Penerbangan: Perbedaan antara revisi

Begitu pulaberkenaan hal-hal yang berkenaan dengan barang-barang berbahaya yang terkandung di dalam Kargo, dan Pos juga dapat menyebabkan kecelakaan fatal apabila tidak ditangani, dan dikemas sesuai dengan aturan "''Dangerous Goods Regulation''" yang dikeluarkan oleh ICAO, Annex 18 mengenai "''The Safe Transport of Dangerous Goods by Air''" dengan rincian ICAO dokumen 9284-AN/905 mengenai "''Technical Instruction for The Safe Transport of Dangerous Goods by Air''" dan [[Asosiasi Transportasi Udara Internasional]] (IATA) mengenai Peraturan Penanganan Pengangkutan Barang-Barang Berbahaya melalui Pesawat Udara.

Dengan adanya [[s:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009|UU No. 1/2009]], Peraturan Menteri No. 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Indonesia Nomor KP 152 Tahun 2012 tentang Pengamanan Kargo, dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara, serta ''Annex 17'' dari Organisasi Penerbangan Sipil (ICAO) mengenai ''Security, Safeguarding International Civil Aviation Against  Acts of  Unlawful Interference'', diaturlah ketentuan-ketentuan tentang kewajiban pengamanan kargo, dan pos sebelum diangkut oleh pesawat udara sipil.