Kerja sama tertingkatkan: Perbedaan antara revisi

{{DalamPolitik perbaikanUni Eropa}}

Ketentuan mengenai kerja sama tertingkatkan diperkenalkan dalam [[Perjanjian Amsterdam]] yang ditandatangani pada 1997 (disebut ''{{lang|en|clooser cooperation}}'' hingga [[Perjanjian Nice]]). Perjanjian Amsterdam menetapkan aturan umumpersetujuan yang terbilang ketat untuk persetujuan kerja sama tertingkatkan yang terbilang ketat. Kerjasama tertingkatkan hanya dapat dipergunakan sebagai "pilihan terakhir", dan mayoritas negara anggota harus bergabung dalam prosesnya sertadan langkahkebijakan apa pun yang ditetapkan tidak boleh mempengaruhi UE. Perjanjian Nice menyederhanakan kerja sama tertingkatkan dengan batas minimal negara anggota yang berpartisipasi sebanyak delapan negara. Meskipun prosedur ini sudah diperkenalkan dalam Perjanjian Amsterdam, dan disederhanakan dalam Perjanjian Nice, penggunaannya untuk pertama kali baru setelah [[Perjanjian Lisboa (2007)|Perjanjian Lisboa]].{{sfnp|Smit|2015}} Perjanjian Lisboa menetapkan jumlah minimum negara anggota yang diperlukan dalam kerja sama tertingkatkan menjadi sembilan negara. Selain itu Parlemen Eropa diberikanjuga diberi kuasa untuk menyetujui otorisasi kerjasama tertingkatkan.{{sfnp|Robert|2015|p=76}} Ketentuan yang mengatur kerja sama tertingkatan diperinci dalam [[Perjanjian Uni Eropa]] ([[s:en:Consolidated version of the Treaty on European Union/Title IV: Provisions on Enhanced Cooperation|Pasal 20]]) dan Perjanjian tentang Berfungsinya Uni Eropa ([[s:en:Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union/Title III: Enhanced Cooperation|Pasal 326-334]]).

ProsedurKetentuan yang mengatur mekanisme kerja sama tertingkatkan diuraikan secara umum oleh Pasal 20 [[Perjanjian Uni Eropa]] ([[s:en:Consolidated version of the Treaty on European Union/Title IV: Provisions on Enhanced Cooperation|Pasal 20]]), kemudian dirincidiperinci dalam ketentuan Judul III Bagian VI [[Perjanjian Roma|Perjanjian tentang Berfungsinya Uni Eropa]] ([[s:en:Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union/Title III: Enhanced Cooperation|Pasal 326-334]]). Aturan prosedural ini dapat dibagi dalam tiga tahap:{{sfnp|Fabbrini|2012|p=5}}

# Komisi akan mengevaluasi permintaan negara-negara anggota, kemudian mengajukan usulan tersebut kepada Dewan untukagar mengesahkannyadisahkan. Komisi tidak berkewajiban menindaklanjuti permintaan dari negara-negara anggota. Jika Komisi tidak menyerahkan usulan kepada Dewan, maka ada pemberitahuan kepada negara-negara anggota beserta alasan-alasannya.

Prosedur ini juga dikenal sebagai aturan ''double majority''."</small>}} Keputusan otorisasi harus memuaatmemuat persyaratan partisipasi dalam kerja sama tertingkatkan

# Karena sifat hukumnya, keputusan Dewan yang mengesahkan kerja sama tertingkatkan bisa menjadi subyek peninjauan hukum di hadapan [[Mahkamah Eropa]] (''{{lang|en|ECJ}}'')

|'''Implementasi'''

=== Kebijakan yang telah disepakati ===

[[Kasus]] resmi pertama mengenai kerja sama tertingkatkan adalah peraturan Roma III. Sebelum perwujudan peraturan ini, UE sudah menetapkan aturan pertamanya dalam undang-undang perceraian pada tahun 1998: Konvensi Brussels II. Aturan ini diperbaharui menjadi Regulasi Brussels II pada tahun 2000 dan diubah pada tahun 2003. Di dalam UE dan di tingkat negara anggota, ada dukungandorongan untukagar menetapkanditetapkan aturan hukum yang seragam di bidang perceraian lintas batasnegara. ProposalPada 16 April 2010 [[Komisi Eropa]] secara resmi disampaikanmengusulkan prosedur kerja sama tertingkatkan kepada Dewan Kehakiman dan Urusan Dalam Negeri (''{{Lang|en|JHA}}'') pada 16 April 2010 yang setujukemudian untuk mengesahkan prosedur kerjasama tertingkatkanmengesahkannya pada 12 Juli 2010 setelah menerima persetujuan dari [[Parlemen Eropa]]. Setelah otorisasi prosedur kerja sama tertingkatkan oleh Komisi, [[Belgia]], [[Jerman]], [[Latvia]], [[Malta]] dan [[Portugal]] bergabung dengan negara anggota lainnya yang menghasilkan total 14 negara peserta pada bulan Juni 2010.{{sfnp|Smit|2015|p=26}}

Bagian pertama dari proposalusulan Komisi termasuk keputusan Dewan yang mengesahkan kerja sama di bidang hukum yang berlaku untuk perceraian dan pemisahanperpisahan yang sah. Bagian kedua berisi permintaanusulan untuk Regulasi Dewan yangtentang mengimplementasikanimplementasi kerja sama tertingkatkan di bidang hukum yang berlaku untuk perceraian dan pemisahan yang sahtersebut. Tak lama setelah itu, Parlemen Eropa memberikan persetujuan pada bulan Juni dan Dewan menyatakan persetujuan akhir pada bulan Juli [[2010]]. Pada bulan Desember 2010, regulasi tersebut disetujui oleh Dewan. Regulasi tentang hukum perceraian, bernamayang peraturandisebut juga Regulasi Roma III, mulai berlaku pada bulan Juli 2012.{{sfnp|Smit|2015|p=26}}

Regulasi Roma III atau Regulasi Dewan (UE) No. 1259/2010 tanggal 20 Desember 2010 merupakan regulasi yang menerapkan kerja sama tertingkatkan berkenaan dengan hukum yang berlaku untuk perceraian. Peraturan tersebut menentukanmenetapkan aturan hukum mana yang harus digunakan dalam perceraian lintas batasnegara, sedangkan pengadilan mana yang harus digunakan ditentukan oleh Peraturan Brussels II, yang berlaku untuk semua negara Uni EropaUE, kecuali [[Denmark]].{{sfnp|European Union|2010}} Pasangan internasional akan dapat menentukan hukum mana yang berlaku pada perceraian atau perpisahan sah mereka. Jika pasangan tersebut tidak dapat setujumenentukan, hakim memiliki formula tersendiri untuk memutuskan hukum negara mana yang akan diberlakukan. Regulasi ini berlaku di 17 negara: [[Belgia]], [[Bulgaria]], [[Jerman]], [[Estonia]], [[Yunani]], [[Spanyol]], [[Perancis|Prancis]], [[Italia]], [[Latvia]], [[Lituania|Lithuania]], [[Luksemburg]], [[HongariaHungaria|Hungaria]], [[Malta]], [[Austria]], [[Portugal]], [[Rumania]], dan [[Slovenia]].{{sfnp|European Commission|2018b}}[[Berkas:Unitary_patent_participants.svg|kiri|jmpl|<small>{{legend|#0088cc|Anggota UE yang berpartisipasi dalam regulasi paten dan meratifikasi kesepakatan pengadilan tunggal (Perjanjian UPC)}}

Paten berdasarkan kesatuan (''{{Lang|en|unitary patent}}'') atau paten tunggal merupakan kasus kedua kerja sama tertingkatkan yang diadopsi oleh [[Komisi Eropa]] dan Parlemen. Perlindungan hak paten yang samaseragam memungkinkan negara-negara anggota yang inginuntuk mengajukan paten yang berlaku di semua negara yang berpartisipasi, dan dapat diperoleh hanya dengan satu permohonan (aplikasi).{{sfnp|European Commission|2010}}

Otorisasi untuk pelaksanaan kerja sama tertingkatkan dalam penyusunan perlindungan paten berdasarkan kesatuan diberikan oleh Dewan pada Maret [[2011]].{{sfnp|Cédelle|2015}} Pada tahun [[2012]], negara-negara UE dan Parlemen Eropa kemudian menyetujui 'paket paten', inisiatif legislasi yang terdiri dari dua peraturan dan perjanjian internasional yang meletakkan dasarmenjadi untukfondasi penciptaan perlindungan paten berdasarkan kesatuan di UE. Paket ini terdiri dari:{{sfnp|European Commission|2018a}}

* Regulasi yang menetapkan aturan [[bahasa]] yang berlaku untuk paten

* Perjanjian antara negara-negara UE untuk menetapkan yurisdiksi paten tunggal dan khusus ('Pengadilan Paten Terpadu')

Kebijakan kerjasamakerja yangsama ditingkatkantertingkatkan diberlakukan pada Januari [[2013]], dan akan berlaku untuk negara anggota yang berpartisipasi darisaat tanggal ketikapemberlakuan Perjanjian terkait tentang Pengadilan Paten Terpadu (''{{lang|en|UPC}}'') diberlakukan untukoleh negara-negara tersebut. Perjanjian ''{{lang|en|UPC}}'' ditandatangani oleh 25 negara anggota UE, termasuk semua negara yang berpartisipasi dalam kerja sama kecuali [[Polandia]], sedangkan [[Italia, di sisi lain,]] menandatangani perjanjian ''{{lang|en|UPC}}'' sebelum bergabung dengan dalam kerja sama tertingkatkan untuk paten berdasarkan kesatuan.{{sfnp|Council|2013b}}{{sfnp|European Commission|2018a}} Pengadilan paten khusus memungkinkan suatu kasus dapat diperdengarkan di hadapan hakim dengan tingkat keahlian hukum dan teknis tertinggi di bidang paten. Pengadilan terpadu juga berarti bahwa berbagai pihak tidak harus mengajukan tuntutan sekaligus di beberapa negara yang dapat memakan biaya tinggi.{{sfnp|European Commission|2018b}}

Perlindungan hak paten tunggal akanjuga memungkinkan bagi penemu (individu, perusahaan, atau lembaga) untuk melindungi penemuan mereka di 26 negara Uni Eropa dengan mengajukan permohonan paten tunggal. Setelah paten diberikan, tidak perlu memvalidasinya di setiap negara. Perlindungan hak paten tunggal akan membuat sistem Eropa yang ada menjadi lebih sederhana dan lebih murah bagi para penemu. IniHal ini juga akan mengakhiri persyaratan validasi yang rumit dan secara drastisdapat mengurangi biaya terjemahanpenerjemahan yang mahal di negara-negara yang berpartisipasi. DiharapkanSehingga akandiharapkan dapat merangsang penelitian, pengembangan dan investasi dalam inovasi, dan membantu mendorong pertumbuhan di UE.{{sfnp|European Commission|2018a}} Kebijakan ''{{Lang|en|unitary patent}}'' berlaku di 26 negara: Belgia, Bulgaria, [[Ceko|Republik Ceko]], [[Denmark]], Jerman, Estonia, [[Republik Irlandia|Irlandia]], Yunani, Prancis, Italia, [[Siprus]], Latvia, Lithuania, Luksemburg, HongariaHungaria, Malta, [[Belanda]], Austria, [[Polandia]], Portugal, Rumania, Slovenia, Slovakia, [[Finlandia]], [[Swedia]], [[Britania Raya|Inggris]].{{sfnp|European Commission|2018b}}

==== Pengelolaan harta pasangan internasional ====

Pada Juni 2016, Dewan UE memberi wewenang kepada 18 negara anggota untuk memulai kerja sama tertingkatkan di bidang yurisdiksi, hukum yang berlaku dan, pengakuan serta penegakan keputusan padadalam pengelolaan harta pasangan internasional. Pengelolaan harta perkawinan dan konsekuensi harta dari pasangan yang terdaftar.{{sfnp|European Union|2016a}} Kemudian dilaksanakan kerja sama tertingkatkan melalui Regulasi (EU) 2016/1103 untuk pasangan yang sudah menikah dan Regulasi (EU) 2016/1104 untuk pasangan terdaftar, keduanya akan sepenuhnya berlakudiberlakukan mulai 29 Januari 2019.{{sfnp|European Union|2016b}}{{sfnp|European Union|2016c}}

Regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan harta pasangan internasional memberikan aturan yang jelas dalam kasus perceraian atau kematian dan mengakhiri proses paralel dan mungkin bertentangan di berbagai negara anggota, misalnya pada kekayaan atau [[rekening bank]]. Regulasi ini berlaku di 17 negara: Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Jerman, Yunani, Spanyol, Prancis, Kroasia, Italia, Luksemburg, Malta, Belanda, Austria, Portugal, Slovenia, Finlandia, Swedia.{{sfnp|European Commission|2018b}}

[[FileBerkas:European Public Prosecutor member states.svg|thumbjmpl|leftkiri|250px|<small>{{legend|#0088cc|Negara anggota UE yang berpartisipasi dalam ''EPPO''}} {{legend|#ff6666|Negara anggota UE yang tidak berpartisipasi}}</small>]]

==== Jaksa Penuntun Umum Eropa ====

Dasar pemikiran di balik gagasan Kantor Kejaksaan Umum Eropa atau ''{{lang|en|Europen Public Prosecutor's Office}}'' (''{{lang|en|EPPO}}'') adalah karena sebagian dari sumber keuangan UE setiap tahunnya lenyap karenaakibat penipuan atau penyalahgunaan yang terjadi di seluruh negara anggota, makasehingga dianggap perlu adanya suatu badan Eropa yang kompeten untuk menyelidiki perilaku ilegal tersebut dianggap diperlukan.{{sfnp|Giuffrida|2017|p=1}} Pada 17 Juli 2013 Komisi Eropa mengusulkan regulasi untuk pembentukan ''{{lang|en|EPPO}}''.{{sfnp|European Commission|2013}}{{sfnp|Giuffrida|2017|p=1}} Setelah tidak ada konsensus yang tercapai di antara semua negara anggota UE, negara-negara yang ingin berpartisipasi memberimenyampaikan tahukepada Parlemen Eropa, Dewan dan Komisi pada 3 April 2017 bahwa mereka akan melanjutkan pembentukan ''{{lang|en|EPPO}}'' dengan menggunakanprosedur kerja sama tertingkatkan.{{sfnp|Council|2017b}} Hal ini dilakukan di bawah ''[[Perjanjian Roma|TFEU]]'' Pasal 86, yang memungkinkan prosedur kerja sama tertingkatkan disederhanakan dan tidak memerlukan otorisasi dari Dewan untuk meneruskannya. Negara anggota yang berpartisipasi menyepakati naskah legislasi untuk membentuk ''{{lang|en|EPPO}}'' pada 8 Juni. Pada 12 Oktober para menteri kehakiman dari 20 negara anggota dengan suara bulat menyetujui berdirinya ''{{lang|en|EPPO}}'', danyang akan mulai berfungsi pada 2020.{{sfnp|Council|2017c}}{{sfnp|Marini|2017}}{{sfnp|European Union|2017}}|ps=: <small>''{{lang|en|EPPO}}'' tidak memiliki wewenang untuk memulai penyelidikan atau penuntutan kejahatan sampai keputusan Komisi menyetujuinya, yang menurut ketentuan Regulasi tidak dapat dilaksanakan hingga 3 tahun setelah mulai berlakunya Regulasi ini pada bulan November 2017.{{sfnp|European Union|2017</small>}} Pemerintah [[Belanda]] akan memutuskan sebelum 2021 akan bergabung atau tidak dengan ''{{lang|en|EPPO}}'', menurut perjanjian koalisi yang diterbitkan pada Oktober 2017.{{sfnp|Euobsever|2017}}

{{refendartikel pilihan}}