Pemerintah Tiongkok: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Text added |
FelixJL111 (bicara | kontrib) kTidak ada ringkasan suntingan |
||
(3 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{about|pemerintah pusat di Tiongkok/RRT|pemerintah pusat di Republik Tiongkok (RT)|Pemerintah Republik Tiongkok}}
{{Infobox
| image = People's Republic of China National Emblem.svg
| caption = [[Lambang Republik Rakyat Tiongkok]]
| date = 1 Oktober 1949
| url = [http://english.gov.cn/ English.gov.cn]
| seal = People's Republic of China National Emblem.svg
| legislature = [[Kongres Rakyat Nasional]]▼
|
|
| branch1 = Partai komunis
| leader_name = [[Xi Jinping]]<ref>{{cite web |url = https://multimedia.scmp.com/widgets/china/govt-explainer/index.html |title = How the Chinese government works |publisher = South China Morning Post |quote = Xi Jinping is the most powerful figure in China's political system, and his influence mainly comes from his position as the general secretary of the Chinese Communist Party.}}</ref>▼
| branch1_label1 = Partai
| executive = [[Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok|Dewan Negara]]<br />([[Pemerintah Li Keqiang]])▼
|
| branch1_label2 = [[Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok|Sekretaris Jenderal]]
▲|
▲| president_title = [[Presiden Republik Rakyat Tiongkok|Presiden]]
▲|
| leader_type = [[Pemimpin Tertinggi]]
| premier_title = [[Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok|Perdana Menteri]]▼
|
|
|
|
|
▲|
| leader_title2 = [[Komisi Pengawas Nasional|Direktur Pengawas Nasional]]▼
|
| legislature = {{plainlist|
* [[Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok]]}}
| leader_title4 = [[Kejaksaan Agung Rakyat|Ketua Jaksa Agung]]▼
| speaker = {{plainlist|
* [[Li Zhanshu]] ([[Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional]])
* [[Wang Yang]] ([[Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok]])}}
|
|
| extra_courts_label = Lainnya
| extra_courts = {{plainlist|
▲
}}
{{Infobox Chinese
Baris 38 ⟶ 42:
| p = Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Zhèngfǔ
}}
[[Berkas:The 1st Session of the 12th National People's Congress open 20130305.jpg|jmpl|
'''Pemerintah
Lembaga utama kekuasaan negara adalah [[Kongres Rakyat Nasional]] (KRN), [[Presiden Republik Rakyat Tiongkok|Presiden]] dan [[Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok|Dewan Negara]]. Anggota dari [[Dewan Negara]] termasuk [[Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok|Perdana Menteri]] dan sejumlah variabel [[Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok|Wakil Perdana Menteri]], lima [[Anggota Dewan Negara]] (protokol yang setara dengan wakil perdana menteri tetapi dengan portofolio yang lebih sempit), [[Sekretaris Jenderal Dewan Negara]] dan [[Kementerian Republik Rakyat Tiongkok|Kabinet Menteri]] yang saat ini terdiri dari 26 Kementerian. [[Komisi Militer Pusat (Tiongkok)|Komisi Militer Pusat]] (KMP) dipimpin oleh [[
[[Kongres Rakyat Nasional|KRN]] merupakan kekuatan tertinggi negara yang mengontrol [[Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok|Konstitusi Tiongkok]] dan hukum dasar serta pemilihan dan pengawasan pejabat lembaga pemerintah lainnya. KRN mengadakan pertemuan selama sekitar dua minggu dalam setahun untuk meninjau dan menyetujui arah kebijakan baru, undang-undang, anggaran dan perubahan personel utama. [[Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional]] (KTKRN) yang merupakan lembaga legislatif permanen yang bertugas mengadopsi sebagian besar perundang-undangan nasional, menafsirkan konstitusi dan undang-undang serta melakukan [[tinjauan konstitusional]]. [[Presiden Republik Rakyat Tiongkok|Presiden]] bertindak sebagai [[kepala negara]] seremonial yang menyetujui keputusan yang dibuat oleh [[Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional|KTKRN]], tetapi Presiden menggunakan kekuatan independennya untuk mencalonkan [[Perdana Menteri Tiongkok|Perdana Menteri Dewan Negara]] dan [[Wakil Presiden Tiongkok|Wakil Presiden]] yang tidak memiliki kekuasaan sendiri tetapi hanya membantu Presiden.
[[Dewan Negara]] merupakan lembaga eksekutif yang dipimpin oleh [[Perdana Menteri Tiongkok|Perdana Menteri]], terdiri dari kementerian dan lembaga dengan kerangka kerja yang lebih spesifik. Dewan Negara mempresentasikan sebagian besar inisiatif kepada KTKRN untuk dipertimbangkan setelah sebelumnya disahkan oleh [[Komite Tetap Politbiro Partai Komunis Tiongkok|Komite Tetap Politbiro]]. Meskipun [[Kongres Rakyat Nasional|KRN]] pada umumnya menyetujui rekomendasi kebijakan dan personel Dewan Negara, KRN dan KTKRN menegaskan perannya sebagai badan legislatif nasional dengan kemampuan untuk memaksakan revisi dalam beberapa undang-undang. Misalnya ketika Dewan Negara dan Partai tidak dapat mengamankan pajak bahan bakar untuk membiayai pembangunan [[
Lembaga [[yudikatif]] Tiongkok menjalankan fungsi [[jaksa|kejaksaan]] dan [[pengadilan]]. Pengadilan Tiongkok diawasi oleh [[Mahkamah Agung Rakyat]] (MAR) yang dikepalai oleh seorang Ketua Hakim Agung. [[Kejaksaan Agung Rakyat]] (KAR) bertanggung jawab atas penuntutan dan mengawasi proses peradilan di tingkat [[provinsi di Tiongkok|provinsi]], [[kabupaten di Republik Rakyat Tiongkok|county]] dan [[desa di Tiongkok|desa]]. Pada tingkat wilayah administrasi yang sama dengan MAR dan KAR, dibentuk [[Komisi Pengawas Nasional, Tiongkok|Komisi Pengawas Nasional]] pada 2018 untuk menyelidiki korupsi yang terjadi di dalam [[Partai Komunis Tiongkok]] dan lembaga-lembaga negara.
Baris 52 ⟶ 56:
Kekuatan hukum [[Partai Komunis Tiongkok]] dijamin dalam [[Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok|Konstitusi Tiongkok]] dan posisinya sebagai otoritas politik tertinggi di [[Republik Rakyat Tiongkok]] diwujudkan melalui kendalinya yang komprehensif terhadap negara, militer dan media.<ref>Ralph H. Folsom, John H. Minan, Lee Ann Otto, ''Law and Politics in the People's Republic of China'', [[West (publisher)|West Publishing]] (St. Paul, 1992), pp. 76–77.</ref> Seorang juru bicara pemerintah Tiongkok terkemuka mengatakan:<ref>[http://news.bbc.co.uk/2/hi/7932091.stm "China 'will not have democracy'] China will never adopt Western-style democracy with a multi-party system, its top legislator has said." BBC 9 March 2009, accessed October 9, 2010.</ref><blockquote>Kami tidak akan pernah hanya menyalin sistem pemerintahan negara-negara Barat atau memperkenalkan [[sistem multipartai]] yang memegang jabatan secara bergiliran, meskipun lembaga negara Tiongkok memiliki tanggung jawab yang berbeda tetapi semua lembaga negara Tiongkok mematuhi garis, prinsip dan kebijakan Partai Komunis Tiongkok.</blockquote>
Selama 1980-an ada upaya yang dilakukan untuk memisahkan fungsi-fungsi partai dari negara, dengan memutuskan kebijakan umum yang telah dibuat sebelumnya dan kemudian melaksanakannya. Akan tetapi upaya itu akhirnya ditinggalkan pada 1990-an dengan kesimpulan bahwa kepemimpinan politik di dalam negara juga merupakan pemimpin partai. Struktur ganda ini menciptakan satu [[pemerintahan terpusat]]. Pada saat yang sama, telah ada langkah-langkah untuk memisahkan partai dari kantor-kantor negara di daerah-daerah selain di pemerintah pusat, karena tidak pernah terdengar bahwa ada seorang eksekutif subnasional (misalnya gubernur) yang juga menjadi [[sekretaris partai]]. Hal ini sering menyebabkan konflik antara kepala eksekutif daerah dengan sekretaris partai dan hal itu secara luas dipandang sebagai niat untuk mencegah salah satu dari mereka menjadi terlalu kuat. Beberapa kasus khusus seperti: [[Daerah administratif khusus Tiongkok|Daerah Administratif Khusus]] [[Hong Kong]] dan [[Makau]] yang menurut konstitusi dan hukum dasar masing-masing, sebagian besar hukum nasional Tiongkok tidak berlaku dan [[daerah otonom di Tiongkok|daerah otonom]] yang mencontoh [[Uni Soviet|praktik Soviet]] yaitu kepala eksekutif biasanya adalah anggota dari [[Daftar kelompok etnis di Tiongkok|kelompok etnis]] sedangkan sekretaris jenderal partai adalah orang non-lokal.
== Konstitusi ==
Baris 64 ⟶ 68:
[[Kategori:Tiongkok]]
{{Tiongkok-stub}}
|