Kamp pengasingan Moncongloe: Perbedaan antara revisi

{{Infobox prison

| name = Kamp pengasingan Moncongloe

| alt =

| image_map = South Sulawesi in Indonesia.svg

| map_size =

| location =

| coordinates = {{coord|5|21|6|S|119|55|22|E|region:ID_type:adm1st|display=inline,title}}

| capacity =

| population = ± 13 ribu (sepanjang 1969–1979)

| opened = Maret 1969

| closed = 1979

| managed_by =

| director =

| warden =

| city = [[Kabupaten Maros]] dan [[Kabupaten Gowa]]

| county =

| coordinates type = type:landmark

| coordinates display = inline,title

| built by =[[Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin]]

| companies involved = Lekra<br>Pemuda Rakyat<br>Barisan Tani Indonesia

| original use = Kawasan hutan negara dan lahan perkebunan

| construction =1968–1969

| gas chambers =

| inmates = ± 13 ribu tahanan (sepanjang Maret 1969–1979)

| killed = ''tidak diketahui''

{{perbudakan}}

 

 

== Kompleks kamp ==

[[Berkas:Kamp Moncongloe9.jpg|jmpl|262px|Area pintu masuk ke Kamp Pengasingan Moncongloe]]

[[Berkas:Kamp Moncongloe6.jpg|jmpl|262px|Area Kamp pengasingan Moncongloe yang telah dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan singkong]]

 

 

== Geografi ==

 

== Sejarah ==

 

Moncongloe erat kaitannya dengan istilah "Tanah Merah". Sedikitnya ada tiga sebab, pertama, struktur tanah Moncongloe yang berbukit-bukit memiliki jenis tanah merah, kedua, daerah ini telah dikenal sebagai rawan kekerasan perampokan karena masih hutan. Dalam sejarah gerakan bandit di Sulawesi Selatan, wilayah hutan yang membentang antara Moncongloe sampai Polongbangkeng seringkali disebut sebagai salah satu tempat persembunyian perampok sejak periode kolonial sampai era 1960-an. Ketiga, Moncongloe merupakan daerah tempat pengasingan tahanan politik PKI (1969-1979). Orang-orang PKI yang seringkali dilabelkan dengan orang-orang merah adalah bukan tidak mungkin menjadi penyebab semakin melekatnya nama Tanah Merah untuk menyebut Moncongloe. Terlepas dari persepsi tentang Moncongloe dan apakah itu direkonstruksi untuk memberi label negatif kepada tahanan politik PKI atau karena merupakan daerah rawan kekerasan dan perampokan, daerah ini merupakan salah satu wilayah yang cukup terisolasi dari segi informasi dan geografis serta senyap dari debat-debat sejarah pada periode Orde Baru. Tentang Moncongloe sebagai tempat pengasingan tahanan politik PKI nyaris tidak ditemukan informasi dalam berbagai literatur.<ref name=":15">{{Cite journal|last=Ahmad|first=Taufik|date=1 Juni 2013|title=Bertahan Melalui Perbudakan: Sejarah Alternatif Tanah Merah |url=http://www.jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/viewFile/224/206|journal=Jurnal Al-Qalam

 

== Pasca Gerakan 30 September ==

 

Kamp Moncongloe, saksi bisu penderitaan tapol Orde Baru di Sulsel. Kamp pengasingan ini menampung hampir seribu tahanan politik. Pasca Gerakan 30 September 1965, Orde Baru melakukan "pembersihan" kader-kader Partai Komunis Indonesia. Banyak dari mereka yang bernasib nahas, di mana nyawa melayang dalam seremoni barbar penjagalan. Jumlahnya pun ditaksir mencapai jutaan orang. Hilang hingga lenyap, meninggalkan cerita-cerita sadis yang membangkitkan bulu roma.

 

== Latar belakang pemilihan kamp ==

Penumpasan dan penangkapan terhadap anggota dan simpatisan PKI pascatragedi G30S, jumlah tapol bertambah secara drastis sehingga penjara-penjara tidak mampu menampung tapol dan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan tapol. Kemudian muncul Moncongloe sebagai tempat pembinaan dalam bentuk pengasingan sehingga tapol dapat mandiri. Moncongloe dipilih karena dianggap aman dan mampu dikontrol oleh militer sebab Moncongloe dikelilingi markas militer [[Kodam XIV/Hasanuddin]]. Selain itu, Moncongloe memiliki potensi hutan yang cukup baik. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu alasan alternatif pembukaan Moncongloe sebagai tempat pengasingan para tapol PKI. Ada tiga potensi awal dan cukup menonjol di daerah Moncongloe; pertama, hutan Moncongloe masih tergolong hutan negara. Pembukaan lahan ini akan mempermudah proses pemilikan lahan dalam jumlah yang besar bagi mereka yang dapat mengontrol pekerjaan tapol. Kedua, hutan bambu yang sangat luas adalah sumber bahan baku pabrik kertas Kabupaten Gowa. Adanya hutan bambu juga menjadi alasan ekonomis pembukaan wilayah ini. Para tapol dipaksa bekerja menebang pohon bambu sebanyak-banyaknya untuk dijual kepada pabrik kertas Gowa. Ketiga, di daerah ini terdapat pohon-pohon besar utamanya bagian pegunungan. Pohon-pohon tersebut memiliki nilai ekonomis. Para tapol dibagi dalam berbagai regu kerja; seperti regu penebang pohon, regu yang khusus membuat papan dan tiang rumah. Regu kerja ini elastis, dapat bertambah ataupun dikurangi tergantung kebutuhan petugas di daerah pengasingan.<ref name=":123"/>

 

 

== Moncongloe: Dari hutan menjadi kamp pengasingan ==

== Pembebasan tahanan politik ==

 

== Garis waktu ==

Kamp pengasingan Moncongloe diisi oleh para tapol yang sebelumnya mendekam di penjara di wilayah Kodim kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Mereka ditangkap periode Oktober 1965–Maret 1966 terkait Gerakan 30 S/PKI di Sulawesi Selatan.

* 1968: Kamp pengasingan Moncongloe mulai dirintis

* Mei 1969: Gelombang kedua, 44 tahanan politik dikirim ke Kamsing Moncongloe. Karena jumlahnya 44, maka para tapol ini disebut angkatan 44

* Desember 1969: Beberapa fasilitas infrastruktur di Kamsing Moncongloe telah dibangun

* September 1970: Gelombang ketiga, 44 tahanan dikirim

* 1972

* 20 Desember 1977: Tapol mulai dibebaskan menjadi tahanan rumah

* 1978: Kamsing Moncongloe dijadikan tahanan militer

 

Tapol yang menghuni inrehab Moncongloe sebanyak 911 orang yang terdiri atas 52 perempuan dan 859 laki-laki yang berasal dari berbagai daerah yang berlangsung secara bergelombang mulai 1969 sampai 1971. 250 tapol didatangkan dari penjara Makassar pada tahun 1969 dan menjelang [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971|pemilihan umum 1971]], tapol didatangkan dari Majene, Mamasa, Pinrang, Parepare, Barru, Pangkep, Maros, Palopo, Tana Toraja, Bone, Gowa, Takalar, Bantaeng, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar. Akan tetapi tidak semua penghuni Inrehab Moncongloe murni anggota PKI. Sebagian dari mereka hanya karena korban salah tangkap atau mereka yang di-PKI-kan.

== Daftar penjara sebelum dipindahkan ke kamp konsentrasi ==

Tragedi kemanusiaan peristiwa Gerakan 30 September 1965 menyisakan luka yang mendalam bagi mereka yang terlibat baik sebagai pelaku maupun korban. Beberapa penjara atau kamp yang bersifat sementara dibuat untuk menahan para tahanan politik baik anggota PKI maupun yang tertuduh sebagai PKI. Para tahanan politik tersebut dipenjara pelbagai penjara di Sulawesi Selatan, diantaranya sebagai berikut:

* Penjara Pangkep

* Penjara Kodim Watampone

* Penjara Poltabes Makassar

* Penjara Karebosi Makassar

* Rumah Tahanan Militer (RTM) Jalan Rajawali Makassar

 

== Pengklasifikasian tahanan ==

;Golongan A

Tahanan golongan A adalah mereka yang menjadi pengurus Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pentolan organisasi partai.

;Golongan C

Golongan C adalah simpatisan dan orang-orang yang dicurigai terlibat PKI dan organisasinya.

 

== Penderitaan tahanan dan pelanggaran HAM ==

 

Tahanan politik PKI sebagai orang-orang yang mendapat pelabelan sosial yang selalu digolongkan sebagai masyarakat tidak bersih lingkungan dengan berbagai stempel buruk yang dikenakan kepada mereka. Tetapi pada saat yang sama, para petugas militer di dalam kamp pengasingan juga mengandalkan sumber tenaga dan pikiran para tahanan politik untuk kepentingan pribadi dan institusi militer. Tapol diarahkan untuk membuka lahan perkebunan dan membangun infrastruktur untuk kepentingan militer. Hal ini membuka ruang kontrol dan eksploitasi tenaga tahanan politik secara besar-besaran, sehingga dapat dikatakan bahwa militer satu-satunya unsur yang paling diuntungkan atas pembukaan kamp pengasingan di Moncongloe. Tapol selama masa pengasingan di mana kontrol militer dan strategi bertahan tapol berjalan beriring dan berdinamika. Periode pengasingan menyimpan sejumlah kisah sehari-hari mereka sebagai tahanan memperlihatkan perjuangan tidak kalah sulitnya sebagai kelompok sosial yang distigma buruk oleh negara. Tapol tidak hanya berurusan dengan aksi-aksi politis yang tergabung dalam komunitas tapol, tetapi politik mereka sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau strategi bertahan selama dalam pengasingan, seperti tempat tidur, makanan, air, menghindari kekerasan petugas, menghindari korve, mencari penghasilan tambahan, mencuri hasil kebun petugas, dan lain sebagainya. Sebagai sebuah komunitas yang diikat dengan ikatan ideologis dan etnik.

 

;Praktik perbudakan

Kerja paksa yang diterapkan kepada tahanan politik di Sulawesi Selatan pada masa lalu adalah suatu kejahatan sangat serius. Hal ini sangat

 

Perlakuan terhadap tapol '65 pada rezim Orde Baru jauh lebih tidak manusiawi daripada sistem perbudakan (''ata'') pada zaman kerajaan di Sulawesi Selatan. Meskipun ''ata'' dicabut kemerdekaan dan harga dirinya pada zaman kerajaan, mereka masih diberikan makanan dan tempat tinggal yang layak oleh para majikannya. Sedangkan kerja paksa dialami oleh tapol '65 jauh lebih mengerikan. Mereka dikerjapaksakan secara terus-menerus tanpa diberikan makanan dan tempat tinggal yang layak sehingga ada yang sakit dan meninggal karena kelelahan serta kelaparan, disiksa bahkan dibunuh secara tidak manusiawi. Kerja paksa yang dilakukan tapol '65 di bawah kontrol Orde Baru dengan kekuatan militernya sangat bertentangan dengan semangat kemerdekaan Indonesia yang menginginkan kebebasan dari cengkeraman feodalisme dan kolonialisme. Tragedi kemanusiaan peristiwa '65 yang diikuti serangkaian pelanggaran HAM terhadap tapol '65 merupakan suatu kemunduran proses demokratisasi dan sangat bertentangan dengan kemanusiaan.

Keterangan saksi-saksi tersebut di bawah ini menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk perbudakan, yakni: Bahwa saksi A ditahan sejak September 1970, setelah dipindahkan dari Penjara Makassar. Saksi merupakan tahanan gelombang ketiga yang dikirim ke Moncongloe, Di sana terdapat empat barak laki-laki dan satu barak perempuan. Saksi bersama tahanan lainnya membangun barak, pagar, WC, aula-masjid, poliklinik, pos jaga, gereja, dan dapur umum. Saksi bersama dengan tahanan lain dipekerjakan di beberapa proyek tentara, seperti membuka kebun-kebun pribadi milik tentara, yang luasnya tergantung pada pangkat yang dimiliki tentara yang bersangkutan. Luasnya berkisar antara 4 sampai 6 ha. Saksi mengerjakan kebun 1 kebun tentara sampai dengan tahun 1977. Bahwa saksi B ditahan di Kamp Mocongloe sejak 1972 setelah dipindahkan dari LP Majene, Sulawesi Selatan. Saksi berada di Moncongloe sampai 20 Desember 1977. Selama tinggal di Moncongloe, ia ikut memugar gedung Kodam lama, Gedung Chandra Kirana bersama seorang kapten dari Zeni Bangunan Kodam XIV/Hasanudin, pembangunan 100 unit rumah sederhana prajurit Kodam XIV di Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Pekerjaan rutin selama di Kamp Moncongloe adalah mengerjakan kebun petugas dari CPM dan petugas sipil, serta mengerjakan perkerjaan lainnya, seperti membuat gambar desain. Jika mereka melihat tahanan malas mereka akan marah. Bahwa saksi C ditahan di Kamp Moncongloe sejak 1970 sampai Agustus 1974. Kegiatan saksi di Moncongloe adalah membuka hutan menjadi ladang dan berkebun. Bahwa saksi D ditahan di Kamp Moncongloe sejak 1971 sampai Desember 1977. Selama ditahan di Kamp Moncongloe mengerjakan membuka hutan untuk dijadikan ladang dan kebun. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, didapat petunjuk tentang adanya perbudakan dengan cara penggunaan para tahanan untuk membangun barak, pagar, WC, aula-masjid, poliklinik, pos jaga, gereja, dan dapur umum. Para tahanan dipekerjakan di beberapa proyek tentara, seperti membuka kebun-kebun pribadi milik tentara, yang luasnya tergantung pada pangkat yang dimiliki tentara yang bersangkutan. Luasnya berkisar antara 4 sampai 6 ha. Saksi-saksi juga diperlakukan, seperti budak yang diperas tenaganya dengan membuat jalan sepanjang kurang 23 km dari Moncongloe ke [[Daya, Biringkanaya, Makassar|Daya]]. Untuk membuat jalan tersebut, tahanan disuruh mengambil batu dari gunung dan mengangkut ke jalan raya. Selain itu, tahanan disuruh menggarap tanah perkebunan, menanam sampai memanen, membangun, dan memperbaiki rumah perorangan milik petugas, mengambil dan menyusun kayu-bambu yang dijual untuk kepentingan petugas Kamsing Moncongloe. Selama bekerja para saksi tidak pernah mendapatkan upah. Beberapa saksi hanya diberi beras ½ liter per hari dan diberikan pada setiap satu minggu. Dengan demikian ditemukan petunjuk tentang pelanggaran delik dan unsur dimana para pelaku menggunakan salah satu atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas satu orang atau lebih, seperti menjual, membeli, meminjamkan atau tukar-menukar orang atau orang-orang tersebut. Petunjuk ini dapat dipergunakan dalam proses hukum selanjutnya.

 

 

Perampasan Kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas ketentuan) pokok hukum internasional. Bahwa saksi A ditahan di Kamp Moncongloe sejak September 1970 sampai dibebaskan pada 20 Desember 1977. Saksi ditempatkan di Moncongloe merupakan tahanan gelombang ketiga yang berjumlah 44 orang. Setiap barak 1 berukuran 6 x 20 m dihuni oleh; antara 80 sampai 100 orang. Bahwa saksi B ditahan di Kamp Mocongloe sejak 1972 setelah dipindahkan dari LP Majene, Sulawesi Selatan. Saksi berada di Moncongloe sampai 20 Desember 1977. Bahwa saksi C ditahan di Kamp Moncongloe sejak 1970 sampai Agustus 1974. Bahwa saksi D ditahan di Kamp Moncongloe sejak 1971 sampai Desember 1977. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, didapat petunjuk tentang tindakan para pelaku yang merampas kemerdekaan lebih dari satu orang dengan cara menempatkan para korban didalam satu wilayah yang sepenuhnya dalam control para pelaku. Dengan demikian, ditemukan petunjuk tentang adanya pelanggaran delik dan unsur a quo yang dapat dipergunakan dalam proses hukum selanjutnya. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Bahwa saksi A ditahan di Kamp Moncongloe sejak September 1970 sampai dibebaskan pada 20 Desember 1977. Saksi ditempatkan di Moncongloe merupakan tahanan gelombang ketiga yang berjumlah 44 orang. Setiap barak berukuran 6 x 20 m dihuni oleh; antara 80 sampai 100 orang. Disana terdapat empat barak laki-laki dan satu barak perempuan. Saksi dibebaskan pada 20 Desember 1977 bersama 466 tahan lainnya. Selama saksi ditahan tidak pernah mendapat surat penangkapan maupun penahanan. Bahwa saksi B ditahan di Kamp Mocongloe sejak 1972 setelah dipindahkan dari LP Majene Sulawesi Selatan. Saksi berada di Moncongloe sampai 20 Desember 1977. Saksi dibebaskan pada 20 Desember 1977, berdasarkan surat perintah Nomor: SPRIN/802/TPD/XII/1977, tentang Membebaskan dari penahanan penuh menjadi tahanan rumah. Bahwa selama sasksi ditahan di Kamp Moncongloe tidak pernah diajukan ke Pengadilan. Bahwa saksi C ditahan di Kamp Moncongloe sejak 1970 sampai Agustus 1974. Dalam surat Pembebasan dari Teperda Sulselra tanggal 8 Agustus 1974 dinyatakan bahwa saksi masuk dalam klasifikasi C3. Selama saksi ditahan saksi tidak pernah mendapat surat perintah penangkapan maupun penahanan, selain itu saksi juga tidak pernah diajukan ke Pengadilan. Bahwa saksi D ditahan di Kamp Moncongloe sejak 1971 sampai Desember 1977. Dalam surat pembabasan dinyatakan bahwa saksi masuk dalam klasifikasi B2 bersama Mukhlis salah satu pengurus PKI Sulawesi Selatan. Selama ditahan saksi tidak pernah menerima surat perintah penangkapan maupun penahanan. Selain itu saksi tidak pernah diajukan ke pengadilan.

 

 

Eksploitasi sangat dirasakan oleh tapol karena hasil dari pekerjaan hanya dinikmati oleh petugas inrehab sehingga resistensi bukanlah hal baru yang dilakukan oleh tapol. Bentuk resistensi yang paling sederhana dilakukan adalah bermalas-malasan bekerja di kebun petugas terutama kebun yang jaraknya jauh dari lokasi inrehab sehingga pengawasan pun longgar. Bentuk resistensi lainnya adalah merusak kebun petugas secara sembunyi-sembunyi dan melakukan hal-hal yang merugikan petugas inrehab. Di waktu lain, politik akomodasi menjadi jalan untuk bertahan dengan jalan berusaha mendekati petugas secara personal dengan cara memberikan hasil hutan kepada petugas sehingga terhindar dari perlakuan keras petugas inrehab.

 

 

 

 

Kamp Moncongloe adalah satu dari sekian banyak riwayat panjang pelanggaran HAM di masa Orde Baru. Hidup di kawasan tersebut terhitung mengerikan. Sepanjang tahun 1971–1972, wilayah Moncongloe dilanda kemarau panjang. Udara di kamp pengasingan Moncongloe begitu terik. Tanah-tanah seperti terbakar, sungai mengering, singkong begitu susah bertumbuh. Daun-daun liar yang dijadikan sayur semua mati. Tak ada pasokan air bersih hingga listrik. Ladang nanas dan singkong yang jadi tumpuan hidup acap kali dirusak oleh babi hutan dan monyet. Moncongloe yang penuh belukar dan tandus pun sudah memberi ujian hidup untuk para tapol. Ada juga pelecehan seksual dialami para tahanan wanita yang dilakukan oleh petugas kamp. Tak ada upah untuk pekerjaan mereka. Beberapa saksi yang diwawancarai Komnas HAM bahkan mengaku hanya diberi beras setengah liter sehari dan diberikan setiap satu minggu. Belum lagi menyoal banyaknya tahanan yang dijebloskan tanpa surat penahanan atau melalui proses peradilan. Laporan khusus majalah Tempo pada 2012 silam pun menyebut banyak tahanan menderita Hepatitis saking beratnya pekerjaan yang dibebankan sekaligus minimnya asupan gizi.

Pengadilan Hak Asasi Manusia, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk tindak pidana Perbudakan, Perampasan Kemerdekaan dan Penganiayaan dalam peristiwa yang terjadi di kamp Moncongloe, Sulawesi Selatan, dalam kurun waktu setidak-tidaknya pada tahun 1970 sampai dengan

tahun 1978.<ref name=":11">{{Cite web|url=https://stopimpunity.org/content/stopimpunity/eksekutif_summary_peristiwa_1965_4.pdf|title=Pernyataan Komnas HAM Tentang Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965-1966|last=Komnas HAM RI|first=|date=23 Juli 2012|website=stopimpunity.org|access-date=2 April 2023}}</ref>

 

== Sanksi sosial ==

Setelah para tapol keluar dari kamp pengasingan dan hidup di tengah masyarakat biasa. Kontrol militer beralih ke kontrol sosial, dimana memori kolektif masyarakat setempat yang telah dikuasai pemerintahan Orde Baru mengenai pandangan negatif terhadap tapol PKI masih sangat kuat. Keluar dari kamp para tahanan menemukan kekerasan belum selesai. Kontrol militer beralih ke kontrol sosial, label PKI adalah sebuah status sosial yang tidak memiliki tempat yang setara dengan orang lain di ruang-ruang publik, bahkan juga berlaku bagi anak cucu mereka. Ada seorang tapol Moncongloe mengisahkan drama hidupnya yang memilukan ketika harus rela menahan air mata tanpa menemui keluarga di tengah penyamaran guna menghindari kejaran para intel, meskipun akhirnya tertangkap juga. Hampir semua tapol Moncongloe adalah orang hilang dan mati. Mereka dianggap mati oleh keluarganya. Di sisi lain, mereka pun harus membuang jauh harapan untuk berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Komunitas tapol ini selalu terpinggirkan karena dianggap sebagai kelompok yang bertanggung jawab atas peristiwa Gerakan 30 September 1965. Kamp pengasingan Moncongloe ditutup secara resmi pada 1979, namun eks tapol di kamp ini harus mengalami diskriminasi dan trauma yang mendalam. Mulai dari stigma masyarakat yang sudah kadung melekat hingga kesulitan menemukan pekerjaan yang cocok. Komnas HAM secara jelas mengatakan ada pelanggaran HAM terjadi seperti perbudakan, perampasan, kemerdekaan dan penganiayaan.

 

* Abdul Munir Mas'ud

* Andi Muhammad Hustin, anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) Kabupaten Barru

* Andy

* Arnold Roring, ketua pertama organisasi Pemuda Rakyat Parepare; pegawai perusahaan listrik MPS Parepare sebelum berganti nama menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN)

* Damin Rasyid Mole, ketua organisasi Pemuda Rakyat Parepare; guru sekolah rakyat

* dr. Untung, seorang dokter ahli makanan

* Go Kee Iet

* Gunawan "Cak Gun"

* Ismoyo

* Jhonli, seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin

* Kadullah

* Kasman Suparlan

* Maryana Bado

* Maryani

* Mujitno

* Mukhlis, pengurus PKI Sulawesi Selatan

* Munir

* Sarmanto Sarmo, karyawan di perusahaan semen Tonasa Kabupaten Pangkep mulai ditahan sejak 1965. Dia ditahan karena bergabung di SOBSI dan menduduki posisi sebagai sekretaris.

* Supardi

* Suparti

* Supenno

 

=== Buku ===

* "Tragedi di Halaman Belakang: Kisah Orang-Orang Biasa dalam Sejarah Kekerasan Sulawesi", karya Eko Rusdianto, Penerbit EA Books, tahun 2009

* "Pulangkan Mereka! Merangkai Ingatan Penghilangan Paksa di Indonesia" pada bagian bab "Kerja Paksa Tapol Membangun Sulsel" hal. 165–206, karya Anak Agung Gde Putra dkk, Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jakarta, tahun 2012, ISBN 9789798981432

* "Pengakuan Algojo 1965: Investigasi Tempo Perihal Pembantaian 1965", karya Kurniawan, Penerbit Tempo Publishing, tahun 2013, ISBN 9786021410516

* "Mengenal Orde Baru", karya Dhianita Kusuma Pertiwi, Penerbit Buku Mojok Group, tahun 2021, ISBN 9786239694005

 

=== Majalah ===

 

== Lihat pula ==

[[Kategori:Hukum]]

[[Kategori:Bangunan dan struktur di Sulawesi Selatan]]