Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara: Perbedaan antara revisi

Jenis rumpun jabatan fungsional adalah perumpunan jabatan fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan. Jenis rumpun jabatan fungsional disusun dengan menggunakan perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.<ref>[http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/lama/hukum/jfa1-48.pdf Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor{{sfn|Kepres 87 Tahun /1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil]</ref>}} Berikut 25 rumpun jabatan fungsional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil:

| Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dalam analisis kecenderungan pasar dibidang keuangan dan devisa, menaksir nilai komoditikomoditas, real estate atau properti lain atau menjual lewat lelang atas nama pemerintah.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang [[Aparatur Sipil Negara]], jenjang jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.<ref name="{{sfn|UU Nomor 5/2014|loc=Pasal Tahun 2014"/>18}}

=== Jabatan fungsional tertentu / khusus ===

{{Utama|Daftar Jabatan Fungsional TertentuAparatur Sipil Negara}}

Jabatan fungsional umum dialihkan menjadi '''[[Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil|jabatan pelaksana]]''' sejak 2016.<REFref>https://jdih.menpan.go.id/puu-149-Peraturan%20Menpan.html</REFref> Sehinggasehingga tak dianggap lagi sebagai bagian jabatan fungsional.

Angka Kredit menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.{{sfn|PP 16/1994|loc=Pasal 1 angka 3}} Penetapan angka kredit jabatan fungsional dilakukan oleh [[Daftar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia|Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara]] dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintah pembina jabatan fungsional setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan mengacu pada rumpun jabatan yang ditetapkan oleh Presiden.<ref{{sfn|PP name16/1994|loc="PeraturanPasal Pemerintah Nomor 16 tahun 1994"/>5}}

== ReferensiDaftar pustaka ==

[[Kategori:LayananPamong sipilpraja]]