Petition of Right: Perbedaan antara revisi

Raja Charles I naik takhta pada bulan Maret 1625, menggantikan raja [[James I dari Skotlandia|James I]] yang meninggal pada tahun yang sama. Pemerintahan Charles dimulai dengan hubungan yang tidak menyenangkan dengan Adipati Buckingham saat itu, [[George Villiers, Adipati Buckingham Pertama|George Villiers]]. Penyebabnya adalah kecendurungannya untuk menggunakan kekuasaan yang berlawanan dengan keinginan para bangsawan.<ref name=":0">{{Cite web|url=http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/charles_i_king.shtml|title=BBC - History - King Charles I|website=www.bbc.co.uk|language=en-GB|access-date=2020-01-30}}</ref>. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Charles I juga tidak populis, di antaranya adalah pengumpulan paksa bea cukai untuk membiayai perang di luar negeri. Parlemen memutuskan pembatasan pungutan ini hanya selama satu tahun pada tahun 1625. Hal ini tidak diindahkan oleh Charles I dengan mengumpulkan uang tanpa persetujuan Parlemen melalui Pinjaman Paksa pada tahun 1626 dan memenjarakan orang yang menolak untuk membayarnya tanpa diadili.<ref>{{Cite web|url=https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/parliamentaryauthority/civilwar/overview/petition-of-right/|title=Charles I and the Petition of Right|website=UK Parliament|language=English|access-date=2020-01-30}}</ref>

Untuk membiayai rencana Perang Inggris-Spanyol (1625–30), Charles I mengenakan pinjaman paksa pada rakyatnya yang kaya pada tahun 1626. Para bangsawan ditunjuk sebagai komisaris untuk pengumpulan pinjaman. Lebih dari 250.000 Pound sterling terkumpul dalam setahun. Tujuh puluh enam orang yang menolak atau menghalangi peminjaman uang dipenjarakan. Mereka tidak diadili karena hakim takut menentang raja. Charles I juga berusaha memaksa [[Gereja Inggris|Gereja]] untuk mendukung pinjaman paksa. Para pendeta mengkhotbahkan pembenaran terhadap tindakannya atas [[Hak ilahi raja-raja|hak ilahinya]].<ref>{{Cite web|url=http://bcw-project.org/church-and-state/the-kings-peace/forced-loans|title=Forced Loans, 1626-7|website=bcw-project.org|access-date=2020-01-30}}</ref>{{Campaignbox|name=Kotak kampanye Perang Inggris-Spanyol (1625–1630)|title=[[Perang Inggris-Spanyol (1625–30)|Perang Inggris-Spanyol<br>(1625–1630)]]|listclass=hlist|battles=* [[Pengepungan Breda (1624)|Breda]]

Kekalahan perang melawan Perancis dan Spanyol dipada tahun 1627 membuat perpajakan darurat didesak oleh raja Charles I. Dua puluh tujuh anggota Parlemen yang menolak memberi pinjaman dipenjara dan menimbulkan kecemasan di antara anggota yang lain.{{Sfn|Banaszak|2001|p=3b|ps="Twenty-seven of its members had been imprisoned by the king for refusing the loan."}}

* tidak boleh ada penangkapan tanpa sebab

Britania Raya tidak memiliki konstitusi tertulis, tetapi menjalankan sejumlah instrumen dalam proses bernegaranya. Di antaranya adalah Magna Carta, Petition of Right, dan khusus di Skotlandia berlaku Claim of Rights Act 1689, Act Settlement 1701, dan Act of Union 1707.<ref>{{Citation|url=http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2014/3.html|accessdate=2020-01-30|title=United Kingdom Supreme Court Judgement|ps=207. The United Kingdom has no written constitution, but we have a number of constitutional instruments. They include Magna Carta, the Petition of Right 1628, the Bill of Rights and (in Scotland) the Claim of Rights Act 1689, the Act of Settlement 1701 and the Act of Union 1707. The European Communities Act 1972, the Human Rights Act 1998 and the Constitutional Reform Act 2005 may now be added to this list. The common law itself also recognises certain principles as fundamental to the rule of law. It is, putting the point at its lowest, certainly arguable (and it is for United Kingdom law and courts to determine) that there may be fundamental principles, whether contained in other constitutional instruments or recognised at common law, of which Parliament when it enacted the European Communities Act 1972 did not either contemplate or authorise the abrogation.}}</ref> Akibat ketiadaan konstitusi tertulis, berbagai interpretasi mengenai keabsahan Petition of Right muncul. Sejarawan telah mengambilmemberikan dua posisikemungkinan dalamterhadap masalah ini. Pertama, pengakuan terhadap Petition of Right merupakan ketentuan yang bersifat pribadi, yudikatif, sehingga tidak mengikat Raja atau Parlemen; ataukedua, Petition of Right memiliki kekuatan undang-undang, ketentuan legislatif, dan dengan demikian mengikat secara hukum.<ref>{{Cite journal|last=Flemion|first=Jess Stoddart|date=1973|title=The Struggle for the Petition of Right in the House of Lords: The Study of an Opposition Party Victory|url=http://www.jstor.org/stable/1875673|journal=The Journal of Modern History|volume=45|issue=2|pages=193–210|issn=0022-2801}}</ref>

Keabsahan Petition of Right dipertanyakan mulai dari pengesahannya. Pada saat penyusunannya, Parlemen tahu bahwa raja Charles | tidak akan menerima ketentuan yang telah mereka persiapkan untuk membatasi haknya. Namun, raja telah mengumumkan kesediaannya untuk menerima berlakunya Magna Carta bersama dengan enam ketentuan lain tetapi penafsiran hukum tersebut masih di tangan raja. Raja Charles didesak untuk memberi kejelasan atas pernyataan tersebut. Sir Edward Coke mendekati raja Charles dan memberikannya sebuah dokumen penjelasan. Usulannya didukung dan komite perancang segera ditunjuk. Gagasan mengajukan Petition of Right diajukan sebelum pidato oleh Sir Edward. Pidato anggota Parlemen, Edward Alford dan Sir John Coke sebelumnya memberikan jawabanusul pada pertemuan pertama Parlemen yang tidak menghasilkan ketentuan baru dan solusigagasan Petition of tersebutRight akhirnya diadopsi atas desakan Sir Edward Coke. Proses melaluipenyusunan Petition of Right diajukan oleh Edward Alford pada awal debat pada 6 Mei 1629.<ref>{{Cite journal|last=Young|first=Michael B.|date=1984/06|title=The Origins of the Petition of Right Reconsidered Further|url=https://www.cambridge.org/core/journals/historical-journal/article/origins-of-the-petition-of-right-reconsidered-further/D5DDB6CC2A7FC292AB5E9BC3B7EE180A|journal=The Historical Journal|language=en|volume=27|issue=2|pages=449–452|doi=10.1017/S0018246X0001788X|issn=1469-5103}}</ref>

{{Cite book|title=Fair trial rights of the accused : a documentary history|url=https://archive.org/details/fairtrialrightso0000unse|last=Banaszak|first=Ronald A|date=2002|publisher=Greenwood Press|isbn=0-313-30525-0|location=|pages=|ref={{refsfn|Banaszak|2002}}|url-status=live|ocd=45890470}}

{{Cite book|title=Cultural continuity in advanced economies : Britain and the U.S. versus continental Europe.|url=https://archive.org/details/culturalcontinui0000scha|last=Schachter|first=Gustav|date=2005|publisher=Ashgate|isbn=0-7546-4476-6|location=|pages=|oclc=845863156|ref={{sfnref|Schachter|2005}}|url-status=live}}

[[Kategori:hukumHukum di Britania Raya]]

[[Kategori:konstitusiKonstitusi]]

[[Kategori:konstitusiKonstitusi menurut negara]]