Kerja sama tertingkatkan: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 23 Juni 2018 01.13 lihat sumber Nasrie (bicara \| kontrib) 5.143 suntingan kTidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 27 April 2023 10.17 lihat sumber AABot (bicara \| kontrib) Bot, Pengecualian blokir IP 912.997 suntingan k Hungaria Tag: PAWS [2.1]
(13 revisi perantara oleh 10 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: {{~~Portal~~Politik ~~bar\|~~Uni Eropa}}▼ ~~{{Politics of the European Union}}~~ '''Kerja sama tertingkatkan''' ({{lang-en\|Enhanced cooperation}}) adalah prosedur diketika ~~mana minimal~~minimum sembilan negara [[Uni Eropa]] (UE) diizinkan mengambil langkah-langkah [[Integrasi Eropa\|integrasi]]{{sfnp\|Smit\|2015\|ps=: Konsep dasar integrasi Eropa berasal dari gagasan persatuan, yang berarti penciptaan aturan-aturan yang seragam yang berlaku di semua negara anggota UE.\|p=17}} atau [[kerja sama]] tingkat lanjut dalam lingkungan [[Lembaga-lembaga Uni Eropa\|struktur UE]] tanpa perlu melibatkan negara-negara UE lainnya. Dengan prosedur ini mereka dapat mengambil kebijakan dengan kecepatan serta tujuan-tujuan yang berbeda. Prosedur ini dirancang untuk menanggulangi terhambatnya suatu inisiatif oleh satu atau beberapa negara anggota yang tidak ingin menjadi bagian dalam inisiatif tersebut. Negara anggota dapat memilih untuk bekerja sama pada salah satu bidang yang dicakup oleh [[Perjanjian Uni Eropa\|Perjanjian]], kecuali bidang yang kewenangannya eksklusif hanya untuk UE serta bidang kebijakan luar negeri dan keamanan. Otoritas pelaksanaan kerja sama tertingkatkan diberikan oleh [[Dewan Uni Eropa\|Dewan]], atas usulan [[Komisi Eropa\|Komisi]] setelah mendapat persetujuan dari [[Parlemen Eropa]]. Sejak Februari [[2013]], prosedur ini telah digunakan untuk bidang [[Hukum Uni Eropa\|hukum]] perceraian, [[paten]], pengaturan harta pasangan internasional, jaksa publik [[Eropa]], juga diusulkan untuk bidang [[pajak]] transaksi keuangan dan investasi [[superkomputer]].{{sfnmp\|1a1=European Union\|1y=n.d.\|1ps=: Enhanced cooperation is a procedure where a minimum of 9 EU countries are allowed to establish advanced integration or cooperation in an area within EU structures but without the other EU countries being involved. This allows them to move at different speeds and towards different goals than those outside the enhanced cooperation areas. The procedure is designed to overcome paralysis, where a proposal is blocked by an individual country or a small group of countries who do not wish to be part of the initiative. It does not, however, allow for an extension of powers outside those permitted by the EU Treaties.\|2a1=Smit\|2y=2015\|2p=10\|3a1=Council\|3y=2013a\|4a1=European Commission\|4y=2018b}} == Sejarah == Baris 23: # Negara-negara anggota yang ikut ambil bagian dalam kerja sama dapat memanfaatkan lembaga-lembaga UE. Selain itu, negara-negara anggota yang ikut serta dalam prosedur kerja sama tidak harus menanggung biaya administrasi tambahan untuk penggunaan lembaga-lembaga tersebut. # Dalam kerja Dewan, aturan istimewa berlaku dimana semua anggota Dewan dapat berpartisipasi dalam musyawarah, tetapi hanya anggota Dewan yang mewakili negara-negara yang berpartisipasi dalam kerja sama yang ambil bagian dalam pemungutan suara. Dengan demikian, suara bulat harus berdasarkan suara dari perwakilan negara anggota yang berpartisipasi saja dan ''{{lang\|en\|qualified majority}}'' juga harus dilakukan sesuai dengan itu. # Dalam kerja Dewan, negara-negara anggota yang merupakan pihak-pihak dalam kerja sama dapat menggunakan "klausa pelintas" (''{{lang\|en\|passerelle clause}}'') yang memodifikasi aturan pemungutan suara internal atau prosedur pembuatan undang-undang yang harus diikuti oleh Dewan. Dimana: #* dewan dapat mengambil keputusan dengan ''{{lang\|en\|qualified majority}}'' #* Meski ketentuan Perjanjian mengenai kerja sama tertingkatkan menetapkan Dewan harus mengadopsi undang-undang melalui [[Prosedur legislasi Uni Eropa#Prosedur legislatif khusus\|prosedur legislatif khusus]], Dewan dengan suara bulat dapat mengadopsi keputusan melalui [[Prosedur legislasi Uni Eropa#Prosedur legislatif biasa\|prosedur legislatif biasa]]. Dalam hal ini, Dewan akan bertindak setelah berkonsultasi dengan Parlemen UE Baris 34: #* Menganggap bahwa syarat partisipasi belum terpenuhi. Dalam hal ini, harus mengikuti pengaturan yang diadopsi untuk memenuhi persyaratan tersebut dan harus menetapkan tenggat waktu untuk memeriksa kembali. Jika saat pemeriksaan kembali syarat-syarat masih belum dipenuhi, maka negara anggota yang bersangkutan dapat merujuk masalah tersebut ke Dewan, yang akan memutuskan melalui pemungutan suara dari negara-negara yang merupakan pihak di dalam kerja sama. Dewan juga dapat mengadopsi langkah-langkah transisi yang diusulkan oleh Komisi Dalam konteks kerja sama tertingkatkan, negara-negara peserta diperbolehkan untuk mengadopsi semua undang-undang legislatif dan non-legislatif yang diizinkan oleh hukum UE (misalnya [[Regulasi (Uni Eropa)\|regulasi]] dan [[Direktif (Uni Eropa)\|direktif]]).{{sfnp\|Fabbrini\|2012\|p=5}} Legislasi yang diadopsi berdasarkan prinsip kerja sama tertingkatkan hanya mengikat bagi negara anggota yang berpartisipasi.{{sfnp\|Smit\|2015\|p=10}} Untuk bidang pertahanan, prosedur khusus berlaku. Negara anggota yang bersedia dan dengan kapasitas yang memadai dapat membentuk [[Kerjasama Struktural Permanen]]. Pada bulan Juni 2017, [[Dewan Eropa]] menyetujui perlunya meluncurkan Kerjasama Struktural Permanen yang inklusif.{{sfnp\|EEAS\|2017}}{{sfnp\|European Commission\|2018b}} Pada 11 Desember, 25 negara anggota secara resmi meluncurkan Kerjasama Struktural Permanen dengan satu set pertama dari 17 proyek pertahanan kolaboratif.{{sfnp\|European Commission\|2018b}} == Penerapan kerja sama tertingkatkan == === Kebijakan yang telah disepakati === [[Berkas:EU_Divorce.svg\|jmpl\|<small>{{legend\|#0088cc\|17 negara anggota UE berpartisipasi dalam regulasi hukum perceraian.}}{{legend\|#ff6666\|Anggota UE tidak berpartisipasi}}</small>\|263x263px]] Baris 45: Bagian pertama dari usulan Komisi termasuk keputusan Dewan yang mengesahkan kerja sama di bidang hukum yang berlaku untuk perceraian dan perpisahan yang sah. Bagian kedua berisi usulan untuk Regulasi Dewan tentang implementasi kerja sama tertingkatkan tersebut. Parlemen Eropa memberikan persetujuan pada bulan Juni dan Dewan menyatakan persetujuan akhir pada bulan Juli [[2010]]. Pada bulan Desember 2010, regulasi tersebut disetujui oleh Dewan. Regulasi tentang hukum perceraian, yang disebut juga Regulasi Roma III, mulai berlaku pada bulan Juli 2012.{{sfnp\|Smit\|2015\|p=26}} Regulasi Roma III menetapkan aturan hukum mana yang harus digunakan dalam perceraian lintas negara, sedangkan pengadilan mana yang harus digunakan ditentukan oleh Peraturan Brussels II, yang berlaku untuk semua negara UE, kecuali [[Denmark]].{{sfnp\|European Union\|2010}} Pasangan internasional dapat menentukan hukum mana yang berlaku pada perceraian atau perpisahan sah mereka. Jika pasangan tersebut tidak dapat menentukan, hakim memiliki formula tersendiri untuk memutuskan hukum negara mana yang akan diberlakukan. Regulasi ini berlaku di 17 negara: [[Belgia]], [[Bulgaria]], [[Jerman]], [[Estonia]], [[Yunani]], [[Spanyol]], [[~~Perancis\|~~Prancis]], [[Italia]], [[Latvia]], [[Lituania\|Lithuania]], [[Luksemburg]], [[~~Hongaria~~Hungaria\|Hungaria]], [[Malta]], [[Austria]], [[Portugal]], [[Rumania]], dan [[Slovenia]].{{sfnp\|European Commission\|2018b}}[[Berkas:Unitary_patent_participants.svg\|kiri\|jmpl\|<small>{{legend\|#0088cc\|Anggota UE yang berpartisipasi dalam regulasi paten dan meratifikasi kesepakatan pengadilan tunggal (Perjanjian UPC)}} ----{{legend\|#FFFF00\|Anggota UE yang berpartisipasi dalam regulasi paten dan belum meratifikasi Perjanjian UPC}} ----{{legend\|#ff6666\|Anggota UE yang tidak berpartisipasi dalam regulasi paten maupun Perjanjian UPC}} Baris 61: Kebijakan kerja sama tertingkatkan diberlakukan pada Januari [[2013]], dan akan berlaku untuk negara anggota yang berpartisipasi saat tanggal pemberlakuan Perjanjian tentang Pengadilan Paten Terpadu (''{{lang\|en\|UPC}}'') oleh negara-negara tersebut. Perjanjian ''{{lang\|en\|UPC}}'' ditandatangani oleh 25 negara anggota UE, termasuk semua negara yang berpartisipasi dalam kerja sama kecuali [[Polandia]], sedangkan [[Italia]] menandatangani perjanjian ''{{lang\|en\|UPC}}'' sebelum bergabung dalam kerja sama tertingkatkan untuk paten berdasarkan kesatuan.{{sfnp\|Council\|2013b}}{{sfnp\|European Commission\|2018a}} Pengadilan paten khusus memungkinkan suatu kasus dapat diperdengarkan di hadapan hakim dengan tingkat keahlian hukum dan teknis tertinggi di bidang paten. Pengadilan terpadu juga berarti bahwa berbagai pihak tidak harus mengajukan tuntutan sekaligus di beberapa negara yang dapat memakan biaya tinggi.{{sfnp\|European Commission\|2018b}} Perlindungan hak paten tunggal juga memungkinkan bagi penemu (individu, perusahaan, atau lembaga) untuk melindungi penemuan mereka di 26 negara Uni Eropa dengan mengajukan permohonan paten tunggal. Setelah paten diberikan, tidak perlu memvalidasinya di setiap negara. Perlindungan hak paten tunggal akan membuat sistem Eropa yang ada menjadi lebih sederhana dan lebih murah bagi para penemu. Hal ini juga akan mengakhiri persyaratan validasi yang rumit dan dapat mengurangi biaya penerjemahan yang mahal di negara-negara yang berpartisipasi. Sehingga diharapkan dapat merangsang penelitian, pengembangan dan investasi inovasi, dan membantu mendorong pertumbuhan di UE.{{sfnp\|European Commission\|2018a}} Kebijakan ''{{Lang\|en\|unitary patent}}'' berlaku di 26 negara: Belgia, Bulgaria, [[Ceko\|Republik Ceko]], [[Denmark]], Jerman, Estonia, [[Republik Irlandia\|Irlandia]], Yunani, Prancis, Italia, [[Siprus]], Latvia, Lithuania, Luksemburg, ~~Hongaria~~Hungaria, Malta, [[Belanda]], Austria, [[Polandia]], Portugal, Rumania, Slovenia, Slovakia, [[Finlandia]], [[Swedia]], [[Britania Raya\|Inggris]].{{sfnp\|European Commission\|2018b}} [[Berkas:European_Union_international_couples_property_regime.svg\|jmpl\|<small>{{legend\|#0088cc\|Negara anggota UE yang bertisipasi}}{{legend\|#ff6666\|Negara UE yang tidak berpartisipasi}}</small>\|263x263px]] ==== Pengelolaan harta pasangan internasional ==== Pada Juni 2016, Dewan UE memberi wewenang kepada 18 negara anggota untuk memulai kerja sama tertingkatkan di bidang yurisdiksi, hukum yang berlaku, pengakuan serta penegakan keputusan dalam pengelolaan harta pasangan internasional. Pengelolaan harta perkawinan dan konsekuensi harta dari pasangan yang terdaftar.{{sfnp\|European Union\|2016a}} Kemudian dilaksanakan kerja sama tertingkatkan melalui Regulasi (EU) 2016/1103 untuk pasangan yang sudah menikah dan Regulasi (EU) 2016/1104 untuk pasangan terdaftar, keduanya akan diberlakukan mulai 29 Januari 2019.{{sfnp\|European Union\|2016b}}{{sfnp\|European Union\|2016c}} Regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan harta pasangan internasional memberikan aturan yang jelas dalam kasus perceraian atau kematian dan mengakhiri proses paralel dan mungkin bertentangan di berbagai negara anggota, misalnya pada kekayaan atau [[rekening bank]]. Regulasi ini berlaku di 17 negara: Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Jerman, Yunani, Spanyol, Prancis, Kroasia, Italia, Luksemburg, Malta, Belanda, Austria, Portugal, Slovenia, Finlandia, Swedia.{{sfnp\|European Commission\|2018b}} [[~~File~~Berkas:European Public Prosecutor member states.svg\|~~thumb~~jmpl\|~~left~~kiri\|250px\|<small>{{legend\|#0088cc\|Negara anggota UE yang berpartisipasi dalam ''EPPO''}} {{legend\|#ff6666\|Negara anggota UE yang tidak berpartisipasi}}</small>]] ==== Jaksa Penuntun Umum Eropa ==== Dasar pemikiran di balik gagasan Kantor Kejaksaan Umum Eropa atau ''{{lang\|en\|Europen Public Prosecutor's Office}}'' (''{{lang\|en\|EPPO}}'') adalah karena sebagian dari sumber keuangan UE setiap tahunnya lenyap akibat penipuan atau penyalahgunaan yang terjadi di seluruh negara anggota, sehingga dianggap perlu adanya suatu badan yang kompeten untuk menyelidiki perilaku ilegal tersebut.{{sfnp\|Giuffrida\|2017\|p=1}} Pada 17 Juli 2013 Komisi Eropa mengusulkan regulasi untuk pembentukan ''{{lang\|en\|EPPO}}''.{{sfnp\|European Commission\|2013}}{{sfnp\|Giuffrida\|2017\|p=1}} Setelah tidak ada konsensus yang tercapai di antara semua negara anggota UE, negara-negara yang ingin berpartisipasi menyampaikan kepada Parlemen Eropa, Dewan dan Komisi pada 3 April 2017 bahwa mereka akan melanjutkan pembentukan ''{{lang\|en\|EPPO}}'' dengan prosedur kerja sama tertingkatkan.{{sfnp\|Council\|2017b}} Hal ini dilakukan di bawah ''[[Perjanjian Roma\|TFEU]]'' Pasal 86, yang memungkinkan prosedur kerja sama tertingkatkan disederhanakan dan tidak memerlukan otorisasi dari Dewan untuk meneruskannya. Negara anggota yang berpartisipasi menyepakati naskah legislasi untuk membentuk ''{{lang\|en\|EPPO}}'' pada 8 Juni. Pada 12 Oktober para menteri kehakiman dari 20 negara anggota dengan suara bulat menyetujui berdirinya ''{{lang\|en\|EPPO}}'' yang akan mulai berfungsi pada 2020.{{sfnp\|Council\|2017c}}{{sfnp\|Marini\|2017}}{{sfnp\|European Union\|2017\|ps=: <small>''{{lang\|en\|EPPO}}'' tidak memiliki wewenang untuk memulai penyelidikan atau penuntutan kejahatan sampai keputusan Komisi menyetujuinya, yang menurut ketentuan Regulasi tidak dapat dilaksanakan hingga 3 tahun setelah mulai berlakunya Regulasi ini pada bulan November 2017.</small>}} Pemerintah [[Belanda]] akan memutuskan sebelum 2021 akan bergabung atau tidak dengan ''{{lang\|en\|EPPO}}'', menurut perjanjian koalisi yang diterbitkan pada Oktober 2017.{{sfnp\|Euobsever\|2017}} Baris 76: === Usulan === [[~~File~~Berkas:European Union financial transaction tax.svg\|~~thumb~~jmpl\|300px\|<small>{{legend\|#0088cc\|Negara anggota UE yang berpartisipasi dalam ''FTT''}} {{legend\|#ff6666\|Negara anggota UE yang tidak berpartisipasi}}</small>]] ==== Pajak transaksi keuangan ==== Pada bulan September 2011, Komisi Eropa mengusulkan [[pajak]] transaksi keuangan (''{{lang\|en\|financial transaction tax/FTT}}'') yang selaras untuk UE. Usulan tersebut berfokus pada transaksi keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Usulan kerangka kerja ''{{lang\|en\|FTT}}'' menetapkan pajak yang berlaku untuk semua pasar, semua instrumen (saham, obligasi, derivatif , dll.), dan semua pelaku sektor keuangan (bank, bank bayangan, manajer aset, dll.). Tujuannya untuk memastikan perlakuan yang sama terhadap lembaga keuangan, produk, dan pasar di UE, sekaligus meminimalkan distorsi potensial di berbagai segmen pasar dan mengurangi risiko penghindaran pajak, substitusi instrumen keuangan, dan relokasi.{{sfnp\|Hemmelgarn\|Nicodème\|Tasnadi\|Vermote\|2016\|p=221-222}} Setelah usulan tersebut dipublikasikan, kelompok kerja di Dewan yang mewakili pemerintah negara-negara anggota membahas usulan tersebut. Namun, pada pertengahan 2012, tidak ada kesepakatan bulat di tingkat Dewan. Meskipun demikian, sejumlah negara anggota menyatakan keinginannya untuk terus maju melalui prosedur kerja sama tertingkatkan. Pada akhir Oktober 2012, Komisi menerima permintaan untuk melaksanakan kerja sama tertingkatkan di bidang ''{{lang\|en\|FTT}}'' dari 11 negara anggota (Belgia, Jerman, Estonia, Yunani, Spanyol, Prancis, Italia, Austria, Portugal, Slovenia, dan Republik Slovakia). Negara-negara anggota meminta izin untuk memperkenalkan sistem ''{{lang\|en\|FTT}}'' di bawah kerja sama tertingkatkan, berdasarkan ruang lingkup dan tujuan sesuai usulan awal dari Komisi. Komisi menganalisis permintaan tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan hukum UE, juga dengan mempertimbangkan kepentingan negara anggota yang tidak berpartisipasi. Komisi kemudian menyimpulkan bahwa semua ketentuan hukum untuk kerja sama tertingkatkan yang diatur oleh Perjanjian telah dipenuhi.{{sfnp\|Hemmelgarn\|Nicodème\|Tasnadi\|Vermote\|2016\|p=226}} Pada 22 Januari 2013 [[Dewan Uni Eropa\|Dewan]] mengeluarkan keputusan otorisasi pada 11 negara anggota untuk melaksanakan kerja sama tertingkatkan di bidang pajak transaksi keuangan,{{sfnp \|Council\|2013a}} setelah Parlemen Eropa memberikan persetujuannya.{{sfnp\|Hemmelgarn\|Nicodème\|Tasnadi\|Vermote\|2016\|p=227}} Pada tanggal 14 Februari 2013, Komisi mengusulkan [[Direktif (Uni Eropa)\|Direktif]] Dewan tentang penerapan kerja sama tertingkatkan di bidang ''{{lang\|en\|FTT}}'' bersama dengan evaluasi dampak yang direvisi.{{sfnp\|Hemmelgarn\|Nicodème\|Tasnadi\|Vermote\|2016\|p=228}} Baris 100: == Referensi == {{refbegin\|30em\|indent=yes}} * {{Cite web\|author=BSC\|author-link=\|year=2018\|url=https://www.bsc.es/news/bsc-news/step-forward-the-eurohpc-project-the-ec-proposes-invest-eur-1-billion-world-class-european\|title=Step forward for the EuroHPC project: the EC proposes to invest EUR 1 billion in world-class European supercomputers\|location=[[Barcelona ]] \|publisher=Barcelona Supercomputing Center\|language=en \|access-date=31 Mei 2018\|ref=harv}}▼ * {{Cite work\|last=Cédelle\|first=Anzhela\|year=2015\|url=https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications/Working_Papers/Series_15/WP1533a.pdf\|title= Enhanced cooperation: A way forward for tax harmonisation in the EU? \|work=Working paper series\|location=[[Oxford]]\|publisher=Oxford University Centre for Business Taxation \|language=en \|series=WP 15/33\|issn=\|isbn=\|ref=harv\|access-date=2018-05-29\|archive-date=2016-12-27\|archive-url=https://web.archive.org/web/20161227160740/http://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications/Working_Papers/Series_15/WP1533a.pdf\|dead-url=yes}}▼ ▲* {{Cite web\|author=BSC\|author-link=\|year=2018\|url=https://www.bsc.es/news/bsc-news/step-forward-the-eurohpc-project-the-ec-proposes-invest-eur-1-billion-world-class-european\|title=Step forward for the EuroHPC project: the EC proposes to invest EUR 1 billion in world-class European supercomputers\|location=[[Barcelona ]]\|publisher=Barcelona Supercomputing Center\|language=en \|access-date=31 Mei 2018\|ref=harv}} * {{Cite work\|last=Cédelle \|first=Anzhela ▲\|year=2015\|url=https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/Business_Taxation/Docs/Publications/Working_Papers/Series_15/WP1533a.pdf\|title= Enhanced cooperation: A way forward for tax harmonisation in the EU? \|work=Working paper series\|location=[[Oxford]]\|publisher=Oxford University Centre for Business Taxation \|language=en \|series=WP 15/33\|issn=\|isbn=\|ref=harv}} * {{Cite work\|author=Council \|author-link=Dewan Uni Eropa\|year=2013a\|url=http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/134949.pdf\|title= Financial transaction tax: Council agrees to enhanced cooperation\|work=Press\|location=[[Brussels]]\|publisher=Council of the European Union\|language=en \|series=5555/13\|issn=\|isbn=\|ref=harv}} * {{Cite work\|author=Council \|author-link=Dewan Uni Eropa\|year=2013b \|url=http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/135593.pdf\|title=Signing of the Unified Patent Court agreement\|work=Press\|location=[[Brussels]]\|publisher=Council of the European Union\|language=en \|series=6590/13\|issn=\|isbn=\|ref=harv}} Baris 125 ⟶ 122: * {{Cite journal\|author=European Union\|author-link=Uni Eropa \|year=2016c\|url=http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1104/oj\|title= Council Regulation (EU) 2016/1104 of 24 June 2016 implementing enhanced cooperation in the area of jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of the property consequences of registered partnerships\|journal=Official Journal of the European Union\|location=[[Brussels]]\|publisher=Publication Office of the European Union\|language=en \|volume=59\|series=L 183\|pp=30-56\|issn=1977-0677\|doi= \|doi-access=\|ref=harv}} * {{Cite journal\|author=European Union\|author-link=Uni Eropa \|year=2017\|url=http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj\|title=Council Regulation (EU) 2017/1939 of 12 October 2017 implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office (‘the EPPO’)\|journal=Official Journal of the European Union\|location=[[Brussels]]\|publisher=Publication Office of the European Union\|language=en \|volume=60\|series=L 283\|pp=1-71\|issn=1977-0677\|doi=\|doi-access=\|ref=harv}} * {{Cite work\|last=Fabbrini\|first=Federico\|year=2012\|url=http://www.csfederalismo.it/attachments/article/998/CSF-RP_Fabbrini_ENHANCED%20COOPERATION_October2012.pdf\|title=The Enhanced Cooperation Procedure A Study in Multispeed Integration\|work=Research paper\|location=[[Torino]]\|publisher=Centro Studi sul Federalismo\|language=en \|volume=\|issn=2038-0623 \|isbn=9788896871386 \|ref=harv\|access-date=2018-05-28\|archive-date=2016-08-27\|archive-url=https://web.archive.org/web/20160827105820/http://www.csfederalismo.it/attachments/article/998/CSF-RP_Fabbrini_ENHANCED%20COOPERATION_October2012.pdf\|dead-url=yes}} * {{Cite work\|last=Giuffrida\|first=Fabio\|year=2017\|url=https://www.ceps.eu/system/files/RR2017-03_EPPO.pdf\|title= The European Public Prosecutor’s Office: King without kingdom?\|work=CEPS Research Report \|location=[[Brussels]]\|publisher=Centre for European Policy Studies (CEPS)\|language=en \|series=No. 2017/03\|issn=\|isbn=978-94-6138-581-9\|ref=harv}} * {{Cite journal\|last1=Hemmelgarn\|first1=Thomas\|last2=Nicodème\|first2=Gaëtan\|last3=Tasnadi\|first3=Bogdan\|last4=Vermote\|first4=Pol\|last-author-amp=yes \|year=2016\|url=https://www.ntanet.org/NTJ/69/1/ntj-v69n01p217-240-financial-transaction-taxes-EU.pdf?v=α\|title=Financial Transaction Taxes in the European Union\|location=[[Washington D.C.]]\|publisher=National Tax Association\|language=en \|volume=69\|issue=1\|pp=217-240\|journal=National Tax Journal \|doi=10.17310/ntj.2016.1.07\|doi-access=free\|ref=harv\|access-date=2022-04-05\|archive-date=2020-09-18\|archive-url=https://web.archive.org/web/20200918143932/https://www.ntanet.org/NTJ/69/1/ntj-v69n01p217-240-financial-transaction-taxes-EU.pdf?v=%CE%B1\|dead-url=yes}} * {{Cite web\|last=Marini\|first=Adelina\|year=2017\|url=http://www.euinside.eu/en/mobile/the-eppo-has-finally-been-born\|title= Finally the European Prosecutor's Office Is Born\|website=euinside\|location=[[Bulgaria]]\|publisher=XenON BG ltd.\|language=en\|access-date=29 Mei 2018 \|ref=harv}} * {{Cite web\|author=Primeur magazine\|author-link=\|year=2018\|url=http://eurohpc.eu/declaration\|title=EuroHPC Declaration\|location=[[Almere]]\|publisher=Genias Benelux bv\|language=en \|access-date=31 Mei 2018\|ref=harv}} * {{Cite journal\|last=Robert\|first=Julien\|year=2015\|url=https://www.maastrichtuniversity.nl/sites/default/files/institutional_functioning_of_the_eu_2014-2015_0.pdf\|title=Enhanced Cooperation: Negative "Multi-Speed Europe" or Reality within an EU of 28 Member States\|journal=The Institutional Functioning of the EU \|location=[[Maastricht]]\|publisher=Maastricht University\|language=en \|volume=V\|issue=2014-2015\|pp=75-83\|ref=harv}} * {{Cite thesis\|last=Smit\|first=Emma\|year=2015\|url=https://is.muni.cz/th/420457/fss_m/Emma_Smit_thesis.pdf \|title=Enhanced cooperation as a form of differentiated integration in the European Union (A case study of the Rome III and Unitary Patent Regulation) \|type=Master thesis\|location=[[Utrecht]]\|publisher=University of Utrecht \|language=\|access-date=\|ref=harv}} {{refend}} {{artikel pilihan}} ▲{{Portal bar\|Uni Eropa}} {{portal bar\|Uni Eropa}} [[Kategori:Uni Eropa]]