Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Perbedaan antara revisi

Perancang dan pengusung RUU ini adalah [[Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan]] (Komnas Perempuan) dan [[Forum Pengada Layanan]] (FPL).<ref name="Gatra"/> Ketua Komnas Perempuan, [[Azriana]], menyampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada tanggal 7 September 2015 bahwa setidaknya ada 15 macam kekerasan seksual yang dialami perempuan di Indonesia, yaitu tindak [[perkosaan]], intimidasi bernuansa seksual (termasuk ancaman atau percobaan perkosaan), [[pelecehan seksual]], eksploitasi seksual, [[Pernikahan paksa|pemaksaan perkawinan]], [[pemaksaan kehamilan]], pemaksaan [[aborsi]], [[kontrasepsi]]/[[Sterilisasi (kedokteran)|sterilisasi]] paksa, penyiksaan seksual, penghukuman bernuansa seksual, dan kontrol seksual termasuk aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. 13 di antaranya belum diatur dalam undang-undang.<ref>{{citeCite news|url=https://nasional.kompas.com/read/2015/09/07/19520201/Komnas.Perempuan.13.Kekerasan.Seksual.Belum.Diatur.dalam.UU|title=Komnas Perempuan: 13 Kekerasan Seksual Belum Diatur dalam UU|first=Nabilla|last=Tashandra|work=[[Kompas.com]]|date=7 September 2015|accessdate=22 Agustus 2020|editor-last=Permana|editor-first=Fidel Ali}}</ref> Menurut Komnas Perempuan, hukum pidana Indonesia mengenai pemerkosaan terbatas pada [[penetrasi]] penis ke vagina, prosedur pembuktiannya dalam [[Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana]] terkesan masih membebani korban, pelecehan seksual hanya diatur dalam pasal tentang perlakuan tidak menyenangkan, dan UU Hukum Pidana maupun UU Kesehatan menekankan pada larangan aborsi tanpa melihat konteks pemaksaan aborsi sehingga perempuan dipidanakan dalam tindak aborsi. Komnas Perempuan menilai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Tambahan 2015-2019.<ref>{{citeCite news|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151108105400-12-90170/komnas-perempuan-dorong-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual|title=Komnas Perempuan Dorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual|first=Yohannie|last=Linggasari|work=[[CNN Indonesia]]|date=8 November 2015|accessdate=22 Agustus 2020}}</ref> Gisella Tani Pratiwi dari Yayasan Pulih dalam FPL mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual terjadi di ranah privat, sementara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus ada saksi mata dan bukti sehingga banyak proses hukum kasus kekerasan seksual yang tidak bisa dilanjutkan. Selain itu, masyarakat masih menyalahkan korban ataupun membenarkan perilaku kejahatan seksual. Venny Siregar dari LBH APIK mengatakan bahwa "ketika proses hukum berjalan ya proses hukum saja yang dilihat. Tapi bagaimana korban mendapatkan trauma seumur hidup itu tidak mendapatkan jaminan, restitusi (ganti rugi) tidak ada kompensasi tidak ada, ini yang diperjuangkan dalam RUU Penghapusan Kekerasan seksual." FPL mendorong agar RUU Penghapusan kekerasan Seksual masuk dalam Prolegnas DPR 2016.<ref>{{cite news|url=https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151126_indonesia_kekerasan_seksual|title="Jangan salahkan perempuan korban kekerasan seksual"|first=Sri|last=Lestari|date=26 November 2015|work=BBC Indonesia|accessdate=22 Agustus 2020}}</ref>

RUU ini diusulkan pada tanggal 26 Januari 2016.<ref name="Primastika"/> Komnas Perempuan menyerahkan naskah akademik RUU PKS ke [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]] (DPR) pada 13 Mei 2016.<ref>{{cite news|url=https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01255811/komnas-perempuan-serahkan-naskah-akademik-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual|title=Komnas Perempuan Serahkan Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual|first=Satrio|last=Widianto|date=13 Mei 2016|work=[[Pikiran Rakyat|Pikiran-Rakyat.com]]|accessdate=22 Agustus 2020}}</ref> RUU PKS dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2016 pada 6 Juni 2016.<ref>{{citeCite news|title=RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Masuk Prolegnas Prioritas 2016|url=https://nasional.kompas.com/read/2016/06/06/20244371/ruu.penghapusan.kekerasan.seksual.masuk.prolegnas.prioritas.2016|date=6 Juni 2016|last=Ihsanuddin|work=[[Kompas.com]]|accessdate=22 Agustus 2020|editor-last=Wedhaswary|editor-first=Inggried Dwi}}</ref> RUU ini ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020 pada tanggal 2 Juli 2020. Usulan penarikan ini sebelumnya diajukan oleh Komisi VIII. Wakil Ketua Komisi VIII [[Marwan Dasopang]] mengatakan, pembahasan RUU PKS saat ini sulit dilakukan karena terbentur mengenai definisi kekerasan seksual dan aturan pemidanaan.<ref>{{citeCite news|title=16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS|url=https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/15540101/16-ruu-resmi-ditarik-dari-prolegnas-prioritas-salah-satunya-ruu-pks?page=all|first=Haryanti Puspa|last=Sari|editor-first=Kristian|editor-last=Erdianto|work=[[Kompas.com]]|date=2 Juli 2020|accessdate=22 Agustus 2020}}</ref> Menurut anggota Komisi VIII dari fraksi [[PDI Perjuangan]] [[Diah Pitaloka]], keputusan mengeluarkan RUU ini dari Prolegnas bukan pernyataan Komisi VIII, karena tidak ada rapat untuk memutuskan itu, dan itu merupakan pernyataan pribadi Marwan Dasopang. Menurut Diah, meski dikeluarkan dari Prolegnas 2020, RUU PKS akan masuk Prolegnas 2021 yang akan dibahas oleh [[Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat]] (Baleg).<ref>{{cite news|url=https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-tak-jadi-prioritas-2020-/5489315.html|title=Mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tak Jadi Prioritas 2020?|date=5 Juli 2020|first=Eva|last=Mazrieva|work=VOA Indonesia|accessdate=22 Agustus 2020}}</ref>

RUU PKS tidak hanya mengatur tentang hukum acara dan sanksi pidana mengenai kekerasan seksual, tetapi lebih banyak mengatur tentang manfaat bagi korban kekerasan seksual. Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Veny Octarini Siregar, RUU PKS mencakup mulai dari pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum. RUU PKS termasuk dalam undang-undang khusus atau ''lex specialis''. Sistem peradilannya akan dibuat seperti peradilan anak. Korban dapat memilih untuk bertemu atau tidak bertemu dengan pelaku, dan korban ditempatkan di ruangan khusus dalam persidangan. RUU ini juga mengatur peran masyarakat, seperti tindakan yang dilakukan oleh RT atau RW. RUU ini membebankan pelaku untuk membayar [[restitusi]] yang bukan sebagai ganti rugi terhadap korban, tetapi untuk menanggung biaya pemulihan korban.<ref>{{cite news|title=Apa Saja yang Diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?|url=https://nasional.kompas.com/read/2017/11/24/17393651/apa-saja-yang-diatur-dalam-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual|first=Abba|last=Gabrillin|work=Kompas|date=24 November 2017|accessdate=22 Agustus 2020}}</ref> Ada sembilan bentuk kekerasan seksual yang dijelaskan dalam RUU ini, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, pembudakan seksual dan penyiksaan seksual.<ref name="CNN2018">{{citeCite news|date=19 November 2018|title=Sembilan Jenis Pelecehan Seksual yang Diajukan di RUU PKS|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181119062027-20-347584/sembilan-jenis-pelecehan-seksual-yang-diajukan-di-ruu-pks|title=Sembilan Jenis Pelecehan Seksual yang Diajukan di RUU PKS|work=[[CNN Indonesia|date=19 November 2018]]|accessdate=22 Agustus 2020}}</ref>

Ketua Indonesian Feminist Lawyer Clubs (IFLC) Nur Setia Alam Prawiranegara mengatakan pembahasan RUU ini terhambat "karena RUU ini bukan menghasilkan uang banyak. Beda dengan RUU pemilu yang mungkin perputaran uangnya jelas." Selain itu, Anggota DPR Komisi VIII [[Rahayu Saraswati Djojohadikusumo]] mengakui belum adanya kesepahaman tentang RUU PKS antara legislator dan pengusung RUU PKS. Menurut Saras, sebagian pihak menganggap RUU PKS adalah peraturan yang membenarkan adanya lesbian, gay, biseksual dan transgender ([[LGBT]]),<ref name="CNN2018"/> serta ada pula yang menganggap bahwa RUU ini adalah titipan asing, meskipun perancang dan pengusung RUU ini adalah Komnas Perempuan dan FPL yang tidak lain adalah para pendamping korban kekerasan di Indonesia.<ref name="Gatra">{{cite news|url=https://www.gatra.com/detail/news/371009-Masih-Ada-Anggota-DPR-yang-Percaya-RUU-Penghapusan-Kekerasan-Seksual-Titipan-Asing|title=Masih Ada Anggota DPR yang Percaya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Titipan Asing|author=Hidayat Adhiningrat P|work=Gatra|date=10 Desember 2018|accessdate=22 Agustus 2020}}{{Pranala mati|date=Januari 2023 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>

Sebuah petisi di [[Change.org]] untuk mendesak DPR dan pemerintah untuk membahas RUU PKS telah ditandatangani oleh lebih dari 50 ribu netizen pada tanggal 6 Mei 2016.<ref>{{cite news|url=https://beritagar.id/artikel/berita/beramai-ramai-mendesak-pengesahan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual|title=Beramai-ramai mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual|first=Muammar|last=Fikrie|date=6 Mei 2016|work=Beritagar.id|accessdate=22 Agustus 2020|archive-date=2020-11-23|archive-url=https://web.archive.org/web/20201123183804/https://beritagar.id/artikel/berita/beramai-ramai-mendesak-pengesahan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual|dead-url=yes}}</ref> Pada tanggal 8 Desember 2018, masyarakat dari berbagai aliansi melakukan pawai akbar yang menuntut pemerintah segera mengesahkan RUU PKS. [[Tagar]] #sahkanruupks sempat menjadi kiriman terpopuler di [[Twitter]]. Pemimpin Redaksi ''[[Jurnal Perempuan]]'', [[Anita Dhewy]], mengganggap pengesahan RUU PKS sudah mendesak, terutama setelah korban-korban pelecehan seksual di Indonesia berani bersuara setelah munculnya [[gerakan Me Too]].

Dalam serangkaian [[unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia September 2019|unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada bulan September 2019]] oleh mahasiswa, pelajar, dan jurnalis Indonesia, salah satu tuntutan demonstran adalah segera mengesahkan RUU PKS.<ref>{{Cite webnews|url=https://news.detik.com/berita/d-4722609/ini-7-tuntutan-mahasiswa-yang-demo-di-depan-dpr|title=Ini 7 Tuntutan Mahasiswa yang Demo di Depan DPR|last=Yasmin|first=Puti|websitework=detiknews[[Detik.com|detikcom]]|access-date=2019-09-26|date=2019-09-26}}</ref><ref>{{Cite webnews|url=https://www.merdeka.com/peristiwa/7-tuntutan-ribuan-mahasiswa-dalam-aksi-gejayanmemanggil.html|title=7 Tuntutan Ribuan Mahasiswa dalam Aksi #GejayanMemanggil|websitework=merdeka[[Merdeka.com]]|access-date=2019-09-26|editor-last=Firdaus|editor-first=Randy Ferdi|first=Purnomo|last=Edi}}</ref> Selama [[unjuk rasa undang-undang sapu jagat Indonesia]] pada Juli 2020, pendemo juga menuntut pengesahan RUU PKS.<ref>{{cite news |title=Gelombang Penolakan RUU Omnibus Law Disuarakan Mahasiswa Maluku Utara |url=https://rri.co.id/ternate/daerah/868581/gelombang-penolakan-ruu-omnibus-law-disuarakan-mahasiswa-maluku-utara |accessdate=11 September 2020 |publisher=[[Radio Republik Indonesia]] |date=16 July 2020 |language=id |archive-date=2020-12-28 |archive-url=https://web.archive.org/web/20201228083436/https://rri.co.id/ternate/daerah/868581/gelombang-penolakan-ruu-omnibus-law-disuarakan-mahasiswa-maluku-utara |dead-url=yes }}</ref><ref>{{cite news |title=GMNI Tolak RUU Omnibuslaw |url=http://beritakotaambon.com/gmni-tolak-ruu-omnibuslaw/ |accessdate=11 September 2020 |work=BeritaKotaAmbon.com |date=3 September 2020 |language=id |archive-date=2020-10-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20201009113206/http://beritakotaambon.com/gmni-tolak-ruu-omnibuslaw/ |dead-url=yes }}</ref>