Wikipedia

Gugatan permohonan: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Atikah krsn (bicara | kontrib)
99 suntingan
Membuat Artikel Guagatan Permohonan
 
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Bot
695.973 suntingan
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.5
 
(13 revisi perantara oleh 7 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Gaya penulisan}}
Gugatan Permohonan atau disebut ''Gugatan Voluntair.''  Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 bahwa ''“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair.”'' Hal ini menjelaskan bahwa yuridiksi voluntair dalam hal penyelesaian perkara kepada badan-badan peradilan dimana terdapat penyelesaian masalah bersangkutan.
'''Gugatan permohonan''' adalah tidak ada sengketa<ref>{{Cite web |url=https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-gugatan-dan-permohonan-lt57cd94fe8f016/ |title=Salinan arsip |access-date=2023-07-10 |archive-date=2023-07-10 |archive-url=https://web.archive.org/web/20230710020312/https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-gugatan-dan-permohonan-lt57cd94fe8f016/ |dead-url=no }}</ref>. atau disebut '''''gugatan voluntair''''' dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 bahwa ''“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair.”'' Menjelaskan bahwa ''yuridiksi voluntair'' terkait penyelesaian perkara kepada badan-badan peradilan di mana terdapat penyelesaian masalah bersangkutan.<ref name=":0">{{Cite book|title=Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970|url-status=live}}</ref> Maka dapat dikatakan bahwa gugatan permohonan berupa putusan berbentuk penetapan yang hanya berisi diktum yang bersifat deklarator.
 
Permohonan atau ''gugatan'' ''voluntair'' adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.<ref>{{Cite [1]book|date=1994|title=Pedoman CiriPelaksanaan khasTugas permohonandan atauAdministrasi gugatanPengadilan|location=Jakarta|publisher=Mahkamah ''voluntair:''Agung Republik [2]Indonesia|url-status=live}}</ref>
 
== Ciri ==
1.       Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata▼
[2]Ciri M.khas Yahyapermohonan Harahap,atau ''gugatan'' ''voluntair:''<ref>{{Cite book|last=Harahap|first=M. Yahya|date=2006|title=Hukum Acara Perdata Tentangtentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,”'' |location=Jakarta, |publisher=Sinar Grafika, Hlm.30.|url-status=live}}</ref>▼
 
▲1.      # Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2.      # Permasalahan dimohon dalam penyesuaian kepada PNPengadilan Negeri, tanpa ada sengketa pada prinsipnya; dan
3.      # Tidak terdapat ditarik sebagai lawan dalam halterkait orang lain atau pihak, Sehingga bersifat ''ex-parte.'' Bahwa pengajuan berdasarakan kepentingan satu pihak.▼
 
== Landasan hukum ==
▲3.       Tidak terdapat ditarik sebagai lawan dalam hal orang lain atau pihak, Sehingga bersifat ''ex-parte''
Landasan Hukum ''Yurisdiksi'' ''Voluntair'':▼
 
sehinggaa1. Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sehingga proses penyelenggaran kekuasaan kehakiman pada badan-badan peradilan perdata dengan melakukan menerima, memeriksa dndan amengadilimengadili serta menyelesaikan perkara ygyang diajukan kepadanya dimanadi mana itu adalah fungsi utamanya.<ref name=":0" />▼
Bahwa pengajuan berdasarakan kepentingan satu pihak.
 
2.      Berbagai pendapat mengenai ''yuridiksi'' ''voluntair''▼
 
Inti* Penetapan MA No. 5 Pen/Sep/1975 (Juni 1973) dalam penetapanKasus iniForest adaalahProducts menyatakanCorp Ltd menjelaskan bahwa \perjanjian dibuat tidak mengikat Forest Products Corp, Ltd. dan Sah Rapat Umum Pemegang Saham.  Pada 27 juni 1972 sejak putusan dijatuhkan.▼
▲Landasan Hukum Yurisdiksi Voluntair
 
b.    *  Putusan Peninjauan Kembali (PK) No/K/AG/1990, Tanggal 22 Januari 1991.▼
1.       Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970
 
* Catatan Prof. Asikin Kusuma Atmadja pada Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984, tanggal 25 November 1987. Menjelaskan bahwa masalah pokok pengadilan, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa ''(contentience jurisdictie).'' Di samping itu, juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup ''voluntair jurisdictie'', akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<ref name=":1">{{Cite book|last=Harahap|first=M. Yahya|date=1997|title=Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum|location=Bandung|publisher=Citra Aditya Bakti|url-status=live}}</ref>
▲sehinggaa proses penyelenggaran kekuasaan kehakiman pada badan-badan peradilan perdata dengan melakukan menerima, memeriksa dn amengadili serta menyelesaikan perkara yg diajukan kepadanya dimana itu adalah fungsi utamanya.
 
-*  Pendapat  Prof.  Sudargo  Gautama bahwa penyelesaian ''voluntair'' pada suatu perkara, yang mengandung sengketa di antaranya proses ex-parte sudah terjadi; Penyelesaianpenyelesaian sengketa yang melanggar tata tertib beracara yang baik ''(goede process orde),'' dan juga melanggar asas ''audi alteram partem'' (hak pihak lain untuk membela dan hak mempertahankan kepentingannya);dan padahal semestinya, pihak yang terkena dalam permohonan ''voluntair'' dalam kasus ini, harus didengar sebagai pihak.<ref name=":1" />▼
▲2.      Berbagai pendapat mengenai yuridiksi voluntair
 
-*  Berdasarkan  Putusan  MA  dalam Putusan MA No. 1210 K/Pdt/1985, 30 Juni 1987, antara lain menegaskan PNPengadilan Negeri yang telah ''memeriksa dan memutus permohonan secara voluntair, padahal di dalamnya terkadang sengketa, tidak ada dasar hukumnya.'' Perlu diingat bahwa ''yuridksi'' voluntair tidak termasuk dalam penyelesaian hak.  ▼
a.      Penetapan MA No. 5 Pen/Sep/1975 (Juni 1973) dalam Kasus Forest Products Corp Ltd.
 
== Referensi ==
▲Inti dalam penetapan ini adaalah menyatakan perjanjian dibuat tidak mengikat Forest Products Corp, Ltd. dan Sah Rapat Umum Pemegang Saham.  Pada 27 juni 1972 sejak putusan dijatuhkan.
<references />
 
[[Kategori:Istilah hukum]]
▲b.      Putusan Peninjauan Kembali (PK) No/K/AG/1990, Tanggal 22 Januari 1991
 
c.      Catatan Prof. Asikin Kusuma Atmadja pada Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984, yanggal 25 November 1987
 
-         Masalah pokok pengadilan, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa ''(contentience jurisdictie);''
 
-         Di samping itu, juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup voluntair jurisdictie, akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.[3]
 
d.      Pendapat Prof. Sudargo Gautama
 
Penyelesaian voluntair pada suatu perkara, yang mengandung sengketa:
 
-         Proses ex-parte sudah terjadi;
 
▲-         Penyelesaian sengketa yang melanggar tata tertib beracara yang baik ''(goede process orde),'' dan juga melanggar asas ''audi alteram partem'' (hak pihak lain untuk membela dan hak mempertahankan kepentingannya);
 
-         Padahal semestinya, pihak yang terkena dalam permohonan ''voluntair'' dalam kasus ini, harus didengar sebagai pihak.[4]
 
a.      Berdasarkan Putusan MA
 
▲-         Putusan MA No. 1210 K/Pdt/1985, 30 Juni 1987, antara lain menegaskan PN yang telah ''memeriksa dan memutus permohonan secara voluntair, padahal di dalamnya terkadang sengketa, tidak ada dasar hukumnya.'' Perlu diingat bahwa yuridksi voluntair tidak termasuk dalam penyelesaian hak. 
----
----[1] ''Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan,'' Buku II, MA RI: Jakarta, April 1994, hlm. 110.
 
▲[2] M. Yahya Harahap, ''Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,”'' Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.30.
 
[3] M. Yahya Harahap, ''Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum'', Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193.
 
[4] Ibid. hlm. 193.
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Gugatan_permohonan"