus Lainnya, Sub Golongan Perdagangan Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI), Kelompok Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI), Sub Kelompok Operasi Serah Terima KomoditiKomoditas Cair di Dermaga (Loading Master)
|
|-
Baris 3.634:
 
<references />
 
{{Uncategorized|date=Februari 2023}}
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Standar_Kompetensi_Kerja_Nasional_Indonesia"