Kekuatan pangan: Perbedaan antara revisi

Ada beberapa strategi penggunaan kekuatan pangan sebagai senjata ekonomi dalam hubungan antarnegara. Pertama, penggunaan yang berkaitan dengan tawar-menawar oleh penjual/pembeli dalam sebuah kontrak [[bisnis]]. Strategi dalam bentuk ini menyangkut  soal [[harga]] barang, [[transportasi]], jadwal pengiriman dan pembayaran. Meskipun hal ini adalah contoh penerapan kekuatan pangan yang berhasil, tetapi bukan merupakan tujuan politik.<ref name=":7" /><ref name=":14">{{Cite book|date=1986|url=https://www.google.co.id/books/edition/Global_Resources_and_International_Confl/Xpypu9qqDncC?hl=en&gbpv=1&dq=scarce+goods+wallensteen&pg=PA146&printsec=frontcover|title=Global Resources and International Conflict|publisher=Oxford University Press|editor-last=Westing|editor-first=Arthur H.|pages=146|url-status=live}}</ref>

Kedua penggunaan kekuatan pangan sebagai senjata ekonomi di atas berkaitan dengan bidang ekonomi. Dalam politik, penerapannya berkaitan dengan [[kebijakan luar negeri]] dan [[Pertahanan negara|pertahanan]] negara pembeli. Banyak yang percaya adanya ambang batas [[moral]] antara [[ekonomi]] dan [[politik]] sehingga   penggunaan untuk keuntungan politik dipertanyakan. Contoh penggunaan senjata ekonomi untuk tujuan politik yaitu [[Boikot|pemboikotan]] terhadap negara tertentu serta pembelian suara di [[Perserikatan Bangsa-Bangsa|PBB]].<ref name=":0" /><ref name=":7" />

Penerapan   keempat berkaitan dengan asumsi dasar kategori ketiga: pemerintah tidak mengakui [[rezim]] negara lawan sebagai pemerintah yang sah. Tujuan ekonomi tidak lagi dilihat sebagai sarana untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan negara lawan, melainkan untuk mendukung pihak [[Oposisi (politik)|oposisi]] atau [[Kudeta|menjatuhkan]] rezim pemerintahan.<ref name=":0" /><ref name=":7" />