Wikipedia

Filsafat hak asasi manusia: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Tidak ada ringkasan suntingan
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Bot
695.973 suntingan
Rescuing 24 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.5
 
(40 revisi perantara oleh 9 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Orphan|date=Desember 2022}}
{{inuseuntil|31 Juli 2021}}
 
'''Filsafat hak asasi manusia''' mengemukakan permasalahan tentang keberadaan, muatan/isi, sifat, universalitas, justifikasi atau pembenaran, dan status hukum hak asasi manusia. Sementara, pengertian [[hak asasi manusia]] itu sendiri kerap menjadi debat moral dan politik.
{{Hak Asasi Manusia}}
'''Filsafat hak asasi manusia''' mengemukakan permasalahan tentang keberadaan, muatan/isi, sifat, universalitas, justifikasi atau pembenaran, dan status hukum hak asasi manusia. Sementara, pengertian [[hak asasi manusia]] itu sendiri kerap menjadi debat moral dan politik. Hak asasi manusia yang otomatis melekat pada diri individu sejak lahir hingga akhir hayat, merupakan jaminan moral yang memiliki landasan [[filosofi]] serta wajib dihormati dan dilindungi oleh [[negara]]. Segala tanggung jawab terkait hak asasi manusia sering kali memerlukan tindakan yang melibatkan rasa hormat, perlindungan, fasilitasi, dan kelengkapan, maka di sinilah negara hadir. Negara yang berprinsip negara hukum, wajib memberikan jaminan secara konstitusional bahwa setiap warga negaranya dapat memperoleh haknya. Bahkan, negara yang diakui kedaulatannya di dunia ini harus memastikan bahwa tiap-tiap warga negaranya tidak direpresi untuk menyandang hak asasinya apapun kedudukan yang dimiliki. Negara harus memfasilitasi hak asasi setiap warga negara dengan mengaturnya melalui hukum dan undang-undang, bahkan negara pun tidak diperbolehkan untuk menghilangkan hak asasi yang memang semestinya menjadi anugerah dari Yang Mahakuasa untuk setiap insan. Hak asasi manusia bersifat mutlak dan kekal sehingga tidak dibatasi jangka waktu tertentu. Hak asasi manusia, tanpa terkecuali, berlaku untuk setiap insan di mana pun berada di dunia ini dan pada saat yang sama, tiap-tiap orang wajib menghargai hak asasi yang dimiliki orang lain. Hak asasi difokuskan pada kebebasan, perlindungan, status, maupun faedah bagi seseorang.<ref>Beitz 2019, Charles:tanpa The Idea of Human Rightshalaman. Oxford University Press, 2009</ref>.
 
Norma hak asasi manusia bisa saja terwujud sebagai [[norma]] yang disepakati bersama dan berasal dari moralitas manusia, norma [[moral]] yang dibenarkan dan didukung oleh alasan-alasan yang kuat, hak legal di tingkat [[nasional]] di mana hak tersebut disebut sebagai hak masyarakat atau hak [[konstitusional]], ataupun hak [[legal]] yang diakui oleh [[hukum internasional]].
Hak asasi manusia bersifat universal. Setiap orang memiliki hak asasi, tanpa adanya pengecualian, [[warga negara]] atau mungkin—karena satu dan lain hal—bukan warga negara mana pun, secara alamiah, tiap orang sejak lahir mempunyai hak asasi, tanpa pandang bulu. Hak asasi manusia tidak hanya dimiliki orang dewasa usia produktif saja, bayi berusia satu bulan pun memiliki hak asasi. Hak asasi manusia tidak dimiliki hanya golongan, [[agama]], [[suku]], atau [[ras]] tertentu saja. Bahkan perbedaan [[hukum]] ataupun [[budaya]] masing-masing negara, tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk memiliki hak asasi. Meskipun seseorang sedang tidak berada di negaranya sendiri dengan suatu alasan, entah dalam kunjungan diplomatik, perjalanan [[bisnis]], liburan, atau bekerja, baik itu sebagai pelajar atau bahkan sebagai [[pengungsi]] (yang dalam hal ini salah satunya sebagai ''political refugee''), di negara lain pun dirinya tetap memiliki hak asasi yang telah terekat sejak lahir. Hal ini menjadikan hak asasi bersifat mutlak menjadi milik setiap orang selama hayat dikandung badan serta tidak bisa diganggu gugat. Pun demikian, hak asasi berlaku kapan saja, tidak memandang pagi atau malam, terjadi di masa lalu atau sekarang.<ref>Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia</ref>
 
Dalam perjalanannya untuk dikenal sebagai konsep yang seperti sekarang ini, bahkan terus berkembang hingga di masa mendatang, hak asasi manusia dirumuskan dari berbagai pemikiran dan gagasan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh terkemuka memiliki [[kredibilitas]], termasuk para filsuf.
Baris 14 ⟶ 13:
 
== Paham Individualisme ==
Paham [[individualisme]] dikenal pula dengan paham kebebasan (yang sering dirujuk sebagai liberalisme). DikembangkanPaham ini dikembangkan sejak masa [[Renaisans]] yang menghasilkan dunia baru disebut dengan abad individualisme yang menjadi titik tolak kemajuan sehingga dikenal pula sebagai masa pembebasan dari ikatan dan kewajiban kuno. Dalam Webster’s New Collegiate Dictionary, [[liberalisme]] pada bidang keagamaan adalah sebuah pergerakan dalam [[Protestanisme]] modern yang menekankan kebebasan intelektual serta muatan spiritual dan etika [[Kristiani]]. “A“''A movement in modern Protestantism emphasizing intellectual liberty and the spiritual and ethical content of Christianity''."<ref> name="Woolf, Henry Bosley1979, edhlm.: Webster’s656">Woolf New Collegiate Dictionary1979, halamanhlm. 656. G. & C. Merriam Company, 1979</ref>..” Masih menurut kamus Webster, bila makna ditinjau secara ekonomi, liberalisme adalah [[teori]] ekonomi yang menekankan kebebasan atau kemerdekaan individual dari pengekangan dan biasanya didasarkan pada kompetisi bebas, pasar dengan aturan mandiri, dan ditetapkan berdasarkan standar emas.<ref> name="Woolf, Henry Bosley1979, edhlm.: Webster’s New Collegiate Dictionary, halaman 656. G. & C. Merriam Company, 1979<"/ref>. “A“''A theory in economics emphasizing individual freedom from restraint and usually based on free competition, the self-regulating market, and the gold standard''.” Dalam bidang filsafat, liberalisme dapat bermakna suatu filosofi politis yang berdasar kepercayaan terhadap perkembangan, kedermawanan esensial dari seseorang, dan otonomi individual, serta mendukung perlindungan kebebasan politik dan masyarakat. “A“''A political philosophy based on belief in progress, the essential goodness of man, and the autonomy of the individual and standing for the protection of political and civil liberties''."<ref> name="Woolf, Henry Bosley1979, edhlm.: Webster’s New Collegiate Dictionary, halaman 656. G. & C. Merriam Company, 1979<"/ref>.”
 
Sementara, dalam Kamus Webster, individualisme sendiri disebut sebagai [[doktrin]] yang fokus perhatian terhadap indivualnyaindividualnya (seharusnya) mahapenting secara etis, yang dimaknai juga bahwa individualisme merupakan perilaku yang dipedomani dari doktrin tersebut, “a“''a doctrine that the interest of the individual are or ought to be ethically paramount; also conduct guided by such a doctrine''."<ref> name="Woolf, Henry Bosley1979, edhlm.: Webster’s581">Woolf New Collegiate Dictionary1979, halamanhlm. 581. G. & C. Merriam Company, 1979</ref>.” Lebih lanjut, individualisme merupakan konsepsi bahwa semua nilai, hak, dan kewajiban berasal dari individu, “the“''the conception that all values, rights, and duties originate in individualsindividual''s."<ref> name="Woolf, Henry Bosley1979, edhlm.: Webster’s New Collegiate Dictionary, halaman 581. G. & C. Merriam Company, 1979<"/ref>.” Webster juga menyatakan bahwa individualisme adalah teori yang menggarisbawahi kemerdekaan politik dan ekonomi dari seorang individu serta menekankan pada inisiatif, tindakan, dan minat individu; dengan demikian, individualisme juga berarti sebagai tingkah laku atau penerapan kebiasaan yang diteladani dari teori tersebut, “a“''a theory maintaining the political and economic independence of the individual and stressing individual initiative, action, and interests; also: conduct or practice guided by such a theory''."<ref> name="Woolf, Henry Bosley1979, edhlm.: Webster’s New Collegiate Dictionary, halaman 581. G. & C. Merriam Company, 1979<"/ref>..”
Paham individualisme, pada perkembangannya, melahirkan tokoh-tokoh seperti [[John Locke]] dan J. J. Rousseau.
=== John Locke ===
Sebagai seorang pemikir yang lahir pada 29 Agustus 1632 dan bertumbuh di era [[Pencerahan]], John Locke merumuskan berbagai pandangan yang menjadikan dirinya tokoh penting pada masanya, terutama mengenai hak asasi manusia. Dalam kapasitasnya sebagai seorang filsuf, John Locke mengemukakan bahwa hak asasi manusia bersifat fundamental atau mendasar sebab hak tersebut dikaruniai oleh manusia secara langsung dari Tuhan sebagai hak kodrati. [[Hak kodrati dan hak ikhtiyari|Hak Kodrati]] yang didukung oleh John Locke memiliki akar semenjak zaman [[Yunani Kuno]] dan [[Romawi]]. Grotius merupakan pelopor dari Hak Kodrati yang didukung oleh John Locke. Grotius menekankan bahwa hukum kodrati merupakan landasan non-empiris sehingga seharusnya semua ketentuan dapat dibuktikan manusia apabila menggunakan nalar yang tepat. Gagasan hak kodrati sendiri merebak dan berkembang pesat pada abad ke-17. Melalui hak-hak individu yang diakui secara subjektif, dirumuskan konsepsi bahwa setiap individu dianugerahi hak inheren oleh semesta, dan harta yang dimiliki tidak dapat dialihkan atau dicabut karena harta tersebut milik mereka sendiri.
Pandangan mengenai hukum kodrati, menurut Scott Davidson, mempostulatkan bahwa teori liberalisme John Locke merupakan bagian hukum Tuhan yang sempurna, dan hal ini dapat dibuktikan melalui penggunaan nalar manusia. Sebagian isi filsafat hukum kodrati yang terdahulu adalah ide bahwa masing-masing orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, sehingga semua orang tunduk pada otoritas Tuhan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa bukan hanya kekuasaan raja yang dibatasi oleh aturan-aturan ilahiah, tetapi juga bahwa semua manusia dianugerahi identitas individu yang unik, yang terpisah dari negara.<ref>Davidson, Scott: A. Hadyana Pudjaatmaka1994, penerjemahhlm. "Hak Asasi Manusia"36. Grafiti, 1994</ref>.
 
Sesuai pemikiran John Locke sebagai [[filsuf]], manusia memiliki kebebasan dan hak-hak asasi yang didapatkan secara alamiah telah melekat sejak dilahirkan (''status naturalis''). Hak-hak asasi tersebut mencakup hak-hak yang dimiliki secara pribadi seperti hak atas kehidupan, kebebasan dan kemerdekaan, serta harta milik (hak memiliki sesuatu) yang tidak boleh diganggu gugat, bahkan negara pun dilarang untuk mencabut hak tersebut karena hak-hak tersebut dianugerahkan oleh Tuhan secara langsung kepada manusia, walaupun manusia sendiri tidak berarti bisa berbuat seenaknya tanpa batas. Sebab, setiap orang juga tetap tidak boleh melanggar hak-hak asasi orang lain. “''The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges every one: and reason, which is that law, teaches all mankind, who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty, or possessions''."<ref>[https://courses.lumenlearning.com/sanjacinto-philosophy/chapter/john-locke-second-treatise-of-government-chapter-2-of-the-state-of-nature. Introduction to Philosophy].</ref>
[[Berkas:Filsafat_HAM_Status_Naturalis.jpg|jmpl|297px|ka|Setiap orang menyandang hak asasi secara status naturalis sesuai pemikiran John Locke, maka hak asasi berlaku tanpa pandang gender, tanpa melihat usia.]]
 
Menurut gagasan John Locke, hak asasi manusia dimiliki secara alamiah, dan negara hadir untuk menjamin dan menjaga bahwa hak asasi disandang oleh masing-masing orang tanpa perlu merasa cemas bahwa hak asasinya dilanggar dan dicabut karena negara telah mengaturnya secara konstitusional di dalam undang-undang. Pemikiran John Locke yang menjadi orang pertama sebagai peletak dasar unsur negara hukum demikian kemudian menjadikan dirinya sebagai Bapak Hak Asasi Manusia. John Locke bahkan mengemukakan bahwa negara wajib memberikan jaminan terwujudnya kebebasan dan terlaksananya hak asasi manusia ditegakkan. Pemikiran tersebut merupakan dasar terlahirnya [[Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat]] 1776.
Sesuai pemikiran John Locke sebagai [[filsuf]], manusia memiliki kebebasan dan hak-hak asasi yang didapatkan secara alamiah telah melekat sejak dilahirkan (''status naturalis''). Hak-hak asasi tersebut mencakup hak-hak yang dimiliki secara pribadi seperti hak atas kehidupan, kebebasan dan kemerdekaan, serta harta milik (hak memiliki sesuatu) yang tidak boleh diganggu gugat, bahkan negara pun dilarang untuk mencabut hak tersebut karena hak-hak tersebut dianugerahkan oleh Tuhan secara langsung kepada manusia, walaupun manusia sendiri tidak berarti bisa berbuat seenaknya tanpa batas. Sebab, setiap orang juga tetap tidak boleh melanggar hak-hak asasi orang lain. “The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges every one: and reason, which is that law, teaches all mankind, who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty, or possessions<ref> [https://courses.lumenlearning.com/sanjacinto-philosophy/chapter/john-locke-second-treatise-of-government-chapter-2-of-the-state-of-nature. Introduction to Philosophy]. Diakses 29 Juni 2021</ref>.”
 
Menurut gagasan John Locke, hak asasi manusia dimiliki secara alamiah, dan negara hadir untuk menjamin dan menjaga bahwa hak asasi disandang oleh masing-masing orang tanpa perlu merasa cemas bahwa hak asasinya dilanggar dan dicabut karena negara telah mengaturnya secara konstitusional di dalam undang-undang. Pemikiran John Locke yang menjadi orang pertama sebagai peletak dasar unsur negara hukum demikian kemudian menjadikan dirinya sebagai Bapak Hak Asasi Manusia. John Locke bahkan mengemukakan bahwa negara wajib memberikan jaminan terwujudnya kebebasan dan terlaksananya hak asasi manusia ditegakkan. Pemikiran tersebut merupakan dasar terlahirnya [[Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat]] 1776.
 
Mengenai pembentukan negara yang hadir sebagai penjamin terlaksananya hak asasi manusia, John Locke mengemukakan teori kekuasaan yang meliputi kekuasaan pembentuk undang-undang (legislatif), kekuasaan pelaksana undang-undang, dan kekuasaan federatif. Namun, John Locke menggarisbawahi pemisahan ketiga kekuasaan tersebut agar tidak terjadi kesewenangan negara terhadap rakyat.
 
=== J. J. Rousseau ===
[[Jean-Jacques Rousseau]] berpendapat bahwa menurut kodratnya, manusia pada hakikatnya itu baik, akan tetapi yang merusak manusia adalah peradaban.<ref>Scholten Scholten1949, Phlm.: Verzalde Geschriften, halaman 83. W.E.J. Tjeenk Willing, 1949</ref>.
Rousseau yang lahir di Genewa pada tahun 1712 mengungkapkan pemikiran mengenai hak kodrati adalah bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak-hak kodrat untuk masing-masing individu, namun justru memberikan karunia kepada warga negara suatu kedaulatan yang tidak bisa dicabut sebagai satu kesatuan. Hak yang berasal dari hukum kodrati diturunkan sebagai kolektivitas dan hadir sebagai kehendak umum rakyat.<ref>Davidson, Scott: Hak Asasi Manusia1994, halamanhlm. 37. Grafiti 1994</ref>.
 
Sebagai filsuf, Rousseau hanya mengenal satu ''pactum'' di dalam teorinya. ''Pactum unions'' merupakan suatu perjanjian antarindividu guna membentuk negara. Dalam mewujudkan cita negara hukum, Rousseau merumuskan bahwa hukum negara dibentuk dan dirumuskan dari rakyat yang bersama-sama mengambil keputusan melalui kesepakatan secara menyeluruh berdasarkan suara paling banyak. Hal ini dituangkan Rousseau dalam karya ilmiahnya yang berjudul ''Du Contract Social'' pada terbitan tahun 1762. “Jika manusia tidak dapat menciptakan kekuatan baru bagi kepentingan sendiri, tetapi hanya menghimpun serta mengatur kesemuanya seperti yang berlaku sekarang, maka satu-satunya jalan untuk mempertahankan dirinya ialah membentuk kesatuan kekuatan dengan cara menghimpun dirinya dalam satu badan, yang dapat digerakkan untuk bertindak bersama-sama agar mampu mengatasi segala masalah. Persatuan ini harus dihasilkan oleh kesepakatan orang banyak.<ref>Rousseau Rousseau1986, Jhlm. J. Sunarjo, penerjemah: "Kontrak Sosial", halaman 15. Rajawali, 1985</ref>.
 
=== Montesquieu ===
Buah karya pemikiran yang dilahirkan oleh [[Montesquieu]] banyak dipengaruhi oleh gagasan John Locke. Hal ini termasuk gagasan yang paling dikenal dari dirinya berupa pemikiran mengenai fungsi negara hukum. Menguatkan pemikiran John Locke, Montesquieu menekankan bahwa fungsi negara hukum harus dipisahkan dari tiga kekuasaan lembaga negara, baik mengenai tugas lembaga (''functie''), maupun alat perlengkapan (''organ'') atau orang yang melakukannya. Ketiga lembaga itu tidak diperbolehkan untuk saling campur tangan ataupun saling mempengaruhi antara yang satu dengan lembaga yang lainnya. Pemikiran Montesquieu mengenai tiga kekuasaan lembaga negara tersebut dikenal sebagai Trias Politica, yang mencakup:
# Kekuasaan dan kewenangan oleh badan pembuat dan pembentuk undang-undang yang membentukmenyusun dan merumuskan undang-undang ([[Lembaga legislatif|legislatif]])
# Kekuasaan dan kewenangan oleh badan yang mengadili pelanggaran undang-undang serta menjatuhkan hukuman untuk kejahatan serta yang memberikan putusan jika terjadi perselisihan maupun konflik di antara masyarakat ([[yudikatif]] atau [[kehakiman]])
# Kekuasaan dan kewenangan badan pelaksana undang-undang yang menyelenggarakan dan melaksanakan undang-undang, memutuskan maklumat perang, melakukan tindakan di bidang politik luar negeri dan perdamaian dengan negara lain, menjaga keamanan dan tata tertib, meredam dan menghentikan pemberontakan, dan yang lainnya ([[eksekutif]]).
 
Baik John Locke maupun J. J. Rousseau, bahkan Montesquieu yang kemudian mengembangkan teori Locke mengenai Trias Politica, mengemukakan bahwa ragam hak yang mereka maksud meliputi.<ref>Naning, Ramdlon: "Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia"1983, halamanhlm. 15. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983</ref>:
 
# Kemerdekaan dan kebebasan atas diri sendiri
# Kebebasan dalamuntuk menganut dan memeluk agama danserta beraktivitas sesuai ajaranyang agamadiajarkan oleh agamanya tersebut
# Kemerdekaan bagi warga negara untuk berkumpul dan berserikat
# Hak Write of [[Habeas Corpus Act|Habeas Corpus]] yang dapat dimaknai sebagai pernyataan kebebasan warga negara dari pemenjaraan sewenang-wenang
# Hak kemerdekaan pikiranuntuk berpikir dan menyuarakan pikiran, serta pers
 
== Paham Marxisme ==
Baris 55 ⟶ 52:
[[Berkas:Karl_Marx_by_Oe_Lien.jpg|bingkai|ka|Karl Marx]]
 
Teori dan ideologi Marxisme ini dipelopori oleh sang filsuf besar, [[Karl Marx]]. Teori ini dipelopori oleh Karl Marx. Di dalam Kamus Webster, Marxisme sejatinya adalah paham, kebijakan, dan prinsip politik, ekonomi, serta sosial yang dicetuskan, dikembangkan, dan dipertahankan oleh Karl Marx. Contohnya, teori dan praktik sosialisme yang meliputi teori nilai [[buruh]], [[materialisme dialektis]], perjuangan kelas, pertentangan antargolongan atau antarkelas, dan [[diktator|kediktatoran]] kaum [[proletar]] hingga munculnyaada perkembangan yang terjadi pada kelas-kelas di masyarakat tersebut, dengan akhirnya akan muncul masyarakat tanpa kelas. “The“''The political, economic, and social principles and policies advocated by Marx; esp.: a theory and practice of socialism including the labor theory of value, dialectical materialism, the class struggle, and dictatorship of the proletariat until the establishment of a classless society''."<ref> Woolf, Henry Bosley1979, edhlm.: Webster’s699.</ref> NewSementara Collegiatedi DictionaryEnsiklopedia yang dibesut oleh Webster, halamanMarxisme 699.disebut G.sebagai &inti C.dari Merriamdoktrin Companyyang dirumuskan oleh Karl Marx dan Friederich Engels yang membangun fondasi sosialisme dan komunisme.<ref>Landau 1996, 1979hlm. 442.</ref>.”
 
=== Karl Marx ===
Fondasi ideologi yang diajarkan Marx terletak pada keberpihakan terhadap golongan yang termarginalkan, khususnya kaum buruh. Gagasan yang dimiliki oleh Marx sesungguhnya bermanfaat tidak saja bagi kaum buruh, namun juga kaum miskin serta setiap pihak yang membela kaum buruh ataupun kaum miskin lainnya. Hingga bisa dikatakan bahwa ideologi Marx adalah senjata moral kaum buruh, kaum papa, dan segala bangsa yang keberadaannya tertindas di sepenjuru bumi. Marx secara moral membersitkan gagasan kepada kaum buruh, kaum miskin, serta kaum terjajah mengenai keadaan mereka dan menyokong mereka untuk mengubah keadaan, kemudian melakukan revolusi demi adanya perubahan sistem sosial. Pun perbedaan paham Marxisme dari filsuf sosialisme lainnya terdapat pada gagasan Marx yang menitikberatkan kepada perjuangan berupa revolusi secara besar-besaran di masyarakat demi membebaskan rakyat jelata dari jerat kemiskinan sehingga kerajaan dunia tanpa penderitaan pun dapat dibangun. Gagasan Marx sungguh-sungguh tidak hanya berhenti sampai di benak saja sebagai teori oleh mereka yang mengikuti pemikirannya, tetapi benar-benar diimplementasikan sebagaimana ide Marx untuk melakukan perombakan terhadap susunan tata kemasyarakatan. Sebab, jika suatu teori tidak teruji oleh praktik, teori tersebut tentu tidak ada nilainya. Revolusi besar-besaran dalam suatu tatanan masyarakat secara keseluruhan yang dipaparkan dalam gagasan Marx kemudian benar-benar memberikan ilham sampai akhirnya membuka jalan terjadinya Revolusi Oktober di Rusia dan [[Revolusi Kebudayaan]] yang dimobilisasi oleh Mao Zedong di Tiongkok. Para pelaku sosialisme lain sebelum Marx pada umumnya berpihak kepada kaum papa dan memberikan ilham gerakan sosialisme, namun bertindak sekadar di lingkup yang lebih kecil dibandingkan cita-cita Marx. Sebagaimana yang dilakukan oleh [[Robert Owen]] yang membela hak-hak kaum buruh, terutama di kalangan karyawannya sendiri dengan cara memperpendek jam kerja serta menaikkan upah, bahkan menyekolahkan anak-anak dari para buruhnya dengan seluruh biayanya ditanggung oleh perusahaan. Tindakan nyata Owen sebagai sosialis tidak berhenti hanya di situ, karena kemudian Owen mendirikan toko perusahaan yang menyediakan kebutuhan para buruh yang bekerja kepadanya. Toko perusahaan ini merupakan rintisan sistem [[koperasi]] yang menjadi cikal bakal koperasi modern hingga Owen dikenal sebagai Bapak Koperasi. Sementara pada satu sisi, Marx sempat bersinggungan dengan ajaran Hegel—hal ini terjadi sewaktu Marx belajar di Berlin—terutama di sisi paham dialektikanya, dan karenanya, di satu titik maupun lainnya, Marxisme terpengaruh oleh Hegel yang mengajarkan integralisme. Marx dengan demikian, menawarkan teori berbeda mengenai hak asasi manusia di dalam Marxisme, di mana Marxisme hanya mengakui hak secara kolektif, bukan hak asasi manusia secara individu.<ref>Darsono 2007, hlm. 14-15.</ref>
Ditinjau dari sisi ilmiah, Marx memandang bahwa hukum kodrati termasuk idealistis dan berlawanan dengan sejarah. Dengan demikian, Marxisme menolak adanya teori [[hak alami]]. Marx tidak membiarkan hak asasi manusia sebagai argumen untuk memberikan batasan hak warga negara dengan memandang mereka sekadar sebagai alat yang semata patuh terhadap jaminan hak yang tidak politis. Mengenai hak asasi, Marx juga sebatas menyatakan bahwa hak asasi manusia sekadar bahwa negara tidak mendiskriminasi manusia dalam pilihan agamanya sebagaimana negara tidak memiliki hak untuk melakukan [[diskriminasi]] terhadap [[Yahudi]], ataupun Kristen yang tidak ada hak untuk mengajukan tuntutan atas [[Ateisme]] sebagai syarat warga negara. Marx nyata-nyata menolak konsep hak yang tidak dapat dicabut, namun Marx yang membela kaum akar rumput, melegalkan adanya aturan untuk pembatasan hari kerja bagi para pekerja. Hukum di dalam Marxisme menata bahwa harus ada aturan jelas kapan berakhirnya waktu seorang pekerja menjual dirinya sendiri, dan kapan waktu untuknya sendiri dimulai. Dalam praktik politiknya, Marx meyakini bahwa beberapa hak terkait hak manusia merupakan prasyarat yang dibutuhkan demi kemajuan menuju sosialisme. Bahkan demi mencapai titik di mana makna praktis proyek komunis mengena, Marx sungguh-sungguh memperjuangkan agar hak memilih yang universal, hak untuk berkumpul dan berserikat dengan damai, hak dalam kebebasan pers dan hak edukasi publik tanpa sensor oleh negara menjadi hak-hak yang harus diperoleh.
 
Ditinjau dari sisi ilmiah, Marx memandang bahwa hukum kodrati termasuk idealistis dan berlawanan dengan sejarah. Dengan demikian, Marxisme menolak adanya teori [[hak alami]]. Marx tidak membiarkan hak asasi manusia sebagai argumen untuk memberikan batasan hak warga negara dengan memandang mereka sekadar sebagai alat yang semata patuh terhadap jaminan hak yang tidak politis. Mengenai hak asasi, Marx juga sebatas menyatakan bahwa hak asasi manusia sekadar bahwa negara tidak mendiskriminasi manusia dalam pilihan agamanya sebagaimana negara tidak memiliki hak untuk melakukan [[diskriminasi]] terhadap [[Yahudi]], ataupun Kristen yang tidak ada hak untuk mengajukan tuntutan atas [[Ateisme]] sebagai syarat warga negara. Marx nyata-nyata menolak konsep hak yang tidak dapat dicabut, namun Marx yang membela kaum akar rumput, melegalkan adanya aturan untuk pembatasan hari kerja bagi para pekerja. Hukum di dalam Marxisme menata bahwa harus ada aturan jelas kapan berakhirnya waktu seorang pekerja menjual dirinya sendiri, dan kapan waktu untuknya sendiri dimulai. Dalam praktik politiknya, Marx meyakini bahwa beberapa hak terkait hak manusia merupakan prasyarat yang dibutuhkan demi kemajuan menuju sosialisme. Bahkan demi mencapai titik di mana makna praktis proyek komunis mengena dan tepat guna, Marx sungguh-sungguh memperjuangkan agar hak memilih yang universal, hak untuk berkumpul dan berserikat dengan damai, juga hak dalam kebebasan pers dan hak edukasi publik tanpa sensor oleh negara menjadi hak-hak yang harus diperoleh.
Marx berpendapat bahwa hak adalah produk [[borjuis]] dan produk masyarakat kapitalis, sementara untuk mewujudkan potensi sejatinya, seseorang seharusnya kembali ke kodratnya sebagai makhluk yang sosialis. Oleh karenanya, hak individu tidak diakui di dalam konsep Marxisme, yang ada di dalam tatanan Marxisme hanyalah hak [[kolektif]] (''repository of all rights'') serta menjadi kepemilikan negara. Masyarakat Marxisme tidak diperkenalkan adanya hak individu, sebab, yang diakui oleh masyarakat dan negara yang mengatur tatanan masyarakatnya hanyalah hak sosial. Secara khusus, mengenai hak asasi manusia, Marx tidak menolak adanya hak terkait kebebasan berserikat, kebebasan pers, dan kebebasan politik sebab, Marx justru selalu menganggap bahwa hak-hak tersebut merupakan tuntutan pertama yang diperlukan untuk sebuah gerakan revolusioner.
Dalam masyarakat Marxisme itu sendiri, [[kodrat]] manusia pada hakikatnya dapat dipenuhi jika seluruh masyarakat menjadi [[makhluk sosial]] yang diiringi dengan semua alat produksi merupakan kepemilikan bersama tanpa adanya pertikaian antarkelas. Sehingga, kelas-kelas di dalam masyarakat harus ditiadakan dan seutuhnya menjadi masyarakat [[komunisme|komunis]].
Hak di dalam Marxisme dianggap [[transendental]], sehingga bertolak belakang dengan hak pada liberalisme yang bersifat [[kekal]]. Hak di dalam masyarakat komunis tercapai apabila sudah tidak ada kelas-kelas lagi, tidak ada pemilikan pribadi atas sumber alam serta tidak ada pemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan hasil produksinya. Semua sudah menjadi milik bersama seluruh masyarakat<ref>Darsono: ''Karl Marx: Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi'', halaman 112. Diadit Media, 2007</ref>.
 
Marx berpendapat bahwa hak adalah produk [[borjuis]] dan produk masyarakat kapitalis, sementara untuk mewujudkan potensi sejatinya, seseorang seharusnya kembali ke kodratnya sebagai makhluk yang sosialis. Oleh karenanya, hak individu secara perseorangan tidak diakui di dalam konsep Marxisme, yang ada di dalam tatanan Marxisme hanyalah hak [[kolektif]] yang disalurkan ke ''repository of all rights,'' serta menjadi kepemilikan negara. Masyarakat Marxisme tidak diperkenalkan adanya hak individu, sebab, yang diakui oleh masyarakat dan negara yang mengatur tatanan masyarakatnya hanyalah hak sosial. Secara khusus, mengenai hak asasi manusia, Marx tidak menolak adanya hak terkait kebebasan berserikat, kebebasan pers, dan kebebasan politik sebab, Marx justru selalu menganggap bahwa hak-hak tersebut merupakan tuntutan pertama yang diperlukan untuk sebuah gerakan revolusioner.
Dalam Marxisme, manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan selalu beraktivitas agar produktif sehingga terlibat dalam proses produksi. Seluruh perasaan dan pikiran masyarakat sudah tercurah untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan hasilnya untuk kepentingan bersama. Semua orang bekerja menurut kemampuannya dan mendapatkan bagian hasil sesuai dengan kebutuhannya<ref>Darsono: ''Karl Marx: Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi'', halaman 112-113. Diadit Media, 2007</ref>. Hubungan kemasyarakatan yang terjalin saat bekerja dan berproduksi bersama mengantarkan manusia pada ditorehkannya sejarah. Keterkaitan masyarakat dengan sejarah dan filsafat tersebut yang kemudian disebut sebagai materialisme dialektis dalam Marxisme.
Dalam masyarakat Marxisme itu sendiri, [[kodrat]] manusia pada hakikatnya dapat dipenuhi jika seluruh masyarakat menjadi [[makhluk sosial]] yang diiringi dengan semua alat produksi merupakan kepemilikan bersama pada saat pertikaian antarkelas tidak lagi terjadi. Sehingga, kelas-kelas di dalam masyarakat harus ditiadakan dan seutuhnya menjadi masyarakat [[komunisme|komunis]].
Sebab itulah, hak yang diketahui dalam masyarakat Marxisme adalah hak kolektif, alih-alih perseorangan. Pun di dalam pandangan Marxisme, hak asasi manusia terkait keadilan dan kemerdekaan. Keadilan dan kemerdekaan bisa dicapai ketika pengisapan manusia oleh manusia lainnya tiada lagi<ref>Njoto: "Marxisme: Ilmu dan Amalnya", halaman 2-3. Teplok Press, 2003</ref>.
Hak di dalam Marxisme dianggap [[transendental]], sehingga bertolak belakang dengan hak pada liberalisme yang bersifat [[kekal]]. Hak di dalam masyarakat komunis tercapai apabila sudah tidak ada kelas-kelas lagi, tidak ada pemilikan pribadi atas sumber alam serta tidak ada pemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan hasil produksinya. Semua sudah menjadi milik bersama seluruh masyarakat.<ref>Darsono 2007, hlm. 112.</ref>
 
Dasar pemikiran Marx mengenai hak asasi yang hanya diakui bila hak-hak tersebut berupa hak kolektif terletak pada pemikiran Marx bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia sendiri pada dasarnya adalah manusia konkret, yakni orang-orang yang hidup pada zaman tertentu serta hidup sebagai bagian dari anggota masyarakat tertentu. Keberadaan dan kondisi manusia ditentukan oleh keadaan masyarakat di mana dirinya hidup. Dengan demikian, manusia disebut sebagai makhluk sosial, sebab, dirinya hanya dapat hidup serta bisa bekerja di dalam suatu tatanan masyarakat yang ditemuinya ketika dirinya dilahirkan, dibesarkan, serta bertumbuh kembang. Manusia yang satu tidak bisa dilepaskan dari manusia yang lainnya di dalam tata masyarakat tersebut, harus terdapat suatu keseluruhan, di mana unsur-unsur yang membentuknya tidak berdiri sendiri serta tidaklah mungkin dapat terlepas satu sama lain. Setiap manusia yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut harus mampu bekerja dan berproduksi bersama-sama dan terhubung satu sama lain secara dialektik.. Hasil kerja manusia pada hakikatnya untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan itu berarti bahwa hasil kerja tersebut diakui oleh orang lain dan artinya ia manusia berguna. Oleh karenanya, dapat dimaknai bahwa manusia sudah semestinya merasa puas dan senang dalam bekerja. Kemudian pada akhirnya, pekerjaan tersebut menjadi jembatan emas antarmanusia yang di dalam prosesnya, manusia dapat merealisasikan diri serta dapat bekerja bersama manusia lain sehingga menciptakan sejarah antarmanusia. Hal ini berbeda apabila manusia bekerja semata terpaksa untuk kebutuhan dan kepentingan orang lain. bukan karena kemauannya sendiri, apalagi bila tindakan dalam segala pekerjaan tersebut sekadar atas perintah orang lain serta hasilnya menjadi milik orang lain, maka manusia tidak merasa senang dan tidak puas, bahkan terasing dari pekerjaan dan hasil kerjanya tanpa bisa menikmati dengan baik. Lebih-lebih bila manusia bekerja harus bersaing dengan manusia lainnya. Sehingga tidak terhindarkan adanya pemikiran bahwa manusia sekadar menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan manusia lain, lebih lagi bila manusia sekadar diperalat uang yang menjadi target ambisinya dalam bekerja.<ref>Darsono 2007, hlm. 26-27.</ref> Dengan kata lain, di dalam Marxisme, manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan selalu beraktivitas agar produktif sehingga terlibat dalam proses produksi. Seluruh perasaan dan pikiran masyarakat sudah tercurah untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan hasilnya untuk kepentingan bersama. Semua orang bekerja menurut kemampuannya dan mendapatkan bagian hasil sesuai dengan kebutuhannya.<ref>Darsono 2007, hlm. 112-113.</ref> Hubungan kemasyarakatan yang terjalin saat bekerja dan berproduksi bersama mengantarkan manusia pada ditorehkannya sejarah. Keterkaitan masyarakat dengan sejarah dan filsafat tersebut yang kemudian disebut sebagai materialisme dialektis dalam Marxisme.
Sebab itulah, hak yang diketahui dalam masyarakat Marxisme adalah hak kolektif, alih-alih perseorangan. Pun di dalam pandangan Marxisme, hak asasi manusia terkait keadilan dan kemerdekaan. Keadilan dan kemerdekaan bisa dicapai ketika pengisapan manusia oleh manusia lainnya tidak ada lagi. Pada saat keadilan dan kemerdekaan tersebut terjadi, maka teori yang dikemukakan Lenin bahwa Marxisme merupakan sistem yang komplet, menyeluruh, dan harmonis. Sebab, bagi Lenin, Marxisme memberikan jawaban untuk semua bidang kehidupan atas masalah-masalah yang dilontarkan oleh para pemikir terkemuka. Marxisme bukan semata ajaran politik, rancangan pemerintahan, masalah ekonomi, ataupun sekadar ide yang berhenti di pikiran saja tanpa diterapkan secara nyata di kehidupan. Bahkan Marxisme bukan sekadar teori belaka, melainkan juga dipraktikkan, sebagaimana yang terjadi pada [[Revolusi Oktober|Revolusi Rusia 1917]].<ref>Njoto 2003, hlm. 2-3.</ref>
 
== Paham Integralisme ==
Pada hakikatnya, pandangan [[integralisme]] mengemukakan hubungan di antara warga negara dengan penguasa negara, agar dapat membentuk satu kesatuan utuh dan bulat secara menyeluruh. Hubungan tersebut pada konteksnya didukung oleh ikatan kekeluargaan dan kebersamaan, yang menjadi salah satu inti dari integralisme yang berkembang di Indonesia sebagai negara kesatuan.
Integralisme sendiri merupakan filsafat yang memiliki integralitas sebagai konsep sentral di mana seluruh bagian yang ada, menyatu berdasar pada struktur tertentu yang organis hingga menjadi terpadu. Struktur tertentu tersebut dapat meliputi segala sumber, energi, materi, nilai, juga informasi.
Di dalam pandangan paham integralisme, hak asasi manusia dianggap berasal dari paham individualisme yang berlawanan dengan paham kolektivitas (yang merujuk kepada paham sosialis). Paham integralisme melandasi negara dan masyarakat yang menyatu sehingga seluruh hak warga negara secara otomatis diperhatikan oleh negara. Menurut paham integralisme, dengan demikian, negara tidak mungkin akan menindas warga negaranya sendiri. Spinoza, Müller, dan Hegel mempelopori teori integralisme yang mendunia hingga bahkan paham integralisme yang berusaha diterapkan oleh Soepomo di Indonesia pun diambil dari pemikiran para filsuf tersebut. Secara global, ketiga pemikir filsafat yang diikuti oleh Soepomo tersebut berpendapat bahwa integralistik terjadi dengan adanya hubungan erat antarmasyarakat, sementara negara tidak berpihak terhadap salah satu golongan yang dianggap lebih kuat saja.<ref>Sugiarto 2018, hlm. 62-64.</ref>
 
=== Integralisme SoepomoHegel ===
Titik tolak filsafat yang diajarkan oleh Hegel terletak pada “roh.” Dalam ajaran Hegel, roh merupakan awal mula proses perkembangan segala sesuatunya, serta didaulat sebagai satu-satunya kenyataan. Sehingga, pada akhirnya, segala sesuatu yang ada bisa disebut sebagai wujud penampilan roh. Bahwa roh adalah realitas. Hegel mencapai pemikirannya yang demikian setelah mengadaptasi model berpikir dialektika [[Sokrates|Socrates]] untuk menyampaikan pendapatnya melalui dialog demi mencari dan mendapatkan kebenaran yang hakiki. Socrates pernah mengemukakan bahwa untuk mencari dan memperoleh kebenaran, harus dilakukan melalui dialog, baik itu dalam perdebatan ataupun diskusi yang kemudian disebut dengan dialektika. Sementara, proses dialektika terjadi ketika proses pertentangan dihilangkan. Padahal, pertentangan itu bisa saja berada di dalam pikiran ataupun di dalam realitas. Bisa dikatakan bahwa metode dialektika berfungsi untuk memahami dialektika roh yang merupakan kenyataan. Dengan demikian, menurut pemikiran Hegel, berpikir dialektik itu sendiri merupakan cara roh berkembang secara dialektik. Di sinilah letak perbedaan antara dialektika roh menurut Hegel dengan dialektika material menurut Karl Marx. Di dalam pandangan Hegel, semua realitas atau kenyataan ini adalah “roh” dengan segala bentuk penampilannya, sementara menurut Marx, semua ini merupakan kenyataan material. Sebab Marx meyakini bahwa yang nyata adalah yang berwujud.<ref>Darsono 2007, hlm. 20-21.</ref>
Indonesia pada khususnya, mengenal paham [[Integralisme Soepomo]] yang konsepnya disampaikan melalui pidato-pidato Prof. Dr. Mr. Soepomo pada tahun 1941 sebagai seorang profesor dan 31 Mei 1945 dalam sidang [[Dokuritsu Junbi Cosakai]] atau [[BPUPKI]] sebagai salah seorang anggota perumus undang-undang dasar negara Indonesia yang ditunjuk oleh [[Jepang]]. Sebagai landasan rumusan undang-undang dasar negara Indonesia, Soepomo menawarkan tiga teori kepada sidang. Pada hakikatnya, [[Soepomo]] menyampaikan gagasan integralismenya karena tidak menerima paham sosialisme sebagai teori kelas (teori golongan) yang dipelopori Marx—serta disepakati oleh [[Friedrich Engels]] dan [[Vladimir Lenin]]—maupun paham liberalisme sebagai teori perseorangan yang berkembang luas di negara-negara [[Eropa]] dan [[Amerika]]. Secara spesifik, Soepomo menilai bahwa sosialisme menurut ajaran Marx yang berlandaskan pertikaian antarkelas tidaklah sejalan dengan watak bangsa Indonesia. Sebab, bangsa Indonesia secara menyeluruh menghindari perselisihan bahkan sebaliknya, ikhlas untuk saling menolong dan gemar bergotong royong. Tentu saja hal ini bertentangan dengan Marxisme yang menonjolkan pertentangan di mana ada golongan atau kelas yang lebih kuat hadir untuk menindas golongan (kelas) lainnya yang lebih lemah, dengan menjadikan negara sebagai alatnya. Di samping itu, Soepomo juga mengemukakan pandangannya bahwa liberalisme ajaran John Locke, J. J. Rousseau, [[Thomas Hobbes]], [[Herbert Spencer]], dan [[Harold Joseph Laski]]—yang terakhir kemudian berubah haluan menganut Marxisme—yang menyebar di Benua Eropa dan Amerika terlalu individualis untuk masyarakat Indonesia yang karakternya penuh dengan rasa kekeluargaan dan kebersamaan, juga mudah berbaur dan beradaptasi, sehingga jauh berbeda dari watak masyarakat Eropa.
Sebagai filsuf, Hegel mengemukakan bahwa negara merupakan realitas roh atau kesadaran yang menjawab pertentangan yang timbul di masyarakat. Pertentangan yang muncul di masyarakat tidak mungkin bisa ditengahi dan diselesaikan tanpa adanya negara, sehingga menjadi tanggung jawab dan tugas negara untuk menyelesaikan pertentangan di masyarakat hingga terwujudnya perdamaian. Menurut pandangan Hegel, negara adalah perwujudan roh, sehingga negara wajib ditaati oleh setiap warga negara. Hak asasi manusia di dalam ajaran Hegel dengan demikian, menjadi hak warga negara yang diatur oleh negara. Negara hadir untuk mengelola dan mengatur segala sesuatu yang terkait hak asasi setiap warga negara yang bersatu menjadi satu kesatuan secara holistik. Negara yang dibentuk dari susunan kesatuan antarmanusia di dalam suatu masyarakat tertentu, bertanggung jawab untuk menjamin hak asasi manusia diberlakukan dengan tertib.
Soepomo merumuskan pemikirannya mengenai [[Negara integralistik|Negara Integralistik]] dari paham integralisme yang diilhami oleh [[Adam Müller]], [[Baruch de Spinoza]], dan [[Hegel]].
Lebih lanjut dalam ideologi ajaran Hegel, hak asasi manusia secara holistik diatur oleh negara dan dilindungi keberlangsungannya. Seluruh warga negara berpadu menjadi satu kesatuan utuh berupa tatanan sosial dengan kebebasan yang diatur oleh negara, termasuk hak asasi. Sebuah tatanan sosial dalam masyarakat yang bebas meliputi sistem kebebasan seperti misalnya sistem hak, baik itu hak-hak asasi negatif dan hak partisipasi, maupun hak-hak kolektif dan institusi. Di dalam sistem kebebasan itu, tuntutan-tuntutan privat, moral, serta etis individu difasilitasi dan dilindungi. Hak-hak privat diberi perlindungan di dalam sistem pasar dan sistem hukum privat, sementara hak-hak moral di dalam toleransi terhadap berlakunya kebebasan keyakinan dan tuntutan etis, dilindungi implementasinya lewat partisipasi di dalam negara dengan orientasi kesejahteraan umum, berdaulat, serta mampu memajukan budaya politik, seni, dan ilmiah. Kemampuan untuk bersikap mandiri atau independen dan melawan kepentingan-kepentingan privat merupakan realisasi kebebasan negara sebagai roh realitas yang di atas segalanya, nyata-nyata melampaui hak-hak individual dan individu-individu tersebut harus mematuhi roh realitas itu.
 
== Integralisme Soepomo ==
Paham negara integralisme Indonesia yang dirumuskan Soepomo masih linear dengan teori integralisme oleh para pemikir integralisme lain. Pembeda paham integralisme yang dikenal dunia dari paham integralisme yang digagas Soepomo berakar dari sifat bangsa yang sesuai [[semboyan]] [[bhinneka tunggal ika]] dengan keanekaragaman budaya dan karakter suku bangsa tapi segala perbedaan tersebut bukan dijadikan pertentangan, tapi sebaliknya, justru dipersatukan dalam satu kesatuan yang integral menjadi [[Negara Kesatuan Republik Indonesia]]. Pemikiran mengenai negara integralisme yang dicetuskan Soepomo merupakan penggabungan dari paham individualisme dengan sosialisme yang diselaraskan dengan karakter masyarakat Indonesia di mana watak kekeluargaan, [[gotong royong]], bahu-membahu, dan saling membantu sudah mendarah daging. Bisa dikatakan bahwa menurut rumusan Soepomo, negara hadir tidak dengan tujuan untuk menjamin kepentingan masing-masing individu. Negara juga hadir bukan hanya untuk golongan tertentu saja dan negara tidak berpihak kepada suatu golongan, melainkan negara ada untuk memberikan jaminan atas kepentingan keseluruhan masyarakat seutuhnya melebur ke dalam satu kesatuan yang integral. Negara integralistik mengakui bahwa kepentingan umum berada di atas kepentingan individu ataupun golongan, serta sejalan dan selaras dengan kultur Indonesia.
Indonesia pada khususnya, mengenal paham [[Integralisme Soepomo]] yang konsepnya disampaikan melalui pidato-pidato Prof. Dr. Mr. Soepomo pada tahun 1941 sebagai seorang profesor dan 31 Mei 1945 dalam sidang [[Dokuritsu Junbi Cosakai]] atau [[BPUPKI]] sebagai salah seorang anggota perumus undang-undang dasar negara Indonesia yang ditunjuk oleh [[Jepang]]. Sebagai landasan rumusan undang-undang dasar negara Indonesia, Soepomo menawarkan tiga teori kepada sidang yang meliputi sosialisme Marx, liberalisme, dan secara spesifik menyebut integralisme sebagai konsep paling tepat untuk Indonesia bila suatu saat kelak merdeka. Pada hakikatnya, [[Soepomo]] menyampaikan gagasan integralismenya karena tidak menerima paham sosialisme sebagai teori kelas (teori golongan) yang dipelopori Marx—serta disepakati oleh [[Friedrich Engels]] dan [[Vladimir Lenin]]—maupun paham liberalisme sebagai teori perseorangan yang berkembang luas di negara-negara [[Eropa]] dan [[Amerika]]. Secara spesifik, Soepomo menilai bahwa sosialisme menurut ajaran Marx yang berlandaskan pertikaian antarkelas tidaklah sejalan dengan watak bangsa Indonesia. Sebab, bangsa Indonesia secara menyeluruh menghindari perselisihan bahkan sebaliknya, ikhlas untuk saling menolong dan gemar bergotong royong. Tentu saja hal ini bertentangan dengan Marxisme yang menonjolkan pertentangan di mana ada golongan atau kelas yang lebih kuat hadir untuk menindas golongan (kelas) lainnya yang lebih lemah, dengan menjadikan negara sebagai alatnya. Di samping itu, Soepomo juga mengemukakan pandangannya bahwa liberalisme ajaran John Locke, J. J. Rousseau, [[Thomas Hobbes]], [[Herbert Spencer]], dan [[Harold Joseph Laski]]—yang terakhir kemudian berubah haluan menganut Marxisme—yang menyebar di Benua Eropa dan Amerika terlalu individualis untuk masyarakat Indonesia yang karakternya penuh dengan rasa kekeluargaan dan kebersamaan, juga mudah berbaur dan beradaptasi, sehingga jauh berbeda dari watak masyarakat Eropa. Individualisme menurut Soepomo, pada khususnya, bertentangan dengan [[Budaya|kultur]] yang telah mendarah daging di akar rumput yang begitu erat semangat kekeluargaannya, dari struktur masyarakat paling kecil di Indonesia hingga yang cakupannya luas. Di satu sisi, Soepomo merumuskan pemikirannya mengenai [[Negara integralistik|Negara Integralistik]] dari paham integralisme yang diilhami dari ajaran [[Adam Müller]], [[Baruch de Spinoza]], dan [[Hegel]].
Dalam artikel "Teori Integralistik Menurut Soepomo" yang ditulis Vanya Karunia Mulia Putri dengan Nibras Nada Nailufar sebagai editornya, dijabarkan bahwa teori integralisme Soepomo memiliki enam faktor penting, mencakup<ref>Putri, Vanya Karunia Mulia. Nibras Nada Nailufar, ed: [https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/23/143025669/teori-integralistik-menurut-soepomo “Teori Integralistik Menurut Soepomo”]. Kompas.com, 2021</ref>:
 
Paham negara integralisme Indonesia yang dirumuskan Soepomo masih linear dengan teori integralisme oleh para pemikir integralisme lain. Pembeda paham integralisme yang dikenal dunia dari paham integralisme yang digagas Soepomo berakar dari sifat bangsa Indonesia yang sesuai [[semboyan]] [[bhinneka tunggal ika]] dengan keanekaragaman budaya dan karakter suku bangsa yang majemuk dan plural, meskipun segala perbedaan tersebut bukan dijadikan pertentangan, tapi sebaliknya, justru dipersatukan dalam satu kesatuan utuh, bulat, dan holistik yang integral menjadi [[Negara Kesatuan Republik Indonesia]]. Pemikiran mengenai negara integralisme yang dicetuskan Soepomo merupakan penggabungan dari paham individualisme dengan sosialisme yang diselaraskan dengan karakter masyarakat Indonesia di mana watak kekeluargaan, [[gotong royong]], bahu-membahu, dan saling membantu sudah mendarah daging. Bisa dikatakan bahwa menurut rumusan Soepomo, negara hadir tidak dengan tujuan untuk menjamin kepentingan masing-masing individu. Negara juga hadir bukan hanya untuk golongan tertentu saja dan negara tidak berpihak kepada suatu golongan, melainkan negara ada untuk memberikan jaminan atas kepentingan keseluruhan masyarakat seutuhnya melebur ke dalam satu kesatuan yang integral. Negara integralistik mengakui bahwa kepentingan umum berada di atas kepentingan individu ataupun golongan, serta sejalan dan selaras dengan kultur Indonesia.
# Negara merupakan susunan masyarakat yang bersifat erat serta integral atau menyeluruh antar semua golongan
Dalam artikel "Teori Integralistik Menurut Soepomo" yang ditulis Vanya Karunia Mulia Putri dengan Nibras Nada Nailufar sebagai editornya, dijabarkan bahwa teori integralisme Soepomo memiliki enam faktor penting, mencakup:<ref>Putri 2021, tanpa halaman.</ref>
# Seluruh anggota masyarakat merupakan satu kesatuan utuh yang bersifat organis.
# Kepentingan yang berkaitan dengan satu kesatuan atau persatuan masyarakat menjadi hal yang diutamakan.
# Negara tidak memihak golongan tertentu. Negara tidak mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. Negara mengutamakan keselamatan dan kehidupan bangsa sebagai bentuk satu kesatuan yang harus diutamakan.
# Negara dan rakyat saling bersatu membentuk persatuan.
# Negara mengatasi (memiliki posisi lebih tinggi) dibandingkan dengan seluruh golongan dalam berbagai bidang.
 
# Negara tersusun dari satu kesatuan masyarakat beserta seluruh golongan.
Hak asasi manusia yang diperjuangkan oleh Soepomo dalam paham integralisme yang dicetuskannya terdapat pada poin bahwa masing-masing [[Warga Negara Indonesia]] ataupun semua golongan dijamin untuk tidak tertindas oleh pihak lain, serta memiliki hak mendapatkan perlindungan bilamana seseorang atau golongan ditindas oleh pihak lain, baik antarindividu/antargolongan maupun intragolongan dalam hubungan yang berpola horizontal.
# Setiap anggota masyarakat secara menyeluruh bersatu menjadi satu kesatuan secara integral dan organis.
Dasar-dasar hak asasi manusia di Indonesia termaktub di dalam UUD 1945 Republik Indonesia sesuai konsep negara yang dirumuskan para ''founding fathers'' Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, dan Soepomo. Hak asasi manusia Indonesia tercantum seperti yang tertuang pada<ref> [https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iiiiiiiv.pdf Undang-Undang Dasar 1945 & Amandemennya]</ref>:
# Mengutamakan kepentingan masyarakat yang telah bersatu padu menjadi satu kesatuan utuh.
* pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
# Negara tidak berpihak kepada salah satu individu atau golongan tertentu. Negara meletakkan kepentingan masyarakat di tas kepentingan pribadinya sendiri. Negara harus meletakkan keselamatan dan kehidupan bangsa sebagai satu kesatuan utuh di atas lainnya.
* pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
# Negara bersatu dengan rakyat demi membentuk satu kesatuan utuh.
* pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
# Negara berada di posisi lebih atas daripada semua golongan, di bidang apapun itu.
* Pasal 28B ayat (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 
* pasal 28B ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
== Filsafat Hak Asasi Manusia di Indonesia ==
* pasal 28C ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Para pendiri bangsa di dalam merumuskan konsep negara menjelang kemerdekaan, pada hakikatnya mengembangkan, mengkontemplasikan, dan merundingkan segala pemikiran para filsuf terdahulu, terutama dari negara-negara Barat. Konsep negara yang kemudian tertuang di dalam UUD 1945 berisi pemikiran para ahli ideologi, sehingga tiap-tiap warga negara Indonesia terlindungi hak-haknya dan dapat menyandang hak-haknya tersebut berkat pemikiran para bapak pendiri bangsa yang menuangkannya berdasarkan filsafat hak asasi manusia di dunia. Baik [[Soekarno]], [[Mohammad Hatta|Hatta]], [[Mohammad Yamin]], maupun Soepomo, hadir dengan pemikirannya masing-masing yang berakar dari ideologi para filsuf mengenai hak-hak asasi manusia secara global. Salah satunya yang diperjuangkan oleh Soepomo di mana dalam paham integralisme yang dicetuskannya terdapat pada poin bahwa masing-masing [[Warga Negara Indonesia]] ataupun semua golongan dijamin untuk tidak tertindas oleh pihak lain, serta mendapatkan jaminan perlindungan bilamana seseorang atau golongan ditindas oleh pihak lain, baik antarindividu/antargolongan maupun intragolongan dalam hubungan yang berpola horizontal.
* pasal 28C ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
 
* pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Dasar-dasar hak asasi manusia di Indonesia termaktub di dalam UUD 1945 Republik Indonesia sesuai konsep negara yang dirumuskan para ''founding fathers'' Soekarno, Hatta, Yamin, dan Soepomo serta kemudian dikembangkan hingga sekarang demi menyesuaikan kondisi kemajuan zaman mutakhir yang berbeda dibandingkan dengan dahulu. Hak asasi manusia di Indonesia tercantum di UUD 1945 setelah mendapatkan perubahan, seperti yang tertuang khususnya pada:<ref>{{Cite web |url=https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iiiiiiiv.pdf |title=Undang-Undang Dasar 1945 & Amandemennya |access-date=2021-07-31 |archive-date=2021-07-07 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210707022920/https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iiiiiiiv.pdf |dead-url=yes }}</ref>
* pasal 28D ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
* pasal 28D27 ayat (31) Setiaphak wargayang negaraberkenaan berhakkedudukan memperolehdi kesempatanbidang yanghukum sama dalamdan pemerintahan.
* pasal 28D27 ayat (42) Setiaphak orangyang berhakberkenaan ataspekerjaan statusdan kewarganegaraanpenghidupan.
* pasal 28A hak untuk hidup.
* pasal 28E (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
* Pasal 28B ayat (1) hak untuk berkeluarga.
* pasal 28E ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
* pasal 28E28B ayat (32) Setiaphak oranganak berhakuntuk atashidup kebebasantanpa berserikat, berkumpulkekerasan dan mengeluarkantanpa pendapatdiskriminasi.
* pasal 28C ayat (1) hak yang berkenaan mendapatkan pendidikan serta mengembangkan diri.
* pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
* pasal 28C ayat (2) hak yang berkenaan memajukan diri dan berjuang atas haknya demi bangsa dan negara.
* pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
* pasal 28D ayat (1) hak yang berkenaan persamaan dalam perlakuan di bidang hukum.
* pasal 28G ayat (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
* pasal 28D ayat (3) hak yang berkenaan kesempatan di dalam pemerintahan.
* pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
* pasal 28D ayat (4) hak yang berkenaan status warga negara.
* pasal 28H ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
* pasal 28E (1) hak yang berkenaan agama, pendidikan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal.
* pasal 28H ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
* pasal 28E ayat (2) hak yang berkenaan kebebasan meyakini kepercayaan.
* pasal 28H ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
* pasal 28E ayat (3) hak yang berkenaan berserikat, berkumpul, serta menyuarakan opini.
* pasal 28I ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
* pasal 28F hak yang berkenaan komunikasi, lingkungan sosial, dan informasi.
* pasal 28I ayat (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
* pasal 28G ayat (1) hak yang berkenaan rasa aman dan perlindungan tanpa diancam hingga ketakutan.
* pasal 28I ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
* pasal 28G ayat (2) hak untuk tidak disiksa atau tidak direndahkan, serta hak suaka politik.
* pasal 28I ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
* pasal 28H ayat (1) hak yang berkenaan hidup sejahtera dan mendapat layanan kesehatan.
* pasal 28I ayat (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
* pasal 28H ayat (2) hak untuk mendapat kesamaan kesempatan dan manfaat demi keadilan.
* pasal 28J ayat (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
* pasal 28H ayat (3) hak yang berkenaan jaminan sosial.
* pasal 28J ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
* pasal 28H ayat (4) hak yang berkenaan hak milik pribadi.
* pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
* pasal 28I ayat (1) hak yang berkenaan kemerdekaan pikiran, juga hati nurani.
* pasal 30 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
* pasal 3128I ayat (12) Setiaphak wargayang negaraberkenaan berhakuntuk mendapattidak pendidikandidiskriminasi.
* pasal 28I ayat (3) hak yang berkenaan penghormatan atas identitas budaya dan masyarakat tradisional.
* pasal 28I ayat (4) berkenaan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak warga negara.
* pasal 28I ayat (5) berkenaan jaminan, aturan, dan undang-undang untuk menegakkan dan melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.
* pasal 28J ayat (1) berkenaan kewajiban saling menghormati hak asasi orang lain.
* pasal 28J ayat (2) berkenaan pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi orang lain.
* pasal 29 ayat (2) hak yang berkenaan agama dan ibadat.
* pasal 30 ayat (1) hak yang berkenaan usaha mempertahankan dan mengamankan negara, beserta kewajibannya.
* pasal 31 ayat (1) hak yang berkenaan pendidikan.
 
Pada hakikatnya, konsep hak asasi manusia diterima oleh masyarakat Indonesia karena sejalan dengan konsep ideologi [[Pancasila]]. Meskipun pada awalnya, para perumus konsep negara memiliki perbedaan pendapat mengenai konsep hak asasi manusia. Menurut Phalita Gatra,<ref>Gatra 2019, tanpa halaman.</ref> Soekarno dan Soepomo menyampaikan pemikiran mengenai hak asasi manusia berakar dari paham individualisme yang bertentangan dengan paham yang akan menjadi prinsip negara sehingga sepakat untuk tidak memasukkan konsep hak asasi manusia ke dalam konsep negara yang tengah mereka bangun. Di satu sisi, Soepomo sekadar beragumentasi untuk menggunakan kata “kebebasan atau kemerdekaan” alih-alih kata “hak,” karena konsep hak yang individualistis serta lekat dengan paham individualisme tidak sejalan dengan paham integralisme yang dipegangnya secara prinsip. Sementara Hatta dan Mohammad Yamin sama-sama beropini bahwa hak asasi manusia perlu dimasukkan ke dalam UUD 1945. Hatta mengemukakan bahwa itu perlu dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Hatta bersikeras untuk memasukkan—pada khususnya—hak berserikat, bersuara, dan menyatakan pendapat ke dalam konsep negara, kemudian seiring pelaksanaannya, warga negara dijamin mendapatkan hak-haknya tersebut sebagai unsur penting demi melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara. Yamin menekankan bahwa hak asasi manusia harus dapat diakui oleh UUD 1945 sebagai perlindungan kepada kemerdekaan warga negara. Tiap-tiap warga negara harus dijamin kemerdekaannya di dalam menyandang hak asasi yang telah melekat pada dirinya semenjak masih di dalam kandungan sehingga tidak mendapatkan diskriminasi, perisakan, ataupun penindasan dari pihak lain.
 
Hak asasi manusia di Indonesia berakar dari pemikiran para pendiri bangsa yang melandaskan prinsipnya berdasar ideologi yang dicetuskan dan dikembangkan para filsuf terdahulu. Meskipun demikian, para pendiri bangsa tidak serta merta mengintisarikan pemikiran para ahli filsafat Barat dan menerapkannya mentah-mentah ke dalam konsep negara dengan masyarakat majemuk dan plural tetapi mampu berpadu menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat di Indonesia. Bahkan meskipun paham integralisme di Barat merupakan paham yang paling mendekati konsep negara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, masih ada beberapa faktor dalam pandangan integralisme Barat yang tidak memungkinkan untuk dijadikan fondasi dalam bernegara dan bermasyarakat oleh bangsa Indonesia. Paham integralisme di Barat yang mengimplementasikan [[absolutisme]] negara dalam memantau dan mengintervensi hak asasi warga negaranya jelas dimentahkan di Indonesia oleh ideologi Pancasila yang demokratis sesuai pada sila ke-4. Di sisi lain, ideologi integralisme yang menjunjung tinggi kedudukan negara di atas segalanya sehingga bahkan penerapan hak asasi manusia bisa saja dinegasikan kapan pun dan pada situasi apa pun sesuai kehendak negara, tidak dapat diterapkan di Indonesia yang justru memprioritaskan hak asasi tiap-tiap warga negara serta untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan negara sebagai pengawas, pelindung, dan pemberi jaminan. Integralisme di Barat juga bertolak dari kedaulatan negara di mana negara memiliki kekuasaan mutlak yang tidak dapat diganggu gugat, sementara di Indonesia, warga negara memegang kedaulatan tertinggi. Kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan tertinggi yang kemudian diwakilkan oleh [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]]. Di Indonesia, negara hadir justru untuk mengawasi, memantau, melindungi, memberi jaminan, dan menegakkan implementasi hak asasi manusia agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku sehingga masing-masing warga negara tidak saling mengalami pertentangan pada saat menerapkan hak asasinya masing-masing. Namun demikian, bilamana perselisihan maupun konflik terjadi di antara masyarakat pada saat berlangsungnya pelaksanaan hak asasi, maka negara wajib hadir untuk menengahi dan menuntaskan, serta memberikan solusi.
 
Pada hakikatnya, konsep hak asasi manusia diterima oleh masyarakat Indonesia karena sejalan dengan konsep ideologi [[Pancasila]]. Meskipun pada awalnya, para perumus konsep negara memiliki perbedaan pendapat mengenai konsep hak asasi manusia. Menurut Phalita Gatra <ref>Gatra, Phalita: [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58e0c8234493e/konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia/ "Konsep Hak Asasi Manusia yang Digunakan di Indonesia"]. 2019</ref>, Soekarno dan Soepomo berpendapat bahwa hak asasi manusia berakar dari paham individualisme yang bertentangan dengan paham yang akan menjadi prinsip negara sehingga sepakat untuk tidak memasukkan konsep hak asasi manusia ke dalam konsep negara yang tengah mereka bangun. Sementara Hatta dan Mohammad Yamin sama-sama beropini bahwa hak asasi manusia perlu dimasukkan ke dalam UUD 1945. Hatta mengemukakan bahwa itu agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Yamin menekankan bahwa hak asasi manusia harus dapat diakui oleh UUD 1945 sebagai perlindungan kepada kemerdekaan warga negara. Tiap-tiap warga negara harus dijamin kemerdekaannya di dalam menyandang hak asasi yang telah melekat pada dirinya semenjak masih di dalam kandungan sehingga tidak mendapatkan diskriminasi, perisakan, ataupun penindasan dari pihak lain
== Referensi ==
=== Catatan kaki ===
Baris 126 ⟶ 133:
 
=== Daftar Pustaka ===
==== Buku ====
* Beitz, Charles. 2009. The Idea of Human Rights. Oxford: Oxford University Press
* Beitz, Charles (2009). [https://books.google.at/books?id=McJl4x0-EegC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false ''The Idea of Human Rights'']. Oxford: Oxford University Press. [[International Standard Book Number|ISBN]] [[Istimewa:Sumber buku/9780199572458|9780199572458]].
* Darsono. 2007. Karl Marx: Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi. Jakarta: Diadit Media
* Darsono (2007). [https://onesearch.id/Record/IOS3389.slims-4795 ''Karl Marx: Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi'']. Jakarta: Diadit Media. [[International Standard Book Number|ISBN]] [[Istimewa:Sumber buku/9793957425|9793957425]].
* Davidson, Scott. A. Hadyana Pudjaatmaka, penerjemah. 1994. Hak Asasi Manusia. Jakarta: Grafiti
* Davidson, Scott. A. Hadyana Pudjaatmaka, penerjemah (1994). [https://books.google.co.id/books/about/Hak_asasi_manusia.html?id=y_TRYgEACAAJ&redir_esc=y ''Hak Asasi Manusia'']. Jakarta: Grafiti. [[International Standard Book Number|ISBN]] [[Istimewa:Sumber buku/9794443050|9794443050]].
* Naning, Ramdlon. 1983. Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia
* Landau, Sidney I. editor in chief (1996). [https://books.google.co.id/books?id=IJVtpzW1uSsC ''The New International Webster’s Student Dictionary of the English Language: International Encyclopedic Edition/Revised Edition''] [https://www.amazon.com/International-Websters-Student-Dictionary-Language/dp/1888777087 ''The New International Webster’s Student Dictionary of the English Language: International Encyclopedic Edition/1996 Edition''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130630221559/http://www.amazon.com/International-Websters-Student-Dictionary-Language/dp/1888777087 |date=2013-06-30 }}. United States of America: Trident Press International. [[International Standard Book Number|ISBN]] [[Istimewa:Sumber buku/1888777087|1888777087]].
* Njoto. 2003. Marxisme: Ilmu dan Amalnya. Jakarta: Teplok Press
* Naning, Ramdlon (1983). [https://books.google.co.id/books/about/Cita_dan_citra_hak_hak_asasi_manusia_di.html?id=LhYyHQAACAAJ&redir_esc=y ''Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia'']. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia. [[International Standard Book Number|ISBN]] [https://digilib.umk.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3666 tanpa ISBN] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210802151916/https://digilib.umk.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3666 |date=2021-08-02 }} [https://slims.unib.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4469 tanpa ISBN] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210802151924/https://slims.unib.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4469 |date=2021-08-02 }} [https://disarpus.indramayukab.go.id/ucs/index.php?p=show_detail&id=31485 tanpa ISBN] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20220729075905/https://disarpus.indramayukab.go.id/ucs/index.php?p=show_detail&id=31485 |date=2022-07-29 }} [http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=6274 tanpa ISBN] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210802153125/http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=6274 |date=2021-08-02 }} [https://unsla-dev.uns.ac.id/neounsla/index.php?p=show_detail&id=128499&keywords= tanpa ISBN] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210802151916/https://unsla-dev.uns.ac.id/neounsla/index.php?p=show_detail&id=128499&keywords= |date=2021-08-02 }} [https://perpustakaan.upmi.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3801 tanpa ISBN] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210802151924/https://perpustakaan.upmi.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3801 |date=2021-08-02 }} [http://lib.ui.ac.id/detail?id=20105233#parentHorizontalTab1 tanpa ISBN] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210802153141/http://lib.ui.ac.id/detail?id=20105233#parentHorizontalTab1 |date=2021-08-02 }}.
* Rousseau, J. J. Sunarjo, penerjemah. 1985. Kontrak Sosial. Jakarta: Rajawali
* Njoto (2003). [https://onesearch.id/Record/IOS5970.INLIS000000000008107#details ''Marxisme: Ilmu dan Amalnya''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210802181949/https://onesearch.id/Record/IOS5970.INLIS000000000008107#details |date=2021-08-02 }}. Jakarta: Teplok Press. [[International Standard Book Number|ISBN]] [[Istimewa:Sumber buku/9793079053|9793079053]].
* Scholten, P. 1949. Verzalde Geschriften. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
* Rousseau, J. J. Sumardjo, penerjemah (1986). [https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=135872 ''Kontrak Sosial''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210802152629/https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=135872 |date=2021-08-02 }}. Jakarta: Erlangga. [[International Standard Book Number|ISBN]] [http://library.uinmataram.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2501&keywords= tanpa ISBN] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210802153132/http://library.uinmataram.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2501&keywords= |date=2021-08-02 }} [http://www.perpustakaan-stpbogor.kkp.go.id/opac/index.php?p=show_detail&id=1063 tanpa ISBN] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210802151917/http://www.perpustakaan-stpbogor.kkp.go.id/opac/index.php?p=show_detail&id=1063 |date=2021-08-02 }} [http://perpustakaan.kkp.go.id/union/index.php?p=show_detail&id=44152 tanpa ISBN] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210802151917/http://perpustakaan.kkp.go.id/union/index.php?p=show_detail&id=44152 |date=2021-08-02 }}.
* Woolf, Henry Bosley, ed. 1979. Webster’s New Collegiate Dictionary: Springfield, Massachusetts, USA: G. & C. Merriam Company
* Scholten, Paul (1949). [https://paulscholten.eu/bibliography-en/ ''Verzalde Geschriften''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20230530145231/https://paulscholten.eu/bibliography-en/ |date=2023-05-30 }}. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. [[International Standard Book Number|ISBN]] [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=4144 tanpa ISBN] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210802153419/https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=4144 |date=2021-08-02 }}.
* Woolf, Henry Bosley, editor (1979). [https://books.google.co.id/books/about/Webster_s_New_Collegiate_Dictionary.html?id=ms4UAQAAIAAJ&redir_esc=y ''Webster’s New Collegiate Dictionary'']. Springfield, Massachusetts, USA: G. & C. Merriam Company. [[International Standard Book Number|ISBN]] [[Istimewa:Sumber buku/0877793581|0877793581]].
 
==== Jurnal ====
* Sugiarto, Laga & Riski Febria Nurita (2018). [http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/viewFile/1986/pdf “Pandangan Negara Integralistik sebagai Dasar Philosofische Gronslag Negara Indonesia”] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210804074549/http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/viewFile/1986/pdf |date=2021-08-04 }}. ''Jurnal Cakrawala Hukum I''. '''9(1)''': 62-64.
 
==== Sumber Daring ====
* Nickel, James. [https://plato.stanford.edu/entries/rights-human/ “Human Rights”] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180611095811/https://plato.stanford.edu/entries/rights-human/ |date=2018-06-11 }}. ''Stanford Encyclopedia of Philosophy''. Ditayangkan 11 April 2019. Diakses 19 Juni 2021.
* Putri, Vanya Karunia Mulia. Nibras Nada Nailufar, editor. [https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/23/143025669/teori-integralistik-menurut-soepomo “Teori Integralistik Menurut Soepomo”] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20230212045346/https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/23/143025669/teori-integralistik-menurut-soepomo |date=2023-02-12 }} ''Kompas.com''. Ditayangkan 23 Februari 2021. Diakses 29 Juni 2021
* Gatra, Phalita. [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58e0c8234493e/konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia/ “Konsep Hak Asasi Manusia yang Digunakan di Indonesia”] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210609142354/https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58e0c8234493e/konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia/ |date=2021-06-09 }}. ''HukumOnline.com''. Ditayangkan 4 Februari 2019. Diakses 29 Juni 2021.
 
== Pranala luar ==
* {{id}} [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20221210220152/https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf |date=2022-12-10 }}. Diakses 7 Juli 2021
* {{en}} [https://courses.lumenlearning.com/sanjacinto-philosophy/chapter/john-locke-second-treatise-of-government-chapter-2-of-the-state-of-nature Introduction to Philosophy] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201115121412/https://courses.lumenlearning.com/sanjacinto-philosophy/chapter/john-locke-second-treatise-of-government-chapter-2-of-the-state-of-nature/ |date=2020-11-15 }}. Diakses 29 Juni 2021
* {{id}} [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58e0c8234493e/konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia/ Konsep Hak Asasi Manusia yang Digunakan di Indonesia] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210609142354/https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58e0c8234493e/konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia/ |date=2021-06-09 }}. Diakses 11 Juli 2021
* {{id}} [https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/23/143025669/teori-integralistik-menurut-soepomo Teori Integralistik Menurut Soepomo] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20230212045346/https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/23/143025669/teori-integralistik-menurut-soepomo |date=2023-02-12 }}. Diakses 19 Juli 2021
* {{id}} [https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iiiiiiiv.pdf UUD 1945 & Amandemennya] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210707022920/https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iiiiiiiv.pdf |date=2021-07-07 }}. Diakses 21 Juli 2021
 
[[Kategori:Hak asasi manusia]]
=== Pranala Luar ===
* {{en}} [https://courses.lumenlearning.com/sanjacinto-philosophy/chapter/john-locke-second-treatise-of-government-chapter-2-of-the-state-of-nature Introduction to Philosophy]. Diakses 29 Juni 2021
* {{id}} [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58e0c8234493e/konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia/ Konsep Hak Asasi Manusia yang Digunakan di Indonesia]. Diakses 11 Juli 2021
* {{id}} [https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/23/143025669/teori-integralistik-menurut-soepomo Teori Integralistik Menurut Soepomo]. Diakses 19 Juli 2021
* {{id}} [https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iiiiiiiv.pdf UUD 1945 & Amandemennya]. Diakses 21 Juli 2021
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Filsafat_hak_asasi_manusia"