Kartu pers: Perbedaan antara revisi

Dewan pers selaku [[lembaga independen]] di [[Indonesia]] yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan [[pers]] di Indonesia sangat selektif dalam tugasnya yang berkaitan dengan dunia kejurnalistikan terutama dalam pemberian kartu pers. [[Dewan Pers]] mulai memberikan larangan kepada semua perusahaan - perusahaan pers. Larangan tersebut yaitu perusahaan pers agar tidak sembarangan atau asal-asalan dalam mengeluarkan dan memberikan kartu pers terutama kepada yang mereka yang bukan berprofesi sebagai wartawan. Larangan tersebut bertujuan agar kartu pers tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Larangan tersebut dikeluarkan karena dimasa [[teknologi]] yang telah berkembang dengan pesat dan canggih menimbulkan berbagai hal dalam masyarakat. Kecanggihan teknologi mulai dari telpon genggam yang bisa langsung merekam, mengedit, dan mempublikasikan sebuah informasi di media sosial menyebabkan banyaknya masyarakat yang tiba-tiba menjadi [[wartawan]] dadakan atau lebih dikenal dengan istilah wartawan bodrex. Padahal tidak semua [[informasi]] itu bisa di sebarluaskan dengan sesuka hati, terutama hal hal yang menyangkut SARA karena pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang ITE, yaitu sebuh undang-undang yang mampu membatasi setiap orang dalam mencari, mengolah, menyimpan, memiliki, serta menyampaikan informasi baik dalam bentuk berupa tulisan di media sosial.<ref>{{Cite web|url=https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2016-perubahan-uu-11-2008-ite|title=UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE {{!}} Jogloabang|website=www.jogloabang.com|access-date=2020-02-05|archive-date=2020-02-05|archive-url=https://web.archive.org/web/20200205015759/https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2016-perubahan-uu-11-2008-ite|dead-url=yes}}</ref> Orang-orang yang mempunyai hak untuk mencari, mengolah, menyimpan, memiliki, serta menyampaikan informasi baik dalam bentuk berupa tulisan haruslah orang-orang yang sudah terlatih, mengetahui etika jurnalistik dan telah memiliki sertifikat yang berkaitan dengan semua itu, karena tidak semua orang bisa lolos untuk mendapatkan sertifikat tersebut.