Kerja sama tertingkatkan: Perbedaan antara revisi

'''Kerja sama tertingkatkan''' ({{lang-en|Enhanced cooperation}}) adalah prosedur diketika mana minimalminimum sembilan negara [[Uni Eropa]] (UE) diizinkan mengambil langkah-langkah [[Integrasi Eropa|integrasi]]{{sfnp|Smit|2015|ps=: Konsep dasar integrasi Eropa berasal dari gagasan persatuan, yang berarti penciptaan aturan-aturan yang seragam yang berlaku di semua negara anggota UE.|p=17}} atau [[kerja sama]] tingkat lanjut dalam lingkungan [[Lembaga-lembaga Uni Eropa|struktur UE]] tanpa perlu melibatkan negara-negara UE lainnya. Dengan prosedur ini mereka dapat mengambil kebijakan dengan kecepatan serta tujuan-tujuan yang berbeda. Prosedur ini dirancang untuk menanggulangi terhambatnya suatu inisiatif oleh satu atau beberapa negara anggota yang tidak ingin menjadi bagian dalam inisiatif tersebut. Negara anggota dapat memilih untuk bekerja sama pada salah satu bidang yang dicakup oleh [[Perjanjian Uni Eropa|Perjanjian]], kecuali bidang yang kewenangannya eksklusif hanya untuk UE serta bidang kebijakan luar negeri dan keamanan. Otoritas pelaksanaan kerja sama tertingkatkan diberikan oleh [[Dewan Uni Eropa|Dewan]], atas usulan [[Komisi Eropa|Komisi]] setelah mendapat persetujuan dari [[Parlemen Eropa]]. Sejak Februari [[2013]], prosedur ini telah digunakan untuk bidang [[Hukum Uni Eropa|hukum]] perceraian, [[paten]], pengaturan harta pasangan internasional, jaksa publik [[Eropa]], juga diusulkan untuk bidang [[pajak]] transaksi keuangan dan investasi [[superkomputer]].{{sfnmp|1a1=European Union|1y=n.d.|1ps=: Enhanced cooperation is a procedure where a minimum of 9 EU countries are allowed to establish advanced integration or cooperation in an area within EU structures but without the other EU countries being involved. This allows them to move at different speeds and towards different goals than those outside the enhanced cooperation areas. The procedure is designed to overcome paralysis, where a proposal is blocked by an individual country or a small group of countries who do not wish to be part of the initiative. It does not, however, allow for an extension of powers outside those permitted by the EU Treaties.|2a1=Smit|2y=2015|2p=10|3a1=Council|3y=2013a|4a1=European Commission|4y=2018b}}

Regulasi Roma III menetapkan aturan hukum mana yang harus digunakan dalam perceraian lintas negara, sedangkan pengadilan mana yang harus digunakan ditentukan oleh Peraturan Brussels II, yang berlaku untuk semua negara UE, kecuali [[Denmark]].{{sfnp|European Union|2010}} Pasangan internasional dapat menentukan hukum mana yang berlaku pada perceraian atau perpisahan sah mereka. Jika pasangan tersebut tidak dapat menentukan, hakim memiliki formula tersendiri untuk memutuskan hukum negara mana yang akan diberlakukan. Regulasi ini berlaku di 17 negara: [[Belgia]], [[Bulgaria]], [[Jerman]], [[Estonia]], [[Yunani]], [[Spanyol]], [[Prancis]], [[Italia]], [[Latvia]], [[Lituania|Lithuania]], [[Luksemburg]], [[HongariaHungaria|Hungaria]], [[Malta]], [[Austria]], [[Portugal]], [[Rumania]], dan [[Slovenia]].{{sfnp|European Commission|2018b}}[[Berkas:Unitary_patent_participants.svg|kiri|jmpl|<small>{{legend|#0088cc|Anggota UE yang berpartisipasi dalam regulasi paten dan meratifikasi kesepakatan pengadilan tunggal (Perjanjian UPC)}}

Perlindungan hak paten tunggal juga memungkinkan bagi penemu (individu, perusahaan, atau lembaga) untuk melindungi penemuan mereka di 26 negara Uni Eropa dengan mengajukan permohonan paten tunggal. Setelah paten diberikan, tidak perlu memvalidasinya di setiap negara. Perlindungan hak paten tunggal akan membuat sistem Eropa yang ada menjadi lebih sederhana dan lebih murah bagi para penemu. Hal ini juga akan mengakhiri persyaratan validasi yang rumit dan dapat mengurangi biaya penerjemahan yang mahal di negara-negara yang berpartisipasi. Sehingga diharapkan dapat merangsang penelitian, pengembangan dan investasi inovasi, dan membantu mendorong pertumbuhan di UE.{{sfnp|European Commission|2018a}} Kebijakan ''{{Lang|en|unitary patent}}'' berlaku di 26 negara: Belgia, Bulgaria, [[Ceko|Republik Ceko]], [[Denmark]], Jerman, Estonia, [[Republik Irlandia|Irlandia]], Yunani, Prancis, Italia, [[Siprus]], Latvia, Lithuania, Luksemburg, HongariaHungaria, Malta, [[Belanda]], Austria, [[Polandia]], Portugal, Rumania, Slovenia, Slovakia, [[Finlandia]], [[Swedia]], [[Britania Raya|Inggris]].{{sfnp|European Commission|2018b}}

* {{Cite work|last=Fabbrini|first=Federico|year=2012|url=http://www.csfederalismo.it/attachments/article/998/CSF-RP_Fabbrini_ENHANCED%20COOPERATION_October2012.pdf|title=The Enhanced Cooperation Procedure A Study in Multispeed Integration|work=Research paper|location=[[Torino]]|publisher=Centro Studi sul Federalismo|language=en |volume=|issn=2038-0623 |isbn=9788896871386 |ref=harv|access-date=2018-05-28|archive-date=2016-08-27|archive-url=https://web.archive.org/web/20160827105820/http://www.csfederalismo.it/attachments/article/998/CSF-RP_Fabbrini_ENHANCED%20COOPERATION_October2012.pdf|dead-url=yes}}

* {{Cite journal|last1=Hemmelgarn|first1=Thomas|last2=Nicodème|first2=Gaëtan|last3=Tasnadi|first3=Bogdan|last4=Vermote|first4=Pol|last-author-amp=yes |year=2016|url=https://www.ntanet.org/NTJ/69/1/ntj-v69n01p217-240-financial-transaction-taxes-EU.pdf?v=α|title=Financial Transaction Taxes in the European Union|location=[[Washington D.C.]]|publisher=National Tax Association|language=en |volume=69|issue=1|pp=217-240|journal=National Tax Journal |doi=10.17310/ntj.2016.1.07|doi-access=free|ref=harv|access-date=2022-04-05|archive-date=2020-09-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20200918143932/https://www.ntanet.org/NTJ/69/1/ntj-v69n01p217-240-financial-transaction-taxes-EU.pdf?v=%CE%B1|dead-url=yes}}