|
'''Empat Barata Kesultanan Buton''' atau disebut juga '''Pertahanan Barata'''<ref>http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/174972</ref> adalah sebuah [[istilahsistem politik]] dalamyang dijalankan oleh [[Kesultanan Buton]]. Dalam pengertian [[Suku Buton|masyarakat Buton]], yangBarata berarti penguat yang saling membantu agar tetap bertahan, seimbang, dan tidak mudah hancur, karena yang satu menunjang yang lain, demikian pula sebaliknya. Jadi sistem barata ini diibaratkan seperti perahu ''jarangka'' (bersayap).
Barata juga berarti [[cadik]] (cadik perahu). Dengan demikian wilayah Barata adalah wilayah yang dianggap dan diharapkan untuk menjaga kestabilan kerajaan. Dalam hal ini, termasuk pula pengertian menjaga keamanan dari luar. AdaTerdapat empat wilayah yang berkedudukan sebagai Barata bagi Kesultanan Buton yaitu [[Kerajaan Muna]], Kerajaan Tiworo, Kerajaan Kulisusu, dan Kerajaan Kaledupa yang dikenal sebagai ''Empat Barata Kesultanan Buton''.<ref>https://www.perpusnas.go.id/magazine-detail.php?lang=id&id=8230</ref>
== Penentangan oleh Muna ==
Dalam masa pemerintahan La Elangi (1579–1631) sebagai Sultansultan Buton IV., keempat kerajaan tersebut di atas ditetapkan sebagai wilayah barataBarata dari Kesultanan Buton. Keempat wilayah Barata Kesultanan Buton itu masing-masing diberi kewenangan untuk mengatur dirinya dengan Dewan Legislatif dan Dewan Pemerintahannya sendiri-sendiri. Pada pertengahan abad ke-19, semua Barata kecuali [[Kerajaan Muna]] sudah merupakan wilayah yang menyatu dengan Kesultanan Buton. Muna tetap berpegang teguh pada tradisi hubungannya dengan Buton sebagai dua kerajaan bersaudara. Selalu menolak kedudukan sebagai Barata dari Buton. Persaudaraan kedua kerajaan itu terjalin ketika diangkatnya Murhum yang menjabat raja Muna, diangkat juga sebagai raja (kemudian sultan) di Buton. Sementara itu, di Muna ia digantikan oleh adiknya La Posasu, dan sejak itu pulau Muna bagian selatan digabungkan ke dalam Kerajaan Buton. Namun dalam sepanjang sejarahnya, Muna sering bertentangan dengan Buton yang selalu menempatkan Muna pada pihak yang dirugikan. Setiap kekalahan Muna dalam menghadapi Buton. Buton selalu menempatkan pejabatnya sebagai pejabat raja Muna. Hal itu merupakan pangkal pertentangan Muna terhadap Buton. Konon pada kurun waktu yang hampir bersamaan. Kerajaan Muna juga berada di bawah pengaruh kekuasaan [[Kesultanan Ternate]].
Pada tahun 1655, [[Sultan Hasanuddin]] dari [[Kerajaan Gowa|Gowa]] menyerang Buton serta berhasil menguasai Muna dan Tiworo. Raja Muna Sangia Kaindea menjadikan kesempatan ini untuk bebas dari pengaruh Ternate tanpa sepengetahuan Ternate sendiri (.{{sfnp|Abdul Razak Daeng Patunru, |1967).}}
Akan tetapi pada tahun 1664, Sultan Ternate menyerahkan kembali Muna atau Pantsiano kepada sultan Buton tanpa sepengetahuan raja Gowa. Penyerahan ini kemudian ditentang oleh raja Muna dan tidak mengakui kekuasaan Buton atas Muna. Atas bantuan VOC dan Ternate, Sangia Kaindea dapat ditangkap dan dibawa ke Ternate. Selama di Ternate jabatan raja Muna dipegang oleh istrinya Wa Ode Wakelu anak dari La Manempa ''sapati'' Buton waktu itu. Sesudah peperangan Gowa, Sangia Kaindea kembali ke Muna sebagai raja Muna tetapi pemerintahan sebenarnya dijalankan oleh La Ode Idris seorang ''kapitalau'' dari Buton. Pemerintahan La Ode Idris ini disebut Muna sebagai Sarano Kraindeadea. Cucu Sangia Kaindea eajaraja Muna La Ode Husai Omputo Sangia pada masa pemerintahannya selalu tidak mengakui kekuasaan Buton atas Muna. Tetapi Belanda menganggap Muna sebagai "Vrij en on van Boeton".<ref> ''Lightvoot '', 1878.</ref> ▼
Akan tetapi pada tahun 1664, Sultan Ternate menyerahkan kembali Muna atau Pantsiano kepada S
▲Sultan Buton tanpa sepengetahuan raja Gowa. Penyerahan ini kemudian ditentang oleh raja Muna dan tidak mengakui kekuasaan Buton atas Muna. Atas bantuan VOC dan Ternate, Sangia Kaindea dapat ditangkap dan dibawa ke Ternate. Selama di Ternate jabatan raja Muna dipegang oleh istrinya Wa Ode Wakelu anak dari La Manempa ''sapati'' Buton waktu itu. Sesudah peperangan Gowa, Sangia Kaindea kembali ke Muna sebagai raja Muna tetapi pemerintahan sebenarnya dijalankan oleh La Ode Idris seorang ''kapitalau'' dari Buton. Pemerintahan La Ode Idris ini disebut Muna sebagai Sarano Kraindeadea. Cucu Sangia Kaindea eaja Muna La Ode Husai Omputo Sangia pada masa pemerintahannya selalu tidak mengakui kekuasaan Buton atas Muna. Tetapi Belanda menganggap Muna sebagai "Vrij en on van Boeton".<ref>Lightvoot, 1878.</ref>
Pada tahun 1816, Muna bersama Tiworo dengan bantuan Syarif Ali dari [[Sulawesi Selatan]] kembali menentang Buton. Perang ini berlangsung sampai akhir 1823 dengan kekalahan Muna dan Tiworo. Seorang ''kapitalau'' dari Buton ditunjuk oleh sultan Buton sebagai pejabat raja Muna yaitu La Ode Ngkumabusi.<ref>''Sejarah Daerah Sulawesi Tenggara'', 1978.</ref>
Uraian diatas memperlihatkan bahwa sepanjang abad ke-16 sampai abad ke-19, disamping adanya hubungan persaudaraan Muna yang merupakan wilayah Barata dari Buton, walaupun Muna berdaulat didalamnya, dipihak lain orang Muna sampai masa-masa terakhir ini tidak mengakui negerinya sebagai bawahan Buton. wilayahWilayah Barata yang lain yaitu Kulisusu, Tiworo, dan Kaledupa dalam perkembangannya secara bertahap menjadi wilayah kesultanan Buton dengan kedudukan khusus sebagai Barata dan pejabat-pejabatnya selalu ditentukan dari KeratonKesultanan Buton.
== Tugas Utamautama Barata ==
Tugas utama "Barata" adalah bertanggung jawab terhadap pertahanan keamanan, wilayah kekuasaannya masing-masing. Setiap kerajaan yang tergabung dalam Barata ini secara mandiri mengusahakan sistem pertahanan yang kuat, sedangkan pertahanan secara kolektif apabila salah satu anggota Barata tidak dapat lagi menghadapi musuh, barubarulah meminta bantuan kepada kesultanan Buton. Atas perintah Kapitalao''kapitalau'', di Buton semua anggota Barata sebagai inti kekuatan bersama memberikan bantuan kepada salah satu kerajaan yang sedang berperang. Dalam arti politis, "Barata" adalah kerajaan- kerajaan yang berdiri sendiri di dalam lingkungan kesultananKesultanan Buton. Kerajaan-kerajaan ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu kerajaan Muna (Wuna), kerajaan tiworoTiworo, kerajaan Kulisusu dan kerajaan Kaledupa, tetapi diberi otonomi untuk mengatur pemerintahan dan mengurusi rumah tangganyapemerintahannya sendiri. Akan tetapi dari segi tanggung jawab pertahanan dan keamanan wilayah secara kolektif berada di bawah komando Kapitalao''kapitalau'' Kesultanan Buton. Dalam hal ini, Panglimapemimpin tertinggi Barata ada pada Kapitalao''kapitalau'' yang berkedudukan di kesultanan Buton, sedangkan di kerajaan-kerajaan itu bertugas mengamankan wilayah kerajaannya.
Hubungan dengan Kesultanan Buton bersifat tradisional, pengaturan sistem pertahanan Barata ini berdasarkan kesepakatan diantara empat kerajaan taditersebut bersama pemerintah kesultanan Buton. Berdasarkan kesepakatan bersama itu keempat kerajaan ini masing-masing saling menunjang, membantu, dan bertukar informasi, khususnya bila terjadi ancaman musuh yang mengganggu teritorialnya, sebab ancaman pada salah satu kerajaan berarti merupakan ancaman bagi keseluruhannya. Maka tugasTugas masing-masing adalahBarata ini ialah:{{sfnp|Said|1989}}{{sfnp|Sahiruddin|1984}}
*# Kerajaan Muna (Wuna), Barata yang berada di bagian Utarautara kesultananKesultanan Buton mewaspadaimenjaga wilayah utara.
*# Kerajaan Kulisusu (Kolea Casu), Barata yang berada di bagian Timurtimur kesultananKesultanan Buton mewaspadaimenjaga wilayah timur.
*# Kerajaan Kaledupa, Barata yang berada dibagiandi bagian selatan mewaspadaimenjaga wilayah selatan.
*# Kerajaan Tiworo, sebagai Barata yang berada di bagian Baratbarat mewaspadaimenjaga wilayahnya di bagianwilayah barat. (Said : 1989. Sahiruddin : 1984).
Pada dasarnya, "Barata" ini berfungsi sebagai pertahanan terluar atau lapisan keempat yang lebih dahulu menghancurkanharus dilintasi musuh sebelum masuk dalam wilayah inti. Menurut teori strategi perang modern adalah pertahanan secara ofensif, yaitu mengawal dan mengintai musuh serta menghancurkannya sejak dari tapal batas wilayah kedaulatannya.
=== Kesepakatan Tradisionaltradisional ===
Kesepakatan tradisional dari lima kerajaan dalam sistem pertahanan Barata ini diperbaharui kembali pada masa pemerintahan Sultansultan Buton Kaimuddin Muhammad Idrus pada tahun 1840 yang disepakati menjadi "Sarana''sarana Barata"'' (pemerintahan Barata) dan ditandatangani oleh Sultansultan Buton danserta raja-raja keempat kerajaan. Pihak Buton yang ikut bertandatangan adalah Sultansultan Kaimuddin Muhammad Idrus, Sapati''sapati'' La Tobelo, Kanepulu''kanepulu'' La Kasorana, Kapitalao''kapitalao'' Latia dan Ismail, Bonto''bonto Ogenaogena Matanaeyomatanaeyo'' La Peropa, dan Bonto''bonto Ogenaogena Sukanaeyosukanaeyo'' Haji Abdul Rachim. Penandatanganan dari empat kerajaan adalah Rajaraja Muna Ismail atau La Ode Sumaili, Rajaraja Tiworo Muhammad, Rajaraja Kulisusu La Madja, dan Rajaraja Kaledupa Adam. (<ref>''Dokumen DPRD Tk. I.'', (1978), :hlm. 198).</ref>
Adapun tugas-tugas yang diemban oleh sistem pertahanan Barata adalah terutama mempersiapkan persenjataan di setiap kerajaan yang ada dalam lingkungan Buton dengan tujuan untuk menjaga keamanan di wilayahnya. Apabila terjadi penyerahan, maka terlebih dahulu mengadakan perlawanan dan apabila tidak bisa menghadapinya barulah ia meminta bantuan dari Barata yang lain atau pada Sultansultan Buton. Selain itu, Barata juga ditugasi memantau keadaan wilayahnya kalau-kalaujika ada orang asing yang terdampak karena mengalami kecelakaan kapal, perahu pecah, atauataupun tenggelam di wilayah perairan Buton dan sekitarnya, terutama bagi pelaut-pelaut Bone dan Ternate., serta Pelarianpelarian politik dan budak yang mencari perlindungan supayaagar ditolong dan diperlakukan dengan baik dan diberi perlindungan, kemudian dikembalikan ke negeri asalnya dengan selamat. ({{sfnp|Zahari, |1976 : |p=30).}}
Dalam ''sarana Barata'' juga diatur tentang kunjungan para pejabat kesultanan Buton diwilayahdi wilayah Barata, khususnya Kapitalao''kapitalau'' dan pengawas Sultansultan. Bagi rakyat dan aparat atau pembesar kerajaan di wilayah Barata yang melakukan pelanggaran harus dihukum sesuai kesalahannya. Mulai dari hukuman ringan seperti diberi sanksi, dipecatmulai sampaidari dipecat padahingga hukuman gantung. ''Sarana Barata'' juga mengatur perkawinan antar kerajaan yang tergabung dalam Barata, baik antara orang-orang dari kesultananKesultanan Buton dengan keempat kerajaan maupun sebaliknya. Hal ini merupakan suatu politik dan strategi jangka panjang bagi kesultananKesultanan Buton untuk memperluas jangkauan pengaruhnya ke seluruh wilayah termasuk kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam "Barata".<ref>{{Cite web|last=Zuhdi dkk|first=Susanto|title=Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara : Kesultanan Buton|url=http://repositori.kemdikbud.go.id/12819/1/Kerajaan%20tradisional%20sulawesi%20tenggara%20kesultanan%20buton.pdf|website=Penerbit Kemdikbud|access-date=2022-07-6}}</ref>
==Referensi==
{{Reflist}}
[[Kategori:Kesultanan Buton]]
[[Kategori:Sistem politik]]
| 