Prosedur legislasi Uni Eropa: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Nasrie (bicara | kontrib)
Tag: Suntingan visualeditor-wikitext
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Add 1 book for Wikipedia:Pemastian (20230709)) #IABot (v2.0.9.5) (GreenC bot
 
(19 revisi perantara oleh 12 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
[[Kategori:{{Politik Uni Eropa]]}}
{{Politics of the European Union}}
'''Prosedur legislasi Uni Eropa''' ({{lang-en|European Union LagislativeLegislative Procedure}}) adalah [[prosedur|proses]] pengambilan keputusan dalam pembentukan dan adopsi [[Hukum Uni Eropa|undang-undang]] di tingkat [[Uni Eropa]] (UE). [[Perjanjian Lisboa (2007)|Perjanjian Lisboa]] menetapkan dua prosedur legislasi UE, prosedur standar dikenal sebagai Prosedur Legislatif Biasa (''{{lang|en|Ordinary Legislative Procedure}}'') atau ''{{lang|en|Codecision}}'' dan Prosedur Legislatif Khusus (''{{lang|en|Special legislative procedures}}'').{{sfnp|European Parliament|2017b|p=11|ps=: "<small>Sejak berlakunya [[Perjanjian Lisboa (2007)|Perjanjian Lisboa]], terdapat dua jenis prosedur yang dapat dilakukan dalam mengadopsi undang-undang legislatif, yaitu prosedur legislatif biasa dan prosedur legislatif khusus (untuk kasus-kasus tertentu yang ada dalam Perjanjian).</small>"}} Sebagian besar bidang kebijakan diadopsi menggunakan prosedur legislatif biasa.{{sfnmp|European Union|2018|FCA|2011|2p=21}} [[Lembaga-lembaga Uni Eropa|Lembaga-lembaga]] UE yang berperan dalam penyusunan legislasi adalah [[Komisi Eropa]] sebagai inisiator yang mengusulkan rancangan, sedangkan [[Parlemen Eropa]] dan [[Dewan Uni Eropa|Dewan UE]] berbagi tanggung jawab dalam nenyetujuinyamenyetujuinya.{{sfnp|European Union|2018}}
 
== Latar belakang ==
Pengambilan keputusan di UE begitu kompleks. Mirip dengan pengambilan keputusan nasional, perbedaannya adalah pengambilan keputusan UE berkembang seiring kemajuan dalam [[Integrasi Eropa|integrasi]], suatu prosedur akan cepat diadaptasi ketika perjanjian baru mulai berlaku.{{sfnp|Egenhofer|Kurpas|Kaczyński|Schaik|2011|p=52}}
 
Konstitusi utama UE yang berkaitan dengan proses legislatif telah mengalami beberapa kali revisi, ''{{lang|en|Single European Act}}'' pada tahun [[1987]] memperkenalkan prosedur kerja sama (''{{lang|en|co-operation}}''), [[Perjanjian Maastricht]] pada tahun 1992 memperkenalkan prosedur ''{{lang|en|co-decision}}'' (I) kemudian [[Perjanjian Amsterdam]] pada tahun [[1997]] secara signifikan mengubah prosedur ini (''{{lang|en|co-decision}}'' II). Selama periode ini Parlemen Eropa (''{{lang|en|EP}}'') berevolusi dari sebuah majelis yang hampir tidak signifikan dan murni konsultatif menjadi pemain yang berpotensi kuat dalam proses legislatif.{{sfnp|Tsebelis|Jensen|Kalandrakis|Kreppel|2001|p=573}} Dengan [[Perjanjian Lisboa (2007)|Perjanjian Lisboa]] yang mulai berlaku pada tahun [[2009]], Parlemen Eropa semakin mendapatkan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Para anggota parlemen terus-menerus meninjau dan memberikan suara pada hukum yang mempengaruhi warga UE.{{sfnp|CES|n.d.}} Setelah Perjanjian Lisboa, prosedur ''{{lang|en|co-decision}}'' diubah menjadi prosedur legislatif biasa (''{{lang|en|ordinary legislative procedure}}''). Sebagian besar undang-undang diadopsi melaui prosedur ini, dengan mempertimbangkan kepentingan warga negara yang diwakili oleh Anggota Parlemen Eropa.{{sfnmp|Ciora|2013|1p=201|Borchardt|2010|2p=049}} Pasal 289 [[Perjanjian Roma|Perjanjian tentang Berfungsinya Uni Eropa]] (''{{lang|en|TFEU}}'') memuat 2 jenis prosedur legislatif, yaitu:{{sfnp|European Union|2017}}
 
* [[#Prosedur legislatif biasa|Prosedur legislatif biasa]] (''{{lang|en|Ordinary legislative procedure}}'')
* [[#Prosedur legislatif khusus|Prosedur legislatif khusus]] (''{{lang|en|Special legislative procedure}}'')
 
Setiap undang-undang Eropa didasarkan pada pasal khusus dalam perjanjian ([[Perjanjian internasional|traktat]]), disebut sebagai "[[Konstitusi|dasar hukum]]" (''{{lang|en|legal basis}}'') dari undang-undang.{{sfnp|Borchardt|2010|p=080|ps=: Istilah "dasar hukum" atau "sumber hukum" (legal source) memiliki dua makna: dalam arti aslinya, merujuk pada alasan munculnya ketentuan hukum, yaitu motivasi di balik pembuatan konstruksi hukum. Menurut definisi ini, "sumber hukum" dari undang-undang UE adalah kehendak untuk menjaga perdamaian dan menciptakan Eropa yang lebih baik melalui hubungan ekonomi yang lebih erat, dua landasan dari Komisi Eropa. Dalam bahasa hukum, di sisi lain, "sumber hukum" mengacu pada asal atau dasar dan perwujudan hukum}} Dasar hukum Ini menentukan prosedur legislatif mana yang harus diikuti. Perjanjian menetapkan proses pengambilan keputusan, termasuk usulan Komisi, pembacaan (''{{lang|en|readings}}'') oleh Dewan dan Parlemen, serta pendapat dari badan penasehat.{{sfnp|European Union|2014|p=5}}
 
== Lembaga utama ==
Pengambilan keputusan di tingkat UE melibatkan berbagai lembaga utama:
[[Berkas:Sistem Politik UE.svg|jmpl|400x400px|Sistem politik UE]]
Baris 23:
 
Peran Parlemen Eropa dalam proses legislatif Uni Eropa telah meningkat secara signifikan. Peningkatan prosedur ''{{lang|en|co-decision}}'' menjadi prosedur legislatif biasa (''{{lang|en|ordinary legislative procedure}}'') mengubah peran Parlemen Eropa menjadi '''{{lang|en|co-legislator}}''<nowiki/>', berbagi tanggung jawab bersama Dewan. Legislasi UE tidak dapat diloloskan tanpa persetujuan antara Dewan dan Parlemen Eropa.{{sfnp|Borchardt|2010|p=049}}
 
 
=== Dewan Uni Eropa ===
Baris 36 ⟶ 35:
Komisi merupakan lembaga yang secara [[politik]] [[independen]]. Di beberapa wilayah, Komisi adalah kekuatan pendorong dalam sistem kelembagaan UE: mengusulkan undang-undang, kebijakan, dan program aksi dan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan Parlemen Eropa dan Dewan. Juga mewakili UE ke dunia luar dengan pengecualian kebijakan luar negeri dan keamanan bersama.{{sfnp|European Union|2014}}
 
Komisi bertanggung jawab untuk mempersiapkan hampir semua rancangan legislatif, khususnya yang di bawah prosedur legislatif biasa. Untuk mempersiapkan rancangan legislatif, Komisi melakukan konsultasi ekstensif dengan para pemangku kepentingan dan publik, mempertimbangkan laporan-laporan para ahli, dan dapat mengadopsi ''{{lang|en|Green}}'' dan ''{{lang|en|White Papers}}''.{{sfnp|European Parliament|2017b|ps=: "<small>''Green Papers'' adalah dokumen-dokumen Komisi untuk merangsang diskusi mengenai suatu topik di tingkat Eropa. Komisi mengundang lembaga-lembaga atau individu yang terkait untuk berpartisipasi dalam proses konsultasi tersebut. ''Green Papers'' dapat menghasilkan perkembangan legislatif yang digariskan dalam ''White Papers''. ''White Papers'' berisi rancangan-rancangan kebijakan UE di bidang tertentu, terkadang mengikuti ''Green Paper''. Tujuannya adalah untuk memulai pembahasan dengan publik, pemangku kepentingan, Parlemen dan Dewan dalam memfasilitasi konsensus politik.</small>"}} Selain itu, Komisi juga melakukan evaluasi dampak untuk menganalisamenganalisis implikasi langsung maupun tidak langsung dari kebijakan yang diusulkan.{{sfnp|European Parliament|2017b|p=6}}
 
== Lembaga terkait lainnya ==
Baris 48 ⟶ 47:
 
== Prosedur legislatif biasa ==
Prosedur ini ditetapkan dalam Pasal 249 Perjanjian Lisboa, di mana Dewan dan Parlemen Eropa berbagi kekuasaan legislatif.{{sfnp|USDA|2018}} Prosedur legislatif biasa (''{{lang|en|ordinary legislative procedure}}'') menempatkan Parlemen Eropa dan Dewan UE dalam bobot yang sama dalam berbagai bidang (misalnya, tata kelola [[ekonomi]], [[imigrasi]], [[energi]], [[transportasi]], [[lingkungan hidup]] dan [[perlindungan konsumen]]). Prosedur legislatif biasa dijadikan prosedur legislatif yang utama dalam sistem pengambilan keputusan UE.{{sfnp|European Parliament|n.d.}} Hampir 90% rancangan legislatif yang diadopsi oleh Komisi berdasarkan pada prosedur legislatif biasa.{{sfnp|European Parliament|2017b|p=50}}
 
Prosedur legislasi biasa didasarkan pada [[prinsip]] paritas antara Parlemen Eropa yang dipilih secara langsung mewakili rakyat UE, dengan Dewan yang mewakili pemerintah-pemerintah negara anggota. Atas dasar rancangan ([[proposal]]) dari Komisi, kedua ''{{lang|en|co-legislator}}'' mengadopsi undang-undang bersama. Tak satu pun masing-masing dari mereka dapat mengadopsi undang-undang tanpa persetujuan yang lain, dan kedua ''{{lang|en|co-legislator}}'' tersebut harus menyetujui naskah yang sama. Kesepakatan dapat dicapai pada masing-masing dari tiga kemungkinan pembacaan di bawah prosedur legislatif biasa. Jika rancangan legislatif ditolak pada setiap tahapan prosedur, atau Parlemen dan Dewan tidak dapat mencapai kompromi, rancangan tidak dapat diadopsi dan prosedurnya dianggap berakhir.{{sfnp|European Parliament|2017a|p=1}} Proses dalam prosedur legislatif biasa sebagai berikut:{{sfnp|European Union|2014|p=5-7}}
 
* Prosedur dimulai dari Komisi.{{sfnp|European Parliament|2017b|p=11-13|ps=: "<small>Komisi memegang 'hak inisiatif', yaitu hak prerogatif untuk mengajukan undang-undang di tingkat UE (Pasal 17 [[Perjanjian Uni Eropa|TEU]]). Oleh karena itu, prosedur legislatif biasa dimulai dengan pengajuan rancangan oleh Komisi kepada Parlemen dan Dewan. Pengajuan rancangan didahului dengan pengadopsiannya oleh ''College of Commissioner'' atas dasar prosedur tertulis atau lisan</small>"<br/>"<small>Pada kasus-kasus tertentu yang diatur dalam Perjanjian, rancangan juga dapat diajukan atas prakarsa beberapa negara anggota, berdasarkan rekomendasi Bank Sentral Eropa, atau atas permintaan Pengadilan Kehakiman (Pasal 294 (15) [[Perjanjian Roma|TFEU]]).</small>"}} Ketika mempertimbangkan untuk menyusun rancangan (proposal) undang-undang, Komisi terlebih dahulu mengundang dan meminta pandangan tentang suatu topik dari pemerintah, pelaku bisnis, organisasi masyarakat sipil dan individu. Pendapat-pendapat tersebut sebagai umpan balik dalam rancangan Komisi yang disajikan kepada Dewan dan Parlemen. Rancangan tersebut dapat juga dibuat atas permintaan Dewan, Dewan Eropa, Parlemen, atau warga Eropa, atau mungkin juga atas inisiatif Komisi sendiri. Komisi Eropa juga harus melaksanakan "evaluasi dampak" untuk setiap inisiatif baru yang mungkin memiliki dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan.{{sfnp|USDA|2018}}
* Dewan dan Parlemen masing-masing membaca dan membahas rancangan tersebut. Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai sampai pembacaan kedua, rancangan tersebut diajukan pada "konsiliasi komite" yang terdiri perwakilan Dewan dan Parlemen. Perwakilan komisi juga menghadiri rapat komite dan berkontribusi dalam diskusi tersebut. Setelah komite mencapai kesepakatan, naskah yang disepakati kemudian dikirim ke Parlemen dan Dewan untuk pembacaan ketiga, sehingga akhirnya dapat diadopsi sebagai undang-undang. Dalam kebanyakan kasus, Parlemen memberikan putusan pada usulan dengan ''{{lang|en|simple majority voting}}'' serta Dewan dengan ''{{lang|en|qualified majority voting}}'', di mana setidaknya setengah dari jumlah total anggota UE, yang mewakili sekitar dua pertiga penduduk, harus memberikan suara mendukung. Dalam beberapa kasus, suara bulat diperlukan di Dewan.
 
Baris 58 ⟶ 57:
[[Berkas:Ordinary legislative procedure UE.svg|pus|jmpl|874x874px|<center>Proses adopsi undang-undang dalam Prosedur legislatif biasa.{{sfnp|European Union|2014|p=6}}</center>]]
 
=== Trilog ===
Perundingan antar-institusional telah menjadi praktik standar dalam pengadopsian undang-undang UE. Perundingan ini memungkinkan para anggota dewan legislatif untuk mencapai kesepakatan pada setiap tahapan prosedur legislasi. Untuk Parlemen, kerangka umum untuk melakukan perundingan juga diatur dalam Aturan Prosedur (''{{lang|en|Rule of Procedure}}'').{{sfnp|European Parliament|2017b|p=28|ps=: "<small>Untuk kebijakan yang akan diadopsi di bawah prosedur legislatif biasa, para anggota dewan legislatif pada suatu titik selama prosedur harus menyepakati naskah yang sama yang dapat diterima baik oleh Parlemen maupun Dewan. Hal Ini mengharuskan lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan pembahasan, dalam bentuk trilog: pertemuan tripartit informal mengenai rancangan legislatif antara wakil-wakil Parlemen, Dewan dan Komisi.</small>"}}
 
Perundingan antara lembaga-lembaga UE dalam membahas rancangan legislatif umumnya mengambil bentuk pertemuan tripartit (trilog) antara Parlemen, Dewan dan Komisi. Untuk berkas-berkas yang diserahkan, masing-masing lembaga menunjuk negosiatornya dan mendefinisikan mandat perundingannya. Trilog dapat diorganisasikan pada setiap tahapan prosedur legislasi (pembacaan pertama, kedua atau ketiga). Setiap kesepakatan sementara yang dicapai dalam trilog sifatnya informal dan harus disetujui melalui prosedur formal yang berlaku di masing-masing lembaga tersebut. Di Parlemen, naskah kesepakatan sementara harus disetujui melalui pemungutan suara di komite setelah dikonfirmasi dalam pleno. Perjanjian antar lembaga UE mengharuskan tiga lembaga ini bekerja sama untuk menyederhanakan perundang-undangan dan mengurangi beban sekaligus menjamin bahwa tujuan undang-undang tersebut terpenuhi.{{sfnp|European Union|2016}}
 
== Prosedur legislatif khusus ==
Prosedur legislatif khusus menggantikan prosedur konsultatif, kerja sama, dan persetujuan sebelumnya dalam rangka menyederhanakan proses pengambilan keputusan UE.{{sfnp|European Parliament|2017b|p=42}} Prosedur legislatif khusus merupakan nama kolektif untuk sejumlah prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Lisboa.{{sfnp|USDA|2018}} Prosedur ini dilakukan tergantung pada subyek dalam rancangan. Dua prosedur legislatif khusus yang dikenal yaitu:{{sfnpsfnmp|European Union|2014|p1p=7}}{{sfnp|USDA|2018}}
 
* '''Prosedur konsultasi''' (''{{lang|en|consultation procedure}}''), Dewan diminta untuk berkonsultasi dengan Parlemen mengenai rancangan dari Komisi, tetapi tidak diharuskan untuk menerima saran Parlemen. Prosedur ini hanya berlaku di beberapa area, seperti pengecualian pasar internal dan hukum persaingan. Parlemen dapat menyetujui, menolak atau mengusulkan amendemen terhadap rancangan legislatif. Meski Dewan tidak diwajibkan secara hukum untuk mempertimbangkan pendapat Parlemen, tetapi hanya boleh mengambil keputusan setelah menerima pendapat tersebut. Konsultasi sebagai prosedur legislatif khusus masih berlaku untuk sejumlah area kebijakan (seperti persaingan, kebijakan moneter, kebijakan pekerjaan dan sosial, dan kebijakan-kebijakan tertentu yang bersifat fiskal di bidang lingkungan dan energi).
* '''Prosedur persetujuan''' (''{{lang|en|consent procedure}}''), Parlemen dapat menerima atau menolak proposal tersebut, tetapi tidak dapat mengajukan amandemenamendemen. Prosedur ini dapat digunakan ketika rancangan yang diajukan menyangkut persetujuan dalam perjanjian internasional yang telah dirundingkan. Selain itu, ada kasus-kasus terbatas di mana Dewan dan Komisi, atau Komisi saja, dapat meloloskan undang-undang.
 
{| class="infobox" style="width: 10em;"
|{{Graph:Chart|width=300|height=150|xAxisTitle=Legislasi|yAxisTitle=jumlah|legend=|type=rect|x=Regulasi,Direktif,Keputusan|y1=19,3,5|y2=33,11,2|y1Title=Dasar|y2Title=AmandemenAmendemen|colors=#0C4DA2, #ccf}}
|-
| class="thumbcaption" |Legislasi yang dihasilkan - Prosedur legislatif biasa pada tahun 2017. (Sumber: ''[https://eur-lex.europa.eu/statistics/2017/legislative-acts-statistics.html Eur-lex]'')
Baris 82 ⟶ 81:
* '''[[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]]''' (''{{lang|en|Directive}}''), adalah instrumen hukum yang mengikat negara anggota, atau sebagian negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya, direktif harus diubah menjadi hukum nasional agar menjadi efektif. Secara signifikan, direktif menentukan hasil yang ingin dicapai: terserah kepada negara-negara anggota secara individual untuk memutuskan bagaimana hal ini dilakukan.
* '''[[Keputusan (Uni Eropa)|Keputusan]]''' (''{{lang|en|Decision}}''), dapat ditujukan kepada Negara Anggota, kelompok orang, atau bahkan individu. Keputusan mengikat secara keseluruhan. Keputusan digunakan misalnya untuk memutuskan tentang penggabungan yang diusulkan perusahaan-perusahaan.
* [[Rekomendasi (Uni Eropa)|'''Rekomendasi''']] dan '''opini''', tidak mengikat dan tidak menempatkan kewajiban hukum apa pun pada penerima, ditujukan kepada semua negara anggota atau negara tertentu saja, badan Uni Eropa lainnya dan individu.{{sfnp|Borchardt|2010|p=088}}
* '''Avis''', tidak mengikat dan ditujukan kepada semua negara anggota atau negara tertentu saja.{{sfnp|Borchardt|2010|p=088}}
 
== Publikasi dan komunikasi ==
{{Utama|Jurnal Resmi Uni Eropa}}
[[Jurnal Resmi Uni Eropa]] (''{{lang|en|Official Journal of the European Union}}'') adalah semacam "lembaran negara" milik UE yang berfungsi untuk memastikan publikasi regulasi-regulasi maupun perundang-undangan UE lainnya secara resmi. [[Jurnal]] ini telah diterbitkan dalam bentuk cetak sejak [[1958]] dan mulai tahun 1998 telah tersedia di [[Internet]], namun satu-satunya publikasi yang dianggap sah dan mengikat secara hukum saat itu hanya edisi cetak saja,{{sfnp|European Commission|2011}} sampai tahun 2013 dengan Regulasi Dewan (EU) No 216/2013 pada 7 Maret 2013 publikasi elektronik dokumen-dokumen tersebut yang diterbitkan situs ''Eur-lex'' sudah dianggap autentik dan mengikat secara hukum.{{sfnp|European Union|2013|ps=: "<small>Akses ke naskah-naskah hukum UE dipermudah. Untuk memastikan akses yang lebih baik bagi publik terhadap undang-undang UE dan pemberitahuan terkait lainnya, Jurnal Resmi UE dalam bentuk elektroniknya dianggap otentik dan berakibat hukum.</small>"}}
 
Naskah terakhir legislasi yang sudah jadi ditandatangani oleh [[Presiden Parlemen Eropa]] dan Dewan, kemudian diterbitkan dalam Jurnal Resmi UE atau jika ditujukan kepada kelompok tertentu, diberitahukan kepada mereka. Undang-undang legislatif dalam bentuk regulasi, direktif yang ditujukan untuk semua negara anggota maupun keputusan yang tidak secara spesifik ditujukan kepada mereka diterbitkan dalam Jurnal Resmi (Seri L = Legislasi). Mereka mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan di dalamnya atau, jika tidak ditentukan maka pemberlakuannya pada hari ke-20 setelah publikasi. Tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan dan mengkomunikasikan instrumen yang tidak mengikat, tetapi biasanya juga dipublikasikan di Jurnal Resmi (‘Pemberitahuan’).{{sfnp|Borchardt|2010|p=097}} AmandemenAmendemen terhadap perundang-undangan UE biasanya diterbitkan dalam regulasi-regulasi dan direktif yang baru dan terpisah. Naskah terkonsolidasi, yaitu konsolidasi undang-undang dasar dan semua amandemenamendemen berikutnya yang disusun dalam satu naskah, tersedia di situs "Eur-lex" Komisi Eropa.{{sfnp|USDA|2018}}
 
== Catatan kaki ==
Baris 96 ⟶ 95:
== Referensi ==
{{refbegin|30em|indent=yes}}
* {{Cite book|url=https://archive.org/details/abcofeuropeanuni0000borc|last=Borchardt|first=Klaus-Dieter|last2=|first2=|last3=|first3=|last4=|first4=|last-author-amp=|year=2010|title=The ABC of European Union law|edition=|location=[[Luxembourg]]|publisher=Publications Office of the European Union|ssrn=|isbn=978-92-78-40525-0|doi=10.2830/13717|doi-access=free |language=en|ref=harv}}
 
* {{Cite book|url=|last=Borchardt|first=Klaus-Dieter|last2=|first2=|last3=|first3=|last4=|first4=|last-author-amp=|year=2010|title=The ABC of European Union law|edition=|location=[[Luxembourg]]|publisher=Publications Office of the European Union|ssrn=|isbn=978-92-78-40525-0|doi=10.2830/13717|doi-access=free |language=en|ref=harv}}
* {{Cite web|url= https://carleton.ca/ces/eulearning/?p=633|author=CES|author-link=|date=n.d. |title= Activity 6: Legislative and Decision-Making Process|location=[[Ottawa]]|publisher=Centre for European Studies|website=|access-date=23 Mei 2018|language=en|ref=harv}}
* {{Cite journal|url=|last=Ciora |first=Cristina |last2= |first2=|last3= |first3= |last4= |first4= |last-author-amp=|year=2013|title=20 Years of European Codecision. Evolution and Assessment |location=[[Romania]]|publisher=University Constantin Brancusi |journal=Annals Constantin Brancusi - Juridical Sciences Series |volume=|issue=3|pp=201-220|language=en|ssrn=2373027 |url-access=|ref=harv}}
* {{Cite book|url=https://archive.org/details/everchangingunio0000unse|last=Egenhofer |first=Christian |last2=Kurpas |first2=Sebastian|last3=Kaczyński |first3=Piotr Maciej |last4=Schaik |first4=Louise |last-author-amp=yes |year=2011|title=The Ever-Changing Union: An Introduction to the History, Institutions and Decision-Making Processes of the European Union|edition=2|location=[[Brussels]]|publisher=Centre for European Policy Studies (CEPS) |ssrn=1898661 |isbn=978-92-9079-980-1 |language=en|ref=harv}}
* {{Cite web|url=http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0162&from=EN|author=European Commission|author-link=Komisi Eropa|year=2011|title=Proposal for a COUNCIL REGULATION on electronic publication of the Official Journal of the European Union|location=[[Brussels]]|publisher=European Commission|website=|access-date=24 Mei 2018|language=en|ref=harv}}
* {{Cite web|url= http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00004/Legislative-powers|author=European Parliament|author-link=Parlemen Eropa|year=n.d.|title=Legislative powers: Ordinary legislative procedure |location=[[Brussels]]|publisher=European Parliament|website=|access-date=23 Mei 2018|language=en|ref=harv}}
Baris 110 ⟶ 108:
* {{Cite web|url=http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ai0016&from=EN |author=European Union|author-link=Uni Eropa|author-mask=|year=2017|title=Legislative procedures |location=[[Brussels]]|publisher=Publication Office|website=
|access-date=23 Mei 2018|language=en|ref=harv}}
 
* {{Cite web|url=https://europa.eu/european-union/eu-law/decision-making/procedures_en#how_is_legislation_adopted?|author=European Union|author-mask=|author-link=Uni Eropa|year=2018|title=How EU decisions are made|location=[[Brussels]]|publisher=European Union|website=
|access-date=23 Mei 2018|language=en|ref=harv}}
 
* {{Cite book|url=https://www.fca.org.uk/publication/archive/european-union-legislative-process.pdf|author=FCA|author-link=|year=2011|title=A Brief Guide to the European Union and Its Legislative Processes|location=[[Britania Raya]]|publisher=Financial Services Authority|website=|access-date=|language=en|ref=harv}}
* {{Cite journal|url=http://www.jstor.org/stable/3593293 |last=Tsebelis |first=George |last2=Jensen |first2=Christian B.|last3=Kalandrakis |first3=Anastassios |last4=Kreppel |first4=Amie |last-author-amp=yes|year=2001|title=Legislative Procedures in the European Union: An Empirical Analysis |location=[[New York]]|publisher=Cambridge University Press|journal=British Journal of Political Science |volume=31|issue=4|pp=573-599|language=en|jstor=3593293 |url-access=registration|ref=harv}}
* {{Cite work|url=http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23371/EUTR+Bahasa+Indonesia.pdf/82246873-3733-4687-add8-c41aa3cd651d|author=Uni Eropa|author-link=Uni Eropa|year=2017|title=Sekilas Uni Eropa|location=[[Brussels]]|publisher=Uni Eropa|work=Brosur|access-date=|language=id|ref=harv}}
* {{Cite web|url=http://www.usda-eu.org/eu-basics-questions/how-is-eu-legislation-adopted/ |author=USDA|author-link=|date=2018 |title=How is EU legislation Adopted? |location=[[Washington, D.C.]]|publisher=U.S. Department of Agriculture |website=|access-date=23 Mei 2018|language=en|ref=harv}}
 
{{refend}}
 
{{artikel pilihan}}
{{portal bar|Uni Eropa}}
 
[[Kategori:Uni Eropa]]
[[Kategori:Kebijakan Uni Eropa]]
[[Kategori:Legislasi Uni Eropa]]