Undang-Undang Advokat: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 14 Desember 2022 17.35 sunting 180.247.4.69 (bicara) →Pasal 2 Tag: Dikembalikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 12 Juni 2023 06.58 sunting balikkan AABot (bicara \| kontrib) Bot, Pengecualian blokir IP 913.649 suntingan k fix Tag: paws [2.2]
(2 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 26: (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah [[sarjana]] yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi ~~Advokatdan~~Advokat. (3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada [[Mahkamah Agung]] dan Menteri. Baris 109: === Pasal 10 === (1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan: a. permohonan sendiri; b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat. (2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat. === Pasal 11 ===▼ ~~<br />~~ ▲=== Pasal 11 === Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat. Baris 127 ⟶ 125: === Pasal 12 === (1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan. Baris 134 ⟶ 132: (1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat. (2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.